Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam upaya menekan penyalahgunaan BBM bersubsidi, pemerintah dan Pertamina bekerja sama melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menghadirkan e-Government melalui aplikasi MyPertamina yang difungsikan sebagai media untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi dan menyelenggarakan subsidi tertutup kepada masyarakat yang berhak untuk menerima BBM bersubsidi. Dalam implementasinya aplikasi MyPertamina masih dijumpai sejumlah permasalahan seperti sistem bermasalah, kesulitan login, ketidaktersediaan fitur, informasi tidak update, hingga lamanya waktu respon aplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan Aplikasi MyPertamina di Wilayah Bogor dan Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data campuran melalui penyebaran kuesioner dengan melibatkan 150 responden yang merupakan pengguna MyPertamina di Wilayah Bogor dan Bekasi, wawancara mendalam dengan 8 informan, dan studi kepustakaan serta teori utama untuk analisis menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan aplikasi MyPertamina, menurut persepsi 150 responden di Wilayah Bogor dan Bekasi adalah system quality. Hal ini karena responden menilai bahwa aspek-aspek seperti perbaikan data, proses verifikasi data, kemudahan login, akses kode QR, pembelian BBM bersubsidi di SPBU menggunakan MyPertamina, dan metode pembayaran secara non tunai masih kurang.

 

---

In an effort to curb the misuse of subsidized fuel, the government and Pertamina have collaborated by leveraging information and communication technology to introduce e-Government through the MyPertamina application. This application serves as a medium to control the distribution of subsidized fuel and to provide targeted subsidies to the rightful recipients. However, the implementation of the MyPertamina application has encountered several issues, such as system malfunctions, login difficulties, unavailability of features, outdated information, and slow application response times. This research aims to analyze the most influential factors affecting the success of the MyPertamina application in the Bogor and Bekasi regions. The study employs a quantitative approach using mixed data collection methods, including the distribution of questionnaires to 150 MyPertamina users in the Bogor and Bekasi regions, in-depth interviews with 8 informants, and literature review. The primary theory for analysis is the DeLone and McLean Information Systems Success Model (2003). The results indicate that, according to the perceptions of 150 respondents in the Bogor and Bekasi regions, the most influential factor on the success of the MyPertamina application is system quality. Respondents highlighted deficiencies in aspects such as data correction, data verification processes, ease of login, QR code access, subsidized fuel purchases at gas stations using MyPertamina, and cashless payment methods.

 

"

"Implementasi e-Government memiliki peran penting dalam usaha menuju reformasi birokrasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2012, diketahui bahwa Indonesia memiliki index pengembangan e-Government yang rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia. Pada hasil PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) 2011 diketahui bahwa masih terdapat 24% provinsi dengan kondisi e-Government yang sangat kurang. Berdasarkan permasalahan tersebut kita perlu mengetahui faktor apa saja yang diperlukan untuk kesuksesan implementasi e-Government terutama di pemerintahan daerah tingkat provinsi. Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai studi kasus karena mendapat nilai rata-rata tertinggi pada Pemeringkatan e-Government Indonesia 2011. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui faktor kunci keberhasilan e-Government di Jawa Barat dengan acuan awal delapan dimensi ITPOSMOO. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara. Hasil wawancara dianalisis menggunakan analisis Hermeneutik dengan memanfaatkan aplikasi Atlas.ti. Hasil dari penelitian ini telah menjawab pertanyaan penelitian dari karya akhir ini yaitu menyimpulkan bahwa terdapat sepuluh faktor kunci keberhasilan e-Government di Jawa Barat. Faktor tersebut yaitu 1) Informasi, 2) Teknologi, 3) Proses, 4) Nilai, 5) Sumberdaya manusia, 6) Sumberdaya keuangan dan waktu, 7) Kelembagaan, 8) Peraturan, 9) Kepemimpinan dan 10) Dukungan dari masyarakat. Delapan dari sepuluh faktor kunci adalah faktor kunci yang ditawarkan sebelumnya dari kerangka penelitian.

