Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak dahulu kala, kandidat dan partai politik sudah “dipasarkan” kepada pemilik suara layaknya sebuah produk. Muncul suatu istilah dari adanya fenomena pemasaran berdasarkan kepribadian dalam konteks politik ini, yaitu “brandidates” yang mana gabungan dari kata “brand” dan kata “candidates” yang secara harfiah adalah merk dan kandidat. Dalam kontestasi pemilihan presiden Indonesia 2024, strategi brandidates ini digunakan dengan “menjual” kepribadian dan citra dari masing-masing pasangan menyesuaikan dengan target pemilihnya. Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara endorsers yang menyebarkan citra diri dan kepribadian dari masing-masing brandidates dengan preferensi pemilih dan brandidates equity secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian causal cross-sectional dengan kriteria merupakan pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024 dan mengetahui endorsers dan konten kampanye kandidat presiden. Didapatkan 244 sampel untuk pemilih Anies Baswedan, 112 sampel untuk pemilih Prabowo Subianto, dan 145 sampel untuk pemilih Ganjar Pranowo. Data yang didapat diolah menggunakan SmartPLS 4 dengan menggunakan multigroup analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brandidates Endorsers memengaruhi Brandidates Personalities, Brandidates Personalities memengaruhi Brandidates Preference dan Brandidates Equity, serta Brandidates personalities memediasi hubungan antara brandidates endorsers dan brandidates preference, lalu terakhir Brandidates personalities memediasi hubungan antara brandidates endorsers dan brandidates equity. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh marketers/tim kampanye dalam pembentukan strategi pemasaran politik untuk kandidat yang akan mencalonkan diri.

---

Since a long time agol, candidates and political parties have been “marketed” to voters like a product. A term emerged from the phenomenon of personality-based marketing in this political context, namely “brandidates” which is a combination of the word “brand” and the word “candidates” which literally means brand and candidate. In the contestation of the 2024 Indonesian presidential election, this brandidates strategy is used by “selling” the personality and image of each pair according to the target voters. This study discusses the relationship between endorsers who spread the self-image and personality of each brandidates with voter preferences and overall brandidates equity. This study uses a cross- sectional causal research design with the criteria of being a voter in the 2024 Indonesian Presidential General Election and knowing the endorsers and campaign content of the presidential candidates. 244 samples were obtained for Anies Baswedan voters, 112 samples for Prabowo Subianto voters, and 145 samples for Ganjar Pranowo voters. The data obtained is processed using SmartPLS 4 using multigroup analysis. The results showed that Brandidates Endorsers influence Brandidates Personalities, Brandidates Personalities influence Brandidates Preference and Brandidates Equity, and Brandidates personalities mediate the relationship between brandidates endorsers and brandidates preference, then finally Brandidates personalities mediate the relationship between brandidates endorsers and brandidates equity. The results of this study can be used by marketers/campaign teams in the formation of political marketing strategies for candidates who will run for elections."

"Artikel ini menjelaskan perbandingan kampanye kepresidenan Prabowo Subianto antara Pilpres 2019 dan 2024. Pemilu 2024 merupakan pemilu keempat kalinya bagi Prabowo untuk maju dalam pemilu (BBC News Indonesia, 2019). Selain itu, setengah dari total pemilih adalah anak muda, yaitu Gen Z (Wejak, 2024). Penggunaan media sosial telah mengubah lingkungan kampanye dalam beberapa kampanye terakhir, terutama dalam membangun citra politik bagi para pemimpin. Dengan menggunakan tujuh dimensi framing dari Hallahan (1999) dan mengambil studi kasus dari kampanye Prabowo Subianto pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, penelitian ini menguji dimensi framing dengan membandingkan konten kampanye melalui aplikasi media sosial Instagram dari dua akun: Prabowo-Sandiaga dan Prabowo-Gibran. Penelitian ini berargumen bahwa penggunaan strategi pembingkaian Prabowo di media sosial telah berevolusi dari pemilihan presiden 2019 hingga 2024, dan perubahan dalam citra politik dan teknik komunikasinya berperan penting dalam membentuk wacana politik dan memengaruhi sikap pemilih.

