Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tata Naskah Dinas merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola arsip yang berfungsi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi administrasi dalam sebuah organisasi. Pedoman umum tentang Tata Naskah Dinas diatur dalam Peraturan ANRI No. 5 Tahun 2021. Terdapat lima ruang lingkup pedoman umum tata naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang menjadi fokus penelitian meliputi: jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas, pembuatan naskah dinas, pengamanan naskah dinas, pejabat penanda tangan naskah dinas, dan pengendalian naskah dinas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Penelitian menunjukkan PT Transportasi Jakarta dalam mengimplementasikan tata naskah dinas dan pengaruhnya terhadap pengelolaan arsip yang autentik dan orisinal. Kebijakan dan prosedur dalam Pedoman Tata Naskah Dinas PT Transportasi Jakarta mengacu kepada peraturan resmi ANRI No. 5 Tahun 2021 dimana ditemukan kesesuaian dan kekurangan terkait proses implementasi tata naskah dinas, sehingga menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kualitas tata naskah dinas di masa yang akan datang.

---

The Official Letter Writing Guidelines is one of the important aspects in archive management that functions to ensure the effectiveness and efficiency of administration in an organization. General guidelines on Official Letter Writing Guidelines are regulated in ANRI Regulation No. 5 of 2021. There are five scopes of general guidelines for official letter writing guidelines as referred to in the regulation that are the focus of the research including: types, layout, and forms of official letter, making official letters, securing official letters, officials signing official letters, and controlling official letters. This study uses a qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews and observations. The study shows PT Transportasi Jakarta in implementing official letter writing guidelines and its influence on authentic and original records management. The policies and procedures in the PT Transportasi Jakarta Official Letter Writing Guidelines refer to the official ANRI Regulation No. 5 of 2021, where conformities and deficiencies were found related to the implementation process of official letter writing guidelines, resulting in recommendations for improving the quality of official letter writing guidelines in the future."

"

Sistem Informasi Surat (Sisurat) merupakan bagian dari layanan administrasi di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Fasilkom UI) yang pertama kali dikembangkan pada tahun 2016 untuk memfasilitasi proses permintaan surat resmi oleh mahasiswa. Namun, selama penggunaan sistem tersebut terdapat beberapa masalah pada aplikasi seperti ketergantungan proses bisnis persuratan dalam Fasilkom UI dengan berbagai aplikasi pihak ketiga, timbulnya risiko keamanan akibat penggunaan versi usang framework Django, dan antarmuka aplikasi yang kurang user-friendly dan tidak responsif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan ketiga masalah tersebut. Risiko keamanan diminimalisasi dengan pembaruan framework Django menjadi versi stabil terbaru. Sedangkan peningkatan usability dan akomodasi proses bisnis persuratan dilaksanakan dengan penerapan metode Rational Unified Process (RUP) dan user-centered design (UCD) di mana penelitian kebutuhan pengguna dilaksanakan menggunakan platform Google Forms dan Zoom dengan narasumber dan responden yang memiliki peran sebagai mahasiswa, staf sekretariat, dan manajemen fakultas dalam proses persuratan; perancangan antarmuka aplikasi dilaksanakan dengan aplikasi prototyping Figma; pengembangan aplikasi dilaksanakan dengan bahasa pemrograman Python, HTML, CSS, dan Javascript serta sistem basis data PostgreSQL. Aplikasi Sisurat versi 2.0 ini telah mengakomodasi proses pembuatan dan persetujuan surat resmi, memungkinkan staf fakultas menciptakan surat lalu memohon persetujuan surat dari manajemen langsung dalam aplikasi dan manajemen fakultas menyetujui dokumen dengan tanda tangan elektronik tanpa bergantung pada aplikasi pihak ketiga. Selain ini, Sisurat 2.0 juga telah mengalami peningkatan dalam rancangan antarmuka yang dinilai lebih intuitif dan responsif oleh para pengguna yang menguji. Namun, ada beberapa masalah yang bisa diperbaiki untuk penelitian lanjut dalam topik ini yaitu seputar pengujian rancangan antarmuka dan aplikasi sebenarnya, penggunaan basis kode lama, serta metode penyajian data dalam aplikasi.

