Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesehatan merupakan hal krusial bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak kesehatan masyarakat dengan adanya jaminan kesehatan, yakni BPJS. Akan tetapi, terdapat banyak kasus yang mencuat ke permukaan publik terkait permasalahan penanganan kesehatan terhadap pasien peserta BPJS. Puskesmas Rawat Inap Kedaton merupakan fasilitas primer di Bandar Lampung yang berhasil meraih predikat Paripurna. Penelitian ini mengkaji kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung sebagai salah satu Puskesmas terbaik dengan menggunakan mix-method, melalui penyebaran kuesioner kepada 103 responden dan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (99%) dengan rincian Patient Centered (98,1%), Dampak Kebijakan terhadap Layanan (100%), Keahlian (100%), Kualitas Layanan/Akuntabilitas (99%), Komunikasi dan Informasi/Transparansi (99%), dan Responsif (97,1%)

---

Health is crucial for everyone. Therefore, the state has the responsibility to ensure public health rights through the existence of health insurance, namely BPJS. However, many cases come to the public surface related to health care problems for BPJS participant patients. The Kedaton Inpatient Health Center is a primary facility in Bandar Lampung that has achieved the title of Plenary. This study examines public trust in health services at the Kedaton Inpatient Health Center in Bandar Lampung, one of the best health centers, using a mixed-method approach, which includes distributing questionnaires to 103 respondents, conducting in-depth interviews, and reviewing relevant literature. The results showed that the community had a high level of trust (99%) with details of Patient Centered (98.1%), Policy Impact on Services (100%), Expertise (100%), Service Quality/Accountability (99%), Communication and Information/Transparency (99%), and Responsiveness (97.1%)."

"Open Parliament (Keterbukaan Parlemen) adalah inisiatif global yang mengintegrasikan nilai-nilai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam lembaga parlemen. Beberapa penelitian sebelumnya terkait Open Parliament, belum ada yang meneliti ketiga prinsip tersebut dalam sebuah penelitian. Lebih lanjut, jika mengaitkan nilai-nilai keterbukaan pemerintah terhadap kepercayaan publik jumlahnya masih sangat terbatas. Sehingga, dilakukan penelitian dengan tujuan menganalisis penerapan nilai-nilai Open Parliament oleh DPR RI untuk membangun kepercayaan publik. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan metode kualitatif, menggunakan data primer dari wawancara mendalam dengan berbagai unsur terkait, termasuk anggota DPR RI, Sekretariat OPI, pejabat dan pelaksana di Setjen DPR RI, serta masyarakat seperti kelompok sipil, wartawan, mahasiswa, dan peneliti. Data sekunder diperoleh dari laporan kinerja DPR RI, kajian kelompok masyarakat sipil, berita media massa, laporan PPID, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengadopsi konsep Open Parliament di Indonesia dengan dimensi transparansi (Schnackenberg dan Tomlinson, 2016), partisipasi (Sakapurnama, 2012), dan akuntabilitas (Lalolo, 2003), serta kepercayaan publik (Grimmelikhuijsen, 2012). Hasilnya menunjukkan bahwa praktik tata kelola Open Parliament oleh DPR RI belum optimal, terutama karena kurangnya kemauan politik dari pimpinan dan anggota DPR RI, yang berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR RI.

---

Open Parliament is a global initiative to internalize the values of transparency, participation, and accountability within parliamentary institutions. Previous studies on Open Parliament have not examined these three principles comprehensively. Furthermore, research linking government openness to public trust remains limited. Therefore, this study aims to analyze the implementation of Open Parliament values by the Indonesian House of Representatives (DPR RI) to build public trust. The approach used is post-positivist with qualitative methods, using primary data from in-depth interviews with various related elements, including members of DPR RI, OPI Secretariat, officials and staff at the DPR RI Secretariat General, and the public such as civil society groups, journalists, students, and researchers. Secondary data is obtained from DPR RI performance reports, studies conducted by civil society groups, media reports, PPID reports, and applicable laws and regulations. This study adopts the Open Parliament concept in Indonesia with dimensions of transparency (Schnackenberg and Tomlinson, 2016), participation (Sakapurnama, 2012), and accountability (Lalolo, 2003), as well as public trust (Grimmelikhuijsen, 2012). The results show that the governance practices of Open Parliament by DPR RI are not optimal, mainly due to the lack of political will from the leaders and members of DPR RI, which affects the low public trust in DPR RI."

