Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 160406 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Farraz Dhafir Ramadhan Firmana
"Karya akhir ini membahas eksploitasi anak yang terjadi dalam perkebunan sawit milik perusahaan Wilmar International Ltd. Pendekatan yang digunakan adalah Kriminologi Kritis dengan menggunakan pisau analisis teori Kriminologi Marxis untuk dapat menjelaskan faktor utama terjadinya fenomena tersebut. Data sekunder yang digunakan adalah publikasi laporan penelitian dari Amnesty International pada tahun 2016, surat Amnesty terhadap Wilmar atas tuduhan pelanggaran hak pekerja, skripsi yang membahas mengenai peran amnesty terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Wilmar, laporan hasil survei Nagari Institut. Penulis menambahkan data primer melalui wawancara dengan Sawit Watch untuk memperjelas masalah yang terjadi di perkebunan sawit. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem ekonomi-politik neoliberal menjadi akar penyebab eksploitasi pekerja buruh sawit melalui sistem target yang tinggi membuat pekerja sawit kesulitan untuk mencapai target tersebut. Dampak lainnya adalah terganggunya kondisi fisik pekerja buruh sawit. Hal ini diperparah dengan adanya sanksi yang diterapkan perusahaan membuat pekerja harus mencapai target guna menghindari sanksi tersebut dengan diperbantukan oleh anak mereka. Anak bekerja dalam kondisi yang berbahaya dan dapat berdampak pada kesehatan fisik, mental serta perampasan pendidikan dan kebebasan anak. Anak mengalami kekerasan dalam bentuk eksploitasi ekonomi dan dalam kasus lain ditemukan anak juga dieksploitasi secara seksual di perkebunan kelapa sawit.

This thesis discusses the exploitation of children occurring in palm oil plantations owned by Wilmar International Ltd. The approach used is Critical Criminology, employing the analytical tool of Marxist Criminology theory to explain the primary factors behind this phenomenon. Secondary data includes the 2016 research report publication by Amnesty International, Amnesty's letter to Wilmar regarding accusations of worker rights violations, a thesis discussing Amnesty's role in violations committed by Wilmar, and the survey report by Nagari Institute. The author supplements this with primary data through interviews with Sawit Watch to clarify the issues occurring on palm oil plantations. The analysis results show that the neoliberal political-economic system is the root cause of the exploitation of palm oil plantation workers. The high target system makes it difficult for workers to meet these targets. Another impact is the disruption of the physical condition of palm oil workers. This is exacerbated by sanctions imposed by the company, forcing workers to meet targets to avoid these penalties, often with the assistance of their children. Children work in hazardous conditions, which can affect their physical and mental health, as well as deprive them of education and freedom. Children suffer violence in the form of economic exploitation, and in some cases, they are also sexually exploited in palm oil plantations."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Samosir, Ovi Vensus Hamubaon
"Tulisan ini membahas tentang pengembangan industri kelapa sawit Indonesia masih mengandalkan ekspansi lahan, meskipun model pengembangan yang demikian memunculkan beragam dampak sosial dan lingkungan. Menggunakan pendekatan ketergantungan yang diperkenalkan oleh Theotonio Dos Santos dan Cardoso, penelitian ini berargumen bahwa kondisi tersebut diakibatkan oleh ketergantungan kolonial, finansial, dan teknologi Indonesia sebagai negara periferi terhadap negara-negara core dan semiperiferi, yang ditopang oleh persamaan kepentingan kelas dominan internasional dan kelas dominan nasional di Indonesia.