---

The Sisurat information system is part of the administrative services at the Faculty of Computer Science, University of Indonesia (Fasilkom UI), first developed in 2016 to facilitate the process of official letter requests by students. However, during the system’s usage, several issues emerged with the application, such as the dependence of the Fasilkom UI’s letter process on various third-party applications, security risks that are caused by the usage of an outdated version of the Django framework, and the application interface’s being less user-friendly and unresponsive. This research aims to resolve these three issues. The security risk is minimized by updating the Django framework to the latest stable version available. Meanwhile, the improvement of usability and the accommodation of the letter process are implemented by applying the Rational Unified Process (RUP) and User Centered Design (UCD) methods in which user requirements research is conducted using the Google Forms and Zoom platforms, with interviewees and respondents who are students, secretarial staff, and faculty management involved in the letter process; the application interface design is done using the Figma prototyping application; the development of the is carried out using Python, HTML, CSS, and Javascript programming languages and the PostgreSQL database system. Sisurat 2.0 has accommodated the creation and approval process of official letters, enabling faculty staff to create a letter and request its approval from management directly within the application, and faculty management to approve the document with an electronic signature without relying on third-party applications. Sisurat 2.0 has also seen improvements in interface design, deemed more intuitive and responsive by test users. However, there are a few issues that could be improved for further research on this topic, such as the testing of interface designs and actual applications, the use of old codebase, and the method which is used to present data within the application.

"

"

Sistem Informasi Surat (Sisurat) merupakan bagian dari layanan administrasi di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Fasilkom UI) yang pertama kali dikembangkan pada tahun 2016 untuk memfasilitasi proses permintaan surat resmi oleh mahasiswa. Namun, selama penggunaan sistem tersebut terdapat beberapa masalah pada aplikasi seperti ketergantungan proses bisnis persuratan dalam Fasilkom UI dengan berbagai aplikasi pihak ketiga, timbulnya risiko keamanan akibat penggunaan versi usang framework Django, dan antarmuka aplikasi yang kurang user-friendly dan tidak responsif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan ketiga masalah tersebut. Risiko keamanan diminimalisasi dengan pembaruan framework Django menjadi versi stabil terbaru. Sedangkan peningkatan usability dan akomodasi proses bisnis persuratan dilaksanakan dengan penerapan metode Rational Unified Process (RUP) dan user-centered design (UCD) di mana penelitian kebutuhan pengguna dilaksanakan menggunakan platform Google Forms dan Zoom dengan narasumber dan responden yang memiliki peran sebagai mahasiswa, staf sekretariat, dan manajemen fakultas dalam proses persuratan; perancangan antarmuka aplikasi dilaksanakan dengan aplikasi prototyping Figma; pengembangan aplikasi dilaksanakan dengan bahasa pemrograman Python, HTML, CSS, dan Javascript serta sistem basis data PostgreSQL. Aplikasi Sisurat versi 2.0 ini telah mengakomodasi proses pembuatan dan persetujuan surat resmi, memungkinkan staf fakultas menciptakan surat lalu memohon persetujuan surat dari manajemen langsung dalam aplikasi dan manajemen fakultas menyetujui dokumen dengan tanda tangan elektronik tanpa bergantung pada aplikasi pihak ketiga. Selain ini, Sisurat 2.0 juga telah mengalami peningkatan dalam rancangan antarmuka yang dinilai lebih intuitif dan responsif oleh para pengguna yang menguji. Namun, ada beberapa masalah yang bisa diperbaiki untuk penelitian lanjut dalam topik ini yaitu seputar pengujian rancangan antarmuka dan aplikasi sebenarnya, penggunaan basis kode lama, serta metode penyajian data dalam aplikasi.

---

The Sisurat information system is part of the administrative services at the Faculty of Computer Science, University of Indonesia (Fasilkom UI), first developed in 2016 to facilitate the process of official letter requests by students. However, during the system’s usage, several issues emerged with the application, such as the dependence of the Fasilkom UI’s letter process on various third-party applications, security risks that are caused by the usage of an outdated version of the Django framework, and the application interface’s being less user-friendly and unresponsive. This research aims to resolve these three issues. The security risk is minimized by updating the Django framework to the latest stable version available. Meanwhile, the improvement of usability and the accommodation of the letter process are implemented by applying the Rational Unified Process (RUP) and User Centered Design (UCD) methods in which user requirements research is conducted using the Google Forms and Zoom platforms, with interviewees and respondents who are students, secretarial staff, and faculty management involved in the letter process; the application interface design is done using the Figma prototyping application; the development of the is carried out using Python, HTML, CSS, and Javascript programming languages and the PostgreSQL database system. Sisurat 2.0 has accommodated the creation and approval process of official letters, enabling faculty staff to create a letter and request its approval from management directly within the application, and faculty management to approve the document with an electronic signature without relying on third-party applications. Sisurat 2.0 has also seen improvements in interface design, deemed more intuitive and responsive by test users. However, there are a few issues that could be improved for further research on this topic, such as the testing of interface designs and actual applications, the use of old codebase, and the method which is used to present data within the application.