---

The implementation of e-Government plays an important role in the attempt to actualize the process of bureaucracy reformation so that it will improve the duty effectiveness and efficiency as well as the service to the public. However, based on the survey done by the United Nation in 2012, it was found that Indonesia has a lower e-Government growth index compared to other countries around the world. Findings by PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) in 2011 has shown that there are 24% of Indonesian provinces that is still lacking of e-Government. In order to solve this problem, we need to understand all the success factors to guarantee the success implementation of e-Government; especially at the provincial government level. The province of West Java was chosen as a case study due to its highest average point of Indonesian e-Government growth in the year 2011. This research was done to investigate the e-Government success key factors in West Java by focusing on the eight dimensions in the ITPOSMOO. Methods used in this research are the qualitative research and interview. The findings from the interview are analyzed using hermeneutic analysis technique by utilizing the Atlas.ti application. The outcome of the findings has answered the research statement of this thesis: There are ten e-Government success key factors in West Java; which are: 1) Information, 2) Technology, 3) Process, 4) Values, 5) Human Capital, 6) Financial and Time Capital, 7) Institutional System, 8) Rules and Regulations, 9) Leadership and 10) Community Support. Eight out of these ten factors are the key factors suggested earlier in the research framework."

"Aplikasi Sibadra (Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran) adalah media bagi Masyarakat Kota Bogor untuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, saran, dan permintaan layanan kegawatdaruratan kepada Pemerintah Kota Bogor secara real time. Saat ini aplikasi Sibadra menjadi kanal pengaduan yang paling banyak digunakan untuk melaporkan keluhan secara cepat, mudah, dan terpadu serta memantau segala pengaduan atau aspirasi yang sudah disampaikan dan dapat berkomunikasi langsung dengan Pemerintah Kota Bogor. Masalah utama dalam aplikasi SiBadra adalah masih adanya kendala dalam tahap pendaftaran, pengunggahan gambar, pendeteksian lokasi pelapor dan proses penanganan. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini mengkaji terkait tingkat efektivitas penanganan aduan masyarakat di Kota Bogor melalui Aplikasi SiBadra. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengambilan data melalui survei serta wawancara dan studi pustaka sebagai data pendukung. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner secara daring. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penanganan aduan masyarakat dalam aplikasi Sibadra masuk ke dalam kategori efektif. Hasil tersebut dibuktikan dari tiga dimensi efektivitas penanganan aduan masyarakat yang dikemukakan oleh Western Australia Ombudsman (2017). Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh pengguna dalam penggunaan dan pelaksanaan penanganan aduan masyarakat dalam aplikasi Sibadra di lapangan. Maka dari itu, dalam penelitian ini terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada admin kota, admin dinas aplikasi Sibadra dan petugas lapangan agar aplikasi bisa semakin baik kedepannya.

---

Sibadra application (Complaint and Suggestion Sharing Information System) is a medium for the Bogor City Community to make it easier to submit complaints, suggestions, and requests for emergency services to the Bogor City Government in real time. Currently the Sibadra application is the complaint channel that is most widely used to report complaints quickly, easily and in an integrated manner as well as monitor all complaints or aspirations that have been submitted and can communicate directly with the Bogor City Government. The main problem in the SiBadra application is that there are still obstacles in the registration stage, uploading images, detecting the reporter's location and the handling process. Based on this, this research examines the level of effectiveness in handling public complaints in Bogor City through the SiBadra Application. The approach used in this research is quantitative with data collection techniques through surveys, interviews and literature studies as supporting data. The number of respondents in this study was 100 people obtained through distributing questionnaires online. The results obtained from this research indicate that the level of effectiveness in handling public complaints in the Sibadra application is in the effective category. These results are proven by the three dimensions of effectiveness in handling public complaints proposed by the Western Australian Ombudsman (2017). However, there are still several obstacles felt by users in the use and implementation of handling public complaints in the Sibadra application in the field. Therefore, in this research there are several suggestions addressed to city admin, Sibadra application service admin and field officers so that the application can be better in the future."

"Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-office layanan persuratan di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini berangkat dari permasalahan dimana Kementerian Sekretariat Negara telah menggunakan e-office layanan persuratan sejak tahun 2009 namun penerapan e-office layanan persuratan belum sepenuhnya terlaksana di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-office layanan persuratan di Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan teori Harvard JFK School of Government (2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi e-office yaitu elemen support didukung dengan landasan hukum, Standart Operating Prosedure serta perencanaan dalam tahapan pelaksanaan e-office, elemen capacity didukung oleh ketersediaan sumber daya finansial, ketersediaan infrastruktur teknologi dan ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia dan elemen value yang menunjukkan nilai dalam pelayanan publik berbasis online dan kebermanfaatan untuk pemerintah dan masyarakat.

