Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tentu memiliki akibat hukum yang krusial bagi notaris maupun pihak-pihak lainnya yang terkait. Surat Keputusan tersebut harus sesuai parameter aspek formal prosedur, wewenang, dan substansi agar dapat mencapai suatu kepastian hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai aspek formal prosedur, wewenang, dan substansi Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sebagai Objek Tata Usaha Negara serta kompetensi absolut dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 31/G/2022/PTUN MDN. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam kasus ini berkaitan dengan parameter aspek formal prosedur, wewenang, dan substansi karena masih ditemukan berbagai penyimpangan dari segi aspek tersebut. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan adalah agar Majelis Kehormatan Notaris Wilayah serta Pusat dapat berkolaborasi untuk memberikan pertimbangan yang lebih matang, berhati-hati, dan cermat dalam memberikan penilaian, serta diperlukan pertimbangan hakim yang lebih mendalam dengan memahami objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.

---

The Decree of the Regional Notary Honorary Council certainly has crucial legal consequences for notaries and other related parties. The Decree must be in accordance with the parameters of the formal aspects of procedures, authorities, and substance in order to achieve legal certainty. The problems raised in this study are regarding the formal aspects of the procedures, authority, and substance of the Decision of the Regional Notary Honorary Council as a State Administrative Object as well as the absolute competence in the Decision of the Medan State Administrative Court Number 31/G/2022/PTUN MDN. To answer these problems, a doctrinal legal research method with an explanatory research type is used. The results of this study show that the issuance of the Decree of the Honorary Council of the Regional Notary in this case is related to the parameters of the formal aspects of the procedure, authority, and substance because various irregularities are still found in terms of these aspects. Thus, the suggestion that can be given is that the Regional and Central Notary Honorary Councils can collaborate to provide more mature, careful, and careful consideration in providing assessments, and more in-depth consideration of judges is needed by understanding the object of the State Administrative Court dispute."

"Tesis ini membahas kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan keputusan dan persetujuan kepada penegak hokum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hokum saat menjalankan jabatannya, menganalisis kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris, dan menganalisis upaya hukm yang dapadi tempuh Notaris terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Perlindungan Hukum terhadap jabatan Notaris pada masa Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum dan hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang untuk mengambil fotocopy Minuta akta dan atau protocol Notaris yang disimpan dalam penyimpanan Noratis, sedangkan Undang-undang No 2 tahun 2014 untuk proses peradilan penyidik, penuntut umum dan hakim harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Sedangkan untuk prosedur hokum bagi perlindungan hukumnya terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dipatuhi oleh penyidik dan Majelis Kehormatan Notaris guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang terdapat dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini dengan menggunakan suatu perbandingan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah dan kewenangan dari Majelis Kehormatan Noratis.

---

This thesis discusses the authority of the Notary Public Honor Board in giving decision and approval to law enforcement when examining Notary who allegedly committing a violation of law when conducting his / her position, analyzing the authority of Notary Public Honor Board in giving approval to law enforcement investigating and trial to Notary, which can be taken by Notary to the decision of the Regional Notary Council of Notary through the State Administrative Court. Legal Protection of Notary's office at the time of the Notary Law No. 30/2004 that for the judicial, investigative, public prosecutor and judge processes with the approval of the Regional Notaries Supervisory Board is authorized to take photocopies of Minuta deed and or Notary's protocol deposited in Noratis storage, while Law No. 2 of 2014 for judicial proceedings of investigators, public prosecutors and judges shall obtain the approval of the Notary Publicity Council. As for the legal procedure for legal protection there are several steps that must be obeyed by the investigator and the Honorary Council of Notary to guarantee the certainty and legal protection contained in article 66 paragraph (1) of Notary Position Law. This is by using a comparison of the authority of the Regional Supervisory Board and the authority of the Honorary Assembly of Noratis."