"

"

Sistem Informasi Surat (Sisurat) merupakan bagian dari layanan administrasi di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Fasilkom UI) yang pertama kali dikembangkan pada tahun 2016 untuk memfasilitasi proses permintaan surat resmi oleh mahasiswa. Namun, selama penggunaan sistem tersebut terdapat beberapa masalah pada aplikasi seperti ketergantungan proses bisnis persuratan dalam Fasilkom UI dengan berbagai aplikasi pihak ketiga, timbulnya risiko keamanan akibat penggunaan versi usang framework Django, dan antarmuka aplikasi yang kurang user-friendly dan tidak responsif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan ketiga masalah tersebut. Risiko keamanan diminimalisasi dengan pembaruan framework Django menjadi versi stabil terbaru. Sedangkan peningkatan usability dan akomodasi proses bisnis persuratan dilaksanakan dengan penerapan metode Rational Unified Process (RUP) dan user-centered design (UCD) di mana penelitian kebutuhan pengguna dilaksanakan menggunakan platform Google Forms dan Zoom dengan narasumber dan responden yang memiliki peran sebagai mahasiswa, staf sekretariat, dan manajemen fakultas dalam proses persuratan; perancangan antarmuka aplikasi dilaksanakan dengan aplikasi prototyping Figma; pengembangan aplikasi dilaksanakan dengan bahasa pemrograman Python, HTML, CSS, dan Javascript serta sistem basis data PostgreSQL. Aplikasi Sisurat versi 2.0 ini telah mengakomodasi proses pembuatan dan persetujuan surat resmi, memungkinkan staf fakultas menciptakan surat lalu memohon persetujuan surat dari manajemen langsung dalam aplikasi dan manajemen fakultas menyetujui dokumen dengan tanda tangan elektronik tanpa bergantung pada aplikasi pihak ketiga. Selain ini, Sisurat 2.0 juga telah mengalami peningkatan dalam rancangan antarmuka yang dinilai lebih intuitif dan responsif oleh para pengguna yang menguji. Namun, ada beberapa masalah yang bisa diperbaiki untuk penelitian lanjut dalam topik ini yaitu seputar pengujian rancangan antarmuka dan aplikasi sebenarnya, penggunaan basis kode lama, serta metode penyajian data dalam aplikasi.

---

The Sisurat information system is part of the administrative services at the Faculty of Computer Science, University of Indonesia (Fasilkom UI), first developed in 2016 to facilitate the process of official letter requests by students. However, during the system’s usage, several issues emerged with the application, such as the dependence of the Fasilkom UI’s letter process on various third-party applications, security risks that are caused by the usage of an outdated version of the Django framework, and the application interface’s being less user-friendly and unresponsive. This research aims to resolve these three issues. The security risk is minimized by updating the Django framework to the latest stable version available. Meanwhile, the improvement of usability and the accommodation of the letter process are implemented by applying the Rational Unified Process (RUP) and User Centered Design (UCD) methods in which user requirements research is conducted using the Google Forms and Zoom platforms, with interviewees and respondents who are students, secretarial staff, and faculty management involved in the letter process; the application interface design is done using the Figma prototyping application; the development of the is carried out using Python, HTML, CSS, and Javascript programming languages and the PostgreSQL database system. Sisurat 2.0 has accommodated the creation and approval process of official letters, enabling faculty staff to create a letter and request its approval from management directly within the application, and faculty management to approve the document with an electronic signature without relying on third-party applications. Sisurat 2.0 has also seen improvements in interface design, deemed more intuitive and responsive by test users. However, there are a few issues that could be improved for further research on this topic, such as the testing of interface designs and actual applications, the use of old codebase, and the method which is used to present data within the application.

 

"

"Penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan e-Government. Namun pada pelaksanaan dalam memberikan pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat beberapa permasalahan, diantaranya yaitu ketidaksesuaian dengan SOP yang tertera pada Pergub No. 92 Tahun 2019, yaitu diantaranya surat yang masuk kepada Gubernur dan Wakil Gubernur tidak seluruhnya terdisposisi, berikutnya, kecepatan tanggapan surat juga masih belum sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik pada pelayanan terhadap Gubernur dan Wakil gubernur dan masyarakat di Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik pada Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.Dengan menggunakan pendekatan postpositivisme, Teori Implementasi Kebijakan (Brinkerhoff dan Crosby) dan Teori FaktorFaktor yang Mempengaruhi E-Government (Al Shehri dan Drew), dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Aplikasi Naskah Dinas Elektronik masih belum optimal diimplementasikan dalam pelayanan kepada Kepala Daerah, karena masih kurang optimalnya peran dari operator dan sekretaris yang disebabkan kurangnya pelatihan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum optimal yang berimplikasi pada lambatnya proses pendisposisian surat.