This research discusses how the development of the Indonesian palm oil industry still relies on land expansion, even though this development model has various social and environmental impacts. Using the dependency approach introduced by Theotonio Dos Santos and Cardoso, this research argues that this condition is caused by the colonial, financial and technological dependence of Indonesia as a peripheral country on core and semi-periphery countries, which is supported by the similarities in the interests of the international dominant class and the local dominant class."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Akila Adjani
"Perkebunan merupakan komoditas unggulan yang memiliki peran strategis baik dalam aspek ekonomis, ekologis, maupun sosial budaya. Salah satu komoditas perkebunan terbesar di Indonesia adalah komoditas sawit. Saat ini, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan kegiatan ekspor yang mencapai sekitar 2,88 juta ton pada September 2021, dengan total lahan perkebunan sawit pada tahun 2021 mencapai kurang lebih 14.663.600 ha (empat belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus hektare). Jumlah lahan perkebunan sawit tersebut terbagi kepemilikannya berdasarkan jenis pelaku usaha, yang mana sebagian besar dikuasai oleh sejumlah Perkebunan Besar Swasta. Telah ditetapkan ketentuan batasan kepemilikan lahan yang merupakan batasan dalam Izin Usaha Perkebunan, yakni bagi komoditas sawit maksimal kepemilikan oleh satu atau satu kelompok pelaku usaha adalah 100.000 ha (seratus ribu hektare). Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif yang mana enggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dari penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, khususnya praktik oligopoli dalam industri perkebunan sawit melalui kepemilikan lahan perkebunan sawit yang melebihi batasan yang telah ditentukan berdasarkan regulasi, yaitu ketentuan batasan maksimal kepemilikan lahan berdasarkan Izin Usaha Perkebunan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis terkait dampak kepemilikan lahan yang melebihi batas oleh sejumlah pelaku usaha dilihat dari segi persaingan usaha.

Plantation is a leading commodity which has a strategic role in economic, ecological and socio-cultural aspects. One of the largest plantation commodities in Indonesia is palm oil. Currently, Indonesia is the largest palm oil producer in the world with export activities reaching around 2.88 million tons in September 2021, with a total area of oil palm plantations in 2021 reaching approximately 14,663,600 ha (fourteen million six hundred sixty three thousand six hundred hectares). The ownership of the oil palm plantation land mentioned is divided into three types of business actor, most of which are owned by a few of Large Private Plantations Company. The limit of land ownership which is also the requirements to acquire Plantation Business Permit has been stipulated in the Indonesian law, which stated for the palm oil commodities the maximum land owned by one or a group of business actors is 100,000 ha (one hundred thousand hectares). This research was conducted with a juridical-normative method which uses laws and regulations as the basis of the research. This research aims to analyze the existence of monopolistic practices and/or unfair business competition, especially oligopoly practices in the oil palm plantation industry through land ownership of oil palm plantations which exceeds the maximum limit on land ownership based on Plantation Business Permit. In addition, this study also analyzes the impact of land ownership which exceeds the maximum limit of Plantation Business Permit by a few of business actors in terms of business competition."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Puri Listiyani
"A number of studies have examined the relationship between the oil palm plantation area and the poverty alleviation. Most of this study are conducted based on local research and, mainly, do not involve econometrics analysis to find the relationship. Palm oil is one of commoditiesthat is widely produced in Indonesia that makes this country the world leader of palm oil producers. With the large amount of oil palm plantation area in Indonesia, then it may have an effect on economic growth,which may relieve the poverty.
Using panel data set of 33 province in Indonesia between 2006 and 2012, this paper tries to examine the effect of oil palm plantation on poverty alleviation in Indonesia.Moreover, this paper also aims to examine factors that may affect the expansion of oil palm plantation. In order to answer this objective, descriptive analysis is employed to discuss the determinant of oil palm expansion. Whereas, pooled OLS, fixed effect panel data model and random effect panel data model are employed in this paper, to asnwer the main objective.
The results shows that govenment intervention is more likely to influence the expansion of oil palm plantation. Meanwhile, demand for palm oil product may have impact on the expansion in Indonesia. Empirical findings show that oil palm plantation has negatively significant effect on the number of poor people. This means that increasing oil palm plantation area may reduce the poverty level in Indonesia. In addition, regional per capita income, education, access on electriciy and population size also have negative relationship with the poverty. Mostly, the result supports the empirical evidence that an increase of the variables may reduce the poverty level."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T43974
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adisti Pridananti
"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari harga CPO terhadap alih fungsi pada hutan produksi konversi (HPK) menjadi perkebunan sawit di Indonesia, dengan adanya proses pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit. Dengan menggunakan data pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di tingkat provinsi tahun 1995 sampai tahun 2017, pelepasan kawasan hutan diestimasi menggunakan model tobit dengan left-censored (0), serta variabel ekonomi yang mempengaruhi permintaan lahan untuk sawit yaitu harga CPO, tingkat suku bunga, nilai tukar, serta besarnya share industri pengolahan dalam Produk Domestik Bruto (PDB), dan GDP dunia. Hasil empiris menujukkan bahwa tingkat harga pada lag tertentu secara signifikan mempengaruhi peningkatan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit sebesar 23,55% dan 23,48%. Penelitian ini menemukan bahwa harga CPO berperan besar dalam pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Indonesia di masing-masing wilayah.

