Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis mengapa Jepang mengubah pendekatan kebijakan keamanannya pada tahun 2022 dari sebelumnya anti militerisme menjadi militerisme. Perubahan pendekatan tersebut merujuk pada dokumen strategis yang diresmikan Jepang pada Desember 2022 yaitu National Security Strategy . Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Untuk analisis, tesis ini menggunakan teori perumusan kebijakan keamanan Jepang untuk melihat perubahan yang terjadi melalui dua indikator yaitu struktur negara dan konteks normatif. Pada indikator struktur negara yang dilihat adalah proses mekanisme koordinasi dan mekanisme kontrol. Sedangkan indikator konteks normatif yang akan dilihat adalah implementasi norma sosial dan opini publik. Dalam melihat perubahan yang terjadi, tesis ini membanding dengan perumusan kebijakan sebelumnya yakni NSS 2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jepang mengubah pendekatan kebijakannya pada tahun 2022 karena indikator struktur negara  yaitu mekanisme koordinasi yang mendorong terjadinya perubahan pendekatan kebijakan keamanan Jepang.

---

This paper analyzes why Japan changed its security policy approach in 2022 from anti-militarism to militarism. The change in approach refers to the strategic document that Japan formalized in December 2022, the National Security Strategy. The research method is qualitative research with a deductive approach. For the analysis, this thesis uses the theory of Japan security policy formulation to examine the changes through two indicators; state structure and normative context. The state structure indikator includes coordination mechanisms and control mechanisms. Meanwhile, the normative context indicator includes the implementation of social norms and public opinion. To understand the changes that occurred, this thesis compares the formulation of the 2022 policy with the previous NSS 2013. The results of this study show that Japan changed its policy approach in 2022 due to the state structure indicator, specifically the coordination mechanisms that drove the change in Japan's security policy approach."

"ABSTRAKPenelitian ini akan mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perubahan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang tahun 2015. Kebijakan ini dilihat oleh banyak pihak sebagai kebijakan yang kontroversial. Kebijakan ini muncul sebagai respon atas berubahnya situasi keamanan regional Jepang serta adanya ancaman yang nyata dari Korea Utara dan Cina dalam perspektif Jepang. Pada proses formulasinya, terjadi perdebatan yang cukup keras dalam Diet Jepang antara dua kelompok, yaitu partai pendukung dan partai yang menolak Rancangan Undang-Undang Keamanan tahun 2015 tersebut. Pada akhirnya, kebijakan tersebut berhasil diloloskan melalui mekanisme pengambilan suara pada kedua majelis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang tahun 2015 ini berhasil disahkan karena mayoritas partai pendukung memenangkan peroleh suara di kedua majelis, hal ini tidak lepas dari partai penguasa pemerintah LDP yang berhasil melakukan upaya social lobbying kepada partai pendukung lainnya. Faktor lainnya, terletak pada inkonsistensi partai oposisi sehingga membuat mereka kalah dalam pengesahan RUU Keamanan Baru tersebut. Penelitian ini menggunakan group theory dalam pembuatan kebijakan publik dan konsep pasifisme.

---

ABSTRACTThis thesis will discuss the factors leading to the passage of Japan`s defense security policy change in 2015. This change was seen by many sides as controversial. It was passed as a reaction to Japan`s regional security change of situation and the existence of real threats posed by China and North Korea in Japan`s point of view. On its formulation, there were many intense debates inside the Diet between two groups: the government and opposition parties. In the end, the bill was passed through voting mechanism in both legislative houses. This thesis showed that the changes to defense and security policy were closely linked to the ruling party (LDP) which succeeded in its social lobbying efforts toward the other political parties in its coalition. The other factor was the inconsistency of the opposition parties, which put them on the loss regarding the passage of the defense and security bill. This thesis was researched by utilizing group theory in public policy formulation and concept of pacifism."