"Penelitian ini membahas perbandingan angka rujukan berdasarkan karakteristik peserta rujukan RJTP BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Bogor di Puskesmas Cimandala dan Puskesmas Bojong Gede. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari primary care puskesmas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka rujukan Puskesmas Cimandala sebesar 27,9% lebih tinggi dari Puskesmas Bojong Gede sebesar 14,9%. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan dan ketersediaan obat-obatan di puskesmas dapat mempengaruhi peningkatan pasien untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

---

This research discusses the comparative reference number based on the characteristics of the RJTP participants of BPJS Kesehatan Main Branch Office Bogor in Cimandala Health Center and Bojong Gede Health Center. This research written by using quantitative and qualitative method, primary data for this research taken from in-depth interviews and secondary data are based on the primary care of Health Centers data.

The result of this research, shows that the referral number of Cimandala Health Center reached 27,9% higher from Bojong Gede Health Center reach 14,9%. It is the because of the availability of health care support facilities and the availability of medicines in health centers can influence the increase of patients to be referred to the health care in advanced level."

"Tesis ini membahas mengenai kepercayaan publik terhadap Telemedicine dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan yang di adopsi dengan cepat di seluruh dunia adalah telemedicine, terutama ketika pandemic Covid-19 melanda. Kehadiran telemedicine berpotensi memberikan solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam akses layanan kesehatan. Di tengah manfaatnya yang besar, telemedicine juga menemui kendala-kendala yang cukup berdampak pada kepercayaan penggunanya. Kepercayaan dalam telemedicine berbeda dengan layanan elektronik pada umumnya, karena melibatkan perawatan kesehatan dan keselamatan pasien serta data yang sangat pribadi dan sensitif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepercayaan publik dalam telemedicine dan faktor-faktor yang menentukan kepercayaan terhadap layanan telemedicine, khususnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan berupa survei dengan kuesioner yang diadaptasi dari instrumen Patient Trust Assessment Tools (PATAT) dan mobile Health App Trustworthiness Checklist (mHAT), dengan analisis statistik menggunakan Partial Least Square – Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan kepercayaan publik terhadap layanan telemedicine memiliki tingkat kepercayaan dengan nilai yang tinggi. Kepercayaan pada organisasi penyedia layanan telemedicine dan kepercayaan pada teknologi ditemukan menjadi faktor utama yang signifikan membentuk kepercayaan terhadap layanan telemedicine. Selain itu, hasil yang konsisten juga didapatkan bahwa terkait atribut-atribut yang melekat pada organisasi penyedia layanan menjadi faktor signifikan turut mempengaruhi kepercayaan terhadap layanan telemedicine.

---

This paper discusses public trust in telemedicine and the factors determining it. Telemedicine is a form of technology utilization in the health sector that is rapidly being adopted around the world, and the Covid-19 pandemic accelerated it. The presence of telemedicine has the potential to provide solutions to overcome various problems in accessing health services. Despite its great benefits, telemedicine also encountered obstacles that have quite an impact on the trust of its users. Trust in telemedicine is different from electronic services in general, as it involves healthcare and patient safety as well as highly personal and sensitive data. This study aims to find out how public trust in telemedicine and the factors that determine trust in telemedicine services, especially in Indonesia. The research method used was a survey with questionnaires adapted from the Patient Trust Assessment Tools (PATAT) instrument and the mobile Health App Trustworthiness Checklist (mHAT), with statistical analysis using Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results showed a high level of public trust in telemedicine services. Trust in telemedicine service provider organizations and trust in technology were major factors that significantly determine trust in telemedicine services. In addition, consistent results were also found that related to the attributes inherent in the care organization became a significant factor in influencing trust in telemedicine services."

