Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transportasi umum harus menyediakan rasa aman dan nyaman bagi penggunanya. Tindakan pelecehan seksual di transportasi umum, khususnya di kota-kota metropolitan seperti Jabodetabek, masih merupakan masalah serius karena masih terjadi hingga hari ini. Mengingat pentingnya transportasi umum sebagai kebutuhan dasar untuk mobilitas dan aktivitas masyarakat, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pengguna menjadi suatu keharusan. Melalui analisis yang menggunakan crime pattern theory, ditemukan bahwa rutinitas penumpang yang menjadi korban sering kali beririsan dengan aktivitas pelaku yang memanfaatkan situasi tertentu untuk melakukan kejahatannya. Meskipun PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) telah mengimplementasikan beberapa strategi pencegahan kejahatan situasional, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya tersebut masih terdapat celah terhadap terjadinya pelecehan seksual apalagi berkaitan dengan kondisi khusus seperti terlalu padatnya kondisi gerbong kereta yang menjadi potensi terjadinya tindak pelecehan seksual serta fakta tentang masih rendahnya pelaporan kasus karena sistem pelaporan hingga penegakan hukum yang belum terlalu berorientasi pada korban.

---

Public transportation should provide a sense of safety and comfort for its users. Acts of sexual harassment in public transportation, especially in metropolitan cities such as Jabodetabek, are still a serious problem as they still occur to this day. Given the importance of public transportation as a basic need for mobility and community activities, creating a safe and comfortable environment for users is a must. Through analysis using crime pattern theory, it was found that the routines of passengers who become victims often overlap with the activities of perpetrators who take advantage of certain situations to commit their crimes. Although PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) has implemented several situational crime prevention strategies, the results of this study show that these efforts still have loopholes for the occurrence of sexual harassment, especially with regard to special conditions that are potential for sexual harassment and the fact that there is still a low level of case reporting because the reporting system to law enforcement is not very victim-oriented."

"Rasa takut untuk menjadi korban kejahatan pelecehan seksual di dalam transportasi publik dapat memicu perilaku yang tidak nyaman bagi penumpang perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keamanan lingkungan transit KRL Jabodetabek dalam memberikan rasa aman pengguna perempuan dari tindakan pelecehan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan landasan teori karakteristik lingkungan transportasi publik yang mempengaruhi rasa aman pengguna oleh Ceccato et al (2022). Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner serta kualitatif melalui wawancara mendalam. Sampel yang diambil adalah pengguna KRL Jabodetabek perempuan dengan total sampel 100 orang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik. Hasil penelitian menunjukan dari keempat dimensi  ada dua yang mempunyai hasil positif terhadap rasa aman yaitu dimensi visibilitas dan pengawasan serta dimensi pencahayaan; satu dimensi dengan hasil mixed yaitu dimensi manajemen dan perawatan; serta satu dimensi dengan hasil negatif yaitu dimensi tingkat kepadatan. Dari kesimpulan ini rekomendasi yang diberikan meliputi memastikan lingkungan transit KRL terawat dengan baik, penambahan jumlah kereta pada jam sibuk, dan memastikan adanya pengawasan formal yang terlihat saat pengguna rendah.

---

The fear of becoming a victim of crime when disclosing sexual matters in public transportation can trigger uncomfortable behavior for female passengers. Therefore, this study aims to determine the safety of the KRL transit environment in providing female users with a sense Percieved Safety from sexual crimes. This research was conducted with a quantitative approach based on the theoretical basis of the characteristics of transit environment which influence users percieved safety by Ceccato et al (2022).. Data collection was carried out using quantitative methods through distributing questionnaires and qualitatively through in-depth interviews. The samples taken were female Jabodetabek KRL users with a total sample of 100 people. The analysis technique used is descriptive statistical analysis. The research results show that from the fourth dimension there are two that have positive results on a sense of security, namely the visibility and surveillance dimension and the lighting dimension; one dimension with mixed results is the management and maintenance dimension; and one dimension with negative results, namely the density level dimension. From this conclusion, the recommendations given include ensuring that the KRL transit environment is well maintained, increasing the number of trains during peak hours, and ensuring that there is visible formal supervision during low user usage."

