Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) diketahui bahwa desa merupakan sektor terbesar bidang terjadinya korupsi. Hal ini diperparah dengan adanya peningkatan yang signfikan tentang kasus korupsi pada sektor desa dari tahun ke tahun. Akibat dari maraknya fenomena korupsi pada sektor desa membuat negara mengalami kerugian dengan nilai yang fantastis. Korupsi pada sektor desa ini juga sangat bertentangan dengan tujuan awal disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 yakni meningkatkan pembangunan melalui pemerdayaan masyarakat desa. Maka dari itu, Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai pola asus korupsi sektor desa dengan menggunakan pola-pola kejahatan kerah putih yang ada di dalam penelitian Mustofa pada tahun 2010. Dengan mengumpulkan data secara acak dari artikel berita yang ada di internet, ditemukan 30 kasus mengenai korupsi pada sektor desa dari 2016 hingga 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pola korupsi pada sektor desa dalam perspektif kriminologis. Selain itu, juga ditemukan bahwa terdapat motif ekonomi, kesempatan organisasi dan kemauan pribadi yang mendorong para pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hasil tugas karya akhir ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pola korupsi pada sektor desa yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam pencegahan korupsi.

---

Based on data from the Indonesian Corruption Watch (ICW), it is known that villages are the largest sector where corruption occurs. To make it worst, there is a significant increase in corruption cases in the village sector every year. As a result of the rapid growth of corruption in the village sector, Indonesia has suffered fantastic losses. Corruption in the village sector also contradicts the main purpose of the legalization of Law Number 6 of 2014 about Villages, which is to promote national development by empowering village communities. Therefore, this final paper will discuss the patterns of corruption in the village sector using patterns of white-collar crime by Mustofa in 2010. By collecting random data from news article on the internet, 30 cases of corruption in the village sector were found between 2016 and 2022. The results of this research show that there is a pattern of corruption in the village sector from a criminological perspective. Apart from that, it was also found that there were economic motives, organizational opportunities and personal willingness that encouraged the perpetrators to commit corruption. Hopefully, this final work can provide an overview of corruption patterns in the village sector which can be used as a reference to prevent corruption later."

"Penegakan hukum di dunia usaha, khususnya pemberantasan pungli. Ini seharusnya menjadi ekonomi biaya tinggi menyebabkan banyak individu dalam memenuhi kebutuhan mereka untuk korupsi. Untuk memerangi korupsi dapat dilakukan dengan penegakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekamto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah : 1. Faktor hukumnya sendiri; 2. faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum; 3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4. komunitas faktor, yaitu lingkungan dimana hukum yang berlaku atau diterapkan; 5. faktor budaya, yaitu kerja, kreativitas dan rasa yang didasarkan pada niat manusia dalam kehidupan sosial. Selain faktor di atas juga pemantauan yang penting dalam penegakan hukum."

"Penelitian ini merupakan kajian kriminologi yang melihat pola memperdagangkan pengaruh dalam kasus korupsi politik di Indonesia. Berfokus pada kasus-kasus yang melibatkan aktor-aktor politik seperti anggota DPR RI, partai politik dan kepala daerah. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi literatur dan kajian terhadap dokumen persidangan dan wawancara sebagai teknik pengumpulan datanya. Penjelasan terkait dengan pola memperdagangkan pengaruh pada penelitian ini menggunakan teori pola kejahatan oleh Brantingham (1981). Penelitian ini menemukan bahwa pola memperdagangkan pengaruh dalam kasus korupsi politik di Indonesia, dapat dijelaskan dengan teori pola kejahatan. Lebih jauh, penelitian ini menemukan adanya kesempatan struktural yang muncul dari proses sah yang kemudian mampu menyebabkan terjadinya korupsi dengan pola memperdagangkan pengaruh.

---

Current research is a criminological study that examines the pattern of trading influence in political corruption cases in Indonesia. Focusing on cases involving political actors such as members of the Indonesian Parliament, political parties and regional leaders. Current research's approach is qualitative utilizing scientific literature, trial documents studies and interviews as data collection techniques. The explanation related to the pattern of trading influence in this study uses the theory of crime patterns by Brantingham (1981). This study found that the pattern of trading influence in political corruption cases in Indonesia, can be explained using theory of crime patterns. Furthermore, current study found structural opportunities arising from legal processes which were then able to cause corruption by trading patterns of influence."

"Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang cukup rentan dan berpotensi terhadap praktek tindak pidana korupsi. Selain melibatkan pejabat pemerintah dan pengurus korporasi, korupsi pada sektor ini juga melibatkan korporasi. Adapun kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst jo. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian didapat bahwa dalam kasus ini, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang digunakan adalah pengurus dan korporasi sebagai pembuat dan keduanya yang bertanggungjawab. Dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dilakukan dengan melihat actus reus dan mensrea yang dilakukan oleh directing mind korporasi, kemudian dianggap sebagai actus reus dan mensrea dari korporasi. Sanksi pidana berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan terhadap korporasi tidak memberikan efek deterrence. Oleh karena itu perlu dimaksimalkan pengenaan sanksi pidana lainnya, yaitu berupa pencabutan ijin usaha.

---

Public procurement is one of the most vulnerable and potentially corrupt practices. In addition to involving government officials and corporate management, corruption in this sector also involves corporations. The case discussed in this research is Verdict No. 94 Pid.Sus TPK 2017 PN.Jkt.Pst jo. Verdict No. 3 Pid.Sus TPK 2018 PT.DKI. This research uses normative legal research method, with statute approach and case approach.

From The results of the research is that the corporate criminal liability system used on this case is the management and the corporation both as perpetrators of criminal acts and both also must bear criminal responsibility. The basis for the imposition of criminal liability to corporations is by looking at the actus reus and mensrea of the ldquo the directing mind rdquo of the corporation, then considered as the actus reus and mensrea of the corporation. Criminal sanctions in the form of replacement payments imposed on corporations is not provide deterrence effects. Therefore it is necessary to maximize the imposition of other criminal sanctions, such as the revocation of business permit."

"Skripsi ini membahas tentang evaluasi penerapan Good Corporat Governance (GCG) dalam upaya menekan kasus korupsi di PTPN III. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Narasumber wawancara adalah pegawai instansi pada Divisi Sekretariat Perusahaan, Divisi Audit Internal, dan Divisi Manajemen Risiko pada PTPN III. Dokumen yang digunakan adalah Kebijakan Anti Korupsi dan Pencucian Uang Perusahaan dan dokumen-dokumen terkait tata kelola perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG berperan dalam menekan kasus korupsi di PTPN III melalui peran KPR dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko perusahaan termasuk risiko korupsi, peran AI yang optimal termasuk dalam mendeteksi dan mencegah tindak korupsi, peran pengawasan oleh Dekom seperti yang dituangkan dalam Board Manual dan implementasnya yang melibatkan komite-komite di bawah Dekom, keberadaan dan pelaksanaan kebijakan anti korupsi dan pencucian uang, serta keberadaan dan implementasi Whistleblowing System (WBS). Untuk lebih meningkatkan efektivitas penerapan GCG dalam upaya menekan potensi korupsi, penelitian ini merekomendasikan agar PTPN III melaksanakan pelatihan anti korupsi minimal 6 bulan sekali, mengintegrasikan pendeteksian korupsi dengan evaluasi pembukuan dan keseluruhan transaksi, melaksanakan pertemuan rutin Dekom dan manajemen puncak dilakukan 3 bulan sekali, melakukan sosialisasi kebijakan anti korupsi dan pencucian uang dilakukan 6 bulan sekali, serta memberikan pilihan kepada calon pelapor WBS untuk melaporkan secara anonim. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya dilakukan wawancara dengan tiga orang staf serta tidak berhasil memperoleh dokumen pendukung lain, sehingga berpotensi membatasi kedalaman analisis dan menimbulkan bias.

