Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menjelaskan mengapa ancaman transnasional terorisme tetap ada dan terus berkembang di kawasan meskipun mekanisme kerja sama kontraterorisme Indonesia-Filipina sudah dilakukan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori kerja sama kontraterorisme oleh Wyn Rees (2006). Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan persepsi ancaman yang signifkan antara Indonesia dan Filipina yang berimplikasi terhadap perbedaan respon kontraterorisme dan eskalasi ancaman pro-ISIS yang berbeda di masing-masing negara. Indonesia menekankan pendekatan criminal justice model. Filipina menekankan pendekatan militeristik. Kedua, kerja sama internal institusi-institusi keamanan Indonesia dan Filipina cenderung bersifat formal daripada substansial. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya rasa saling percaya (trust and reliability), sensitivitas isu kedaulatan teritorial, dan kompetisi di antara institusi-institusi keamanan dalam negeri. Ketiga, kerja sama kontraterorisme AS dengan Indonesia dan Filipina menekankan pendekatan militeristik serta adanya perubahan prioritas keamanan AS yang berimplikasi kepada upaya kerja sama kontraterorisme di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, upaya penanggulangan ancaman kelompok pro-ISIS di Asia Tenggara melalui kerja sama kontraterorisme Indonesia dan Filipina menjadi kurang optimal.

---

This research explains why the transnational threat of terrorism persists and continues to evolve in the region despite the existing counterterrorism cooperation mechanisms between Indonesia and the Philippines. This research uses a qualitative method. The analysis in this research applies Wyn Rees's (2006) theory of Counterterrorism Cooperation. The findings indicate significant differences in threat perception between Indonesia and the Philippines, leading to differing counterterrorism responses and varying level of escalations of pro-ISIS threats in each country. Indonesia emphasizes a criminal justice model approach, whereas the Philippines emphasizes a militaristic approach. Secondly, the internal cooperation of security institutions in Indonesia and the Philippines tends to be more formal than substantive. This is influenced by a lack of mutual trust and reliability, sensitivity to sovereignty issues, and competition among domestic security institutions. Thirdly, US counterterrorism cooperation with Indonesia and the Philippines emphasizes a militaristic approach and a change in US security priorities have implications for counterterrorism cooperation efforts in Southeast Asia. Consequently, efforts to counter the threat of pro-ISIS groups in Southeast Asia through Indonesia and the Philippines' counterterrorism cooperation become less optimal."

"Pasca Tragedi 9/11, negara-negara di dalam sistem internasional diminta untuk mendukung dan mengadopsi kampanye Global War on Terror dalam merespon ancaman terorisme. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung kampanye ini. Selain karena terekspos rezim dalam sistem internasional, Indonesia juga mengalami ancaman terorisme dari dalam negeri. Seiring dengan berjalannya waktu, pilihan tindakan Indonesia pun berkembang: dari hanya patuh terhadap rezim kontraterorisme yang berlaku dan menerima bantuan, menjadi aktor yang turut menggerakkan agenda kontraterorisme dalam berbagai forum multilateral. Indonesia bahkan dapat dikatakan sebagai “lead sharper” kebijakan kontraterorisme di Asia Tenggara. Melihat perkembangan Indonesia dalam kebijakan luar negerinya, menarik untuk menilik bagaimana isu kontraterorisme berdinamika dengan kebijakan luar negeri untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan: “Apa bentuk kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan kontraterorisme selama 2001-2019? Apa saja faktor yang mempengaruhi pilihan kebijakan tersebut?” Pertanyaan ini akan coba untuk dijawab dengan menggunakan analisis realisme neoklasik dalam tiga pemerintahan di Indonesia. Dengan menjawab pertanyaan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat melacak upaya kontraterorisme yang dilakukan Indonesia selama delapan belas tahun ke belakang dan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan tersebut.

