Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Imperialisme platform sesungguhnya menjadi isu ekonomi politik di era globalisasi. Melalui teknologi platform digital Line Webtoon Indonesia dan platform webtoon global lainnya tidak hanya memiliki akses ke pasar konsumen saja namun juga pasar tenaga kerjanya. Penelitian ini menggabungkan hasil wawancara, pengalaman participant observer, dan sumber sekunder untuk membangun data dasar yang menggambarkan realita lapangan daripada sistem produksi komik Indonesia terkini. Teori ekonomi politik kemudian digunakan untuk menganalisis realita historical situatedness industri komik Indonesia yang diperkuat dengan analisis base-superstructure atas webtoon itu sendiri sebagai format maupun platform. Analisis menunjukkan bagaimana kelimpahan komikus Indonesia dimanfaatkan platform webtoon untuk memenuhi tuntutan arus konten deras yang diharuskan berdasarkan metode bisnisnya. Hubungan antara platform asing dan komikus Indonesia tersebut menciptakan relasi eksploitasi antarbangsa yang tercipta bukan karena desain melainkan karena kelalaian dari sisi bangsa Indonesia.

---

Platform imperialism is actually a political economy issue in the era of globalization. Through digital platform technology Line Webtoon Indonesia and other global webtoon platforms have access not only to the consumer market but also to the labor market. This research combines interviews, participant observer experiences, and secondary sources to build a baseline that describes the ground realities of the current Indonesian comic production system. Political economy theory is then used to analyze the historical situatedness of the Indonesian comic industry, which is reinforced by a base-superstructure analysis of the webtoon itself as a format and platform. The analysis shows how the abundance of Indonesian comic artists is utilized by webtoon platforms to meet the demands of heavy content flow required by their business methods. The relationship between foreign platforms and Indonesian comic artists creates a relation of exploitation between nations that is created not by design but by negligence on the part of the Indonesian nation."

"Studi ini mempelajari tentang hubungan kausalitas antara koalisi mayoritas dan batu bara. Guna mendapatkan gambaran secara menyeluruh, kami melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan text mining dan kuantitatif. Dalam hal ini, penggunaan metode text mining diperlukan guna menjelaskan fenomena pada metode kuantitatif. Perlakuan ini kami uji coba pada dua data set, yaitu data set ringkasan rapat DPR RI pada media daring (WikiDPR, Parlementaria Terkini, dan Tempo.co) dan data set ekspor batu bara dan koalisi mayoritas pada tingkatan DPRD RI (Data Bea Cukai Kemenkeu RI, Pemilu 2014-2019, dan BPS). Hipotesis yang kami bangun adalah penurunan volume ekspor batu bara ketika koalisi terbentuk. Studi ini berangkat dengan motivasi tunnelling effect (deduktif – induktif), yaitu pengukuran dampak dari kebijakan yang dihasilkan secara nasional (DPR RI) pada implementasi di tingkat provinsi (DPRD RI). Kami menggunakan metode Text Mining, Sentiment Analysis, dan Discourse Network Analysis untuk pendekatan text mining. Sementara itu, kami menggunakan Regression Discontinuity Design pada pendekatan kuantitatif. Studi ini menemukan adanya hubungan negatif, yaitu koalisi mayoritas tingkat DPRD RI tidak menurunkan volume ekspor batu bara. Temuan ini sejalan dengan hasil yang didapatkan pada pendekatan text mining, yaitu intensi yang dibangun oleh legislator di DPR RI yang mengerucut pada isu-isu perluasan lahan tambang pada tingkat daerah

---

This study investigates the causal relationship between majority coalition and coal. To obtain a complete picture, we conducted an analysis using both text mining and quantitative approaches. In this stance, the usage of text mining analysis is to explain pattern or phenomenon resulting in quantitative analysis. We use the method onto two datasets: published and open-source meeting summary text data from DPR RI on online media from 2014 to 2020 (WikiDPR, Parlementaria Terkini, and Tempo.co) also the coal export and coalition datasets of the DPRD RI from 2015 to 2021 (Customs Data of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, General Commission of Election, and Statistics Indonesia). According to our hypothesis, when a coalition is formed, the volume of coal exported decreases. This study begins with the motivation of tunneling effects (deductive – inductive) on economic policy utilization, with the goal of determining the impact of national-level policies (DPR RI) to its provincial implementation (DPRD RI). We employ Text Mining, Sentiment Analysis, and Discourse Network Analysis in our text mining methods. Furthermore, we employ the Regression Discontinuity Design on a quantitative level. According to the findings of this study, the majority coalition in DPRD RI did not reduce the volume of coal exports. This finding is consistent with the findings of the text mining approach, in which we discovered that the type of discussion or conversation built by the legislator in the DPR RI was focused on the expansion of mining/smelter development also augmentation of production-distribution chain in the local area"