---

This thesis discusses the evaluation of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) to suppress corruption cases in PTPN III. This research is qualitative research with a descriptive design. Data collection in this study was carried out by interview and documentation methods. The interviewees were agency employees at the Corporate Secretariat Division, Internal Audit Division, and Risk Management Division at PTPN III. The documents used are the Company's Anti-Corruption and Money Laundering Policy and documents related to corporate governance. The results of the study show that the implementation of GCG plays a role in suppressing corruption cases in PTPN III through the role of KPR in increasing the effectiveness of corporate risk management including corruption risk, the optimal role of AI including in detecting and preventing acts of corruption, the role of oversight by the Board of Commissioners as outlined in the Board Manual and its implementation which involves committees under the Board of Commissioners, the existence and implementation of anti-corruption and money laundering policies, and the existence and implementation of the Whistleblowing System (WBS). To further increase the effectiveness of GCG implementation to suppress potential corruption, this study recommends that PTPN III carry out anti-corruption training at least every 6 months, integrate corruption detection with evaluation of accounting and overall transactions, hold regular meetings of the Board of Commissioners and top management once every 3 months, conduct socialization of anti-corruption and money laundering policies once every 6 months, and provide the option for prospective WBS reporters to report anonymously. The limitations of this study were that only interviews were conducted with three staff members and failed to obtain other supporting documents, thus potentially limiting the depth of analysis and causing bias."

"Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Asuransi Jiwasraya telah merugikan negara yang sangat besar dimana salah satu pelakunya adalah Joko Hartono Tirto yang diputus bersalah oleh majelis hakim tingkat pertama dengan nomor putusan 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst dengan pidana penjara seumur hidup akan tetapi tidak dibebankan pidana tambahan berupa Uang Pengganti (UP) untuk asset recovery. Dalam putusan tersebut tergambar dengan jelas adanya keterlibatan entitas korporasi dalam skema investasi PT Asuransi Jiwasraya. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengunakan pendekatan teori keadilan, pertanggungjawaban korporasi, dan pengembalian aset. Berdasarkan penelitian tesis ini dihasilkan bahwa prinsip penerapan pertanggungjawaban korporasi didasarkan dari perbuatan “directing mind” dari pengurus dan/atau pemilik dari korporasi sehingga dapat dipidana tambahan berupa Uang Pengganti untuk asset recovery, asset recovery pada putusan tersebut belum tercapai sehingga perlunya dimintakan pertanggungjawaban korporasi yang terlibat, adapun korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam kasus ini adalah 13 (tiga belas) Manajer Investasi, perusahaan emiten milik Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat yang sahamnya dijadikan sebagai underlying Reksa Dana oleh 13 (tiga belas) Manajer Investasi tersebut sehingga diharapkan dapat dijadikan asset recovery atas kerugian negara yang terjadi.

---

The Corruption Crime Case in the State-Owned Enterprise PT Asuransi Jiwasraya has caused a big loss to the state where one of the criminal act was Joko Hartono Tirto who was found guilty by the panel of judges at the first level with decision number 34/Pid.Sus-TPK/2020/ PN.Jkt.Pst commits a Corruption Crime with a life imprisonment but is not charged with an additional penalty of “uang pengganti” for asset recovery. The decision clearly illustrates the involvement of corporate entities in the investment scheme of PT Asurnasi Jiwasraya. This thesis uses a normative juridical research method by using a theory approach of justice, corporate responsibility, and asset recovery. Based on this thesis research, it is found that the principle of applying corporate responsibility is based on the "directing mind" act of the management and/or owner of the corporation so that additional penalties can be imposed for asset recovery, asset recovery on the punishment of the decision has not been achieved so that it is necessary to ask for the accountability of the corporations involved, as for corporations that can be held accountable in cases These are 13 (thirteen) Investment Managers, listed companies owned by Benny Tjokrosaputro and Heru Hidayat whose shares are used as the underlying Mutual Funds by the 13 (thirteen) Investment Managers so that they are expected to be used as asset recovery for state losses that have occurred."

"Sektor Badan Usaha Milik Negara merupakan bagian integral dari kegiatan sosial ekonomi suatu negara. Masalah utama yang dihadapi BUMN saat ini terletak pada tata kelola dan profesionalisme karena kinerja BUMN dituntut oleh semua pemangku kepentingan. PT APUS merupakan salah satu BUMN, pada tahun 2019, terdapat kasus suap atas proses pengadaan barang yang terungkap dari proses Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis atas kasus suap ini. Permasalahan ini terjadi karena adanya kasus penyalahgunaan wewenang yang berupa penyerahan uang untuk direktur keuangan PT APUS terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh PT INTAN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memberikan analisis atas kasus suap berdasarkan prinsip-prinsip GCG dengan menggunakan kerangka GCG dari KNKG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT APUS belum menjalankan seluruh prinsip GCG dengan baik dan efektif. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal atas organ perusahaan serta tidak berjalannya whistle blowing system.

