Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia sebagai bagian dari institusi militer diharapkan bertransformasi menjadi sebuah war college. Dalam rangka mendukung transformasi tersebut, peran manajemen sumber daya manusia sangat krusial, terutama kinerja perencanaan sumber daya manusia stratejik yang perlu didukung oleh kompetensi para perencananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi SDM perencanaan sumber daya manusia stratejik, menganalisis kinerja perencanaan sumber daya manusia stratejik, dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja perencanaan sumber daya manusia stratejik pada Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data utama penelitian ini bersumber dari survey yang dilakukan terhadap 83 personil yang bertugas di Direktorat Umum yang didukung dengan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perencanaan sumber daya manusia stratejik di Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia masih perlu ditingkatkan karena didominsasi oleh kompetensi dengan kategori sedang (51,8%) dan rendah (28,9%) sehingga kinerja perencanaan sumber daya manusia stratejik juga menunjukkan kategori yang didominasi oleh kinerja kategori sedang (39,8%) dan rendah (36,1%), dan hubungan kedua variabel tersebut akhirnya memberikan kesimpulan bahwa kompetensi memiliki pengaruh terhadap kinerja perencanaan sumber daya manusia stratejik pada Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia dengan nilai pengaruh 73,9%.

---

Armed Forces Staff and Command School as part of the military institution is expected to transform into a war college. In order to support this transformation, the role of human resource management is very crucial, especially the performance of strategic human resource planning which needs to be supported by the competence of the planners. This research aims to analyze HR competency in strategic human resource planning, analyze strategic human resource planning performance, and analyze the influence of competency on strategic human resource planning performance at the Armed Forces Staff and Command School. This study uses a quantitative approach. The main data for this research comes from a survey conducted on 83 personnel serving in the General Directorate that is supported by in-depth interview data and literature study. The results of the research show that strategic human resource planning competency at the Armed Forces Staff and Command School still needs to be improved because it is dominated by competencies in the medium (51.8%) and low (28.9%) categories so that strategic human resource planning performance also shows a category dominated by medium (39.8%) and low (36.1%) performance categories, and the relationship between these two variables finally gives the conclusion that competence has an influence on the performance of strategic human resource planning at the Armed Forces Staff and Command School with an influence value of 73.9%."

"Penelitian ini membahas mengenai keterkaitan antara pengelolaan sumber daya manusia (SDM), komitmen keorganisasian dan intensi pegawai untuk keluar organisasi pada pegawai Kantor Pusat PT Bank X di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara primer melalui kuesioner. Tujuan dari penelitian ini adalah membuktikan pengaruh pengelolaan SDM terhadap intensi keluar organisasi dengan komitmen keorganisasian sebagai variabel antara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan SDM memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi keluar organisasi; komitmen keorganisasian memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi keluar organisasi; pengelolaan SDM memiliki pengaruh signifikan terhadap komitmen keorganisasian; dan pengelolaan SDM memiliki pengaruh terhadap intensi keluar dengan komitmen keorganisasian sebagai variabel antara.

---

This study discusses the linkages between human resource management, organizational commitment and employee turnover intention at headquarter of PT Bank X in Jakarta. This study uses a quantitative approach with the primary data collection technique through a questionnaire. The purpose of this study is to prove the influence of human resource management on turnover intention with organizational commitment as a mediating variables.

Results of the study showed that human resource management has a significant influence on turnover intention, organizational commitment has a significant influence on turnover intention, human resource management has a significant influence on organizational commitment, and human resource management have an influence on turnover intention with organizational commitment as a mediating variable."

"

Deutsche Bank Group merupakan salah satu grup Bank terbesar di Eropa dan Dunia dengan jumlah karyawan yang lebih dari 98000 orang di lebih dari 72 negara. Oleh karenaya, pengaturan yang efisien terhadap sumber daya manusia yang dimiliki sangatlah penting demi kelangsungan operasional perusahaan, terutama dalam hal yang menyangkut pemberdayaan karyawan-karyawan yang sudah lama bekerja di Deutsche Bank. Makalah ini membahas bagaimana program-program sumber daya manusia yang dimiliki oleh Deutsche Bank yang sudah berjalan meningkatkan performa pekerja, kekuatan dan kekurangan perusahaan, action plan dan rekomendasi.

 

---

Deutsche Bank Group is one of largest bank in Europe and the World, with more than 98000 employees in more than 72 countries worldwide. With such large and diverse employees, efficiency in human resource management is a must for the sustainability of the company, especially in empowering their current employees to grow and perform better in their job. This report will discuss Deutsche Bank human resources program enhance their employee’s performance, SWOT analysis of the company, action plan for the report and recommendation.