---

This thesis discusses the factors that influence the implementation of e-office mailing services at the Ministry of State Secretariat. This research departs from the problem where the Ministry of State Secretariat has been using e-office mail services since 2009 but the implementation of e-office mail services has not been fully implemented at the Ministry of State Secretariat. This study aims to analyze the factors that influence the implementation of e-office mail services at the Ministry of State Secretariat based on the theory of Harvard JFK School of Government (2006). This study used a qualitative approach by collecting data through in-depth interviews. The results of the study show that there are 3 factors that affect e-office, namely element support supported by legal basis, Standard Operating Procedures and planning in the stages of implementing e-office, element capacity is supported by the availability of financial resources, availability of technological infrastructure and availability and quality of human resources and value elements that show value in online-based public services and benefits for government and society."

"Penerapan Teknologi Informasi (TI) di lingkungan Pemerintahan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat sehingga perlu dipastikan setiap inisiasi TI dapat terimplementasi dan diterima dengan baik di lingkungan pemerintahan dan sejalan dengan arahan implementasi e-gov oleh pemerintah pusat. Tidak semua penerapan TI di Kota Bogor berujung pada keberhasilan, dari beberapa aplikasi yang dikembangkan Pemkot Bogor dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, empat aplikasi dengan pengguna seluruh unit kerja maupun pada internal unit kerja memiliki tingkat utilisasi yang rendah (kurang dari 80%) dan lima aplikasi lainnya tidak lagi dioperasikan akibat dari sepinya pengguna pada aplikasi tersebut. Sejumlah proses kembali dilakukan secara manual karena rendahnya tingkat utilisasi pada aplikasi yang mengotomasi prosesnya. Penelitian ini menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan individu dalam implementasi TI di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dengan menggunakan model penerimaan TAM (Technology Acceptance Model) karena beberapa penelitian sejenis sebelumnya menunjukkan bahwa TAM dapat digunakan sebagai dasar model penerimaan TI untuk memprediksi niat penggunaan TI pada pegawai pemerintah di sebagian besar kota di Indonesia. Metodologi yang digunakan berupa Survey Research dan bersifat kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 410 pegawai pemerintah kota bogor. Pengolahan data dilakukan menggunakan teknik statistika deskriptif dan Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil pengolahan data membuktikan bahwa Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) dan Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat menggunakan TI (Behavioural Intention) pada Pemerintah Kota Bogor. Niat menggunakan TI (Behavioural Intention) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan TI secara nyata (Actual Use), dan Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness).

---

Application of Information Technology (IT) in local government carried out with the aim to improve service to the citizens so that needs to be ascertained every IT initiatives can be implemented and accepted well by government employees and has to be in line with the direction of the implementation of e-Government by the central government. Not all of the application of IT in the city of Bogor lead to success, some of the applications developed by Bogor city government in the period between 2008 to 2013 running with low utilization (less than 80 %) and five other applications no longer operate as a result of very minimum user. A number of processes related to services performed manually because of the low level of utilization in applications that automate the process.

This study analyzes the individual factors that influence the acceptance of implementation of IT in the Government Environment using TAM (Technology Acceptance Model) because some previous similar studies showed that TAM can be used as the basis of a model to predict the IT acceptance in government employees in most cities in Indonesia. This study is quantitative Survey Research using sample of 410 employees of Bogor city. Data processing was performed using descriptive statistical techniques and Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM).

The results prove that the Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use has a significant influence on the Behavioural Intention to use IT at Government of Bogor City. Behavioural Intention has a significant influence on the Actual IT Use, and Perceived Ease Perceived Ease of Use had a significant effect on the Perceived Usefulness. The individual factors that influence the acceptance of implementation of IT in the Government of Bogor City are Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and Behavioural Intention."