"ABSTRAKDengan hadirnya institusi Notaris di Indonesia, dilakukan pengawasan dan pembinaan yang bertujuan agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi pengamanan kepentingan masyarakat. Dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas ialah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas dibagi 3 (tiga) yaitu : Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Kedudukan Menteri selaku pejabat Tata Usaha Negara mengakibatkan Majelis Pengawas Notaris sebagai perpanjangan tangan Menteri.Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Jika Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan keputusannya tidak tepat atau memberatkan notaris yang bersangkutan atau tidak dilakukan pemeriksaan yang transparan dan berimbang maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris adalah mengajukan keberatan administratif maupun banding administratif. Putusan Majelis Pengawas Notaris yang bersifat individual, konkret dan final baru dapat di dapat dijadikan objek gugatan oleh notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai Sengketa Tata Usaha Negara.

---

ABSTRACT

With the institutionalization of Notary, supervision and empowerment of Notary in Indonesia is carried out in order to guide the notary to carry out their job in keeping with all rules and regulation related to their important authority for the security of all transaction in the society and the interest of all people. With the enactment of Indonesian Law regarding Notarial Responsibility, supervisory role is fall under Minister of Law and Human Rights by formulating the Supervisory Board. This oversight committee or supervisory board is a three tier level. Supervisory board at regency level, provincial level and national level. The Minister is positioned as the administrative court of law with supervisory board acting as the operational arm of the minister.

All Notary in executing their role is mandatory to act in all honesty, prudent, independent, maintaining the principle of justice and safeguarding the interest of all party involved in transaction. Whenever they deemed that the Supervisory Board take unjustified decision which is considered to harsh to the misconduct that has been made by the Notary or the Supervisory board did not do a compete, transparent and balanced investigation, the case should and could be presented for administrative review. The decision of the Notary Supervisory Board which is final, concrete and individual then can be brought up to administrative court of law by the individual Notary and should be taken as administrative dispute and should be examined further."

"Penelitian ini membahas mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam menjaga rahasia jabatannya. Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan yang mana dalam melindungi notaris untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, setiap pemeriksaan notaris oleh penegak hukum harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Namun, pada praktiknya, terdapat notaris yang membuka rahasia akta yang dibuatnya dalam suatu proses peradilan tanpa melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris yang membuka rahasia jabatan tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 1/PDT/2018/PT PLK. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan eksplanatoris. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam kasus a quo, notaris RB tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjaga rahasia jabatan tertuang dalam sumpah jabatan notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mana untuk mendukung pelaksanaan kewajiban tersebut notaris diberikan kewajiban hukum berupa kewajiban ingkar dan oleh karena itu, notaris RB dapat dikenai sanksi perdata berupa ganti kerugian dengan dasar perbuatan melawan hukum, sanksi pidana berupa pidana penjara atau denda atas perbuatan notaris membuka rahasia jabatan, dan sanksi administratif berupa teguran dan pemberhentian pada notaris yang terbukti melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, saran yang diperoleh dari penelitian ini adalah bagi notaris yang memberikan kesaksian dalam proses peradilan seharusnya menegakkan kewajiban ingkar yang dimilikinya.

---

This study discusses the obligations and responsibilities of a notary in maintaining the confidentiality of their position. Notaries have the obligation to maintain the secret of their positions, which in protecting the notary to carry out these obligations, every notary examination by law enforcers must go through the approval of the Notary Honorary Council. However, in practice, there are notaries who disclose the secrets of the deeds they have made in a judicial process without the approval of the Notary Honorary Council. The issues raised in this research are regarding the obligations and responsibilities of notaries who disclose the secrets of their positions without the approval of the Regional Notary Honorary Council in the Palangkaraya High Court Decision Number 1/PDT/2018/PT PLK. To answer these problems, normative legal research methods are used. The data analysis was done qualitatively with an explanatory approach. The results of the research found that in the a quo case, the notary RB did not carry out his obligation to maintain the secret of the position stated in the notary's oath of office and Article 16 paragraph (1) letter f of the Notary Position Law, which to support the implementation of these obligations, the notary is given a legal obligation in the form of an obligation to deny, and therefore, the RB notary may be subject to civil sanctions in the form of compensation on the basis of an unlawful act, criminal sanctions in the form of imprisonment or fines for his act of disclosing the secret of his position, and administrative sanctions in the form of warning and dismissal of a notary who is proven to have violated the Notary Position Law. Therefore, the advice obtained from this research is that notaries who testify in the judicial process should enforce their obligations to deny."