"Penelitian ini berfokus pada Dinamika HIPMI Pasca Orde Baru. Sebagai wadah belajar dan kaderisasi pengusaha muda yang telah berpengalaman dalam mencetak kader-kader pengusaha-politisi di Era Orde Baru melalui partai Golkar yang menjadi induk politiknya, HIPMI sedikit banyak terkena imbas dari reformasi 1998. Sistem politik berubah dan mengikis jaringan sentral HIPMI selama ini dibirokrasi, partai politik, dan militer. Karenanya, menghadapi liberalisasi ekonomi dan politik pasca Orde Baru, HIPMI dituntut oleh keadaan untuk melakukan transformasi diri. Transformasi ini ditandai dengan indepensi HIPMI dihadapan partai politik manapun, meskipun secara tradisi dan jaringan masih cukup kuat mengandalkan jaringan lama yang tertanam kuat di partai Golkar. Transformasi selanjutnya adalah corak bisnis yang digeluti oleh para pengusaha muda yang, seiring dengan liberalisasi ekonomi pasca Orde Baru, tidak hanya bisa mengandalkan proyek dari pemerintah semata, meski sebagai pendatang baru dalam dunia bisnis, mengerjakan proyek pemerintah berbasis ABPN/APBN masih menjadi pintu masuk ke dunia bisnis yang lebih luas. Modal ekonomi, intelektualitas, dan jaringan menjadi kunci bagi pengautan kaderisasi di HIPMI pasca Orde Baru. Dan HIPMI pasca Orde Baru selalu menuntut dirinya untuk membibitkan kader-kader pengusaha muda yang mandiri di hadapan negara.Berpijak pada teori ekonomi politik relasi bisnis dan kekuasaan, teori modal sosial, dan kelas menengah, amatan terhadap kelembagaan dan perilaku anggota HIPMI dilakukan dan dikemukakan bahwa meski orde Politik telah berubah, namun peran tradisional HIPMI dalam politik Indonesia tetap sama: selain menjadi unit kaderisasi pengusaha pemula, HIPMI juga memerankan diri sebagai wadah kaderisasi politik sekaligus. Hal ini bukan persoalan salah atau benar dalam melihat perilaku kelembagaan HIPMI. Namun transformasi kelembagaan HIPMI yang telah kian matang, dengan perubahan perilaku bisnis yang beranjak menjauh dari negara, masih diikuti oleh tuntutan kesejarahan HIPMI: selain menyiapkan diri menjadi pengusaha yang sukses, HIPMI juga dituntut untuk siap menjadi pemimpin-pemimpin bangsa melalui jalur politik. Demokrasi Indonesia yang masih mencari bentuknya yang ideal juga menyajikan dilemma dalam hubungan bisnis dan politik. Partai-partai politik semakin pragmatis dalam rekrutmen politiknya karena menghadapi ongkos politik yang mahal. Bagi HIPMI ini adalah peluang sekaligus tantangan dalam perannya sebagai kelas menengah di Indonesia. Di satu sisi, idealitas pembangunan kelas menengah berbasis komunitas bisnis yang kuat dan mandiri di hadapan negara menjadi tanggung jawab mereka, namun di sisi lain, ongkos politik yang begitu mahal memberi tawaran yang begitu besar bagi kelompok pengusaha untuk masuk dan bermain di dalamnya. Kaderisasi politik yang ramah terhadap kalangan usahawan ini mengidap hampir semua partai politik dan seolah menjadi tren dalam pentas politik Indonesia, sehingga membuka ruang yang begitu besar bagi organisasi yang bermotto “pengusaha pejuang, pejuang pengusaha ini”

---

This research is mainly focused on the post-New Order dynamism of the Indonesian Young Entrepreneurs Association (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia/HIPMI). As an organization which has a long experience on educating young generations of businessman-politicians through its political patron, Golongan Karya (Golkar), HIPMI has been to some extent affected by the 1998 reform. The changing political system erodes HIPMI’s central networking in bureaucracy, political parties, and military. As a consequence, HIPMI must adjust by transforming itself in view of the post-New Order political and economic liberalization.