---

The State-Owned Enterprises sector is an integral part of a country's socio-economic activities. The main problem faced by SOEs today lies in governance and professionalism because the performance of SOEs is demanded by all stakeholders. PT APUS is one of the SOEs, in 2019, there was a bribery case for the procurement process which was revealed from the Hand Catching Operation process by the Corruption Eradication Commission. This study aims to provide an overview and analysis of this bribery case. This problem occurred because of a case of abuse of authority in the form of handing over money to the finance director of PT APUS related to a project carried out by the company.PT INTAN. This study uses qualitative methods to provide analysis of bribery cases based on GCG principles using the GCG framework from KNKG. The results show that PT APUS has not implemented the all principles of GCG properly and effectively. This is due to the weakness of the internal control system over the company's organs and the ineffectiveness of the whistle blowing system at PT APUS."

"ABSTRAKPenelitian ini fokus pada pola kerjasama interorganisasional KPK ? ICW dalamagenda pemberantasan korupsi politik di Indonesia melalui pendekatan teori NewInstitusionalisme Victor Nee. Pola kerjasama interorganisasional KPK ? ICWterbangun karena adanya kesamaan visi dan konsen terhadap agenda pemberantasankorupsi, serta interaksi antar aktor ? aktor anti korupsi KPK ? ICW. Pola kerjasamainterorganisasional KPK ? ICW menuai dukungan dan tantangan.Dukungan secaramoril maupun materil datang dari masyarakat sipil serta dunia internasional.Sedangkan tantangan popular dikenal dengan istilah?Corruptor Fight Back?.Terdapat dinamika diantara aparatur hukum negara, bahkan diantara KPK ? ICWjuga terdapatdinamika, walaupun mereka masih tetap konsisten sebagai aktor antikorupsi

---

ABSTRACTThis study focuses on the pattern of interorganizational cooperation KPK - ICW inthe agenda of political corruption eradication in Indonesia by theoretical approachesNew institutionalism Victor Nee. Interorganizational cooperation pattern Commission- ICW woke up because of the similarity of vision and concern about the anticorruptionagenda, as well as the interaction between actors of anti -corruptionbetween KPK - ICW. Interorganizational cooperation between KPK - ICW gettingsupport and challenge. Moral and material supporting come from the civil society andthe international community. In the other side the challenge popularly known by theterm "Corruptor Fight Back". There is a dynamic between the legal apparatus of thestate, even among KPK - ICW also found dynamics, although they still remainconsistent as anti -corruption actors"

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai pola perilaku berdasarkan data ICW tentang kasus korupsi pada tahun 2016. Pola yang dilihat adalah modus, bidang, dan pekerjaan pelaku korupsi. Pola-pola tersebut nantinya akan membantu memberikan gambaran sementara mengenai pola kejahatan korupsi di Indonesia. Tulisan ini menemukan 482 kasus korupsi di Indonesia dan 1.106 tersangka selama tahun 2016. Berdasarkan data tersebut, penulis akan melakukan analisis dan mencari tahu pola-pola hubungan yang relatif teratur pada perilaku korupsi yang terjadi di tahun 2016 secara kriminologis. Tugas karya akhir ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk melihat pola perilaku korupsi di masa yang akan datang dan membantu dalam pembentukan strategi pencegahan kejahatan korupsi.

---

This thesis discusses about behavioral pattern of corruptioncases based on Indonesia Corupsion Watch`s data in 2016. This pattern consists of modus, field, and the job of corruptior. These patterns will help giving a temporary overview about corruption crime pattern in Indonesia. This writing found 482 of corruption cases and 1106 suspects during 2016. Based on that data, author do analysis and find the regularly happens on corruption behavior in 2016 with criminology`s view. This thesis is expected to be a reference to see the pattern of corruption behavior in the future and assist in the establishment of a corruption prevention strategy."