"Jaminan kesehatan merupakan jaminan yang disediakan oleh negara bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan. Sebagai badan yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan memiliki peranan penting menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan publik dalam bidang kesehatan. Penulisan ini kemudian membahas bentuk pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan yang tidak terdaftar di fasilitas kesehatan terdekat dan bila peserta BPJS Kesehatan dalam keadaan gawat darurat, serta penyelesaian sengketa dalam hal terjadi penolakan pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan. Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukung dengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan non medis, sementara jaminan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan yang tidak terdaftar di fasilitas kesehatan terdekat telah dimuat dalam Pasal 55 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan adanya prinsip portabilitas dalam Pasal 4 huruf f Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan untuk kondisi gawat darurat, peserta BPJS Kesehatan berhak untuk tidak ditolak dan dikenakan uang muka sebelum keadaan gawat darurat peserta ditangani. Apabila penolakan atas kondisi tersebut dilakukan oleh fasilitas kesehatan, peserta BPJS Kesehatan berhak untuk mengadukan pelayanan yang diterimanya sebagai upaya untuk menjamin hak peserta BPJS Kesehatan serta dijadikan bahan evaluasi bagi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai peserta BPJS Kesehatan

---

Health guarantee is a guarantee provided by the state for the public to access health services. As a body formed to organize health insurance programs, BPJS Kesehatan has an important role in maintaining and improving the quality of public services in the health sector. This writing discusses the form of health services for BPJS Kesehatan participants in health facilities, health guarantee for BPJS Kesehatan participants who are not registered at the nearest health facilities and if BPJS Kesehatan participants are in an emergency situation, also dispute resolution in the event of a refusal of health services by the health facilities against BPJS Kesehatan participants. This normative legal research was done by using secondary data such as legislation, books, and supported by primary data by doing interviews with related parties. The results of this research then concluded that the services provided to BPJS Kesehatan participants consist of medical services and non-medical services, while health guarantee for BPJS Kesehatan participants who are not registered at the nearest health facilities has been contained in Article 55 paragraph (3) of Presidential Regulation Number 82 in 2018 concerning Health Guarantee and the existence of the portability principle in Article 4 letter f of Law Number 40 in 2004 concerning the National Social Security System and for emergency conditions, BPJS Kesehatan participants have the right not to be refused and be subjected to an advance before the emergency situation of the participants is handled. If the rejection of the condition is done by health facilities, BPJS Kesehatan participants have the right to complain about the services they receive as an effort to guarantee the rights of BPJS Kesehatan participants and to be used as an evaluation material for health service providers to improve the quality of health services for all Indonesian people as BPJS Kesehatan participants"

"Penggunaan media sosial telah banyak diterapkan oleh pemerintah dalam menyebarluaskan informasi serta melakukan interaksi dengan publik sebagai upaya untuk memperoleh kepercayaan publik. Kepercayaan publik kepada pemerintah merupakan hal yang penting bagi tercapainya keberhasilan atas setiap program kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat posisi DJP berada pada posisi rentan mengalami penurunan kepercayaan dari publik. Tesis ini secara umum dilakukan untuk melihat asosiasi antara dua faktor utama dalam komunikasi dialogis yang terdiri dari orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan terhadap kepercayaan publik pada DJP dalam situasi krisis, yang diukur melalui skala pengukuran dalam konsep organization public dialogic communication (OPDC), pada akun media sosial resmi DJP di Twitter, Instagram, Facebook, dan Tiktok. Selain itu, tesis ini juga menguji pengukuran OPDC untuk melihat asosiasi antara orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan terhadap reputasi DJP yang dipersepsikan publik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan melalui survei daring terhadap 260 pengikut (followers) akun resmi media sosial DJP. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat asosiasi positif signifikan antara orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan dengan reputasi dan kepercayaan publik pada DJP. Penelitian juga menemukan bahwa reputasi DJP yang dipersepsikan publik memiliki asosiasi positif signifikan terhadap kepercayaan publik pada DJP. Selain itu, Orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan juga memiliki asosiasi positif signifikan terhadap kepercayaan publik pada DJP melalui mediasi reputasi DJP yang dipersepsikan publik.

---

The government has widely used social media to disseminate information and interact with the public in an effort to gain public trust. Public trust in the government is important for achieving success in every work program carried out by the government. Several corruption cases involving employees within the Directorate General of Taxes (DJP) have put the DJP's position in a vulnerable position, causing a decline in public trust. This study is generally carried out to look at the relationship between two main factors in dialogical communication, which consist of the orientation of mutuality and the climate of openness towards public trust in DJP in crises, which is measured through a measurement scale in the concept of organizational public dialogic communication (OPDC), in DJP's official social media acccounts from Twitter, Instagram, Facebook and Tiktok. This study also tests the OPDC measurement to see the relationship between the orientation of mutuality and the climate of openness on DJP's reputation. This study is quantitative research conducted through an online survey of 260 followers of DJP's official social media accounts. The study found that there is a significant positive relationship between the orientation of mutuality and the climate of openness on reputation and public trust in DJP. This study also found that DJP's reputation has a significant positive relationship to public trust in DJP. In addition, the orientation of mutuality and the climate of openness have a significant positive relationship with public trust in DJP through the mediation of DJP's reputation."