"Penelitian ini membahas mengenai kualitas layanan pencegahan kekerasan seksual pada KRL Commuter Line berdasarkan sudut pandang pengguna di Jabodetabek. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas layanan Commuter Line berdasarkan metode Importance Performance Analysis yang membandingkan nilai kinerja dengan kepentingan layanan serta mengidentifikasi layanan apa yang dianggap penting sehingga perlu diperbaiki sebagai bentuk intervensi pemerintah guna mencegah terjadinya kekerasan seksual di KRL Commuter Line. Dalam merumuskan atribut layanan, penelitian ini menggunakan enam dimensi dari teori Inisiatif Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Gekoski et al (2015) yaitu formal surveillance, natural surveillance, raising awareness, technology, women only transportation, dan other initiative. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix method, yakni melalui survei dengan menyebarkan kuesioner secara online, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui platform Google Form dengan menghasilkan sebanyak 134 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian Importance Performance Analysis, secara keseluruhan tingkat kesesuaian pada 23 atribut layanan pencegahan kekerasan seksual di KRL Commuter Line di Jabodetabek adalah 80,27% yang berarti kualitas layanan sudah cukup baik. Terdapat 11 atribut layanan yang dianggap penting oleh pengguna yang pada diagram kartesius berada pada Kuadran I dan Kuadran II.

---

This study discusses the quality of sexual violence prevention services on the KRL Commuter Line based on user perspectives in Jabodetabek. This study aims to assess service quality of sexual violence prevention services on the KRL Commuter Line based on the Importance Performance Analysis method which compares performance level with importance level and identifies what services are considered important so that they need to be improved as a form of government intervention to prevent sexual violence on the KRL Commuter Line. In formulating service attributes, this study uses six dimensions of the Sexual Violence Prevention Initiative theory by Gekoski et al (2015), namely formal surveillance, natural surveillance, raising awareness, technology, women only transportation, and other initiative. This research use mix method as data collection method, through surveys by distributing questionnaires online, in-depth interviews, and literature studies. The questionnaire was distributed through the Google Form platform with 134 respondents. The results showed that based on the Importance Performance Analysis assessment, the overall level of conformity to 23 attributes of sexual violence prevention services on the KRL Commuter Line in Jabodetabek is 80.27% which means the service quality is quite satisfactory. There are 11 service attributes that are considered important by users which on the kartesius diagram located in Quadrant I and Quadrant II."

"Tingginya angka pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di transportasi publik dapat mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan kendaraan umum, permasalahan ini mendorong pemerintah dalam menginisiasi kebijakan anti pelecehan seksual melalui pembangunan Pos SAPA di moda transportasi umum, salah satunya yaitu TransJakarta. Akan tetapi, meskipun Pos SAPA telah dibangun, kasus pelecehan/kekerasan seksual tetap terjadi di TransJakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan tersebut sudah dilaksanakan, tidak sedikit masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran dan pengetahuan akan kasus pelecehan maupun kekerasan seksual di transportasi publik. Adapun, dalam meningkatkan kesadaran, advokasi kebijakan merupakan salah satu instrumen yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait isu yang diadvokasikan. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini berupaya untuk meneliti strategi para aktor melalui teori yang dikemukakan Gen & Wright (2020) dalam melakukan advokasi kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait kebijakan anti pelecehan seksual di TransJakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam kepada narasumber dari pihak pemerintah dan non-pemerintah dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi kebijakan yang dilakukan belum secara total meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kebijakan anti pelecehan seksual di transportasi publik TransJakarta DKI Jakarta. Meskipun secara umum masyarakat sudah mulai sadar akan isu pelecehan dan kekerasan seksual, namun advokasi yang dilakukan belum dilaksanakan secara maksimal pada beberapa aspek sehingga kebijakan belum tersampaikan dengan baik.