This study aims to look at the effect of CPO prices on the conversion in conversion production forests (HPK) to oil palm plantations in Indonesia, with the process of releasing forest areas for oil palm plantations. Using data on the release of forest areas for oil palm plantations at the provincial level from 1995 to 2017, the release of forest areas was estimated using the Tobit model with left-censored (0), as well as economic variables that affect land demand for oil palm, namely CPO prices, interest rates, values exchange rates, as well as the size of the share of the manufacturing industry in the Gross Domestic Product (GDP), and world GDP. Empirical results show that the price level at a certain lag significantly influences the increase in the release of forest areas for oil palm plantations by 23.55% and 23.48%.This study found that the price of CPO played a major role in the release of forest areas for oil palm plantations in Indonesia in each region."
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T52795
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hendra Nur Rofiq
"Perkebunan kelapa sawit menjadi komuditas utama pertanian di Indonesia selama tiga dekade terakhir. Indonesia sebagai negara yang berada di garis katulistiwa dengan 147 juta hektar area hutan mempunyai potensi besar dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit sebagai senjata dalam meningkatkan pendapatan per kapita terutama di daerah pedesaan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa perkebunan kelapa sawit memberi dampak negatif, terutama terhadap isu lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati.
Studi ini dilakukan dalam rangka untuk memahami pengaruh dari perkebunan kelapa sawit dan produktivitasnya terhadap pendapatan perkapita di tingkat daerah dan tingkat nasional di Indonesia. Studi ini menggunakan data panel pada tingkat propinsi yang terdiri dari 23 propinsi di Indonesia menggunakan data tahunan dalam rentang waktu 9 tahun dari tahun 2003 sampai dengan 2011. Tingkat wilayah dibagi menjadi 5 berdasar atas kesamaan lokasi propinsi-propinsi pada pulau yang sama di Indonesia.
Hasil menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit tidak secara nyata mempengaruhi pendapatan perkapita di Indonesia. Di tingkat wilayah, perkebunan kelapa sawit memberi pengaruh yang nyata terhadap pendapatan perkapita dengan hubungan yang bertolak belakang dan pengaruh ini terlihat di semua wilayah. Produktivitas kelapa sawit memberi pengaruh yang nyata terhadap pendapatan per kapita di tingkat nasional dengan hubungan yang positif. Namun demikian, produktivitas kelapa sawit tidak menunjukkan memberi pengaruh yang nyata di masing-masing wilayah di Indonesia. Berdasar pada hasil tersebut, studi ini menyimpulkan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit tidak memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan perkapita. Peningkatan produktivitas kelapa sawit menjadi cara yang lebih memungkinkan dalam meningkatkan pendapatan per kapita di Indonesia.

Oil palm plantation was becoming the mainstay of agricultural commodities in Indonesia since last three decades. Indonesia as an equatorial country with 147 million hectares of forest area has a great potential in the development of oil palm plantations as a weapon in increasing per capita income especially in rural areas. However, it cannot be denied that expansions of oil palm plantations bring negative effects, especially in relation with environmental issues and conservation of biodiversity.
This study conducted in order to understand the effects of oil palm plantation and oil palm productivity on per capita income in the region and national level in Indonesia. This study uses panel data at provincial level which consists of 23 provinces in Indonesia in the vulnerable period of 9 years from 2003 to 2011 in annually data. The region level is divided in 5 based on the similarity of provincial location in same island in Indonesia.