"Energi adalah aspek vital dalam keberlangsungan kehidupan manusia yang dipengaruhi dan mempengaruhi banyak faktor sosial-politik. Pemutusan suplai gas alam Rusia terhadap Uni Eropa sejak pertengahan 2022 menyebabkan krisis energi, salah satunya bagi Belanda. Sebagai negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan energi primer melalui produksi domestik, Belanda harus mengimpor gas alam sebagai salah satu sumber energi terbesar. Artikel ini menganalisis fenomena krisis energi Belanda pasca pemutusan suplai gas alam Rusia dengan menggunakan neksus konsep keamanan manusia dan keamanan energi. Neksus keamanan energi dan keamanan manusia hadir dalam bentuk relasi di antara keduanya, yaitu aspek keamanan ekonomi dan keamanan kesehatan. Keberadaan neksus keamanan energi dan keamanan manusia dalam kebijakan-kebijakan energi Belanda dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan (Grindle,1980). Teori implementasi kebijakan berfokus pada konten dan konteks kebijakan yang digunakan untuk menganalisis substansi kebijakan-kebijakan energi Belanda. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka yang bersumber dari rilis resmi dokumen pemerintah, media massa, buku, dan artikel ilmiah relevan. Temuan menunjukkan bahwa Belanda merespon krisis dengan tetap mengacu kepada Rencana Energi dan Iklim (NECP) 2021-2030 sebagai haluan kebijakan energi nasional. Lima dimensi dalam NECP 2021-2030 yaitu dekarbonisasi, efisiensi, keamanan energi, integrasi pasar energi, dan riset & inovasi energi merefleksikan neksus keamanan manusia dan keamanan energi dalam kebijakan energi nasional.

---

Energy is vital in the continuity of human life, influencing many socio-political factors. The termination of Russia's natural gas supply to the European Union since mid-2022 has caused an energy crisis, one of which is for the Netherlands. As a country that cannot meet its primary energy needs through domestic production, the Netherlands must use natural gas as one of the largest energy sources. This article analyzes the phenomenon of the Dutch energy crisis after the cut-off of Russia's natural gas supply by using the concept of human security and energy security nexus. The nexus of energy security and human security exists in the form of a relationship between economic security and health security. The existence of a nexus of energy security and human security in Dutch energy policies is studied using policy implementation theory (Grindle, 1980). Policy implementation theory focuses on the content and policy context used to analyze the substance of Dutch energy policies. Data was collected through a literature review from official releases of government documents, mass media, books and relevant scientific articles. The findings show that the Netherlands responded to the crisis while referring to the Energy and Climate Plan (NECP) 2021-2030 as the national energy policy direction. The five dimensions of NECP 2021-2030 are decarbonization, efficiency, energy security, energy market integration, and energy research & innovation, and they reflect the nexus of human security and energy security in national energy policy."

"Penulisan ini disusun dalam upaya menjelaskan tentang bagaimana Manajemen Sekuriti PT. Mekar Armada Jaya Tambun. Kejahatan yang menimpa pabrik saat ini memberikan warning kepada setiap pabrik untuk berbenah mengenai permasalahan sekuriti yang ada. Melalui manajemen sekuriti, perusahaan PT. Mekar Armada Jaya membutuhkan wilayah kerja yang aman, nyaman, serta kondusif. Manajemen sekuriti dijelaskan dengan menggunakan teori aktifitas rutin dan pilihan rasional untuk dapat mendasari konsep manajemen sekuriti dengan kajian ilmu kriminologi.

---

This study is arranged in order to explain how the Security Management of PT. Mekar Armad Jaya Tambun. Crime that befell the factory requires every factory to fix the existing security issues. Through the security management, PT. Mekar Armada Jaya Tambun requires a safe, comfortable, and conducive working area. Security management is discussed using routine activity theory and rational choice for the underlying the concept of security management with the study of criminology."

"Tesis ini bertujuan menganalisis mengenai pertanyaan penelitian, mengapa Benelux melakukan kerjasama keamanan untuk memperkuat Common Foreign and Security Policy (CFSP) Uni Eropa'Bagaimana Benelux mendukung kebijakan Uni Eropa dalam merespons perang Rusia-Ukraina (2014-2022), serta pendekatan apa yang dilakukan Benelux untuk itu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analitik dengan menganalisis data-data yang bersumber dari data sekunder. Penelitian ini menggunakan empat level analisis teori Regional Security Complex oleh Barry Buzan dan menggunakan konsep keamanan kooperatif di tiap tingkat analisis tersebut. Temuan penelitian ini, Benelux dalam mendukung CFSP Uni Eropa dalam merespons perang Rusia-Ukraina belum kolektif secara institusional. Faktor kepentingan domestik Benelux tetap menjadi pertimbangan masing-masing negara. Selain itu ketergantungan Benelux terhadap Uni Eropa sebagai suatu kekuatan, sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan Benelux.