---

After the 9/11 Tragedy, countries in the international system were asked to support and adopt the Global War on Terror campaign in responding to the threat of terrorism. Indonesia was one of the countries that supported this campaign. Apart from being exposed of the regime in the international system, Indonesia was also facing the threat of terrorism from its domestic sphere. Over time, Indonesia's choice of action has also grown: from only obeying the prevailing counterterrorism regime and receiving assistance, to being an actor who helps move the counterterrorism agenda in various multilateral forums. Indonesia can even be said to be the "lead sharper" of counterterrorism policies in Southeast Asia. Seeing Indonesia's development in its foreign policy, it is interesting to see how the counterterrorism issue is having its dynamic with foreign policy to achieve the country’s goals. Thus, this research seeks to answer the question: “What form of foreign policy was carried out by Indonesia to meet counterterrorism needs during 2001-2019? What were the factors that influenced this policy choice?” These questions will be answered using an analysis of neoclassical realism in Indonesia’s three reign governments. By answering these questions, it is hoped that this research will be able to trace Indonesia's counterterrorism efforts over the past eighteen years and analyze the factors that influenced these choices."

"Sepanjang sejarah hubungan internasional, kebijakan keamanan selalu berevolusi demi merespons kemunculan ancaman keamanan baru. Di abad ke-21, ancaman keamanan nontradisional berupa terorisme—dengan intifada kedua dan insiden 11 September sebagai titik puncaknya—memicu pergeseran kebijakan keamanan ke arah perang nonkonvensional. Salah satu kebijakan keamanan baru yang dinilai kontroversial adalah pembunuhan yang ditargetkan. Selama penggunaannya sebagai instrumen kontraterorisme, praktik ini menuai banyak kritik yang menganggap kebijakan ini ilegal, imoral, dan inefektif. Namun, tidak sedikit pula pihak yang berupaya mempertahankan legalitas, legitimasi, dan efektivitas praktik tersebut. Atas latar belakang ini, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: “bagaimana perkembangan literatur akademis tentang pembunuhan yang ditargetkan dalam konteks kontraterorisme?” Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap 27 literatur akademis terakreditasi internasional yang mengangkat isu ini dengan batasan waktu publikasi dari tahun 2000 sampai Juli 2021. Tulisan ini mengadopsi metode pengorganisasian literatur taksonomi untuk mempermudah penulis dalam mengintegrasikan perspektif interdisipliner dalam tinjauan pustaka ini serta memungkinkan penulis mengidentifikasi tema-tema yang masih kurang berkembang. Dengan menggunakan metode taksonomi, penulis memetakan tulisan-tulisan tersebut menjadi dua kategori: (1) dimensi normatif pembunuhan yang ditargetkan dalam kontraterorisme, yang dibagi menjadi tiga subtema berupa legalitas, legitimasi, dan transformasi faktor-faktor ideasional terkait pembunuhan yang ditargetkan; dan (2) efektivitas pembunuhan yang ditargetkan sebagai instrumen kontraterorisme. Penulis berargumen terdapat tiga masalah yang memunculkan kesenjangan penelitian dalam badan literatur pembunuhan yang ditargetkan, antara lain inkonsistensi fondasi konseptual, perbedaan paradigma kontraterorisme, dan ketimpangan tren pendirian literatur di antara kategori yang berbeda. Tinjauan pustaka ini menemukan enam karakteristik yang menggambarkan perkembangan diskursus akademis tentang pembunuhan yang ditargetkan dalam kontraterorisme: (1) lemahnya fondasi konseptual; (2) kesenjangan metodologis antarkategori; (3) pertentangan paradigma penegakan hukum dan perang; (4) derajat efektivitas yang sangat bervariasi; (5) konsistensi pendirian netral dalam literatur normatif; dan (6) diversifikasi pendirian dalam literatur praktis. Tulisan ini merekomendasikan penguatan kerja sama antara akademisi dan pelaku kebijakan untuk mengonsolidasi kajian tentang praktik ini, perumusan instrumen hukum internasional baru untuk meregulasi pembunuhan yang ditargetkan, identifikasi center of gravity kelompok teror dan hubungannya dengan praktik pembunuhan yang ditargetkan, serta merefleksikan praktik ini bagi kebijakan kontraterorisme Indonesia.