"Perwakilan BKKBN Provinsi Banten memiliki peran dalam melaksanakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga KKBPK di Provinsi Banten, melakukan peran tersebut Perwakilan BKKBN Provinsi Banten membutuhkan data dan informasi yang berisi pelaksanaan program lapangan yang disebut Sistem Pencatatan dan Pelaporan KKBPK, salah satunya adalah aplikasi statistik rutin. Pemanfaatan aplikasi statistik rutin di Provinsi Banten mengalami kendala bahwa jumlah pengguna hanya mencapai 28 dari total pengguna. Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi niat penggunaan aplikasi statistik rutin oleh pengelola data program KKBPK di Provinsi Banten. Model yang digunakan adalah Technology Acceptance Model TAM dengan perluasan variabel eksternal yakni system quality, information quality, service quality, facilitating condition, social influence, self-efficacy, dan user training. Data dikumpulkan dari 115 sampel responden dengan menggunakan kuesioner, pengolahan data dan penarikan kesimpulan menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling PLS-SEM dengan software SmartPLS sebagai alat analisisnya. Perceived usefulness dan social influence secara langsung memengaruhi keinginan pengelola data program KKBPK untuk menggunakan intention to use aplikasi statistik rutin, sedangkan faktor-faktor lainnya memiliki korelasi positif terhadap perceived usefulness yang pada akhimya akan mempengaruhi keinginan pegawai untuk menggunakan intention to use aplikasi statistik rutin untuk pencatatan dan pelaporan program KKBPK di Provinsi Banten.

---

Representative BKKBN Banten Province has a role in implementing the KKBPK Population, Family Planning, and Family Developmental program in Banten Province, performing that role Representative BKKBN Banten Province requires data and information which contains implementation of field program called KKBPK Recording and Reporting System, one of them are aplikasi statistik rutin. Utilization of aplikasi statistik rutin in Banten Province experienced obstacles that the number users only reached 28 of the total users. Based on the matters, it is necessary to know what factors affect the intentions of the use of aplikasi statistik rutin by the KKBPK program data managers in Banten Province. The model used is Technology Acceptance Model TAM by extending the external variable such as system quality, information quality, service quality, facilitating condition, social influence, self-efficacy, and user training. Data were collected from 115 respondent samples by using questionnaires, data processing and drawing conclusions using Partial Least Square Structural Equation Modeling PLS-SEM with SmartPLS software as its analysis tool. The desire of KKBPK program data managers to use intention to use aplikasi statistik rutin are affecting by perceived usefulness and social influence directly, while other factors have a positive correlation to perceived usefulness which will ultimately affect the employee 39;s desire to use intention to use aplikasi statistik rutin in Banten Province."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana Badan Informasi Geospasial (BIG) menjalankan kegiatan e-Government dengan memanfaatkan aplikasi PetaKita. Secara khusus, berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi niat perilaku adopsi dalam menggunakan aplikasi e-Government dalam pemetaan partisipatif berbasis Sistem Informasi Geospasial (SIG) dengan mengambil kasus pada Aplikasi PetaKita. Model penelitian ini mengadopsi dan memodifikasi Unified Model of Elektronic Government Adoption (UMEGA) dengan menambahkan variabel Trust in Government Agency/Institution, Trust in Government Technology, dan Trust in Government Data. Dari sampel bersih sebanyak 130 dengan unit analisis pemilik akun Single Sign On (SSO) InaGeoportal sebagai induk aplikasi PetaKita, data ini kemudian diolah dengan metode SEM-PLS melalui software SmartPLS3. Hasilnya, Variabel yang mempengaruhi Behavioral Intention (Intensi Penggunaan) aplikasi PetaKita dari BIG dipengaruhi oleh faktor Attitude dan Trust in Government Technology. Kemudian Attitude dipengaruhi secara signifikan oleh Trust in Government Agency, dan Trust in Government Technology. Selain itu, Facilitating Condition berpengaruh signifikan terhadap Effort Expectancy penggunaan aplikasi. Meskipun faktor seperti Performance Expectancy, Effort Expectancy, Facilitating Condition terhadap Behavioral Intention, Perceived Risk, Trust in Government Agency/Institution terhadap Behavioral Intention, dan Trust in Government Technology terhadap Attitude tidak memiliki pengaruh signifikan.Temuan ini memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan adopsi aplikasi e-Government, serta merancang strategi komunikasi publik yang efektif, dengan memanfaatkan aplikasi e-Government yang lebih diterima oleh masyarakat, untuk meningkatan kepercayaan, dukungan, dan keterlibatan publik dalam kebijakan pemerintah.