The results showed that oil palm plantation did not significant in effect the per capita income in Indonesia. In region level, oil palm plantations gave significant effect on per capita income in the opposite relationship and this effect was represented by all across regions. Oil palm productivity is significant in effected on per capita income at national level with positive relationship. However, oil palm productivity did not give significant effect in representation across regions in Indonesia. According to these results, this study concludes that expansion of oil palm plantations do not significant in increasing per capita income. Increasing of oil palm productivity becomes more reasonable way in increasing per capita income in Indonesia.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T39024
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lintang Ratri Rahmiaji
"Disertasi ini pada dasarnya berusaha menunjukkan bagaimana dalam industri pertelevisian Indonesia yang tumbuh pesat saat ini, berlangsung eksploitasi dalam bentuk komodifikasi pekerja anak yang terus berlangsung karena adanya proses naturalisasi pekerja anak. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bentuk eksploitasi yang dialami artis anak dalam industri sinetron, bagaimana proses eksploitasi anak itu bisa berlangsung secara berkelanjutan dan bagaimanakah proses naturalisasinya sehingga eksploitasi itu nampak sebagai sebuah hal yang alamiah dan wajar. Proses naturalisasi ini diharapkan mampu menjelaskan mengapa segenap pihak yang terkait dengan kehadiran artis anak dalam industri sinetron (artis anak, orangtua, pekerja media, pelaku usaha, masyarakat, negara) menerima eksploitasi anak dalam industri media dan bagaimana mereka memaknainya sehingga pada akhirnya dapat ditemukan rasionalisasi mengapa komodifikasi, eksploitasi pekerja anak yang terjadi di media massa khususnya televisi tidak dilihat sebagai komodifikasi atau eksploitasi.
Bertitik tolak dari permasalahan dan tujuan penelitian semacam itu penelitian ini menggunaan konsep komodifikasi pekerja dengan pendekatan ekonomi politik kritis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam paradigma kritis melalui metode analisis studi kasus. Subjek penelitian adalah pekerja anak dan pihak-pihak yang terkait dengan pekerja anak di industri sinetron. Situs pengamatan adalah produksi sinetron Raden Kian Santang. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan observasi langsung, melakukan rangkaian wawancara dan analisis sekunder terhadap data mengenai industry pertelevisian.
Berdasarkan hasil temuan di lapangan, industri sinetron terbukti melakukan eksploitasi tubuh, eksploitasi ekonomi, eksploitasi tumbuh kembang, eksploitasi waktu luang dan eksploitasi pada akses pendidikan. Berdasarkan studi ini, apa yang terjadi dalam proses produksi sinetron RKS adalah bentuk komodifikasi pekerja yang, pertama-tama, dilakukan industri sinetron dalam hal ini Rumah Produksi MD Entertainment. Namun demikian rumah produksi sebenarnya tidak berperan sendirian. Eksploitasi ini juga terjadi karena hubungan rumah produksi dengan stasiun televisi, biro iklan, dan lembaga pengiklan. Industri juga melakukan berbagai upaya untuk menjadikan eksploitasi ini tidak mengemuka sebagai eksploitasi. Pengaburan eksploitasi ini ini dilakukan dengan melakukan mistifikasi komoditas. Tenaga kerja, dalam hal ini pekerja anak mengalami mistifikasi berganda yakni reifikasi dan naturalisasi. Tujuan mistifikasi adalah penerimaan secara alamiah proses produksi yang eksploitatif. Mistifikasi yang dijalankan adalah fantasi popularitas. Pekerja anak kemudian bertransformasi menjadi bintang sinetron, dengan segala priviledge nya. Transformasi pekerja menjadi bintang, adalah reifikasi. Proses pengalamiahan penerimaan pekerja menjadi bintang adalah naturalisasi. Naturalisasi berjalan sistemik dan sedemikian halus sehingga diterima sebagai taken for granted. Melalui penstereotipian bintang sinetron di media massa juga pengabaian industri, orangtua, negara dan masyarakat terhadap hak pekerja anak, maka naturalisasi proses produksi yang eksploitatif semakin terinternalisasi dalam diri pekerja anak. Hal ini menjelaskan mengapa berbagai pihak terkait menerima proses eksploitasi, yakni dikarenakan adanya mistifikasi yang dilakukan industri bernama fantasi popularitas. Di akhir analisa dapat dikemukakan bahwasanya, proses naturalisasi eksploitasi inilah yang menyebabkan eksploitasi tidak dilihat sebagai eksploitasi. Dalam konsep bintang, tidak lagi ada pekerja di industri sinetron, semua adalah bintang. Dan karena semua adalah bintang, tidak lagi tampak eksploitasi yang berjalan. Hal ini akan bertahan selama selubung-selubung mistifikasi tidak dibongkar. Ada pekerja di industri sinetron, yang harus diperjuangkan haknya sebagai pekerja, dan sebagai anak.