---

This thesis aims to analyze the research question, why is the Benelux conducting security cooperation to strengthen the EU CFSP? How the Benelux supported the EU's policy in response to the Russian-Ukrainian war (2014-2022), as well as what approach the Benelux took to it. This research uses a qualitative method with descriptive analytics by analyzing data sourced from secondary data. This study used four levels of analysis of the theory of the Regional Security Complex by Barry Buzan and used the concept of cooperative security at each level of analysis. The findings of this study, the Benelux in supporting the EU CFSP in responding to the Russian-Ukrainian war have not been institutionally collective. The factor of domestic interests of the Benelux remains the consideration of each country. In addition, the Benelux's dependence on the European Union as a power, is very important in maintaining the security stability of the Benelux."

"Ancaman terhadap keamanan informasi yang tengah marak terjadi saat ini telah mengharuskan banyak perusahaan maupun organisasi untuk memiliki standard aturannya masing-masing terhadap subjek tersebut guna meminimalisir dampak yang ditimbulkannya. PT. NCS sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam layanan jasa kurir, dalam perjalanan bisnisnya seringkali menemui kondisi dimana para customer maupun mitra bisnisnya meminta jaminan standard keamanan informasi yang diterapkan pada perusahaan tersebut. Melalui metode analisa resiko yang digunakan guna merumuskan kontrol relevan, penelitian serta penulisan tesis ini telah menghasilkan serangkian kebijakan keamanan yang sesuai dengan kondisi nyata perusahaan tersebut. Secara gamblang dapat dikatakan bahwa kebijakan keamanan tersebut mengatur tentang sejumlah pedoman best practice ketika berinteraksi dengan infrastruktur TI yang terdapat pada PT. NCS yang ditujukan kepada sejumlah entitas terkait. Penelitian dan penulisan tesis ini juga bertujuan memberikan sejumlah petunjuk serta tata cara khususnya kepada perusahaan yang dijadikan tempat studi kasus dalam proses implementasi kebijakan keamanan sistem informasi.

---

The threat of information security that occurred nowadays, already made many companies or organization to have their own standards and rules for the subject in order to minimize the impact possibly caused. PT. NCS, a company which go in courier delivery service major field, often to find the situations where their customers or business partner ask for standard guarantee of information security applied to the company. The research and thesis writing dedicated to give the guidance and outline especially for this company in order to implement of information security policy. With risk analysis method used to decide objective control, this research produces several security documents which managed the best practice guideline in order to interact with PT. NCS`s IT infrastructure."

"Tulisan ini menganalisis alasan di balik perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menjadi semakin agresif dalam kebijakan Arktik tahun 2022. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif, tesis ini menggunakan teori perubahan kebijakan luar negeri untuk mengkaji mengapa AS meningkatkan agresivitasnya di Arktik setelah invasi Rusia ke Ukraina, meskipun sebelumnya AS mempertahankan sikap yang relatif pasif. Sumber-sumber perubahan yang diidentifikasi meliputi dorongan pemimpin, advokasi birokrasi, restrukturiasi politik, dan external shock yang berisi ancaman nyata dan persaingan regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan AS di Arktik pada tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh guncangan eksternal yaitu aktivitas-aktivitas militer Rusia di Arktik, khususnya agresi Rusia ke Ukraina, dan faktor lain sebagai pendukung. Peristiwa tersebut yang kemudian mendorong AS untuk mengadopsi pendekatan militer yang lebih agresif dalam kebijakan terbarunya.