---

Throughout the history of international relations, security policy continues to evolve in response to emerging new security threats. In the 21st century, terrorism as a nontraditional security threat—with the second intifada and the September 11 attacks as its peaks—shifted the security policy towards nonconventional warfare. Targeted killing is among one of the controversial new security policies. In the course of its implementation as a counterterrorism instrument, this practice has been opposed for its perceived illegality, immorality, and inefficacy. Nevertheless, some scholars attempt to defend the legality, legitimacy, and effectivity of the practice. Against this backdrop, the author formulates the following research question: “how is the development of academic literature on targeted killing in counterterrorism context?” To answer the research question, the author conducts a literature review on 27 internationally accredited academic literature on this topic within the publication period of 2000 to July 2021. This paper adopts a taxonomy methodological approach to enable the author to integrate interdisciplinary perspective into the literatur review as well as to identify underdeveloped thematic categories. By utilizing taxonomy methods, the author divides the literature into two categories: (1) the normative dimension of targeted killing in counterterrorism, divided into three subthemes, namely legality, legitimacy, and ideational transformation of targeted killing; and (2) the effectivity of targeted killing as a counterterrorism instrument. The author argues three main issues gave rise to the research gaps in the body of literature on the topic, namely inconsistent conceptual foundation, differing counterterrorism paradigms, and disparity in the trends of literature stances across categories. The findings of this literature review identify six characteristics that portray the development of the academic discourse on targeted killing in counterterrorism: (1) a weak conceptual foundation; (2) a methodological gap between categories; (3) clashes between law enforcement and armed conflict paradigms; (4) varying degrees of effectivity; (5) consistency of neutral stance in the normative group; and (6) diversified literature stances among practical literature. This paper recommends for an intensification of cooperation between scholars and policymakers to consolidate studies on targeted killing, a formulation of a new international law instrument to regulate targeted killing, an identification of center of gravity in terror group and its relation to targeted killing practices, and a reflection of this practice for Indonesian counterterrorism efforts."

"[Penelitian ini akan membahas mengenai efektivitas strategikontraterorisme pemerintah Tiongkok terhadap gerakan bersenjata Uighur di wilayah Xinjiang. Pemerintah Tiongkok telah melakukan berbagai kebijakan yang berdimensi sosial-politik-kebudayaan seperti kebijakan migrasi etnis Han ke wilayah Xinjiang, kebijakan keluarga berencana, kebijakan bahasa Mandarin ataupun kebijakan kontraterorisme yang bersifat hard approach seperti kebijakan Kampanye Serangan Keras yang digunakan dalam merespon gerakan bersenjata Uighur. Dari pilihan-pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Tiongkok, penelitian ini mencoba melihat efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Tiongkok tersebut;This research will examine the effectiveness of China’s government counterterrorism strategy toward the Uighur’s armed movement in Xinjiang region. Chinese government has conducted various policies that have sociopolitical-cultural dimension such as Han ethnic migration policy into Xinjiang region, family planning policy, Chinese language policy or counterterrorism policy which is tend to be hard approach as Strike Hard Campaign policy used in responding to Uighur’s armed movement. Based on optional policies taken by theChinese government, this research will asses the effectiveness of measures taken by Chinese government., This research will examine the effectiveness of China’s governmentcounterterrorism strategy toward the Uighur’s armed movement in Xinjiangregion. Chinese government has conducted various policies that have sociopolitical-cultural dimension such as Han ethnic migration policy into Xinjiangregion, family planning policy, Chinese language policy or counterterrorismpolicy which is tend to be hard approach as Strike Hard Campaign policy used inresponding to Uighur’s armed movement. Based on optional policies taken by theChinese government, this research will asses the effectiveness of measures takenby Chinese government.]"

"ABSTRAKImplementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah (Quickwins) merupakan strategipemerintah menyelesaikan masalah tingginya kematian ibu dan terbatasnya ketersediaandarah di Indonesia. Sejak diimplementasikan tahun 2015, masih terdapat kesenjanganimplementasi antar kabupaten/kota di Banten. Tesis ini membahas bagaimana dan apa yangterjadi dalam implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah di Provinsi Banten Tahun2018 ditinjau dari kemampuan petunjuk teknis dalam Permenkes no 92 tahun 2015menstrukturisasi proses implementasi, mudah-sulitnya masalah teknis untuk dikendalikan,lingkungan eksternal kebijakan, faktor pendukung dan penghambat implementasi.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam,diskusi kelompok terarah dan telaah dokumen. Kriteria informan penelitian adalah unsurpimpinan dan petugas pengelola kebijakan yang ada di Kementerian Kesehatan, DinasKesehatan Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Puskesmas, UTD, dan RS.Hasil penelitian menemukan bahwa hanya 1 dari 8 kabupaten/ kota di Banten yaitu Cilegonyang memiliki nota kesepahaman (MoU) sesuai Permenkes No 92 Tahun 2015. Hal inikarena belum dipahaminya urgensi nota kesepahaman oleh implementor, dan ada benturankepentingan dengan kebijakan lain. Hambatan teknis implementasi adalah kompleksitasstruktur implementor, anggaran untuk rekrutmen donor, mispersepsi di masyarakat, dankesulitan koordinasi akibat fragmentasi organisasi. Dari hasil disimpulkan bahwa adamodifikasi dalam implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah di Provinsi Bantenmenyesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing kabupaten/kota. Perludilakukan monitoring terhadap seberapa jauh modifikasi yang dilakukan, seberapa besarefektivitasnya dan ada tidaknya penyimpangan dari tujuan. Implementasi kebijakan kerjasama pelayanan darah perlu didukung dengan penguatan sistem rujukan dan pelayanankesehatan ibu yang adekuat agar dapat berdampak langsung terhadap penurunan AKI.

---

ABSTRACTThe policy implementation on blood service cooperation (Quickwins) is a governmentstrategy to solve the problem of high maternal mortality and limited blood availability inIndonesia. Since it was implemented in 2015, there are still implementation gaps betweendistricts / cities in Banten. This study discusses how and what happened in theimplementation of blood service cooperation policy in Banten Province in 2018 in terms ofthe ability of technical instructions in Minister of Health Regulation No. 92 of 2015 tostructure the implementation process, tractability of the problems, external policyenvironment, supporting factors and barriers. This research is a qualitative study using indepthinterviews, focus group discussions and document review. The criteria of the researchinformants were elements of the leadership and policy management officers in the Ministryof Health, Banten Provincial Health Office, Cilegon City Health Office, CHC, BTC, andHospital. The study found that only 1 out of 8 regencies / cities in Banten, namely Cilegon,had a memorandum of understanding (MoU) in accordance with Minister of HealthRegulation No. 92 of 2015. This was because the urgency of the MoU was not yetunderstood, and there were conflicts of interest with other policies. Technical barriers toimplementation are the complexity of the implementor structure, the budget for donorrecruitment, misperception in the community, and coordination difficulties due toorganizational fragmentation. The result concluded that there was a modification in theimplementation of the blood service cooperation policy in Banten Province in accordancewith the conditions and capacities of each district / city. It is necessary to monitor how farthe modifications are made, how effective and whether there is a deviation from the goal.The implementation of a blood service cooperation policy needs to be supported bystrengthening the referral system and maternal health services.

---

"

"Perjanjian modal penyertaan merupakan salah satu sumber keuangan bagi koperasi dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Sifat dari modal penyertaan sama halnya seperti equity, dimana pemodal juga ikut menanggung resiko dalam setiap keuntungan dan kerugian dari modal yang ditanamkan. Pada praktiknya penulis menemukan adanya perjanjian modal penyertaan dimana resiko bisnis dialihkan sepenuhnya kepada koperasi. Hal ini terdapat pada Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Cipaganti. Dalam perjanjian modal penyertaan tersebut Koperasi Cipaganti menanggung seluruh resiko kerugian yang timbul dari pengelolaan modal dan pemodal memperoleh pembagian keuntungan dalam jumlah tetap setiap bulannya. Pada tahun 2014 Koperasi Cipaganti dinyatakan PKPU oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan PKPU tersebut diajukan oleh pemodalnya karena Koperasi Cipaganti gagal untuk membayar pembagian keuntungan yang disepakati dalam perjanjian modal penyertaan antara Koperasi Cipaganti dengan Pemohon PKPU. Dalam tulisan ini penulis akan meneliti keabsahan dari perjanjian modal penyertaan antara Koperasi Cipaganti dengan para Pemohon PKPU dan akibat hukum terhadap PKPU Koperasi Cipaganti dalam hal perjanjian Modal Penyertaan tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu bermula dari penelitian atas ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat. Penelitian akan dilakukan dalam 2 (dua) tahapan yaitu pertama kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dan kedua penerapan pada peristiwa in concreto. Berdasarkan hasil penelitian penulis Perjanjian Modal Penyertaan pada Koperasi Cipaganti bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian modal penyertaan sebagaimana diatur dalam PP No. 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi. Oleh karenanya Perjanjian Modal Penyertaan pada Koperasi Cipaganti batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat adanya kausa yang halal sebagamana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Demikian pula halnya dengan PKPU dan penetapan homologasi pada Koperasi Cipaganti menjadi tidak berkekuatan hukum karena didasarkan pada utang yang timbul dari Perjanjian Modal Penyertaan yang batal demi hukum.