Peneliti melihat bahwa eksploitasi pekerja anak ini tidak bisa dilihat sebagai hal alamiah dan terberikan melainkan merupakan hasil dari relasi kuasa yang melibatkan banyak pihak yang terkait dan berkepentingan dengan industry pertelevisian. Keterjalinan berbagai pihak ini (stasiun televisi, rumah produksi, pengiklan, biro iklan, lembaga negara, sekolah, orangtua dan artis anak sendiri) menjadikan eksploitasi terus berlangsung melalui proses naturalisasi.
Penelitian ini menemukan bahwa analisis ekonomi-politik dengan pendekatan kritis dapat digunakan untuk melihat bagaimana relasi kuasa, secara bersama-sama dan mutualis membentuk sistem produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya, termasuk di dalamnya sumber daya komunikasi. Sumber daya dalam hal ini adalah pekerja anak. Ekonomi politik dapat menjelaskan bagaimana relasi kuasa mempengaruhi proses produksi yang mengeksploitasi pekerja anak. Kajian mengenai komodifikasi pekerja terbukti signifikan untuk konteks negara yang masih berkembang, seperti Indonesia. Hal ini terkait dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesadaran hukum, dan implementasi kebijakan publik yang berpengaruh pada tingkatan eksploitasi dan keberhasilan mistifikasi yang dilakukan industri atau pemilik modal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditas pekerja anak memang mengalami mistifikasi berganda, yakni reifikasi dan naturalisasi. Naturalisasi sebagai bagian dari mistifikasi adalah upaya industri yang berjalan lebih sistemik, dan terencana. Naturalisasi tidak bisa dilakukan hanya oleh industri, namun juga didukung oleh pihak-pihak yang terkait dengan proses produksi. Naturalisasi bertanggungjawab untuk menghilangkan proses produksi, dominasi dan eksploitasi yang dilakukan industri. Disini media massa berperan penting menyebarluaskan naturalisasi eksploitasi.

This dissertation is basically trying to demonstrate how the television industry in Indonesia is growing rapidly today, takes place in the form of commodification exploitation of child labor continues as a result of the naturalization process of child labor. This study aimed to describe forms of exploitation of a child artist in the soap opera industry, how the process of exploitation of children can take place on an ongoing basis and how the process of naturalization so that exploitation appears as a natural and reasonable thing. The process of naturalization is expected to explain why all the parties concerned by the presence of the artist son in industrial soap opera (artist's children, parents, media workers, businesses, communities, countries) accept the exploitation of children in the media industry and how they interpret it so that in the end can be found rationalizations why commodification, exploitation of child labor which occurs in the mass media, especially television is not seen as the commodification or exploitation.
Focused on the issues and objectives of such research, this study uses the concept of commodification of workers with critical political economy approach. This study used a qualitative approach in the critical paradigm through case study analysis method. Subjects were child laborers and parties related to child labor in the soap opera industry. Site observation is Raden Kian Santang product ion of soap operas. In the process of collecting data, researchers conducted direct observation, conducting a series of interviews and secondary analysis of the data regarding the television industry.