 

"

"e-HRM merupakan suatu teknologi informasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem HRM perusahaan dengan melaksanakan fungsi sistem tersebut secara elektronik atau online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan electronic human resource management (e-HRM) terhadap efektivitas HRM di perusahaan perbankan. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) digunakan sebagai teori untuk menganalisis pengaruh determinan e-HRM (performance expectancy, effort expectancy, dan social influence) terhadap penggunaan sistem e-HRM. Data empiris diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan ke salah satu perusahaan perbankan di Jakarta. Analisis hipotesis dilakukan dengan teknik Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan perangkat lunak Lisrel 8.80. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa performance expectancy dan effort expectancy dapat memengaruhi penggunaan sistem e-HRM oleh karyawan. Penggunaan sistem e-HRM juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas HRM pada tingkat kebijakan dan praktik

---

e-HRM is an information technology that increased the effectiveness and efficiency of company’s HRM system by carrying out HRM system’s function electronically or online. The purpose of this study is to analyze the effect of using electronic human resource management (e-HRM) on human resource management (HRM) effectiveness in Banking Company. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) was used as a theory to analyze the effect of e-HRM determinants (performance expectancy, effort expectancy, and social influence) toward e-HRM usage. Empirical data was obtained through questionnaires that distributed to one of the banking company in Jakarta. Hypothesis was examined using structural equation modeling (SEM) technique using Lisrel 8.80 software. The findings indicate that performance expectancy and effort expectancy influence e-HRM usage. e-HRM usage also has positive and significant effect on HRM effectiveness at policy and practice level"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh praktik manajemen sumber daya manusia (praktik SDM komitmen tinggi) terhadap kinerja individu Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui variabel mediasi komitmen afektif, motivasi pelayanan publik, dan perilaku inovatif dalam konteks penyederhanaan birokrasi dan perubahan sistem kerja ASN akibat pandemi Covid-19 di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan menganalisis data kuesioner dari 182 responden ASN BPOM melalui model persamaan struktural (SEM) menggunakan aplikasi LISREL 8.51 full version, penelitian ini menemukan pengaruh positif dari praktik SDM komitmen tinggi terhadap komitmen afektif, perilaku inovatif, dan kinerja pegawai yang dimediasi oleh motivasi pelayanan publik. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa komitmen afektif tidak berpengaruh terhadap perilaku inovatif dan kinerja pegawai, sehingga komitmen afektif tidak memediasi hubungan antara praktik SDM komitmen tinggi dengan perilaku inovatif dan kinerja pegawai. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukan bahwa perilaku inovatif berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

---

This study aims to examine the effect of human resource management practices (high commitment HR practices) on the individual performance of the State Civil Apparatus (ASN) through the mediating variables of affective commitment, public service motivation, and innovative behavior in the context of bureaucratic simplification and changes in the ASN work system due to the Covid-19 pandemic at the National Agency of Drug and Food Control (BPOM). By analyzing questionnaire data from 182 ASN respondents through a structural equation model (SEM) using the full version LISREL 8.51 application, this study found a positive effect of high-commitment HR practices on affective commitment, innovative behavior, and employee performance mediated by public service motivation. However, this study also found that affective commitment had no effect on innovative behavior and employees' performance so that affective commitment did not mediate the relationship between high-commitment HR practices and innovative behavior and employee performance. In addition, the results of the study also show that innovative behavior has a positive effect on employee performance."

"Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian dari manajemen sumber daya manusia yang harus dilaksanakan oleh organisasi. dalam organisasi publik, Pengembangan SDM dilakukan untuk meningkatkan knowledge, skill dan abilities PNS di maksud. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menyatakan bahwa setiap PNS memiliki hak untuk memperoleh pengembangan kompetensi selama dua puluh jam pelajaran dalam satu tahun. Pengembangan kompetensi dilakukan untuk meningkatkan kompetensi setiap PNS melalui berbagai kegiatan, salah satunya dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat). Diklat dapat dilaksanakan dengan berbagai metode baik secara klasikal maupun non-klasikal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian terapan yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap strategi pengembangan SDM yang di lakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara terhadap informan internal dan eksternal yang berjumlah sebanyak sepuluh informan. Informan internal di antaranya Sekretaris Badan, Kepala Bidang Program di Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan dan Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM serta Kepala Pusat Penilaian Kompetensi. Sedangkan, informan eksternal BPSDM Hukum dan HAM di antaranya, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Bagian Pengembangan Karir di Biro Kepegawaian. BPSDM Hukum dan HAM dan Balai Diklat Hukum dan HAM memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengembangan SDM terhadap seluruh PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. BPSDM Hukum dan HAM dan Balai Diklat Hukum dan HAM saat ini menyelenggarakan pengembangan SDM dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) melalui daring dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan e-learning. Diklat dilaksanakan sesuai dengan sasaran strategis BPSDM Hukum dan HAM yang berpedoman pada rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pengembangan SDM yang dilakukan oleh BPSDM dan Balai Diklat Hukum dan HAM terdapat faktor penghambat, sehingga perlu adanya strategi pengembangan SDM yang sesuai dan dapat dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM dan Balai Diklat Hukum dan HAM. BPSDM Hukum dan HAM telah mencanangkan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University, yang diharapkan mampu menjawab permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan SDM