---

The high number of sexual harassment and violence that occurs in public transportation could threaten the safety and comfort of its citizens in using public transportation, this problem has prompted the government to initiate anti-sexual harassment policies through the construction of SAPA Posts in public transportation, one of which is TransJakarta. However, even though the SAPA Post has been established, cases of sexual harassment/violence still occur in TransJakarta. This indicates that even though the policy had been implemented, a lot of people have low awareness and knowledge regarding cases of sexual harassment and violence in public transportation. Meanwhile, in raising awareness, policy advocacy is one of the instruments that can help increase public understanding and awareness regarding the issues that are being advocated. Based on this case, this study seeks to examine the strategies of actors through the theory proposed by Gen & Wright (2020) in conducting policy advocacy strategies with the aim of increasing awareness and understanding of anti-sexual harassment policies in TransJakarta. This research uses qualitative methods through in-depth interviews with government and non-government actors and literature studies. The results of this study indicate that the policy advocacy that has been carried out has not totally increased public awareness regarding anti-sexual harassment policies on TransJakarta DKI Jakarta public transportation. Although in general the community has begun to become aware of the issue of sexual harassment and violence, the advocacy that has been carried out is not optimal yet in several aspects, therefore the policies have not been delivered properly."

"Penelitian ini fokus terhadap masalah kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di Indonesia, dan mendalami bagaimana pemasaran sosial dapat mengurangi terjadinya hal tersebut di konteks Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 pada masa pandemic COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka, dimana penulis meninjau berbagai literatur seperti jurnal, buku, dan laporan terkait isu terkait. Hal tersebut dilakukan agar penulis dapat menjangkau berbagai data dan kasus di skala lebih luas dari luar negeri dan juga dari berbagai daerah di Indonesia. Pertama, penulis menganalisis bagaimana penyandang disabilitas dipandang dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya, penulis mendalami contoh kasus keberhasilan pemasaran sosial yang telah dilakukan dalam Indonesia, serta pemasaran sosial yang berfokus pada masalah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang telah dilakukan di luar negeri. Hasil tinjauan pustaka menunjukan bahwa stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas masih ditemukan dalam masyarakat, pemerintahan, dan juga di pusat rehabilitasi sosial. Stigmatisasi tersebut menjadi akar masalah dari munculnya kekerasan terhadap penyandang disabilitas. Pemasaran sosial dapat digunakan sebagai suatu intervensi untuk mengurangi stigma dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kampanye-kampanye pemasaran sosial yang pernah dilakukan di Indonesia. Dalam konteks kekerasan dan stigma terhadap penyandang disabilitas, kampanye pemasaran sosial juga telah dilakukan di luar negeri dengan hasil cukup baik. Akhirnya, penulis berfokus pada potensi pemasaran sosial di Indonesia. Pertama, kerjasama dengan tokoh masyarakat dapat membantu membuat masyarakat sasaran lebih berterima dan tertarik. Selanjutnya, penggunaan internet tinggi dapat meningkatkan efektivitas pemasaran sosial melalui media online. Disarankan bahwa perlu ada lebih banyak upaya untuk menghadapi masalah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Indonesia, dan juga perlu lebih banyak penelitian yang mendalami evaluasi pemasaran sosial hak disabilitas yang dilakukan di Indonesia.

---

This research focuses on the issue of sexual violence against people with disabilities in Indonesia, and explores how social marketing can reduce this in Indonesia. This study was conducted in 2021 during the COVID-19 pandemic. The research method used is literature review, where the writer analyzes various literatures such as journals, books, and related reports to form a conclusion. This is done so that the writer can obtain various data and cases on a wider scale from both abroad, as well as also from various regions in Indonesia. First, the writer analyzes how people with disabilities are seen in Indonesian society. Furthermore, the writer explores examples of successful cases of social marketing that have been carried out in both Indonesia, as well as social marketing that focuses on the problem of discrimination against persons with disabilities that has been carried out in other countries. The results of the literature review show that the stigmatization of people with disabilities can be found in the community level, government level, and in social rehabilitation centers. This stigmatization is the root cause of the emergence of violence against them. In this case, social marketing can be used as an intervention method to reduce stigma in society. This can be seen from the social marketing campaigns carried out in Indonesia. In the context of violence and stigma against persons with disabilities, social marketing campaigns have also been carried out abroad with good results. Finally, the writer focuses on the potential of social marketing in Indonesia. First, collaboration with prominent community figures can help make target communities more accepting and interested. Furthermore, high internet usage can increase the effectiveness of social marketing through online media. It is suggested that more efforts need to be made to address the issue of discrimination against persons with disabilities in Indonesia, and also more research is needed to investigate the evaluation of social marketing of disability rights conducted in Indonesia."