Based on the findings in the field, soap opera industry proved body exploitation, economic exploitation, exploitation of growth and development, exploitation of leisure time and exploitation in the access to education. Based on these studies, what happens in the production process RKS soap opera is a form of commodification of workers who, first of all, done by the soap opera industry in this regard Production House MD Entertainment. However, the production house is not actually play a role alone. This exploitation also occurs because of the relationship with the production house television stations, advertising agencies, advertisers and agencies.
Industry also made various efforts to make this eksploitation not surfaced as exploitation. Blurring this exploitation is done by mystification of commodities. Labor, in this case of child labor, suffered multiple mystification of the reification and naturalization. The purpose of mystification is a natural acceptance of exploitative production process. Mystification run is the popularity of fantasy. Child labor later transformed into soap star, with all theirs priviledge.
The transformation of the workers into a star, is reification. Normalisation recruitment process become stars is naturalized. Naturalization walk systemic and so delicate that it is accepted as taken for granted. Through stereotyping soap star in the mass media also neglect the industry, parents, the state and society against the rights of child workers, the naturalization process exploitative production increasingly internalized inner child labor. This explains why the various parties involved accept the exploitation process, which is due to the industry's mystification called fantasy popularity. It can be noted that the final analysis, the naturalization process is what causes the exploitation of exploitation not seen as exploitation. In the concept of a star, no longer working in the industry of soap operas, all were stellar. And because all is a star, no longer seem exploitation runs. It will last as long as the veils of mystification is not dismantled. There were workers in the soap opera industry, which must be fought for their rights as workers, and as a child.
Researchers saw that the exploitation of child labor can not be seen as a natural and taken for granted but rather is the result of power relations that involves many stakeholders and interest in the television industry. This entanglement of various parties (television stations, production houses, advertisers, agencies, state agencies, schools, parents and children themselves artists) make exploitation continued through the naturalization process.
This study found that the political-economic analysis with critical approach can be used to see how power relations, jointly and mutualist form a system of production, distribution, and consumption of resources, including communication resources. The resources in this case is child labor. The political economy can explain how power relations influence the process of production that exploits child labor. The study of the commodification of workers proved significant for countries that are still developing context, such as Indonesia. This is related to the educational level, income level, the level of legal awareness and implementation of public policies that affect the level of exploitation and the success of the industry is doing mystification or owners of capital.
The results showed that child labor commodity is experiencing double mystification, the reification and naturalization. Naturalization as part of the mystification is the industry's efforts run more systemic, and well-planned. Naturalization can not be done only by industry, but is also supported by the parties associated with the production process. Naturalization is responsible for eliminating the production process, domination and exploitation industry. Here the mass media play an important role disseminating naturalization exploitation.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
D2224
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yuliany
"Tesis ini membahas mengenai perjanjian kemitraan perkebunan plasma melalui program revitalisasi perkebunan kelapa sawit. Permasalahan hukum yang dibahas dalam tesis ini, antara lain: bagaimanakah ketentuan mengenai kemitraan perkebunan plasma dan revitalisasi perkebunan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bagaimana pelaksanaannya dalam praktek termasuk segala kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini adalah normatif yuridis dengan menggunakan data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menemukan bahwa kemitraan plasma dan revitalisasi perkebunan di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah serta keputusan dan peraturan menteri, khususnya menteri pertanian dan menteri keuangan. Dalam pelaksanaannya, kemitraan plasma melalui program revitalisasi perkebunan menemui banyak kendala, seperti kendala birokrasi, biaya sertifikasi lahan yang tinggi, ketersediaan lahan untuk perkebunan, kekurangan tenaga teknis dari pemerintah untuk membantu dan mendampingi pelaksanaan, dan adanya perbedaan pemahaman program oleh perusahaan perkebunan, petani melalui koperasi, dan aparat pemerintah daerah. Penyederhanaan prosedur dan sosialisasi program merupakan salah satu cara untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan.