HIPMI’s independence from any political party, albeit its ongoing dependence on its old tradition and networking both of which are deeply rooted in Golkar, marks this transformation. Another transformation is manifested in HIPMI’s type of business which, in line with the post-New Order economic liberalization, no longer depends solely on the government’s projects. However, the national budget (APBN)-based government’s projects remain the main entrance for the business new-comers to explore broader business opportunities. Economic capital, intellectuality, and networking play important role in strengthening the regeneration process of the post-New Order HIPMI which always urges itself to produce new, young entrepreneurs who are independent of the government.

Using business-power relation theory of political economy, social capital theory, and middle class theory to analyze the institutional and behavioral aspects of HIPMI members, this theses argues that although the political order has changed, and some of HIPMI’s members’ business role and networking have accordingly changed, the traditional role of HIPMI in Indonesian politic remains unchanged. In addition to its role as a medium for regeneration of new entrepreneurs, HIPMI plays another role as a medium for political regeneration. This does not have anything to do with right or wrong in analyzing HIPMI’s institutional behavior. HIPMI’s maturing transformation marked by its increasing distance from the government remains connected to its historical call: producing successful entrepreneurs as well as political leaders.

Indonesian democracy which is still in search for its ideal format poses a dilemma on business-politic relations. Political parties become more pragmatic in their political recruitment due to expensive political costs. This is an opportunity as well as challenge for HIPMI in its role as an Indonesian middle class. On one hand, the responsibility of building the middle class based on a strong and independent business free of the government’s influence lays on their shoulder. On the other hand, the expensive political costs pave their way to enter into politic. This businessmen-friendly climate of political regeneration is present in all political parties and apparently becomes a trend in Indonesian political contestation, providing a vast arena for HIPMI whose motto is “heroic entrepreneurs, entrepreneurial hero.”"

"Tulisan ini merupakan kajian terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dalam kerangka pemikiran Karl Polanyi berjudul The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Polanyi secara khusus mengkritik kesesatan ekonomistik pasar bebas yang mengakibatkan tercerabutnya sistem ekonomi dari relasi manusia. Konsekuensi yang ditimbulkan adalah pereduksian makna hidup manusia pada aspek ekonomis semata. Terisolasinya kegiatan ekonomi akibat aturan-aturan logis dan otonom menyampingkan pertimbangan-pertimbangan subjektif dari kehendak masyarakat. PEL menjadi pendekatan alternatif atas sistem ekonomi berbasis pada pemeliharaan nilai-nilai yang menjadi kekayaan sosial masyarakat. Pendekatan dalam ekonomi lokal memperluas pemaknaan sistem ekonomi sebagai upaya reflektif atas kesadaran moral natural kolektif untuk mengemban tanggung jawab sosial. Penelitian dilakukan dengan metode kepustakaan sebagai upaya refleksi kritis terhadap penilaian etis atas proses PEL. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa PEL menjadi rekonstruksi sistem ekonomi berbasis moralitas yang memungkinkan terbentuknya sistem ekonomi yang lebih partisipatoris dan terkoordinasi.

---

This writing is a study about the Local Economic Development (LED) in the framework of Karl Polanyi’s Book The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Polanyi specifically criticizes the economists digression in the free market that resulted in the uprooting of the economic system of human relations. The consequence is the reduction of the meaning of human life to the purely economic aspect. The isolated economic activities caused by logical and autonomic law that disregards the subjective considerations of the will of society. LED has become an alternative approach to the economic system based on maintaining the values that become the social wealth of society. The approach of local economy widens the meaning of economic systems as a reflective effort on collective natural moral awareness to assume social responsibility. This study was conducted using the library method as an effort to critically reflect on the ethical assessment of the LED process. In the end, it can be concluded that LED is the reconstruction of a morality-based economic system that enables the formation of a more participatory and coordinated economic system."