"Akta notaris adalah akta autentik sehingga bersifat sempurna, artinya menjadi alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Hal ini membuat akta notaris mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Notaris harus melaksanakan tugas jabatannya dengan patuh dan setia pada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Jika tidak, maka dapat memberikan celah bagi pihak lain untuk menggunakan akta notaris sebagai sarana melakukan perbuatan pidana, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1276/Pid.B/2019/PN Mdn. Bertolak dari putusan tersebut, permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah akibat hukum terhadap notaris yang aktanya digunakan untuk tindak pidana penipuan serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pencegahan tindak pidana penipuan yang menggunakan akta notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris dengan didukung oleh bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan. Selanjutnya hasil penelitian diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakcermatan notaris dalam pembuatan akta dapat menimbulkan kerugian bagi pihak dalam perjanjian. Hal ini membuat notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara Perdata, Pidana, Administratif maupun Kode Etik Notaris. Notaris seharusnya dapat melakukan tindakan preventif dengan mengidentifikasi maksud dan tujuan pihak yang menghadap kepadanya dan menilai apakah terdapat hal yang janggal dalam pembuatan akta yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Selain itu, notaris juga harus terus bersikap lebih hati-hati, cermat dan terus berpedoman pada UUJN, peraturan perundang-undangan lainnya serta Kode Etik Notaris.

---

A notarial deed is an authentic deed so that it is perfect, meaning it becomes the strongest and most complete evidence. This makes notary deeds have an important role in people's lives. Notaries must carry out their duties obediently and faithfully to the Republic of Indonesia, Pancasila, the 1945 Constitution, the Notary Position Act, and other laws and regulations. If not, then it can provide a loophole for other parties to use a notarial deed as a means of committing a criminal act, as stated in the Medan District Court Decision Number 1276/Pid.B/2019/PN Mdn. Starting from the decision, the problem raised in this thesis is the legal consequences of notaries whose deed is used for criminal acts of fraud and the role and responsibilities of a notary in preventing criminal acts of fraud using a notary deed. This study is an explanatory normative juridical study aided by secondary legal materials. Data collection is done through the literature study method. Furthermore, the research results are processed by qualitative methods. The results of this study indicate that the notary's inaccuracy in making the deed can cause harm to the parties to the agreement. This means that the notary can be held legally liable in civil, criminal, administrative, or notary code of ethics proceedings. Notaries should be able to take preventive action by identifying the intentions and objectives of the parties who appear before them and assessing whether there are odd things in the making of the deed that could cause disputes in the future. In addition, notaries must also continue to be more careful and continue to be guided by the UUJN, other laws and regulations, and the Notary Code of Ethics."

"Tesis ini meneliti mengenai akibat dari penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat karena adanya utang piutang untuk dijadikan dasar peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Permasalahan lain yang timbul dari kejadian ini adalah termuatnya kuasa mutlak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang bisa mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas tanah melaui jual beli tanpa perlu dihadiri dan diberi persetujuan oleh pemilik asli tanah tersebut, dan dengan adanya kuasa mutlak yang terdapat dalam kuasa menjual ini sering disalahgunakan oleh pihak yang menerima kuasa tersebut dan akan sangat merugikan pemberi kuasa. Selain itu Tesis ini juga meneliti mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha jika objek yang disengketakan berkaitan dengan pertanahan. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 145/G/2020/PTUN.BDG memberikan gambaran terkait permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini. Dalam kasus tersebut para pihak bersengketa mengenai keabsahan peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang tidak sah. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis doktrinal dengan melakukan penelitian kepustakaan dan mengkaji asas-asas hukum serta sistematika hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam Tesis ini. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dan hasil dari penelitian berbentuk laporan yang bersifat deskriptif. Bagian akhir dari penelitian ini disimpulkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang digunakan sebagai dasar peralihan hak atas tanah melalui jual beli adalah batal demi hukum karena telah melanggar syarat objektif dalam syarat sah perjanjian. Serta dalam mengadili sengketa pertanahan, Pengadilan Tata Usaha Negara hanya mengadili tentang Keputusan Tata Usaha Negara atau hasil dari Keputusan Tata Usaha Negara.