---

This article describes the comparison of Prabowo Subianto presidential campaign between the 2019 and 2024 presidential election. The 2024 elections are the fourth time for Prabowo running in the elections (BBC News Indonesia, 2019). Moreover, more than a half of the total electorate are young voters, which are Gen Z (Wejak, 2024). The use of social media has changed the campaign environment in recent campaigns, especially for building political image for leaders. Using the seven dimension of framing by Hallahan (1999) and taking the case of Prabowo Subianto campaign in 2019 and 2024 election, this study examines the framing dimensions by comparing the campaign contents from social media application Instagram of two accounts: Prabowo-Sandiaga and Prabowo-Gibran. This paper argues that Prabowo's use of framing strategies on social media has evolved from the 2019 to the 2024 presidential election, and these changes in his political image and communication techniques are instrumental in shaping political discourse and influencing voter attitudes."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan konformitas dan pengetahuan politik terhadap dukungan pemilih pada kebijakan populis kandidat dalam pemilu. Sebanyak 133 partisipan dalam penelitian ini membaca skenario tentang Pemilu Presiden dengan dua pasangan calon yang mengusung kebijakan populis vs nonpopulis serta didukung oleh organisasi kelompok agama mayoritas. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur pengetahuan politik yang dirancang sendiri oleh peneliti dan alat ukur the Social Conformity-Autonomy Beliefs (SCA Beliefs) yang dikembangkan oleh Feldman (2003). Data dianalisis dengan menggunakan teknik multiple regression dengan mengontrol variabel demografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konformitas dan interaksi antara konformitas dengan pengetahuan politik memprediksi pilihan pada kandidat dengan kebijakan populis. Namun, berlawanan dengan hipotesis, pengetahuan politik justru memprediksi dukungan pada kebijakan populis. Temuan ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya bahwa dukungan pada kebijakan populis lebih kuat berhubungan dengan norma berupa pilihan kebanyakan orang.

---

The aim of this study was to examine the influence of conformity and political knowledge on voters’ policy preference. Participants in this research were college students (N=133). Participants in this study read a scenario about an election. One candidate proposed populist policy and supported by majority group in Indonesia. The other candidate proposed non-populist policy. Participants were assessed using political knowledge measurements which made by the researcher of this research and the Social Conformity-Autonomy Beliefs (SCA Beliefs) by Feldman. Researcher used multiple regression as the statistical technique in order to test the hypothesis. The result of this study showed both conformity and political knowledge have significant relationship with voters’ policy preference. Contradict to the previous studies, political knowledge predict voters’ support towards populist policy. This finding confirm previous research finding, populist policy get more support due to its’connection to people’s value.

"

"Dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Indonesia, media online, salah satunya media sosial menjadi pilihan utama untuk pelaku politik menyampaikan pesan dalam berkampanye. Salah satu dari pemanfaatan media sosial sebagai media berpolitik dalam kontestasi Pilpres 2024 adalah akun Instagram dari komunitas kepemudaan relawan pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yaitu Ubah Bareng. Media sosial, termasuk Instagram, kini digunakan sebagai salah satu alat kehumasan dalam strategi pemanfaatan internet untuk memengaruhi dukungan publik. Penggunaan konsep dan praktik kehumasan untuk tujuan politik ini dinamakan political public relations. Tulisan ini menganalisis kegiatan dan model political public relations yang diterapkan oleh akun Instagram @ubahbareng dalam konteks Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Indonesia. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai penelitian dan studi sebelumnya yang relevan. Temuan pada tulisan ini menunjukkan bahwa akun @ubahbareng telah melakukan kegiatan-kegiatan dan menerapkan salah satu model dari praktik political public relations dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Kegiatan political public relations yang dilakukan ini melibatkan manajemen media, manajemen citra, komunikasi internal, dan manajemen informasi. Ubah Bareng juga telah mengimplementasi salah satu model dalam praktik political public relations, yaitu political relations with public. Akun Instagram @ubahbareng juga membangun dan merawat komunikasi dua arah yang simetris dengan masyarakat sebagai publiknya melalui akses, keterbukaan, positivity, networking, penegasan kekuasaan, dan sharing task.