---

This study aims to analyse the reasons behind the United States' shift to be more aggressive military stance in its 2022 Arctic policy. Employing a qualitative research method with a deductive approach, the thesis utilizes the theory of foreign policy change to examine why the U.S. increased its aggression in the Arctic following Russia's invasion of Ukraine, despite previously maintaining a relatively passive stance. The identified sources of change include leader-driven initiatives, bureaucratic advocacy, political restructuring, and external shocks encompassing tangible threats and regional competition. The findings reveal that the shift in US policy in the Arctic in 2022 was significantly influenced by external shocks, particularly Russia's military activities in the Arctic and its aggression towards Ukraine, with other factors playing a supportive role. These events prompted the US to adopt a more aggressive military approach in its latest policy."

"ABSTRAKInformasi merupakan aset vital bagi suatu organisasi, oleh karena itu maka diperlukan suatu mekanisme yang terstruktur untuk melindungi informasi yang dimiliki suatu organisasi. Perguruan tinggi merupakan salah satu sektor yang berisiko sangat tinggi terhadap keamanan informasinya. Perguruan tinggi dihadapkan pada tantangan menyeimbangkan antara kultur keterbukaan informasi dengan penjaminan perlindungan aset informasinya. Universitas XYZ merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki aset informasi yang perlu dilindungi. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa telah terjadi beberapa masalah yang menyangkut insiden keamanan informasi yang menimbulkan kerugian berupa kerugian finansial, kerugian operasional dan kerugian reputasi atau citra Universitas XYZ.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aset, risiko dan memberikan kontrol keamanan informasi yang sesuai dengan keadaan di Direktorat Akademik Universitas XYZ. Kontrol keamanan informasi yang digunakan berbasis ISO 27001:2013. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode penelitian semi kuantitatif. Penelitian ini membahas mengenai serangkaian kegiatan manajemen risiko dan menerapkan kontrol keamanan informasi yang tepat yang terdapat pada ISO 27001:2013.Hasil penelitian ini adalah rancangan kebijakan keamanaan informasi bagi Direktorat Akademik Universitas XYZ. Rancangan kebijakan keamanan informasi digunakan sebagai acuan dalam meminimalisir risiko keamanan informasi.

---

ABSTRACT

Information is a vital assets for organization, therefor a structured mechanism is needed to protect organization information assets. Higher education is one of the highest sector that have high risk in their information security area. Higher education are faced with the challenge of balancing between the culture of information opennes and protection of information assets. XYZ University also have information assets that needs to be protected. Based on interview, there are several information security incidents causing financial, reputation and operational loss for XYZ University.

This research aims to identify assets, risk, and appropriate information security control suitable for XYZ University Academic Directorate. Information security control based on ISO 27001:2013. This is a case study research with a semi quantitative method. This research discuss about a set of risk management activity and implement appropriate information security control based on ISO 27001:2013.

Result of this research is an information security policy design suitable for Academic Directorate University of XYZ. Information security policy is used as a reference to minimize the risk of information security."

"Penelitian ini bertujuan mengontraskan pembangunan tembok/pagar pembatas Uni Eropa dengan prinsip borderless yang diterapkan oleh Uni Eropa. Prinsip ini menjadi simbol keterbukaan dan mobilitas bebas bagi negara Uni Eropa, serta menjadi pilar integrasi dalam menciptakan identitas kolektif tanpa sekat. Untuk menyukseskan pembangunan tembok/pagar pembatas, negara anggota menggunakan beberapa strategi seperti penggunaan retorika ancaman, media juga memainkan peran penting untuk melegitimasi kebijakan proteksionis terkait pembangunan tembok/pagar pembatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif dengan pendekatan kritis. Sebagai alat analisa penelitian ini menggunakan Teori Sekuritisasi, Teori Geopolitik Kritis serta konsep tentang People, States And Fears. Penelitian ini mengambil data dari tahun 2014 sejak peningkatan jumlah total tembok/pagar pembatas di Uni Eropa yang berasal dari Kebijakan Uni Eropa, dokumen resmi dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama yang mendorong pembangunan tembok dan pagar pembatas, yaitu krisis migrasi massal, ancaman terorisme, dinamika politik domestik dan kebangkitan populisme, serta ketegangan geopolitik dengan Rusia dan Belarus. Proses negosiasi pembangunan tembok melibatkan dilema antara kepentingan nasional untuk menjaga keamanan dan kepatuhan terhadap prinsip kebebasan bergerak serta hak asasi manusia yang dijunjung oleh Uni Eropa. Ketegangan antara negara anggota dan lembaga Uni Eropa seperti Komisi Eropa mencerminkan tantangan dalam mempertahankan solidaritas dan kohesi kawasan. Penelitian ini menyarankan agar Uni Eropa mengadopsi kebijakan keamanan yang lebih holistik dengan menekankan pada penyelesaian akar masalah migrasi, meningkatkan kerja sama antarnegara anggota, dan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Evaluasi berkala terhadap efektivitas pembangunan tembok dan peningkatan solusi diplomatik dengan negara asal migran juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan nilai nilai fundamental Uni Eropa