---

This research aims to explain how the Geospatial Information Agency (BIG) carries out e-Government activities by utilizing the PetaKita application. In particular, it seeks to describe the factors that influence adoption behavioral intentions in using e-Government applications in participatory mapping based on Geospatial Information Systems (GIS) by taking the case of the PetaKita Application. This research model adopts and modifies the Unified Model of Electronic Government Adoption (UMEGA) by adding the variables Trust in Government Agency/Institution, Trust in Government Technology, and Trust in Government Data. From a net sample of 130 with the analysis unit being the owner of the InaGeoportal Single Sign On (SSO) account as the parent of the PetaKita application. This data is then processed using the SEM-PLS method via SmartPLS3 software. As a result, the variables that influence the Behavioral Intention of the PetaKita application are influenced by the Attitude and Trust in Government Technology factors. Then Attitude is significantly influenced by Trust in Government Agency and Trust in Government Technology. Apart from that, Facilitating Conditions have a significant effect on the Effort Expectancy of application use. Although factors such as Performance Expectancy, Effort Expectancy, Facilitating Conditions on Behavioral Intention, Perceived Risk, Trust in Government Agency/Institution on Behavioral Intention, and Trust in Government Technology on Attitude do not have a significant influence. These findings provide valuable insights for increasing the adoption of e-Government, as well as designing effective public communication strategies, by utilizing e-Government applications that are more accepted by the public, to increase public trust, support and involvement in government policies."

"E-government merupakan penggunaan teknologi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses dan penyampaian layanan yang bermanfaat kepada masyarakat, rekan bisnis dan pegawainya. E-Audit adalah salah satu bentuk e- government yang digunakan BPK RI untuk membantu dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara. Dalam pelaksanaannya, pemeriksa BPK RI belum seluruhnya menggunakan sistem e-Audit tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksa BPK dalam menggunakan Sistem Informasi e-Audit. Model dalam penelitian ini menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM) yang dikombinasikan dengan Innovation Diffusion Theory (IDT), Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean, dimensi individu dari Technology Readiness Index (TRI) serta variabel dukungan manajemen. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 231 pegawai pemeriksa Kementerian dan Lembaga BPK RI, dan diperoleh sampel sebanyak 185 responden. Data yang terkumpul tersebut diolah dengan menggunakan teknik Partial Least Squares pada Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dua variabel pada teori TAM yaitu manfaat dan kemudahan penggunaan yang dirasakan memberikan pengaruh positif terhadap minat pemeriksa dalam menggunakan e-Audit. Selain itu terdapat faktor lain yang berpengaruh adalah faktor kualitas sistem e-Audit, faktor kesesuaian e-Audit dalam proses pemeriksaan dan faktor individu ketidaknyamanan pemeriksa terhadap teknologi baru. Faktor-faktor tersebut yang perlu diperhatikan oleh pimpinan BPK RI dan tim pengembang agar e-Audit dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemeriksa BPK RI.

---

E-government is the use of technology by the government to improve access and delivery of useful services to the people, business partners and employees. E- Audit is one example of e-government that is used in BPK to assist auditors in doing state financial examination. In practice, the BPK auditors have not fully use the e-Audit.

This study was conducted to determine the factors that affect the BPK auditors in using e-Audit Information System. The model used in the study were Technology Acceptance Model (TAM) combined with Innovation Diffusion Theory (IDT) model, the success model of information system by DeLone & McLean (DeLone&McLean), individual dimensions from Technology Readiness Index (TRI) and variabel management support. The data were collected by distributing questionnaires to 231 BPK ministries and agencies auditors, hence the valid sample obtained were 185 respondents. The collected data was processed using the Partial Least Squares technique in Structural Equation Modeling (PLS-SEM).

The result of this study proved that the two variables in TAM theory which were the perceived usefulness and perceived ease of use, gave a positive effect on increasing the intention of BPK auditor to use e-Audit. In addition, there were other influencing factors which were the quality system of e-Audit, the compatibility of e-Audit in audit process, and the discomfort of auditors to new technology. These factors need to be notice by the BPK leaders and the development team in order that e-Audit could be used by all BPK Auditor."