"Dengan mengkaji tentang reproduksi batik sebagai cultural goods, studi ini ingin menjelaskan komodifikasi yang dilakukan tokoh batik dengan dukungan media, dan sarana yang ada untuk menghasilkan produk batik dalam ranah industri budaya. Studi ini dilakukan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Industri budaya dalam penelitian ini dikaji dari beberapa hal, yaitu batik sebagai cultural goods, industri dan komodifikasi batik. Melalui pendekatan kualitatif, pertama reproduksi batik sebagai cultural goods terlihat bahwa telah terjadi transformasi terhadap makna, nilai, dan simbol yang ada dalam produk batik, termasuk dalam praktik pembatikannya, di sini terjadi perubahan dari use value menjadi exchange value. Selanjutnya industri dan komodifikasi batik menunjukkan bahwa kemampuan aktor yang terlibat dalam dunia batik dalam memanfaatkan media, dan sarana yang ada bukan saja menghasilkan produk batik yang sesuai selera pasar, tapi menimbulkan stratifikasi baru yang mewujud dalam batik yang uniqueness, bahkan muncul batik high culture dalam bentuk baru yang bukan dipakai oleh Sultan atau bangsawan, tapi lebih pada kelas tertentu yang orientasi produk nya adalah nilai tukar yang memiliki keuntungan. Secara teoritis, studi ini menunjukkan bahwa kerangka industri budaya mampu melihat secara kritis mengenai fenomena reproduksi batik yang berlangsung di Kota Pekalongan, hal ini mampu menjadi landasan penting dalam memahami permasalahan sebenarnya mengenai industri budaya batik yang sedang berlangsung.

---

By reviewing batik reproduction as cultural goods, this study wants to explain the commodification that has been done by batik figures to produce batik in the realm of cultural industry with the support from media and existing facilities. This study was conducted in Pekalongan, Central Java. Cultural industry of batik is examined from batik as cultural goods and an industry to batik commodification. Through a qualitative approach, the reproduction of batik as cultural goods has been experiencing a transformation of meaning, value, and symbols that exist in batik products including its processing practice. It has occurred a changing value from use value to exchange value. Furthermore, the industry and the commodification of batik shows that the ability of the actors involved in the world of batik to use media and existing facilities is not only produce market-tasted batik products but also create a new stratification embodied in batik uniqueness and emerge in the form of high culture batik. It is not used by the Sultan or the nobility but rather used by a specific class whom products orientation is the profit exchange value. Theoretically, this study shows that the cultural industry framework is able to look critically about batik reproduction phenomenon which takes place in Pekalongan. It provides an important foundation to understand the real issues of cultural industry of batik."

"Minuman beralkohol merupakan salah satu bentuk produk pangan olahan yang dapat diedarkan di Indonesia, di mana pengaturan mengenai peredaran minuman beralkohol dapat ditemukan pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam melakukan kegiatan usaha pemasaran minuman beralkohol terdapat batasan dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha salah satunya adalah memiliki izin edar. Mengingat semakin maraknya penggunaan internet, pelaku usaha minuman beralkohol mulai menjual produknya secara daring melalui platform digital. Namun, secara hukum belum ada aturan yang mengatur apakah minuman beralkohol boleh diedarkan secara daring. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan peredaran dan penjualan minuman beralkohol secara daring dan kaitannya dengan perlindungan konsumen di Indonesia serta peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemberi izin edar dan pengawas atas peredaran minuman beralkohol di platform digital. Dalam melakukan penulisan, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan bahan kepustakan seperti bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah perlu memperbarui aturan yang mengatur mengenai minuman beralkohol terkait penjualan secara daring. Mengingat apabila hanya mengacu pada peraturan yang sudah ada saat ini, dirasa kurang memberikan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha.