---

This research aims to contrast the construction of the European Union's border wall/fence with the borderless principle implemented by the European Union. This principle is a symbol of openness and free mobility for European Union countries, as well as a pillar of integration in creating a collective identity without divisions. To make the construction of the wall/border fence a success, member countries use several strategies such as the use of threatening rhetoric, the media also plays an important role in legitimizing protectionist policies regarding the construction of the wall/border fence. This research uses an exploratory qualitative research method with a critical approach. As an analytical tool, this research uses Securitization Theory, Critical Geopolitical Theory and the Concepts Of Poeple, States And Fear. This research takes data from 2014 since the increase in the total number of walls/border fences in the European Union which comes from European Union Policy, official documents and previous research. The research results show that there are four main factors that encourage the construction of walls and fences, namely the mass migration crisis, the threat of terrorism, domestic political dynamics and the rise of populism, as well as geopolitical tensions with Russia and Belarus. The negotiation process for building a wall involves a dilemma between national interests to maintain security and compliance with the principles of freedom of movement and human rights upheld by the European Union. Tensions between member states and EU institutions such as the European Commission reflect the challenges in maintaining regional solidarity and cohesion. This research suggests that the European Union adopt a more holistic security policy by emphasizing solving the root causes of migration, increasing cooperation between member states, and upholding human rights principles. Regular evaluation of the effectiveness of wall construction and improving diplomatic solutions with migrants' countries of origin are also necessary to maintain a balance between security and the fundamental values of the European Union."

"

---

Balkan conflict caused by the dissolution of Sosialist Federal Republic of Yugoslavia in 1990 which brought about various conflicts both inter-states or interenal conflicts among states of fomrer Yugoslavia. As a region which is contiguous directly to European Union (EU), the existing conflicts in Balkan could influence political stability and security that is developed by EU as "an area of jreedom, security and justice". The solution effort of Balkan conflicts carried out by EU as one of its ideas materialization to unifly Europe in one solid and strong institution European Union.

EU?s policy in solving the conflicts in Balkan region mentioned in Common Foreign and Security Policy (CFSP), namely (i) strengthening "security building" as an effort to prevent conflict and enforcing regional stability by facilitating peaceful and constitutional agreements both through diplomacy or sending peace-keeping forces; and (ii) strengthening ?ins!itution building" or development economic aids with a view to creating an efficient policy-making in line with EU?s standards, with laying agenda of pre-access Balkan region into EU.

It is undeniable that the susceptibility of Balkan region mainly caused by its brittleness of political situation owing to the fall of communism which ended the cold war in 1990 and hardening the existed ethnic conflicts in the region. Dark history of inter-ethnic conflicts brought about by the existing copious ethnicities nationalism led to tragedy of ?ethnic cleansing" in Croatia and Bosnia-Herzegovia by Yugoslav ruler. lt was depicting how strong the situation and condition with nuance of "ethnopolirics " in Balkan region.

At the outset, EU regarded that the Balkan conflicts as domestic regional problem which may solved by its own region. However, for the sake of regional stability and security, EU was urged to take part more actively in the solution of Balkan conflict. Through CFSP, EU was demanded to be able to settle Balkan conflicts comprehensively through ?secw-ity and development? (soft politics) and ?de_nends? (hard politics) policies. Notwithstanding, the solution of various conflicts faced by Balkan states still leit problems which any time can come up and become new conflicts that EU will cope with the future."