---

Human resource development is one part of human resource management that must be implemented by the organization. in public organizations, human resources development is carried out to improve the knowledge, skills and abilities of civil servants in the intent. In Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Civil Servant Management which states that every civil servant has the right to obtain competency development for twenty hours of lessons in one year. Competency development is carried out to improve the competence of each civil servant through various activities, one of which is by carrying out education and training. Training can be carried out by various methods both classically and non-classically. This research was conducted with a qualitative approach that is descriptive with the type of applied research that aims to provide solutions to human resources development strategies conducted by the Ministry of Law and Human Rights through the Human Rights Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Center for Education and Training of Law and Human Rights. Data collection techniques in this study were conducted through interviews with internal and external informants totaling ten informants. Internal informants include the Secretary of the Agency, The Head of Program Affairs at the Center for Technical and Leadership Training Development and the Center for The Development of Functional and Human Rights Training and the Head of the Competency Assessment Center. Meanwhile, external informants include, Head of Regional Office, Head of Administration Division and Head of Career Development Department at Staffing Bureau. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights have the task and function to carry out human resources development to all civil servants within the Ministry of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights are currently organizing human resources development by carrying out education and training through online by distance learning and e-learning methods. Training is carried out in accordance with the strategic objectives of the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights which is guided by the strategic plan of the Ministry of Law and Human Rights. In the development of human resources conducted by the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Education and Training Center of Law and Human Rights there are inhibitory factors, so there needs to be an appropriate human resources development strategy that can be implemented by Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and Education and Training Center of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has launched the Ministry of Law and Human Rights Corporate University, which is expected to be able to answer problems related to human resources developmentHuman resource development is one part of human resource management that must be implemented by the organization. in public organizations, human resources development is carried out to improve the knowledge, skills and abilities of civil servants in the intent. In Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Civil Servant Management which states that every civil servant has the right to obtain competency development for twenty hours of lessons in one year. Competency development is carried out to improve the competence of each civil servant through various activities, one of which is by carrying out education and training. Training can be carried out by various methods both classically and non-classically. This research was conducted with a qualitative approach that is descriptive with the type of applied research that aims to provide solutions to human resources development strategies conducted by the Ministry of Law and Human Rights through the Human Rights Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Center for Education and Training of Law and Human Rights. Data collection techniques in this study were conducted through interviews with internal and external informants totaling ten informants. Internal informants include the Secretary of the Agency, The Head of Program Affairs at the Center for Technical and Leadership Training Development and the Center for The Development of Functional and Human Rights Training and the Head of the Competency Assessment Center. Meanwhile, external informants include, Head of Regional Office, Head of Administration Division and Head of Career Development Department at Staffing Bureau. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights have the task and function to carry out human resources development to all civil servants within the Ministry of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights are currently organizing human resources development by carrying out education and training through online by distance learning and e-learning methods. Training is carried out in accordance with the strategic objectives of the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights which is guided by the strategic plan of the Ministry of Law and Human Rights. In the development of human resources conducted by the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Education and Training Center of Law and Human Rights there are inhibitory factors, so there needs to be an appropriate human resources development strategy that can be implemented by Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and Education and Training Center of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has launched the Ministry of Law and Human Rights Corporate University, which is expected to be able to answer problems related to human resources development.Human resource development is one part of human resource management that must be implemented by the organization. in public organizations, human resources development is carried out to improve the knowledge, skills and abilities of civil servants in the intent. In Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Civil Servant Management which states that every civil servant has the right to obtain competency development for twenty hours of lessons in one year. Competency development is carried out to improve the competence of each civil servant through various activities, one of which is by carrying out education and training. Training can be carried out by various methods both classically and non-classically. This research was conducted with a qualitative approach that is descriptive with the type of applied research that aims to provide solutions to human resources development strategies conducted by the Ministry of Law and Human Rights through the Human Rights Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Center for Education and Training of Law and Human Rights. Data collection techniques in this study were conducted through interviews with internal and external informants totaling ten informants. Internal informants include the Secretary of the Agency, The Head of Program Affairs at the Center for Technical and Leadership Training Development and the Center for The Development of Functional and Human Rights Training and the Head of the Competency Assessment Center. Meanwhile, external informants include, Head of Regional Office, Head of Administration Division and Head of Career Development Department at Staffing Bureau. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights have the task and function to carry out human resources development to all civil servants within the Ministry of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights are currently organizing human resources development by carrying out education and training through online by distance learning and e-learning methods. Training is carried out in accordance with the strategic objectives of the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights which is guided by the strategic plan of the Ministry of Law and Human Rights. In the development of human resources conducted by the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Education and Training Center of Law and Human Rights there are inhibitory factors, so there needs to be an appropriate human resources development strategy that can be implemented by Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and Education and Training Center of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has launched the Ministry of Law and Human Rights Corporate University, which is expected to be able to answer problems related to human resources development.Human resource development is one part of human resource management that must be implemented by the organization. in public organizations, human resources development is carried out to improve the knowledge, skills and abilities of civil servants in the intent. In Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Civil Servant Management which states that every civil servant has the right to obtain competency development for twenty hours of lessons in one year. Competency development is carried out to improve the competence of each civil servant through various activities, one of which is by carrying out education and training. Training can be carried out by various methods both classically and non-classically. This research was conducted with a qualitative approach that is descriptive with the type of applied research that aims to provide solutions to human resources development strategies conducted by the Ministry of Law and Human Rights through the Human Rights Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Center for Education and Training of Law and Human Rights. Data collection techniques in this study were conducted through interviews with internal and external informants totaling ten informants. Internal informants include the Secretary of the Agency, The Head of Program Affairs at the Center for Technical and Leadership Training Development and the Center for The Development of Functional and Human Rights Training and the Head of the Competency Assessment Center. Meanwhile, external informants include, Head of Regional Office, Head of Administration Division and Head of Career Development Department at Staffing Bureau. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights have the task and function to carry out human resources development to all civil servants within the Ministry of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights are currently organizing human resources development by carrying out education and training through online by distance learning and e-learning methods. Training is carried out in accordance with the strategic objectives of the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights which is guided by the strategic plan of the Ministry of Law and Human Rights. In the development of human resources conducted by the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Education and Training Center of Law and Human Rights there are inhibitory factors, so there needs to be an appropriate human resources development strategy that can be implemented by Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and Education and Training Center of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has launched the Ministry of Law and Human Rights Corporate University, which is expected to be able to answer problems related to human resources development.Human resource development is one part of human resource management that must be implemented by the organization. in public organizations, human resources development is carried out to improve the knowledge, skills and abilities of civil servants in the intent. In Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Civil Servant Management which states that every civil servant has the right to obtain competency development for twenty hours of lessons in one year. Competency development is carried out to improve the competence of each civil servant through various activities, one of which is by carrying out education and training. Training can be carried out by various methods both classically and non-classically. This research was conducted with a qualitative approach that is descriptive with the type of applied research that aims to provide solutions to human resources development strategies conducted by the Ministry of Law and Human Rights through the Human Rights Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Center for Education and Training of Law and Human Rights. Data collection techniques in this study were conducted through interviews with internal and external informants totaling ten informants. Internal informants include the Secretary of the Agency, The Head of Program Affairs at the Center for Technical and Leadership Training Development and the Center for The Development of Functional and Human Rights Training and the Head of the Competency Assessment Center. Meanwhile, external informants include, Head of Regional Office, Head of Administration Division and Head of Career Development Department at Staffing Bureau. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights have the task and function to carry out human resources development to all civil servants within the Ministry of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights are currently organizing human resources development by carrying out education and training through online by distance learning and e-learning methods. Training is carried out in accordance with the strategic objectives of the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights which is guided by the strategic plan of the Ministry of Law and Human Rights. In the development of human resources conducted by the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Education and Training Center of Law and Human Rights there are inhibitory factors, so there needs to be an appropriate human resources development strategy that can be implemented by Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and Education and Training Center of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has launched the Ministry of Law and Human Rights Corporate University, which is expected to be able to answer problems related to human resources development."