---

This thesis examines the consequences of the use of a Sale and Purchase Agreement made because of debt and credit to be used as the basis for the transfer of land rights through sale and purchase. Another problem arising from this incident is the absolute power of attorney contained in the Sale and Purchase Agreement which can result in the transfer of land rights through sale and purchase without the need to be attended and given approval by the original owner of the land, and with the absolute power contained in the power of sale is often abused by the party receiving the power of attorney and will greatly harm the power of attorney. In addition, this thesis will also examine the authority to adjudicate the Administrative Court if the disputed object is related to land. Bandung State Administrative Court Decision Number 145/G/2020/PTUN.BDG provides an overview of the issues that will be discussed in this thesis. In the case, the parties disputed the validity of the transfer of land rights through unauthorized sale and purchase. This research uses the doctrinal juridical analysis method by conducting library research and examining legal principles and legal systematics related to the discussion in this thesis. The data obtained is analysed descriptively qualitatively and the results of the research are in the form of a descriptive report. The final part of this research concludes that the Sale and Purchase is null and void because it has violated the objective conditions in the legal requirments of the agreement. As well as in adjudicating land disputes, the State Administrative Court only hears about State Administrative Decisions or the results of State Administrative Decisions."

"Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang secara atributif diberikan oleh Negara yang tercantum dalam Undang-Undang. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat dan memenuhi standar profesional. Pengawasan terhadap Notaris bukan hanya pelaksanaan jabatannya tapi perilakunya, yang selama ini belum jelas kriteria perilaku yang diawasi. Penelitian ini penelitian yuridis empiris, hasil wawancara dipergunakan untuk mendukung argument hasil penelitian. Hasil penelitiannya, Pertama, fungsi Majelis Pengawas sudah cukup baik sedangkan fungsi Dewan Kehormatan belum optimal melaksanakan tugasnya karena sosialisasi terhadap perilaku Notaris yang baik tidak dilaksanakan secara berkala, sehingga pelanggaran Perilaku Notaris tidak hanya ada pada Notaris yang diawasi saja, tetapi dilakukan juga oleh Anggota Majelis Pengawas serta Anggota Ikatan Notaris Indonesia itu sendiri, Kedua, Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia agar semakin aktif melaksanakan tugasnya mengawasi serta melakukan pembinaan atas Pelanggaran Perilaku Notaris dan yang ketiga Notaris sebagai pejabat umum yang sudah menerima kepercayaan masyarakat selayaknya berperilaku dan berahlak baik.

---

Notary is a position of trust given attributively by the State as listed in the Law. In carrying out this post, a Notary must comply with all the moral rules held in the community and meet professional standards. Monitoring of the Notary means not only supervising the implementation of the position, but also their conduct which so far it is not clear as of the criteria of the conduct to be supervised. This study is an empirical research, interview result is used to support the research argument.

The result is: First, the Supervision Board has been quite good while Honorary Council are not yet optimal in carrying out their functions as the socialization on Notary Conduct is not performed periodically, thus the violation of Notary Conduct is present not only among the supervised Notaries, but also among members of the Supervision Board and members of the Indonesia Notary Association. Second, it is hoped that the Honorary Council of the Indonesia Notary Association will be more active in carrying out their duties of supervising and coaching against violation of notary conduct, and the third, a Notary public official who has received public trust should possess a good moral and conduct."

"Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam memberikan jawaban atas permintaan dari aparat penegak hukum seharusnya menggunakan parameter aspek hukum pidana formil dan materiil secara seimbang. Namun, pada Permenkumham Nomor 17/2021 tentang tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur aspek hukum materiil yang bersumber dari hukum pidana materiil. Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/PID/2021 yang merupakan wujud bahwa MKN telah memberikan persetujuan untuk seorang notaris untuk diperiksa, walaupun pada akhirnya notaris dalam putusan tersebut diputuskan tidak terbukti melakukan tindak pidana. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu fungsi MKN sebagai pintu perlindungan hukum agar notaris tidak semena-mena untuk dipidanakan. Oleh karena itu, adapun permasalahan mengenai bagaimana parameter MKN memberikan jawaban atas permintaan dari aparat penegak hukum dan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan oleh MKN apabila notaris dikaitkan dengan suatu perkara pidana. Guna menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan melakukan kajian objek hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dalam penelitian ini. Kemudian, tipologi penelitian tesis bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah parameter dalam aspek hukum formil merupakan aspek prosedural yang harus dilakukan, kemudian aspek materiil diatur pada Permenkumham Nomor 17/2021 dan akibat belum diaturnya apsek pidana materiil, dapat dilakukan dengan pencocokan pada pasal yang didakwakan kepada notaris. Mengenai perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh MKN berbentuk pembinaan dan memberikan persetujuan kepada jawaban atas permintaan untuk memeriksa notaris dan/atau akta-aktanya. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan merupakan untuk mengatur aspek pidana materiil pada peraturan jabatan notaris supaya dapat melakukan membantu pelaksanaan tugas dan fungsi MKN. Kemudian, perlindungan hukum maksimal dapat dilakukan oleh MKN yang dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan INI untuk mendampingi notaris pada saat pemeriksaan pada proses peradilan pidana.

---

The Notary Honorary Council (MKN) in providing answers upon request from law apparatus enforcers should have based on formal and material criminal aspects in a balanced manner. However, the Minister of Law dan Human Rights Regulation Number 17/2021 regarding the implementation of Notary Honorary Council and Notary Position Law has not regulated material criminal aspects. The Supreme Court Decision Number 41 PK/PID/2021 is one of the evidences that the Notary Honorary Council has decided to grant permission to investigate the notary, while the final court decision verdict that the notary was not proven guilty of committing the crime. This matter does not appropriately correspond with one of the Notary Honorary Council's functions which was supposed to act as a legal protection to prevent arbitrary criminalization of notaries. Therefore, the issue regarding how the Notary Honorary Council parameters in providing the decision to answer upon the request from the law apparatus enforcers and how the Notary Honorary Council carries out legal protection if a notary was accused of doing criminal conduct. To answer these problems, this study uses a doctrinal research methodology by conducting studies from legal objects in the form of statutory regulations and a court decision. The data used is secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials that are relevant in this study. Then, the typology of this thesis research is explanatory. The results of this study are firstly, the parameters in formal legal aspect is a form of procedural law that must be carried out, then secondly, the material legal aspect are regulated in the Minister of Law dan Human Rights Regulation Number 17/2021 and while it hasn't enforce the material criminal aspect, the classification of the parameters can be done by matching the articles that are charged to the notary. Meanwhile, the legal protection that should be done by the Notary Honorary Council can be carried out with giving guidance and giving approval to answer the request from law apparatus enforcers to investigate notary and/or their deeds. Therefore, the advice that can be given is to regulate material criminal aspects in Notary Position Law to improve their role and functions. Secondly, the Notary Honorary Council can provide legal protection by coordinating with Notary Organization (INI) to establish a division which one of the duties is to accompany a notary during judicial examination."