---

The implementation of the Aplikasi Naskah Dinas Elektronik is one of the DKI Jakarta Provincial Government’s efforts in implementing e-Government. However, in the implementation of providing services to the Governor and Deputy Governor there are several problems, including incompatibility with the SOPs listed in the Governor's Regulation No. 92 of 2019, including the incoming letters to the Governor and the Vice Governor were not entirely disposed, furthermore, the speed of response to letters was still not appropriate. This study aims to analyze the implementation of the Electronic Service Manuscript Application in services to the Governor and Deputy governor and the public at the Regional Head Bureau of the DKI Jakarta Regional Secretariat, as well as analyze the factors that influence the application of the Electronic Service Manuscript Application at the DKI Jakarta Regional Secretariat Head Bureau. By using a postpositivism approach, Policy Implementation Theory (Brinkerhoff and Crosby) and Theory of Factors Influencing E-Government (Al Shehri and Drew), with data collection techniques in the form of interviews and literature study. The results of this study are that the Electronic Service Manuscript Application is still not optimally implemented in services to Regional Heads, because the roles of operators and secretaries are still less than optimal due to lack of training, monitoring and evaluation are not optimal, which has implications for the slow process of distributing letters."

"[ABSTRAKDalam suatu perikatan yang dibuat oleh para pihak, pada umumnya pihak yang memiliki haktagih/ piutang kepada pihak lainnya meminta untuk diberikan jaminan pemenuhan haknyakepada pihak yang berutang. Pada praktek yang terjadi, terdapat suatu bentuk pemberianjaminan yang dinamakan Letter of Undertaking/ surat sanggup, di mana Letter ofUndertaking ini merupakan salah satu bentuk surat pernyataan yang diberikan oleh pihakketiga yang menyatakan kesanggupannya untuk mengambil alih tanggung jawab untukmemenuhi kewajiban dari pihak yang berutang sekaligus risiko yang mungkin timbul akibatdilaksanakannya kewajiban tersebut oleh pihak penerbit Letter of Undertaking. Letter ofUndertaking ini berbeda dengan perjanjian penanggungan. Keberadaan Letter of Undertakingsebagai bentuk dari surat pernyataan tidak diatur secara khusus, sehingga sejauh manakekuatan hukum mengikatnya terhadap pihak penerbit Letter of Undertaking dan bagaimanapemberian perlindungan atas pelaksanaan pemenuhan haknya bagi pihak yang menerimaLetter of Undertaking tersebut masih menjadi pertanyaan. Hal inilah yang diangkat sebagaipokok permasalahan oleh penulis. Oleh karena tidak ada pengaturan terhadap Letter ofUndertaking, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah denganmenggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), di mana pendekatan konseptualdilakukan manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukankarena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Denganmenggunakan pendekatan konseptual, maka penulis bermaksud untuk menemukankedudukan hukum dari Letter of Undertaking dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia,khususnya yang berlaku dalam hukum perikatan.

---

ABSTRACTIn an agreement, practically, those who have the right to claim to other parties ask for aguarantee for the fulfillment of its rights to those who have the obligation to such party. In thepractice that occurs, there is a form of a guarantee is called Letter of Undertaking, in whichthe Letter of Undertaking is one form of an affidavit given by a third party who state hisreadiness to take over the responsibility for fulfilling the obligations of party that owe andany risks might be occurs because of obligations fulfillment of such third party. Letter ofUndertaking is different from the underwriting agreement. The existence of a Letter ofUndertaking is not specifically regulated, so the extent to which legal force to the issuer ofLetter of Undertaking and how to provide protection for the implementation of rights to theparty receiving the Letter of Undertaking is the subject matters by the authors. Because thereis no regulation of the Letter of Undertaking, the research methods used by the author isconceptual approach, in which the conceptual approach is used when the author did not beginfrom the existing law. Such approach is used because it is not yet or there is no rule of law tothe matters encountered. By using the conceptual approach, the author intends to find thelegal standing of the Letter of Undertaking in the positive law in Indonesia, especially as itapplies in the law of contract., In an agreement, practically, those who have the right to claim to other parties ask for aguarantee for the fulfillment of its rights to those who have the obligation to such party. In thepractice that occurs, there is a form of a guarantee is called Letter of Undertaking, in whichthe Letter of Undertaking is one form of an affidavit given by a third party who state hisreadiness to take over the responsibility for fulfilling the obligations of party that owe andany risks might be occurs because of obligations fulfillment of such third party. Letter ofUndertaking is different from the underwriting agreement. The existence of a Letter ofUndertaking is not specifically regulated, so the extent to which legal force to the issuer ofLetter of Undertaking and how to provide protection for the implementation of rights to theparty receiving the Letter of Undertaking is the subject matters by the authors. Because thereis no regulation of the Letter of Undertaking, the research methods used by the author isconceptual approach, in which the conceptual approach is used when the author did not beginfrom the existing law. Such approach is used because it is not yet or there is no rule of law tothe matters encountered. By using the conceptual approach, the author intends to find thelegal standing of the Letter of Undertaking in the positive law in Indonesia, especially as itapplies in the law of contract.]"

"Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu metode pembayaran yang paling sering digunakan dalam dunia perdagangan internasional. Namun, pada praktiknya masih muncul berbagai permasalahan, salah satunya adalah terjadinya penolakan penerimaan dokumen yang diunjukkan oleh beneficiary karena perbedaan penerapan standar pemeriksaan dokumen. Skripsi ini membahas mengenai alasan perbankan tetap menerapkan standar pemeriksaan dokumen berdasarkan prinsip strict compliance meskipun UCP 600 mengatur mengenai prinsip substantial compliance dan akibat hukum dari perbedaan penafsiran tentang "international standard banking practice" sebagaimana diatur dalam UCP 600. Hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini menunjukkan bahwa bank tetap menerapkan standar pemeriksaan dokumen berdasarkan prinsip strict compliance meskipun UCP 600 mengatur mengenai prinsip substantial compliance setidaknya disebabkan oleh dua (2) alasan yaitu pertama, adanya praktik perbankan di Amerika Serikat yang menerapkan Article 5 Uniform Commercial Code yang memuat pengaturan prinsip strict compliance, yang mewajibkan issuing bank selaku special agent dari applicant menjalankan tugas berdasarkan duty of good faith. Kedua, dalam hal terjadi sengketa (disputes) transaksi L/C, pengadilan internasional cenderung menerapkan prinsip strict compliance dibandingkan menerapkan prinsip substantial compliance dalam menyelesaikan sengketa L/C tersebut. Prinsip strict compliance sebagai standar pemeriksaan dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri juga diterapkan di dalam praktik perbankan di Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri. Adapun perbedaan penafsiran mengenai international standard banking pratice karena UCP 600 tidak memberikan penjelasan maksud dari international standard banking practice sehingga menimbulkan dua (2) pendapat di kalangan perbankan, yaitu pendapat pertama yang menyatakan bahwa international standard banking practice di UCP 600 mengacu kepada International Standard Banking Practice (ISBP) yang merupakan pedoman aplikasi dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam UCP 600 yang dibentuk oleh International Chamber of Commerce (ICC), sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa international standard banking practice yang dimaksud hanya mengacu kepada praktik yang biasanya dilakukan oleh bank-bank secara umum. Perbedaan pendapat tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pengguna L/C dalam transaksi L/C.

---

Letter of Credit (L/C) is one of the most widely used method of payment in international trade. But even with such widespread use, in practice, L/C transaction is still riddled with issues, notably the rejection of document submitted by the beneficiary due to differences in interpreting L/C regulations. This thesis is to explain why banks still prefer to use the strict compliance principle over the substantial compliance principle referred within UCP 600, and the legal consequences that arise due to the vagueness of the term "international standard banking practice" in L/C transaction as mentioned in UCP 600.

This research which was put together using the juridical normative research method revealed that banks still prefer to use the strict compliance principle over the UCP 600-referenced substantial compliance because of two reasons. First, the existence of the banking's practice in the United States which refers to Article 5 Uniform Commercial Code that contains the settings for the principle of strict compliance, which is issuing banks acts as a special agent of the applicant therefore they must act based on duty of good faith. Second, in the case of an L/C dispute, international courts tend to apply the strict compliance principle for dispute resolution. The reason international courts use the strict compliance principle is because they refer to banking practices that have been generally praticed and accepted.

This is also true in Indonesia where strict compliance is the principle of choice in examining SKBDN documents. This preference is caused by the lack of clear definition of the term "international standard banking practice" in UCP 600 which spawned 2 (two) different interpretations within the banking community. The first interpretation assumes that the term "international standard banking practice" refers to ICC's (International Chamber of Commerce) ISBP document which acts as an implementation guideline for UCP600. While a second interpretation assumes that the term refers to banking practices that have been generally practiced and accepted. It is due to those differences in interpretations that gave to such ambiguity in L/C transactions."