"Permasalahan korupsi di Indonesia, terutama dalam bentuk gratifikasi masih marak terjadi dan sulit diatasi, namun lebih jauh terdapat bentuk gratifikasi lain yang belum secara komprehensif diatur dan di kriminalisasi, yaitu gratifikasi seksual. Penelitian ini berupaya melihat gratifikasi seksual pada berbagai kasus korupsi di Indonesia sebagai bentuk kejahatan dan serta berupaya menawarkan model pencegahannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis terhadap kajian literatur ilmiah, disertai dengan wawancara mendalam terhadap pelaku gratifikasi seksual, KPK, jaksa, kriminolog dan LSM. Temuan penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa terdapat kekosongan norma hukum berkaitan dengan fenomena ini, begitu pula norma sosial yang kemudian membuatnya sulit dideteksi dan dipidanakan. Melalui teori fraud triangle oleh Cressey (1958) penelitian ini mengajukan strategi pencegahan gratifikasi seksual

---

The problem of corruption in Indonesia, especially in the form of gratification, is still rife and difficult to overcome, however, there are other forms of gratification that have not been comprehensively regulated and criminalized, namely sexual gratification. This study seeks to examine sexual gratification in various corruption cases in Indonesia as a \ crime and aim to offer a model of prevention. This research is a descriptive qualitative study with an analysis of the scientific literature review, accompanied by in-depth interviews with perpetrators of sexual gratification, KPK, prosecutors, criminologists and NGOs. Current study finds that there is a void in legal norms associated with this phenomenon, as well as social norms which then make it difficult to detect and criminalize. Through the fraud triangle theory by Cressey (1958), this study proposes a prevention strategy of sexual gratification"

"Di Indonesia, pelecehan seksual masih kerap terjadi di ruang-ruang publik terutama di dalam transportasi umum seperti kereta. Berbagai media daring pun memberitakan kasus pelecehan seksual yang terjadi di kereta rel listrik (KRL) maupun kereta api di bawah naungan PT KAI ini. Meskipun kasus pelecehan seksual di KRL dan kereta api yang diberitakan sama, masing-masing media menyajikan berita ini secara berbeda yang menghasilkan realitas yang berbeda pula. Berangkat dari hal ini, penulis melakukan analisis teks pemberitaan di media daring yang berfokus melihat bagaimana media Kompas dan Detik melakukan framing pada wacana berita kasus pelecehan seksual di KRL dan kereta api. Dari analisis tersebut, penulis juga ingin melihat bagaimana tone berita yang dihasilkan framing media Kompas dan Detik terhadap kasus pelecehan seksual di kereta ini membentuk persepsi khalayak akan reputasi PT KAI. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa kedua media melakukan framing berita dengan mengambil sudut pandang serta menekankan aspek tertentu yang berbeda satu sama lainnya. Kompas menyajikan berita kasus pelecehan seksual di kereta dengan menggunakan perspektif yang berpihak pada KAI. Sementara itu, Detik menyajikan berita kasus pelecehan seksual ini menggunakan perspektif yang berpihak pada pemangku kepentingan PT KAI, terutama pengguna layanan kereta dan publik. Hal ini menunjukkan, tone berita yang dihasilkan Kompas cenderung positif dibandingkan tone berita dalam media Detik yang cenderung negatif. Sehingga kedua media melakukan framing berita secara berbeda yang menghasilkan realitas yang kontradiktif terkait kasus pelecehan seksual di kereta. Hal ini juga menjadi temuan bahwa framing oleh media dapat membentuk bagaimana persepsi masyarakat terhadap reputasi perusahaan PT KAI sebagai penyedia layanan transportasi umum kereta berdasarkan realitas yang ditampilkan di media.