The focus of this thesis is the contract farming in terms of revitalisation program of palm oil plantation. The legal issues which discussed in this thesis, among others, contract farming and plantation revitalisasion program in the prevailing laws and regulations, how its implementation, including the problems incurred on the implementation. This study is a juridis normatif research and used secondary data with primary, secondary and tertier legal data. The result of study found that contract farming and revitalisation program are regulated in laws, govemment regulations and decree or decision of minister, particularly in agricultural and finance ministry. In the implementation, this revitalization program have several problems, among others, bureaucracy, high cost for land certification, land avaibility for plantation, less of technical support from govemment, and different point of view between plantation company, farmers or cooperative, and govemement officers. Simplify the bureaucracy and program sozialisation is one of the solve way to settle the problems at implementation."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009
T26410
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Siborutorop, Berliana
"Skripsi ini menganalisa dampak-dampak perubahan yang dapat terjadi pada laporan keuangan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, khususnya yang telah terdaftar di IDX. Analisa tersebut didapatkan dengan terlebih dahulu menganalisa PSAK 69, perlakuan akuntansi pada perusahaan-perusahaan sejenis yang telah terdaftar di bursa Malaysia dan Singapura, gambaran kondisi aktivitas agrikultu pada perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di IDX, serta hasil wawancara dengan pihak penilai Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus untuk mengeksplorasi permasalahan dari topik penelitian ini dengan cara yang mendalam dan menyeluruh. Hasil dari penelitian ini adalah kurangnya contoh ilustratif yang menggambarkan kondisi aktivitas agrikultur di Indonesia pada PSAK 69, adanya kemungkinan penurunan tingkat komparabilitas dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait yang telah terdaftar di IDX, serta perubahan pada komponen total aset dan laba bersih dari laporan keuangan yang diakibatkan oleh penerapan PSAK 69 nantinya.

This thesis analyze the effects that would arise from amendments on accounting standards related to agricultural activities on oil palm plantation companies rsquo financial statement, especially those that are listed in IDX. The analysis was derived from analysis on PSAK 69, accounting activities on related companies that are listed in Malaysia and Singapore rsquo s exchange, also transcripts from interviews with Indonesian appraisers. This research use study case method to explore the problems related to this topic thoroughly and holistically. The results of this research are the lack of illustrative examples that depict the condition of agricultural activities in Indonesia in PSAK 69, the possibility of a decrease in comparability factor from related companies rsquo financial statement in Indonesia, and changes in total assets and net income in related companies rsquo financial statement because of PSAK 69 rsquo s implementation in the future.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S69015
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitepu, Rasmita Juliana
"ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Tumpang Tindih Pemberian Izin Usaha Perkebunan dalam Surat Keputusan (SK) Izin Lokasi, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Mandailing Natal. Sejak tahun 1993 PT. Magna Mintara Jaya telah melaksanakan serangkaian prosedur perizinan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Muara Batang Gadis. Agar dapat menguasai tanah tersebut, PT. Magna Mintara Jaya harus memiliki Surat Keputusan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Agustus 2004 PT. Magna Mintara Jaya telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan menindaklanjuti hal tersebut dengan mengajukan permohonan HGU perkebunan kepada BPN Pusat. Pada tahun yang sama Bupati Mandailing Natal mengeluarkan Surat Keputusan Izin Lokasi kepada PT. Anugerah Langkat Makmur diatas lokasi tanah tersebut. Pemberian SK Izin Lokasi tersebut bertentangan dengan IUP PT. Magna Mintara Jaya, sehingga menyebabkan terhambatnya proses permohonan HGU atas tanah tersebut.

ABSTRACT
This thesis discusses the overlap of granting of licenses plantation’s business on mentioned in the locate permit degree issued by the Head of the Regency Mandailing Natal. Since 1993, PT. Magna Mintara Jaya has taken a series of processes of licensing for conducting land clearing for the coconut palm plantation in Muara Batang Gadis subdistrict. To be able to possess the land, PT. Magna Mintara Jaya should have degree of granting HGU issued by the National Land Instituition (BPN). In August 2004, PT. Magna Mintara Jaya has obtained plantation business permit and followed by applying in saved to obtained HGU to BPN. At the same year, PT. Magna Mintara Jaya obtained location permit issued by the head of the regency of Mandailing Natal on the same location. The granting decree of location permit is contrary to this business license of PT. Magna Mintara Jaya then comes true delay of this process of obtaining HGU above the land."
2013
T35977
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>