"Pemerintah membentuk Majelis Pengawas Notaris yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan adanya pembinaan dan pengawasan kepada Notaris agar para Notaris saat menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan jabatan guna kepentingan masyarakat menjadi aman. Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai tolak ukur untuk menilai protokol Notaris. Namun, menjadi masalah jika seorang Notaris tidak diketahui telah meninggalkan wilayah jabatannya dalam waktu yang tidak sebentar, sehingga peran dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) sangat perlu untuk diperhatikan. Memeriksa kantor Notaris secara berkala selama 1 (satu) tahun atau setiap waktu dianggap perlu merupakan kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang harus dijalankan dan sudah diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai jabatan Notaris. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang tidak diketahui keberadaannya dikaitkan dengan Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 huruf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 dan bagaimana sanksi yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang tidak diketahui keberadaannya dikaitkan dengan Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 hururf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode deskripstif dan analitis. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengumpulan data melalui kepustakaan atau data sekunder terutama dari sisi peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang dapat dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian. Simpulan dari penelitian dalam tesis ini adalah Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 hururf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 tidak diterapkan karena Majelis Pengawas Daerah (MPD) Jakarta Utara tidak mengawasi Notaris DV selama 4 (empat) tahun berdasarkan fakta dalam kasus Notaris DV. Mengenai sanksi terhadap Notaris DV yang mana Majelis Pengawas Pusat (MPP) memberikan sanksi usulan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saran yang dapat diberikan dalam hal tidak terlaksananya Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 huruf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 perlu mempertimbangkan untuk penataan ulang wilayah kerja Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan pemekaran Majelis Pengawas Daerah (MPD), agar Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat merealisasikan pemeriksaan terhadap protokol Notaris 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Diharapkan adanya review ulang terhadap kedua peraturan jabatan Notaris tersebut terutama mengatur terkait sanksi yang dapat diterima oleh Notaris agar Notaris menjadi lebih bertanggung jawab atas jabatannya sebagai seorang Notaris.

---

The government has formed a Notary Supervisory Board that is responsible for carrying out guidance and supervision of Notaries. The purpose of guidance and supervision of Notaries is so that Notaries when carrying out their duties in accordance with the regulations of the position for the benefit of the community to be safe. The Regional Supervisory Board (MPD) is a benchmark for assessing Notary protocols. However, it becomes a problem if a Notary is not known to have left his area of ​​office for a long time, so the role of the Regional Supervisory Board (MPD) really needs to be considered. Checking the Notary's office periodically for 1 (one) year or whenever deemed necessary is the authority of the Notary Supervisory Board which must be carried out and has been regulated in the regulations governing the position of Notary. This study analyzes how the supervision carried out by the Supervisory Board on Notaries whose whereabouts are unknown is related to Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021 and how the sanctions that can be given by the Supervisory Board to Notaries whose whereabouts are unknown are related to Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021. The writing in this thesis uses descriptive and analytical methods. The research was conducted by collecting data through literature or secondary data, especially from the side of laws and regulations and legal norms that can be related to the problems in the study. The conclusion of the research in this thesis is that Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021 are not applied because the North Jakarta Regional Supervisory Board (MPD) has not supervised Notary DV for 4 (four) years based on the facts in the case of Notary DV. Regarding the sanctions against DV Notaries, where the Central Supervisory Board (MPP) gave a sanction of a proposal for dishonorable dismissal to the Minister of Law and Human Rights. Suggestions that can be given in the event of non-implementation of Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021 need to consider rearranging the work area of ​​the Regional Supervisory Board (MPD) with the expansion of the Regional Supervisory Board (MPD), so that the Regional Supervisory Board (MPD) can realize the examination of the Notary protocol 1 (one) time in 1 (one) year. It is hoped that there will be a review of the two Notary job regulations, especially those regulating the sanctions that can be received by Notaries so that Notaries become more responsible for their position as Notaries."