"Pelayanan KB jampersal dapat dijadikan entry point meningkatkan KB pasca persalinan khususnya untuk pengunaan IUD post placenta Penelitian ini membahas tentang Faktor faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan IUD pada Peserta Jampersal Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan desain cross sectional dan jumlah sampel 136 Tempat penelitian di Puskesmas Kecamatan Tebet tahun 2013 Analisa hubungan menggunakan uji chi squareHasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 85 3 yang menggunakan IUD Hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan yang bermakna pada variabel dukungan suami P Value 0 029 OR 0 280 sedangkan umur P Value 0 526 OR 0 503 Pendidikan P Value 0 508 OR 1 615 Pekerjaan P Value 0 947 OR 0 851 Paritas P Value 0 120 OR 0 348 Sikap P Value 1 000 OR 0 902 Pengetahuan P Value 0 608 OR 0 690 dan Akses ke pelayanan Kesehatan P Value 0 526 OR 1 989 tidak terdapat hubungan Dengan demikian lebih meningkatkan konseling KB IUD pada pasangan usia subur

---

Jampersal planning services can be used as an entry point increase postpartum family planning particularly for post placental IUD use This study discusses Factors Associated with Use of an IUD on Jampersal participants This study is a quantitative cross sectional design and sample size 136 The place of research in Tebet subdistrict health center in 2013 Analysis of the relationship using the chi square test

The results showed that there were 85 3 who use an IUD Statistical test results showed no significant relationship to the husband 39 s support variables P Value 0 029 OR 0 280 where as age P Value 0 526 OR 0 503 education P Value 0 508 OR 1 615 Employment P Value 0 947 OR 0 851 parity P Value 0 120 OR 0 348 attitude P Value 1 000 OR 0 902 Knowledge P Value 0 608 OR 0 690 and access to health services P Value 0 526 OR 1 989 there was no correlation There by further enhancing the IUD planning counseling couples of childbearing age "

"Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar. Upaya pelayanan kesehatan tersebut lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Fisioterapi merupakan pelayanan inovasi di Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran layanan fisioterapi dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan di enam Puskesmas Kecamatan di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metodologi peneltian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk melihat gambaran mendalam dari peran layanan fisioterapi di Puskesmas wilayah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini pelayanan fisioterapi untuk kasus muskuloskeletal dapat berkunjung ke semua Puskesmas di wilayah DKI Jakarta. Pelayanan fisioterapi untuk kasus neurologi dapat dilayani di Puskesmas Kecamatan Koja, Matraman, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Pelayanan fisioterapi untuk kasus kardiorespirasi dapat dilayani di Puskesmas Pasar Minggu, Koja, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Peran layanan fisioterapi di Puskesmas berdasarkan Permenkes No.65 tahun 2015 yang tergabung dalam anggota tim hanya Puskesmas Kec. Pasar Minggu dan Puskesmas Kecamatan Matraman. Selain itu didapatkan kurangnya dukungan kebijakan, belum meratanya SDM fisioterapis di Puskesmas serta kurangnya keterampilan fisioterapis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu masih dominannya layanan fisioterapi dalam upaya kuratif pada kasus di Puskesmas dibandingkan dengan upaya promotif dan preventif pada kelompok.

---

Puskesmas is a primary health facility that has an important role in providing basic health services. The health service effort prioritizes promotive and preventive efforts to achieve the highest degree of public health. Physiotherapy is an innovative service at the health center that provides health services that are promotive and preventive without compromising curative and rehabilitative efforts. The purpose of this study was to analyze the role of Physiotherapy services in efforts to provide health services in 6 District Health Centers in the DKI Jakarta area. This study uses a qualitative research methodology with a phenomenological. The results of this study are physiotherapy services for musculoskeletal cases to visit all Puskesmas in the DKI Jakarta area. Physiotherapy services for neurology cases can be served at Puskesmas of Koja, Matraman, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, and Pancoran Districts. Physiotherapy services for cardiorespiratory cases can be served at the Puskesmas Pasar Minggu, Koja, Kebayoran Lama, and Pancoran. The role of physiotherapy services in Puskesmas based on Permenkes No.65 2015 included in team members was only in the Puskesmas Kec. Pasar Minggu and Jatinegara, there was a lack of policy support, inequality in physiotherapy HR at the Puskesmas and a lack of physiotherapist skills in implementing public health services. The conclusion in this study is the dominance of physiotherapy services in curative efforts in cases in Puskesmas compared to promotive and preventive efforts in groups."