---

In Indonesia, sexual harassment cases often happen in public transportation such as public trains. Several online medias cover these sexual harassment cases in public train provided by PT KAI. Although these medias cover the same cases of sexual harassment in public train of PT KAI, each media has different ways of serving the information regarding the cases, leading to different reality captured in the mind of their audiences. Therefore, the author conducted a text analysis in online media Kompas and Detik to see how both media frame their news report regarding the sexual harassment cases that took place in public train. From this text analysis, the author would also gain insights on how the tone of the news produced by Kompas and Detik through their framing regarding the sexual harassment cases in public train has shaped the public's perception toward corporate reputation of PT KAI. Based on the analysis conducted, the author found that these two media framed the news by taking a different point of view and emphasizing certain aspects that were different from each other. Kompas presents news regarding cases of sexual harassment in trains using a perspective that is in favor of PT KAI. Meanwhile, Detik presents the news of this sexual harassment cases using a perspective that favors PT KAI stakeholders, especially train service users and the public. This finding shows that the tone of news produced by Kompas tends to be positive compared to the tone of news produced by Detik that tends to be negative. Thus, Kompas and Detik as online media framed the news differently which resulted in contrast realities shown on each media related to cases of sexual harassment in the train. Other than that, the author found that framing by the media could shape how the public perceives the reputation of PT KAI as a provider of rail public transportation services based on the reality shown in the media."

"Saat ini Commuter Line masih menjadi perwujudan transportasi publik yang sangat andal bagi masyarakat Jabodetabek. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan angka pengguna setiap tahunnya secara signifikan. PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) sebagai operator Commuter Line dituntut untuk dapat memberikan layanan yang berkualitas, terutama dari segi keamanan dan kenyamanan. Maraknya laporan kasus pelecehan seksual di rangkaian Commuter Line menunjukkan bahwa layanan tersebut sangat rentan terhadap kejahatan seksual terlebih saat situasi kepadatan berlangsung. Upaya program pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh PT KCI nyatanya belum efektif menyelesaikan persoalan. Termasuk sosialisasi yang berpedoman pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pun belum kunjung menjauhkan pengguna dari gelagat pelecehan seksual. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini tertarik meninjau pelaksanaan advokasi kebijakan dalam meningkatkan kesadaran dan mendukung pencegahan pelecehan seksual di Commuter Line lintas Bogor. Secara mendalam penelitian ini berfokus membahas strategi para aktor kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Gardner & Brindis (2017) dalam melakukan advokasi kebijakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait kebijakan pencegahan pelecehan seksual di Commuter Line. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pihak penyedia layanan, pemerintah, dan non-pemerintah, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa strategi advokasi yang dilakukan dinilai telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pengguna terkait program dan kebijakan pencegahan pelecehan seksual di Commuter Line, namun pihak penyedia layanan bersama pemerintah masih perlu terus meningkatkan intensitas sosialisasi dan kerja sama dalam pengadvokasian kebijakan pencegahan pelecehan seksual ini.

---

Currently, the Commuter Line is still a reliable form of public transportation for the people of Jabodetabek. That is marked by a significant increase in users each year. PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI), as a Commuter Line operator, PT KCI is required to be able to provide quality services, especially in terms of safety and comfort. The rise of reports of cases of sexual harassment in the Commuter Line network shows that this service is very vulnerable to sexual crimes, especially when the situation is overcrowded. PT KCI's efforts to prevent and handle cases of sexual harassment in fact, is not been effective in resolving the problem. Including outreach guided by the Law on Crime of Sexual Violence, it has not yet kept users from signs of sexual harassment. Based on this case, this study is interested in reviewing the implementation of policy advocacy in raising awareness and supporting the prevention of sexual harassment on Commuter Lines across Bogor. In-depth, this research discusses policy actors' strategy, as Gardner & Brindis (2017) stated in conducting policy advocacy to increase awareness and understanding regarding sexual harassment prevention policies in Commuter Lines. This research uses qualitative methods through in-depth interviews with service providers, government and non-government, and literature studies. The study result concluded that the advocacy strategy successfully increased public awareness of sexual harassment prevention programs and policies on the Commuter Line. However, service providers with the government still need to continue to increase the intensity of outreach and cooperation in advocating for this sexual harassment prevention policy."