---

Alcoholic beverages are a form of processed food products that can be sold in Indonesia, where arrangements regarding the circulation of alcoholic beverages can be found in Regulation of the Minister of Trade No. 25 of 2019 concerning the Sixth Amendment to the Regulation of the Minister of Trade Number 20/M-DAG/PER/4/2014 concerning Control and Supervision of the Procurement, Distribution, and Sales of Alcoholic Beverages. In carrying out the business activities of marketing alcoholic beverages, some limitations and conditions must be obeyed by business actors, one of which is having a distribution permit. Given the increasingly widespread use of the internet, alcoholic beverage businesses are starting sell their products through digital platforms. However, legally there are no rules governing whether alcoholic beverages may be distributed online. This thesis will discuss the regulation of the circulation and sale of alcoholic beverages online and its relation to consumer protection in Indonesia and the role of National Agency of Drug and Food Control (BPOM) that gives distribution permits and a supervisory agency for the circulation of alcoholic beverages on digital platforms. In doing the writing, the writer uses the juridical-normative research method with a qualitative approach and uses library materials such as primary and secondary legal materials. In the end, the researcher concluded that the Government needs to update the rules governing alcoholic beverages related to online sales. Considering that if only referring to the regulations that currently exist, it is felt that they do not provide enough protection for consumers and business actors."

"Dua permasalahan utama yang yang menjadi pokok penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana perubahan sikap politik TNI dari kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputri? Kedua, bagaimana perubahan dukungan TNI dari kepemimpinan Wahid ke sikap politik TNI yang resisten terhadap kebijakan Wahid?Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut, digunakan jenis penelitian eksplanatif-analitis. Metode penelitian eksplanatif-analitis digunakan untuk menjelaskan bagaimana perubahan sikap politik TNI terhadap pemerintahan pasca Orde Baru; Abdurrahman Wahid dan Megawati, serta bagaimana perubahan dukungan TNI dari kepemimpinan Wahid ke sikap politik TNI yang resisten terhadap kebijakan Wahid? Sedangkan pendekatan penelitian analisis kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang aspek-aspek yang hendak diteliti. Sedangkan model analisisnya menggunakan tiga faktor-faktor yang masing-masing memberikan pengaruh bagi penyikapan TNI terhadap pemerintahan yang berkuasa. Model analisis ini akan memberikan gambaran bagi penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan topik penelitian.Sementara itu, untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas digunakan beberapa teori antara lain; Pertama, teori transisi demokrasi yang dikemukakan oleh Huntington, dimana ia menyorot tentang faktor-faktor dan kemungkinan suatu negara transisi demokrasi kembali menjadi otoriter karena keterlibatan dan interupsi militer. Kedua, teori militer di dunia ketiga dari Morris Janowitz yang mengklasifikasikan hubungan sipil-militer di dunia ketiga dalam lima model. Ketiga, Finer melihat faktor internal militer berupa kepentingan militer yang menjadi penyebab terjadinya intervensi, serta ketidakmampuan sipil dalam mengendalikan pemerintahan. Keempat, sikap politik militer dapat dilihat dari pendapat Homans. Homans melihat bahwa sikap politik TNI dapat dilihat dari asumsi ekonorni. Kelima, kontrol sipil atas militer dapat dijelaskan dengan teorinya Huntington, yang melihat hubungan sipil-militer dari aspek sejauh mana kontrol sipil terhadap iniliter dilakukan_ serta sejauhmana otoritas sipil mengakui wewenang yang dimiliki militer. Menumt huntington, kontrol obyektif adalah pengakuan otonomi profesional militer, sedangkan kontrol subyektif adalah bentuk lain dari pengingkaran independensi profesionalitas militer.Dari hasil penelitian tersebut ditemukan beberapa hal yang menyangkut tentang sikap politik TNI dan perubahan sikap politik TNI dalam melihat kepemimpinan sipil. Pertama, bahwa perubahan dukungan politik TNI dari Pemerintahan Presiden Abdurralnnan Wahid tidak serta merta mengeras hanya karena kebijakan Wahid semata, melainkan juga dipicu oleh konflik antara eksekutif dengan anggota parlemen; Poros Tengah dan Partai Golkar. Poros Tengah merupakan aliansi longgar partai-partai berideologi Islam yang pada Sidang Umum MPR 1999 lalu mengusung Wahid ke kursi kepresidenan. Kedua, rencana dan ancaman pengadilan kejahatan kemanusiaan oleh Pemerintahan Presiden Wahid, yang dimulai dengan mencopot Wiranto dari jabatan Menkopolkam. Ketiga, pengurangan hak istimewa kepada TNI. langkah ini memang sejalan dengan komitmen masyarakat dan kalangani politisi untuk mengurangi jumlah anggota parlemen dari Fraksi TNI/Polri dari 75 orang menjadi hanya 38 orang saja. Keempat, melemahnya unsur TNI pada masa Pemerintrahan Presiden Abdurrahman Wahid, hal ini dapat dilihat pada perubahan faksi di TNI, yang sebelumnya dikenal adanya TNI Merah Putih dan TNI Hijau, namun pada perjalanan waktunya, faksi TNI berubah menjadi faksi TNI Reformis dengan faksi TNI Konservatif. Kelima, intervensi yang terlalu dalam oleh Wahid ke internal TNI. keenam, diterbitkannya Dekrit Presiden oleh Wahid. Sedangkan dukungan politik TNI kepada Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri disebabkan antara lain: Pertama, arus politik yang berjalan menuju pergantian kepemimpinan dari Pemerintahan Wahid ke Megawati Soekamoputri secara konstitusional. Kedua, Adanya kesepakatan politik antara unsur di TNI dengan kubu Megawati Soekarnoputri. Ketiga, kedekatan beberapa perwira TNI dengan Megawati. Keempat, kebijakan Pemerintahan Presiden Megawati dinilai akomodatif terhadap TNI. Kelima, kesamaan Platform antara TNI dengan PDI Perjuangan untuk terus menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dari temuan yang didapat, maka dapat dilihat bahwa perubahan sikap politik TNI dari mendukung Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian menarik dukungannya, serta beralih mendukung Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri bersifat tidak drastis, dan tidak berdiri sendiri melainkan TNI melihat dan menunggu perkembangan konflik kepentingan di antara politisi sipil di parlemen dan eksekutif. Sehingga ketika angin politik lebih mengarah pada satu kubu politik yang memiliki dukungan lebih besar, TNI mengikuti arus besar politik tersebut. Hal ini tentu saja menjawab pertanyaan bahwa keinampuan TNI untuk melakukan bargaining position terhadap pemerintahan sipil dapat dikatakan lemah. Sehingga, upaya pembangkangan TNI terhadap paemerintahan sipil lebih banyak karana terprovokasi oleh perseteruan elit sipil yang berada di parlemen dan di eksekutif dari pada penolakan secara terbuka oleh TNI."