"Pemberlakuan kebijakan PPKM Level 3 yang diterapkan oleh pemerintah menyebabkan penurunan penumpang pada Transjakarta. Salah satu faktor yang menentukan keputusan masyarakat untuk menggunakan kembali transportasi publik Transjakarta dipengaruhi oleh public trust. Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini mengkaji tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PT Transjakarta dalam penyelenggaraan transportasi selama pandemi COVID-19 dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif melalui survei yang kemudian dilengkapi dengan studi literatur, dan wawancara mendalam. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang yang didapatkan melalui kuesioner daring. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PT Transjakarta dalam penyelenggaraan transportasi selama pandemi COVID-19 adalah tinggi. Hal ini terbukti dari tiga dimensi public trust yang dikemukakan oleh Grimmelikhuijsen & Knies (2017), yaitu dimensi perceived competence, perceived benevolence, dan perceived integrity tergolong dalam kategori tinggi.

---

The implementation of the PPKM Level 3 policy implemented by the government caused a decrease in passengers on Transjakarta. One of the factors that determine the community's decision to reuse Transjakarta is influenced by public trust. Departing from this context, this study examines the level of public trust in PT Transjakarta in organizing transportation during the Covid-19 pandemic by using quantitative data collection techniques through surveys which are then complemented by literature studies, and in-depth interviews.. The number of respondents in this study were 100 people who were obtained through online questionnaires. The results of this research indicate that the level of public trust in PT Transjakarta in organizing transportation during the Covid-19 pandemic is high. This evident from the three dimensions of public trust proposed by Grimmelikhuijsen & Knies (2017), namely perceived competence, perceived benevolence, and perceived integrity are classified in the high category."

"Rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan disebabkan adanya keterbatasan dan ketidak-tersediaan biaya. Pada tahun 2015, diharapkan angka kematian ibu menurun dari 228 pada tahun 2007 menjadi 102 per 100.000 KH dan Angka kematian bayi menurun dari 34 pada tahun 2007 menjadi 23 per1000 KH. Pemanfaatan pelayanan JAMKESMAS oleh masyarakat miskin di wilayah puskesmas Bukoposo pada tahun 2010 hanya 10,04% untuk pelayanan persalinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan program JAMPERSAL di Puskesmas Bukoposo tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian Crossectional dengan jumlah sampel sebanyak 87 responden. Analisa statistik menggunakan analisa univariat dan analisa bivariat di lakukan untuk menilai perbedaan proporsi maupun korelasi antar variabel. Uji statistik yang digunakan adalah uji Kai kuadrat (Chi Square). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya peningkatan pemanfaatan program Jaminan persalinan menjadi 27,3%. Dari enam variabel yang di teliti didapatkan bahwa ada tiga faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan program Jampersal, yaitu : Pekerjaan, Pengetahuan dan Aksesibilitas responden. Sedangkan variabel umur, pendidikan dan adanya sarana transportasi tidak berhubungan dengan pemanfaatan program Jampersal. Di harapkan adanya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta sosialisasi tentang program Jampersal kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media informasi, dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat.

---

Low number of labor support coverage by health officer due to fund limitation and unavailability. On 2015, expected number of maternal mortality 2007 decrease from 228 to 102 per 100.000 KH and infant one decrease from 34 to 23 per 1000 KH. Labor Assurance Program (JAMKESMAS) of low income society in Bukoposo public health center area 2010 was only 10.04% for labor program.

This study aims to find out on how JAMPERSAL program utilization in Bukoposo Public Health Center 2012. It is quantitative study by Cross sectional design, with number of samples are 87 respondents. Statistical analysis using univariat and bivariat one. Statistical test using Chi Square.

Study result shows that there is escalation in utilizing labor assurance program becoming 27.3%. From six variables of study, there are three factors that associated with Jampersal program utilization, they are: work, knowledge, and respondent accessibility. Whereas age, education variable, and transportation facility variable do not. It is expected that there is increment of health facility and infrastructure and also promotion about Jampersal program to society either directly or through information media, in order to enhance society knowledge."