---

Capital subscription agreement is one of the financial resources for cooperations in running and developing their business activities. The characteristic of capital subscription is similar to equity, where the investor bears the risk on every profit and loss from the capital invested. In practice, author finds there is a capital subscription agreement where the business risk is fully handed over to the cooperation. This matter is found in Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Cipaganti. In this capital subscription agreement, Cipaganti Cooperation bears all the risk of loss from the capital management and the investor gains profit on fixed amount every month.

In 2014, Cipaganti Cooperation declared under the status of Suspension of Payment (PKPU) by the Commercial Court at District Court of Jakarta Pusat. The petition of PKPU was submitted by its investors due to Cipaganti Cooperation's failure to pay the profit sharing that has been agreed on the capital subscription agreement between Cipaganti Cooperation and PKPU's applicant.

In this thesis, author will review the validity of capital subscription agreement between Cipaganti Cooperation and the PKPU's applicants and the legal consequences toward the PKPU of Cipaganti cooperation in terms of capital subscription agreement mentioned is invalid and is not lawfully binding. The research method that will be used in this thesis is empirical normative legal research begins from research on provision of written applicable law which imposed on the legal event in concreto in the community. The research will be conducted in two stages: the study of applicable normative law and the application on events in concerto.

Based on the result of author's research, the capital subscription agreement of Cipaganti Cooperation contradicts the provisions and requirements of capital subscription agreement as written in Law No. 17 of 2012 on Cooperation and Governing Regulation No. 33 of 1998 concerning the Capital Subscription in Cooperation. Therefore, the capital subscription agreement of Cipaganti cooperation is null and void for not meeting the requirement of the legal cause as written in Clause 1320 of Indonesian Civil Code. Similarly with the PKPU and the ratification of settlement agreement of Cipaganti Cooperation become unbinding under Indonesian law since it is based on the debt arrised from the capital subscription agreement that is null and void."

"Susu merupakan komoditi yangsangat penting artinya, baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Perkembangan produksi dan harga susu menunjukkan komoditi yang penting, hal mana ditandai dengan peningkatan jumlah produksi disertai dengan fluktuasi harga yang semakin berarti. Peningkatan produksi susu, tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan Koperasi Primer/KUD Unit Sapi Perah & Susu, peternak dan usaha-usaha dari pemerintah untuk memajukan hal itu.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor Kekuasaan Paksaan dan Kekuasaan Non Paksaan dalam hubungannya dengan konflik, kerja sama dan keberhasilan (penjualan) susu dalam jalur pemasaran dari peternak ke KUD."

"Tujuan kajian adalah untuk menyusun suatu model aplikatif yang secara mudah dapat diimplementasikan dan direplikasikan bagi peningkatan nilai tambah usaha mikro/kecil melalui koperasi di sektor agribisnis/agroindustri dengan melakukan integrasi usahanya secara vertikal...."

"Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan mendasar mengenai pengetahuan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya di bidang Administrasi Pemerintahan rnaupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dikenal sebagai Otonomi Daerah. Dalam era Otonomi Daerah yang sekarang ini, Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antara daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Penyusunan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian keduanya dikenal sebagai Undang-undang otonomi Daerah, adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, akuntabel. Hal ini dapat diperhatikan dalam penjelasan Undangundang tersebut yang menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokratis, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu ada dukungan berupa kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengkturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, Berta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Konsekuensi dari penyerahan kewenangan yang demikian besar sudah barang tentu adalah tanggung jawab yang semakin besar pula terutama dalam hal penyelenggaraan seluruh kewenangan sehingga pemberdayaan, kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci bagi setiap daerah otonom. Kecuali dari dana perimbangan ataupun dana yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Daerah harus mampu mencari sumber-sumber pembiayaan melalui Sumber-sumber Pendapatan Daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah. Disinilah sebenarnya terletak peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pendapatan melalui salah satu Sumber Pendapatan Asia. Daerah (PAD) yaitu aset daerah. Penyerahan kewenagan yang berimplikasi pada membengkaknya aset daerah di satu sisi dapat menguntungkan Pemerintah Daerah, namun di sisi lain dapat menjadi beban bagi pemerintah jika tidak dikelola dengan baik. Disinilah letak perlunya pengelolaan aset daerah secara hati-hati dan baik. Karena tak jarang dijumpai adanya pengelolaan aset seperti aset properti (tanah, bangunan dan infrastruktur) yang pada umumnya merugikan. Tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memastikan agar aset Pemerintah Daerah tidak lagi menjadi beban keuangan, tapi sebaliknya menjadi sumber pendapatan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya pelimpahan kewenangan yang telah diberikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999, maka dalam rangka memenuhi dari segi pembiayaan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan tersebut, dapat terpenuhi dengan adanya kewenangan pemerintah daerah mencari sumber-sumber pembiayaan lain untuk pelaksanaannya yang didukung oleh perangkat peraturan Perundang-undangan Daerah yang berkenaan dengan hal dimaksud, terutama yang berkenaan dengan kerjasama dengan pihak ketiga, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal, baik dari segi pemanfaatan aset maupun pemasukan terhadap pendapatan daerah."

"Penelitian ini membahas peningkatan kerja sama antara Korea Selatan dengan ASEAN dan India melalui New Southern policy pada masa pemerintahan Moon Jae-in di tahun 2017 - 2022 sebagai strategi dalam merespon rivalitas dua mitra pentingnya. Memanasnya hubungan Amerika Serikat dan Cina di awal periode kepemimpinan Moon Jae-in menempatkan Korea Selatan pada posisi dilematis dan tidak dapat berpihak kepada salah satunya yang merupakan mitra pentingnya. Amerika Serikat sebagai sekutu keamanan dan Cina sebagai mitra dagang terbesar negaranya merefleksikan ketergantungan Korea Selatan pada dua aspek tersebut kepada dua negara yang berkompetisi tersebut. Dengan posisi ini, Pemerintahan Moon Jae-in kemudian mengeluarkan New Southern Policy sebagai komponen kebijakan luar negerinya yang dapat menjadi salah satu upaya untuk mereduksi ketergantungan Korea Selatan terhadap Cina dan Amerika Serikat serta menghindari konsekuensi keberpihakan dalam rivalitas kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik studi literatur dimana melalui konsep strategi hedging, studi ini menemukan bahwa Korea Selatan melakukan hedging ketiga dengan meningkatkan kerja sama dengan ASEAN dan India di bidang ekonomi yang salah satunya adalah penandatangan Free Trade Agreements, di bidang sosial-budaya dengan penyediaan beasiswa untuk masyarakat dari negara mitra NSP, dan di bidang politik keamanan dengan meningkatkan keaktifan pada forum-forum internasional.

---

This research discusses the increase in cooperation between South Korea and ASEAN and India through the New Southern policy during the Moon Jae-in administration in 2017-2022 as a strategy in responding to the rivalry between two important partners. The heated relations between the United States and China at the beginning of Moon Jae-in's leadership period put South Korea in a dilemmatic position and could not take sides with one of them, which was an important partner. The United States as a security ally and China as the country's largest trading partner reflect South Korea's dependence on the two competing countries in both aspects. With this position, the Moon Jae-in Government then issued the New Southern Policy as a component of its foreign policy which could be an effort to reduce South Korea's dependence on China and the United States and avoid the consequences of partisanship in the rivalry between the two countries. This research uses qualitative methods and literature study techniques where through the concept of hedging strategies, this study finds that South Korea conducts the third hedging by increasing cooperation with ASEAN and India in the economic field, one of which is the signing of Free Trade Agreements, in the socio-cultural field by providing scholarships for people from NSP partner countries, and in the political security field by increasing activeness in international forums."