"Masalah dalam penelitian ini diketahui adanya penurun jumlah wisatawan dan pendapatan masyarakat pada destinasi wisata Taman Arkeologi Onrust. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis daya tarik wisata di kawasan cagar budaya di Pulau Cipir, 2) Menganalisis kualitas pelayanan pariwisata yang berada di Pulau Cipir, 3) Menganalisis pengaruh jumlah wisatawan Pulau Cipir terhadap pendapatan masyarakat, dan 4) Menyusun konsep ekowisata sebagai upaya menciptakan pariwisata yang berkelanjutan di Pulau Cipir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah metode campuran (mix methods). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan edukasi sejarah dari Taman Arkeologi Onrust tidak cukup memikat daya tarik wisatawan. Diperlukan kegiatan lainnya untuk mendatangkan wisatawan sebagai contoh memanfaatkan wisata yang berada di Pulau Cipir. Memanfaatkan pantai yang dimiliki oleh Pulau Cipir dapat menjadi ekowisata bagi wisatawan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah suatu destinasi di kawasan cagar budaya dapat bertahan jika terdapat nilai ekonomi yang diperoleh masyarakat setempat dan juga nilai edukasi yang diterima oleh wisatawan yang berkunjung.

---

The problem in this study is known to be a decrease in the number of tourists and a decrease in community income and regional budget revenue at the Onrust Archaeological Park tourist destination. The aims of this study were to: 1) Analyze tourist attractions in the cultural heritage area on Cipir Island, 2) Analyze the quality of tourism services on Cipir Island, 3) Analyze the effect of the number of tourists on Cipir Island on people's income, and 4) Develop the concept of ecotourism as a efforts to create sustainable tourism on Cipir Island. This study used a qualitative approach and the method used was a mixed method. The results of this study indicate that the historical education activities of the Onrust Archaeological Park are not sufficient to attract tourists. Other activities are needed to bring in tourists, for example, taking advantage of beach tourism on Cipir Island. T Utilizing the beach owned by Cipir Island can be ecotourism for tourists. The conclusion of this study is that a destination in a cultural heritage area can survive if there is economic value obtained by the local community and also educational value received by visiting tourists"