---

In the contestation of the 2024 Presidential and Vice Presidential Elections in Indonesia, online media, one of which is social media, is the main choice for political actors to convey messages in campaigning. One of the utilization of social media as a political media in the contestation of the 2024 Presidential Election is the Instagram account of the youth community of volunteers for the Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar candidate pair, namely Ubah Bareng. Social media, including Instagram, is now used as one of the public relations tools in the strategy of utilizing the internet to influence public support. The use of public relations concepts and practices for political purposes is called political public relations. This article analyzes the political public relations activities and models applied by the @ubahbareng Instagram account in the context of the 2024 Presidential and Vice Presidential Elections in Indonesia. This article uses a qualitative approach with a literature study method to collect secondary data from various relevant previous research and studies. The findings in this paper show that the @ubahbareng account has carried out activities and implemented one of the models of political public relations practices in the contestation of the 2024 Presidential Election. The political public relations activities carried out involve media management, image management, internal communication, and information management. Ubah Bareng has also implemented one of the models in the practice of political public relations, namely political relations with the public. The Instagram account @ubahbareng also builds and maintains symmetrical two-way communication with the community as its public through access, openness, positivity, networking, assertion of power, and sharing tasks."

"Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2014 merupakan salah satu cara untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat. Hal tersebut dapat terjadi karena calon presiden dan calon wakil presiden akan berlomba-lomba dalam membuat rancangan kebijakan publik yang dimasukkan kedalam visi mereka, sehingga masyarakat dapat memilih mana yang lebih peduli terhadap mereka dan lebih mengutamakan kepentingan golongannya. Kebijakan publik merupakan produk politik, sehingga unsur-unsur politik mewarnai kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan publik yang pro-rakyat melibatkan publik dalam setiap tahap penyusunan, realistik, jelas tolak ukur keberhasilan, jelas dasar hukum, dan antar kebijakan tidak terjadi tumpang tindih atau bertentangan. Pada dasarnya kebijakan publik di Indonesia tidak selalu berorientasi pada kepentingan publik. Dengan adanya pemilihan presiden tahun 2014 ini, Indonesia diharapkan memiliki pemimpin yang dapat membentuk dan menjalankan kebijakan yang pro-publik (pro-rakyat) sehingga masalah-masalah di negeri ini dapat teratasi.

---

The importance of community participation in the 2014 presidential election is one way to create pro-people policies. This can happen because presidential candidates and vice presidential candidates will compete to create public policy plans that are included in their vision, so that people can choose which one cares more about them and prioritizes the interests of their group. Public policy is a political product, so political elements color the resulting policies. Pro-people public policies involve the public at every stage of preparation, are realistic, have clear benchmarks for success, have a clear legal basis, and there is no overlap or conflict between policies. Basically, public policy in Indonesia is not always oriented towards the public interest. With the 2014 presidential election, Indonesia is expected to have a leader who can form and implement pro-public (pro-people) policies so that the problems in this country can be resolved."

"Skripsi ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai proses rekonstruksi citra Donald J. Trump dan empat usulan kebijakannya sebagai calon presiden Amerika Serikat oleh Fox and Friends dalam pemilihan presiden 2016. Sedangkan perspektif teoritis yang digunakan sebagai dasar analisis mengacu pada framing theory yang digunakan. diprakarsai oleh Robert Entman. Dalam perspektif yang diambil, dapat dibuktikan bahwa proses framing menunjukkan positioning Donald J. Trump pada sebuah wacana politik dalam peliputan kebijakan. Proses tersebut akan menjelaskan struktur pembentukan citra Donald J. Trump selama masa kampanye. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur dan analisis dokumen pada sampel liputan acara. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa peristiwa tersebut telah direkonstruksi dalam menggambarkan citra Donald J. Trump dan kebijakannya.