"Tesis ini membahas kesalahkaprahan penerapan hukum akibat masih terjadinya kekosongan hukum dalam praktik pembuatan keterangan waris yang selama ini “terpaksa” dijalankan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 4 PMNA 3/1997 jo. PMATR 16/2021 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan inilah yang selama ini dipersamakan sebagai dasar hukum pembuatan keterangan waris, padahal peraturan ini secara tegas hanya diperuntukkan mengatur hal-hal terkait pendaftaran tanah. Sehingga, tidak seharusnya peraturan ini dijadikan dasar hukum pembuatan keterangan waris yang memiliki banyak peruntukkan diluar pendaftaran tanah. Di samping itu, peraturan ini juga membagi kewenangan pembuatan keterangan waris kepada 3 (tiga) pejabat/lembaga, yaitu: (1) lurah dan camat, (2) notaris, dan (3) Balai Harta Peninggalan, yang berdampak pada beragamnya bentuk dan kekuatan hukum keterangan waris yang dihasilkan dari masing-masing pejabat/lembaga. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat serta menjadi pemicu utama tingginya sengketa kewarisan di Indonesia. Oleh sebab itu, masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai pengaturan kemajemukan hukum waris dan kewenangan penerbit keterangan waris serta perkembangan hukumnya, dan bagaimana seharusnya keterangan waris dibuat agar tercipta kepastian hukum dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Doktrinal dengan pendekatan analitis, teoretis dan komparatif terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi bahan kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tipologi eksplanatoris. Adapun hasil penelitian yang didapatkan ialah belum adanya ketentuan yang mengatur pembuatan keterangan waris secara umum, sehingga praktik pembuatan keterangan waris masih dibuat berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 4 PMNA 3/1997 jo. PMATR 16/2021 tentang Pendaftaran Tanah, dimana hal ini tidak relevan dan tidak mengakomodasi maksud dan tujuan keterangan waris dengan peruntukkan lain-lain diluar pendaftaran tanah. Kemudian, demi tercipta kepastian hukum dan tercapainya persamaan warga negara di hadapan hukum, perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perihal kewarisan khususnya keterangan waris yang kewenangannya tunggal diberikan kepada 1 (satu) pajabat/lembaga saja yaitu Notaris dengan pertimbangan Notaris dapat membuat keterangan waris dalam bentuk akta autentik berdasarkan keterangan para pihak (akta partij) yang memiliki nilai pembuktian sempurna bagi para pihak maupun pihak ketiga.

---

This thesis discusses the inconsistencies in law application due to the ongoing legal voids in the practice of making inheritance statements, which have been "forced" to adhere to Article 111 paragraph (1) letter (c) number 4 of PMNA 3/1997 jo. PMATR 16/2021 regarding Land Registration. This regulation has been equated as the legal basis for making inheritance statements, even though it explicitly only regulates matters related to land registration. Therefore, this regulation should not be used as the legal basis for making inheritance statements, which have many purposes beyond land registration. Moreover, this regulation also divides the authority to make inheritance statements among 3 (three) officials/agencies: (1) village heads and sub-district heads, (2) notary, and (3) the Estate Office, resulting in various forms and legal strengths of inheritance statements issued by each official/agency. This has led to legal uncertainties within society and is a major trigger for the high number of inheritance disputes in Indonesia. Hence, the issues raised in this research are concerning the regulation of the diversity of inheritance laws, the authority to issue inheritance statements, their legal development, and how inheritance statements should be made to create legal certainty in achieving legal unification. This research is a Doctrinal legal study with an analytical, theoretical, and comparative approach to secondary data obtained through library research, then analyzed qualitatively with explanatory typology. The research findings indicate the absence of general provisions regulating the making of inheritance statements, thus the practice still relies on Article 111 paragraph (1) letter (c) number 4 of PMNA 3/1997 jo. PMATR 16/2021 regarding Land Registration, which is irrelevant and does not accommodate the purposes of inheritance statements beyond land registration. Therefore, to ensure legal certainty and achieve equality for citizens before the law, it is necessary to establish legislation specifically regulating inheritance, especially inheritance statements where sole authority is given to 1 (one) official/agency, namely the Notary. This is because Notary can create inheritance statements in the form of authentic deeds based on the parties' statements (akte partij) which have perfect evidentiary value for both the parties and third parties."