"Dampak dari COVID-19 di Indonesia sangatlah besar bagi operasional negara. Mulai dari diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sampai kepada terbitnya berbagai peraturan pemerintah yang mewajibkan penggunaan aplikasi e-government tracking dan tracing PeduliLindungi bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi penelitian pertama yang mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi dampak dari adopsi aplikasi e-government tracking di Indonesia, khususnya aplikasi PeduliLindungi. Penelitian ini menggunakan sebuah model eksploratif yang terdiri dari konstruk yang diadaptasi dari berbagai penelitian terdahulu yang terinspirasi dari Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) dan Technology Acceptance Model (TAM). Responden yang terdiri dari 618 pengguna aplikasi PeduliLindungi selama 3 bulan terakhir. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS 3. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perceived ease of use (kemudahan), perceived benefits (kebergunaan), hedonic motivation (perasaan positif pribadi), dan trust in government (kepercayaan kepada pemerintah) adalah faktor yang berpengaruh terhadap konstruk tracking and tracing e-government adoption (adopsi e-government). Sementara itu, konstruk Information Transparency (keterbukaan informasi), government accessibility (kemudahan akses layanan pemerintah), Social Awareness (kesadaran sosial terhadap COVID-19), dan Intention to recommend (intensi untuk merekomendasikan) adalah merupakan faktor yang dipengaruhi oleh tracking and tracing e-government adoption. Penelitian ini dapat menjadi salah satu penelitian pertama di Indonesia yang meneliti penyebab dan dampak dari adopsi aplikasi e-government tracking dan tracing PeduliLindungi di Indonesia dan membantu penelitian selanjutnya mengenai aplikasi PeduliLindungi.

---

The impact of COVID-19 towards Indonesia has been tremendous. Starting from the announcement of the multitiered activity restrictions (PPKM) by the government to the national regulations for the enforcement of the tracking and tracing e-government application, PeduliLindungi for several regions in Indonesia. This research is aimed to be one of the first research to explore the factors affecting and being affected by the adoption of egovernment applications in Indonesia, more specifically towards PeduliLindungi. This research uses an exploratory research model with constructs adapted from various past researches inspired by the Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) dan Technology Acceptance Model (TAM) research models. This research is comprised of 618 respondents consisting of people who have used the PeduliLindungi application in the past 3 months. The analysis process of this research utilizes the Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) done via SmartPLS 3 software. The result of this research shows that perceived ease of use, perceived benefits, hedonic motivation dan trust in government are factors that are proven in predicting tracking and tracing e-government adoption. On the other hand, Information Transparency, government accessibility, Social Awareness, dan Intention to recommend are factors that are proven being affected by tracking."

"Penelitian ini membahas efektivitas aplikasi LAPOR! sebagai manajemen keluhan atas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas peran LAPOR!, dimulai dari kesiapan kerangka penanganan keluhan organisasi, perencanaan dan perancangan organisasi, operasi proses penanganan keluhan, dan pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak ndash;pihak yang terlibat kemudian diolah menggunakan pendekatan positivis. LAPOR! merupakan salah satu bentuk penerapan E-Government yang menjadi media penyampaian aspirasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengaduan keluhan terkait program pembangunan nasional. Dari penelitian ini dapat dilihat hasil dari upaya peningkatan efektivitas aplikasi LAPOR! sebagai media penanganan keluhan pelanggan bagi masyarakat, di antaranya pada aspek/dimensi 1 kerangka penanganan keluhan menurut indikator komitmen, kebijakan, dan tanggung jawab dan kewenangan dan dimensi 2 perencanaan dan perancangan menurut indikator sasaran dan sumber daya organisasi telah sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan pada aspek/dimensi 3 operasionalisasi proses penanganan keluhan menurut indikator tata kerja atau mekanisme proses penanganan keluhan pelanggan dan 4 pemeliharaan dan peningkatan menurut indikator pemantauan dan peningkatan berkelanjutan organisasi, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh aspek pengelola LAPOR!.

---

This research discusses effectiveness of LAPOR application as a management complaint over public services. The purpose of this study is to analyze whether the role of LAPOR has been effective, starting from the readiness of organizational complaints handling framework, organizational planning and design, complaint handling process operation, as well as maintenance and continuous improvements. The data in this study was obtained by conducting in depth interviews with the parties involved, then processed using a positivist approach. LAPOR Is one form of E Government which aims to be a medium of delivering aspirations between the community and the Government in complaints complaints related to national development programs.

From this research can be seen the results of efforts to improve the effectiveness of applications LAPOR as an instrument for handling customer complaints for the community, such as on the aspect dimension of the 1 complaints handling framework based on indicators of commitment, policy, and responsibility and authority and 2 planning and design based on indicators of objectives and organizational resources, are in accordance with applicable rules, while on aspects dimensions 3 operationalization of the complaint handling Process based on governance indicators or mechanisms of customer complaint handling process and 4 Maintenance and Improvement in indicators of continuous monitoring and improvement of the organization, have not been fully implemented by all aspects of the management of LAPOR ."