"Dalam menyelenggarakan suatu pelayanan publik tertentu terdapat tarif yang dibebankan, salah satunya pelayanan berupa jasa publik, tarif tersebut harus dapat dijangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik berupa transportasi umum sebagai jasa pelayanan publik pun harus dapat terjangkau bagi masyarakat. Hal ini termasuk pula mengenai penerapan tarif layanan KRL Commuter Line sebagai bentuk Public Service Obligation (PSO) haruslah memenuhi keterjangkauan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik di bidang transportasi di Indonesia berupa layanan KRL Commuter Line oleh PT KCI serta menganalisis terkait dengan penerapan tarif tiket terhadap penyelenggaraan KRL Commuter Line oleh PT KCI serta bagaimana implikasi yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif yang dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur serta bahan kepustakaan atau mendalami informasi yang relevan kepada pihak tertentu. Dalam rangka menunjang data sekunder terkait, maka dilakukan wawancara dengan narasumber dan informan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan KRL Commuter Line dapat digolongkan ke dalam bentuk pelayanan publik, dikarenakan tujuan utamanya adalah untuk memudahkan warga negara memenuhi hak-hak dasarnya. Dengan adanya KRL Commuter Line masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini sejalan pula dengan amanat Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta Alinea Keempat UUD NRI Tahun 1945. Penerapan asas keterjangkauan terhadap tarif KRL Commuter Line, dapat dilihat dengan upaya Pemerintah memberikan dana PSO kepada PT KAI (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyelenggara sarana perkeretaapian. Dengan diterapkannya kebijakan PSO tersebut, maka Pemerintah berupaya untuk menjamin keterjangkauan atas tarif layanan KRL Commuter Line. Saran, Pemerintah seharusnya dapat menyusun regulasi yang berkaitan dengan PSO khususnya di bidang angkutan kereta api tidak berbelit-belit. Dengan demikian, pelaksanaan PSO dapat dijalankan dengan baik dan lancar oleh PT KAI (Persero) bersama dengan PT KCI selaku operator.

---

In organizing a certain public service, there are tariffs that are charged, one of which is in the form of public services, these tariffs must be affordable by the community. The implementation of public services in the form of public transportation as a public service must also be affordable for the community. This also includes the application of KRL Commuter Line service rates as a form of Public Service Obligation (PSO) must fulfill affordability. This research is intended to analyze how the implementation of public services in the field of transportation in Indonesia in the form of KRL Commuter Line services by PT KCI and analyze related to the application of ticket rates to the implementation of KRL Commuter Line by PT KCI and how the resulting implications. This research uses normative juridical research methods carried out descriptively using secondary data. Secondary data is obtained through literature searches and library materials or exploring relevant information to certain parties. In order to support the related secondary data, interviews with sources and informants were conducted. The results of this study found that the implementation of KRL Commuter Line can be classified into a form of public service, because its main purpose is to facilitate citizens to fulfill their basic rights. With the KRL Commuter Line, people are able to fulfill their needs. This is also in line with the mandate of Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Fourth Paragraph of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The application of the principle of affordability to the KRL Commuter Line tariff can be seen with the Government's efforts to provide PSO funds to PT KAI (Persero) as State-Owned Enterprises (BUMN) organizing railway facilities. With the implementation of the PSO policy, the Government seeks to ensure the affordability of KRL Commuter Line service rates. Suggestions, the Government should be able to compile regulations relating to PSO, especially in the field of rail transportation is not complicated. Thus, the implementation of PSO can be carried out properly and smoothly by PT KAI (Persero) together with PT KCI as the operator."