---

This thesis is intended to answer research questions regarding the process of reconstructing the image of Donald J. Trump and his four policy proposals as a candidate for president of the United States by Fox and Friends in the 2016 presidential election. Meanwhile, the theoretical perspective used as the basis for the analysis refers to the framing theory used. initiated by Robert Entman. In the perspective taken, it can be proven that the framing process shows Donald J. Trump's positioning on a political discourse in policy coverage. This process will explain the structure of the image formation of Donald J. Trump during the campaign period. Furthermore, this study uses a qualitative method with literature studies and document analysis on the sample coverage of the event. Thus, the conclusion that can be drawn from this research is that the event has been reconstructed in describing the image of Donald J. Trump and his policies."

"Lembaga Kantor Staf Presiden sebagai lembaga non struktural, yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden diberikan kewenangan dan kedudukan yang sama dengan pembantu Presiden lainnya seperti kementerian negara, sehingga mengakibatkan kemungkinan terjadinya konflik atau tumpang tindih kewenangan sesama kelembagaan ataupun jabatan di lingkungan lembaga eksekutif. Dengan adanya perluasan fungsi dan kewenangan lembaga Kantor Staf Presiden (bukan merupakan anggota kabinet), seakan-akan berkedudukan di atas kementerian negara (merupakan salah satu anggota kabinet). Penelitian tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, yang dilaksanakan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan terkait sehingga menghasilkan penelitian dalam bentuk preskriptif-analitis. Berdasarkan ketentuan dari dasar hukum pembentukan kementerian negara dan lembaga Kantor Staf Presiden, kedua lembaga ini memiliki kedudukan yang sama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tugas, fungsi, dan kewenangan yang begitu luas diberikan kepada lembaga Kantor Staf Presiden menyebabkan terjadinya konflik kewenangan dengan kementerian negara, yang sama-sama sebagai pembantu Presiden. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari terjadinya konflik kewenangan di lingkungan lembaga kepresidenan, sebaiknya Presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif melakukan survei sebelumnya terkait urgensi pembentukan lembaga baik yang bersifat struktural maupun non struktural.

---

The Presidential Staff Office as a non-structural institution, which has direct responsibility to the President, is given the same authority and position as other assistants to the President such as state ministries, resulting in the possibility of conflicts or overlapping authorities of fellow institutions or positions within the executive branch. With the expansion of the functions and authorities of the Presidential Staff Office (not a member of the cabinet), it is as if it is located above a state ministry (a member of the cabinet). This thesis research uses a form of normative juridical research, which is carried out by examining the relevant laws and regulations so as to produce research in a prescriptive-analytical form. Based on the provisions of the legal basis for the formation of state ministries and institutions of the Presidential Staff Office, these two institutions have the same position in the Indonesian government system. The tasks, functions, and powers that are so broadly assigned to the Presidential Staff Office lead to conflicts of authority with state ministries, which are both assistants to the President. Therefore, in order to avoid conflicts of authority within the presidential institution, the President as the head of the executive government should conduct a previous survey regarding the urgency of establishing institutions both structural and non-structural."

"Pemilihan Presiden Prancis pada masa Republik Lima sudah berlangsung sebanyak sepuluh kali (Ministère de l'Intérieur, 2017). Emmanuel Macron dengan En Marche! memperkenalkan ideologi politik tengahnya dan secara mengejutkan berhasil memenangkan pemilihan Presiden Prancis 2017 putaran pertama. Padahal, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan ada perbedaan antara ideologi dan kampanye yang dilakukan Macron. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan ideologi yang tercermin dalam program kerja yang disusun Emmanuel Macron dan mengetahui pengaruh program kerja tersebut terhadap kemenangannya. Sumber data yang digunakan adalah kumpulan program kerja dari Emmanuel Macron yang dipublikasikan oleh Le Monde (2017) dengan beberapa data tambahan dari hasil survei yang dilakukan oleh CISE dan Sciences Po Grenoble. Untuk menjawab masalah tersebut maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dari Marcus B. Weaver-Hightower (2019) dan dibantu dengan teori analisis wacana kritis dari Norman Fairclough (2013) serta konsep ideologi politik dari D. Parenteau (2008). Temuan dari penelitian ini adalah program kerja dari Emmanuel Macron memiliki kecenderungan mirip dengan ideologi kiri. Program kerja tersebut nyatanya hanya bertujuan untuk membantu kemenangan Macron di pemilihan Presiden Prancis 2017 tapi tidak bertujuan untuk memperjelas definisi dirinya sebagai sosok centriste.