"Penurunan kinerja PNS penyebab utamanya yaitu pemberian gaji dan tidak adanya tunjangan kinerja yang mencukupi. Remunerasi untuk aparatur MA dan badan peradilan di bawahnya mulai diberlakukan pada 1 September 2007, berdasarkan Perpres No. 19 Tahun 2008 serta Keputusan Ketua MA No. 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tunjangan kinerja (Remunerasi) dalam peningkatan kinerja pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitan Kuantitatif, dengan metode pengumpulan data dengan wawancara dan menyebarkan Kuesioner didalam Instansi Badan Pengawasan Mahkamah Agung - RI.Skala yang digunakan adalah skala likert. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Rank Spearman.hasil penelitian ini yaitu remunerasi yang diberikan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berhubungan secara signifikan terhadap kinerja PNS.

---

The decline in the performance of civil servants are the main cause of salaries and the absence of adequate performance benefits.Remuneration for aparratur MA and judicial bodies under came into effect on September 1, 2007, based on Presidential Decree No. 19 of 2008 and Decree No. Chief Justice 128 / KMA / SK / VIII / 2014 on Special Benefit Performance in the Environment Servants Supreme Court and the Courts are Being Underneath. The purpose of this research is to analyze the effect of alimony (Remuneration) performance improvements on the supervision of the Supreme Court of Indonesia.

This research uses a Quantitative approach to the study, with data collection methods with the interview Questionnaire and spread in the body of the Supreme Court's Oversight Agencies-RI. The scale used is Likert scale.Data analysis technique used in this research is the method of Spearman Rank. the results of this research that remuneration Supervisory Board of the Supreme Court significantly related to the performance of civil servants."

"SDM adalah harta yang paling berharga dan paling penting dimiliki oleh suatu organisasi, karena keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh unsur manusia. Kualitas SDM pada sebuah organisasi bisa kita lihat dan ukur melalui kinerja dan motivasi pengurusnya. Motivasi mendorong individu memberikan yang terbaik dan bekerja sukarela bagi organisasi. Demi memiliki kinerja dan motivasi yang baik, seleksi pemilihan pengurus dalam organisasi sepatutnya dibuat sistematis dan tepat guna demi terwujudnya tujuan organisasi. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (BEM UNJ) sebagai salah satu organisasi eksekutif tertinggi tingkat universitas pun melakukan hal yang sama. Dalam seleksi kepengurusan, setiap tahunnya diadakan Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Universitas (PKMU). Terdapat materi-materi penting yang diberikan selama PKMU berlangsung, dua diantaranya adalah Manajemen Isu sampai dengan Pengabdian Masyarakat. Setelah mengikuti PKMU, mahasiswa calon pengurus diharapkan sudah memiliki kompetensi demi menunjang tugas selama kepengurusan BEM UNJ. Namun, pada kenyataannya pengurus BEM UNJ masih belum maksimal dalam kemampuan mengawal dan manganalisis isu jangka panjang, menentukan prioritas isu, maupun kurangnya rutinitas evaluasi. Dalam menjalani pengabdian masyarakat melalui community development pun dirasakan kurangnya partisipasi pengurus BEM UNJ sendiri dibandingkan nonpengurus BEM UNJ yang turun langsung dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat. Dengan itu, penelitian ini bertujuan melihat bagaimana pengaruh Manajemen Isu dan Pengabdian Masyarakat terhadap motivasi dan kinerja Pengurus BEM UNJ periode 2019-2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei dan analisis jalur sebagai teknik analisis datanya Peneliti menggunakan rumus slovin untuk teknik pengambilan sampel berjumlah 72 pengurus BEM UNJ periode 2018-2020. Teknik pengumpulan data melalui angket tertutup dan wawancara.

---

Human Resource is the most valuable and most important asset owned by an organization, because the acquisition of an organization is very much determined by humans. The quality of HR in the organization can be seen and measured through the performance and motivation of its management. Motivation encourages individuals to give their best and work voluntarily for the organization. In order to have a good performance and motivation, the election of management in an organization should be made systematic and appropriate for the realization of organizational goals. The Jakarta State University Student Executive Board (BEM UNJ) as one of the top university-level executive organizations does the same. In the management election, every year the University Student Leadership Training (PKMU) is held. Introduced as important material provided during the PKMU, two were published for Issue Management to Community Service. After receiving the PKMU, prospective student management is expected to already have the appropriate competencies to support the tasks during the management of BEM UNJ. However, at the time of approving the management of BEM UNJ it was still not maximal in its ability to oversee and analyze long-term problems, determine priority problems, and improve evaluation routines. In approving community service through community development, it was considered that they had participated in BEM UNJ itself compared to non-administrators of BEM UNJ who directly participated in Community Service activities. Therefore, this study aims to look at how Issue Management and Community Service towards the motivation and performance of the UNJ BEM for the 2019-2020 period. The method used in this research is a quantitative method using survey and path analysis as data analysis techniques. The technique of acquiring data will be through closed questionnaires."