---

French Presidential elections during the Fifth Republic have been held ten times (Ministère de l'Intérieur, 2017). Emmanuel Macron with En Marche! introduced his centrist political ideology and surprisingly managed to win the first round of the 2017 French Presidential election. However, previous studies have shown that gap between Macron's ideology and campaign are reflected. Therefore, this study aims to find the ideology that is reflected in the workplan compiled by Emmanuel Macron and to determine its effect on his victory. The data source used is a collection of workplans from Emmanuel Macron published by Le Monde (2017) with some additional data from the results of a survey conducted by CISE and Sciences Po Grenoble. To answer this problem, this study uses a qualitative research method from Marcus B. Weaver-Hightower (2019) and is assisted by the theory of critical discourse analysis from Norman Fairclough (2013) and the concept of political ideology from D. Parenteau (2008). The finding of this study is that Emmanuel Macron's workplan has a tendency similar to leftist ideology. The workplan in fact only aims to help Macron win in the 2017 French Presidential election but does not aim to clarify his definition of a centriste figure."

"Tesis ini membahas tentang Penerapan Peraturan Presiden Bersifat Mendesak Yang Ditentukan Oleh Presiden Untuk Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistim Hukum Nasional (Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Keberadaan peraturan presiden jika merujuk pada UUD 1945 tidak disebutkan secara langsung, yang ada hanya peraturan pemerintah sebagai produk eksekutif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengatur materi muatan perpres yaitu materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, dan materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Namun dengan adanya Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah meniadakan tahapan penyusunan peraturan presiden yaitu pembentukan panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian (PAK) dan proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi. Hasil dari penelitian tesis ini adalah Presiden mempunyai kewenangan membentuk peraturan presiden yang berasal dari delegasi kewenangan atau atribusi kewenangan. Beberapa contoh peraturan presiden yang dibentuk berdasarkan Pasal 66, ternyata tidak implementatif dan menimbulkan kegaduhan publik, sehingga status Pasal 66 Perpres No. 87 Tahun 2014 dalam sistim hukum nasional, tidak tepat secara ilmu pengetahuan perundang-undangan, asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan serta RPJM ke-3 (2015-2019) bidang hukum.

---

This thesis discusses the Application of Urgent Presidential Decree Predefined By President To Governance Needs In The National Legal System (Based On Article 66 of Presidential Decree Number 87 Year 2014 On The Implementation of Law Number 12 Year 2011 About The Establishment of Legislation). The existence of the presidential decree refers to 1945 is not mentioned directly, there is only government regulation as the executive products. The Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of legislation has been set the material content of presidential decree which are material that was ordered by the Act, material to carry out government regulation, and materials to carry out the implementation of governmental power. Under the Article 1 point 1 of Law No. 12 year 2011, the formation of legislation consists of planning, arrangement, discussion, approval or establishment and promulgation. However, the presence of Article 66 of Presidential Decree Number 87 Year 2014 on the Regulation on the Implementation of Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of legislation has excluded the sequences of presidential decree arrangement, which are not forming inter-ministerial committee and / or inter non-ministerial (PAK) and processing of harmonization, rounding and stabilization of conception. The results of this thesis shows that president has the authority to form a presidential derived from the delegation of authority and the authority of attribution. Few examples of the presidential decree which was established by the provisions of Article 66 shows that it is not implementable and it causes a public outcry, so that the position of Article 66 of Presidential Decree No. 87 year 2014 in the national legal system is not appropriately fit to the science of laws and regulations, principles of formation and substance of the legislation and the 3rd Development Plan (2015-2019) of the legal field."