Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semenjak masa pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat telah kehilangan keterikatannya dengan Kawasan Indo-Pasifik. Situasi ini dibarengi dengan masifnya ekspansi pengaruh Tiongkok di Kawasan, utamanya pada sektor ekonomi. Terpilihnya Joe Biden memunculkan harapan untuk kembalinya hubungan kuat ekonomi Amerika Serikat di Kawasan. Dalam mencapai visi ini, pemerintahan Joe Biden menciptakan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Satu karakteristik unik yang hadir dalam kerangka kerja sama ini adalah Keputusan Amerika Serikat untuk meniadakan reduksi tarif. Tulisan ini akan menganalisis faktor internasional dan faktor domestik dengan menggunakan Realisme Neoklasik sebagai pisau analisis. Tulisan ini berargumen bahwa IPEF merupakan usaha Joe Biden dalam merespons ketertinggalan pengaruh ekonomi Amerika Serikat di kawasan. Adapun karakteristiknya yang meniadakan reduksi tarif merupakan hasil intervensi dari persepsi Joe Biden yang mengedepankan middle class, desakan dari kelompok industri manufaktur dan kelompok buruh, serta kompleksitas pengesahan perjanjian perdagangan di legislatif akibat preseden yang ditinggalkan oleh Presiden Donald Trump.

---

Since the administration of Donald Trump, the United States has lost its engagement with the Indo-Pacific region. This situation has coincided with China's extensive expansion of influence in the region, particularly in the economic sector. The election of Joe Biden has raised hopes for a resurgence of strong economic ties between the United States and the region. In pursuit of this vision, the Biden administration has introduced the Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). One unique characteristic of this cooperation framework is the United States' decision to eliminate tariff reductions. This essay will analyze the international and domestic factors influencing this decision. The Neoclassical Realism theory will serve as the analytical framework, arguing that the IPEF represents Biden's effort to address the United States' economic influence gap in the region. The decision to eliminate tariff reductions is seen as a result of Biden's perception prioritizing the middle class, pressure from manufacturing industry groups and labor unions, and the complexity of trade agreement ratification in the legislature due to precedents set by Donald Trump."

"Peningkatan perhatian pada kawasan Asia memicu upaya tata kelola kawasan melalui konsep Indo-Pasifik. Di dalam diskursus Indo-Pasifik, Australia memiliki peran, status, dan kepentingan yang unik dan mendorongnya untuk mempromosikan konsep tersebut. Tinjauan literatur ini membahas dinamika interpretasi literatur akademik terhadap konsep Indo-Pasifik yang digunakan oleh Australia. Dengan metode taksonomi, tinjauan literatur ini mengidentifikasi interpretasi literatur akademik terhadap konsep Indo-Pasifik yang digunakan oleh Australia dapat dipetakan ke dalam tiga kelompok: interpretasi konsep Indo-Pasifik sebagai identitas Australia, sebagai strategi geopolitik Australia, dan sebagai pengaruh kebijakan investasi asing Australia. Tinjauan literatur ini menemukan bahwa konsep Indo-Pasifik yang digunakan oleh Australia paling banyak dibahas dalam literatur akademik sebagai penggambaran identitas Australia. Dalam pembahasannya, terdapat ragam pandangan yang bersifat Australia-sentris dan yang menolak sentralitas Australia dalam diskursus Indo-Pasifik. Tinjauan literatur ini juga menunjukkan bahwa Australia merupakan salah satu kekuatan di Indo-Pasifik dan telah mendapat perhatian dari akademisi dengan ragam interpretasinya. Tinjauan literatur ini melihat bahwa masih terdapat kekurangan dalam analisis efektivitas peran dan keterlibatan Australia di Indo-Pasifik serta kecenderungan literatur akademik untuk fokus pada aspek strategis dari konsep Indo-Pasifik. Dengan demikian, melalui tinjauan literatur yang telah dilakukan, tulisan ini dapat meningkatkan wawasan untuk penelitian lanjutan mengenai perkembangan konsep Indo-Pasifik serta analisis kebijakan luar negeri Australia.

---

The increasing attention towards the Asian region has triggered efforts for regional governance through the Indo-Pacific concept. In developing the Indo-Pacific concept, Australia shows its unique role, status, and interest by actively promoting it. This literature review discusses academic interpretations of the Indo-Pacific concept used by Australia to enrich knowledge about the dynamics of the Indo-Pacific discourse and how Australia navigates the concept. Through the taxonomy method, this literature review identifies three common interpretations: the Indo-Pacific concept as Australia's identity, the Indo-Pacific concept as Australia's geopolitical strategy, and the Indo-Pacific concept as an influence on Australia's foreign investment policy. Through the conducted study, this review demonstrates that Australia is one of the powers in the Indo-Pacific and has attracted academic attention with diverse interpretations. This review finds that some literature shows Australia-centric views within the discussion, while others reject Australia's centrality in the Indo-Pacific. This literature review then argues that there still needs to be more examinations on the effectiveness of Australia's role and engagement in the Indo-Pacific alongside the economic aspects of the Indo-Pacific concept. Based on the literature reviewed, this paper can enhance insights for further research on the Indo-Pacific concept and the analysis of Australia's foreign policies."

"ABSTRAKPada Maret 2018, Presiden Donald Trump memberlakukan tarif impor baja dan aluminium dengan alasan bahwa itu akan membantu industri baja dan aluminium domestik untuk meningkatkan produksi domestik dan melindungi keterampilan yang diperlukan sehingga produsen domestik dapat memenuhi permintaan nasional dan dapat meminimalkan ketergantungan pada produsen asing. Namun, kekhawatiran penting mengenai perubahan kebijakan ini adalah dampak ekonomi, distribusi, dan kesejahteraan, terutama pada ekonomi US. Maka dari itu esai ini mencoba untuk mengkaji secara teoritis dan empiris dampak yang mungkin terjadi dari tarif tersebut pada kesejahteraan ekonomi US dalam konteks konsumen, perusahaan domestik, pemerintah, dan perusahaan berorientasi ekspor dalam negeri.

---

ABSTRACTOn March 2018, President Donald Trump imposed tariff on foreign imports of steel and aluminium with the reasons that it will help domestic steel and aluminium industries to raise domestic productions and protect necessary skills so domestic producers can meet the national demand and hence reliance on foreign producers can be minimized. However, the important concerns regarding this policy change are its economic, distributional, and welfare impacts, particularly on US economy. This essay therefore attempts to theoretically and empirically examine the probable impacts of such tariffs on the welfare of US economy in context of consumers, protected firms, government, and domestic export oriented firms. "

"This book explores how the Quad Plus mechanism is set to reshape the global multilateral economic and security co-operations between Quad partner countries and the rest of the world.With the Quad partners – Australia, India, Japan and the United States – seeing deteriorating ties with China, the book provides a holistic understanding of the reasons why Quad Plus matters and what it means for the post-COVID Indo-Pacific and Asian order. It goes beyond the existing literature of the global Post-COVID reality and examines how Quad Plus can grow and find synergy with national and multilateral Indo-Pacific initiatives. The chapters analyze the mechanism’s uncharacteristic yet active approach of including countries like South Korea, Israel, Brazil, New Zealand and ASEAN/Vietnam for their successful handling of the pandemic crisis, thereby reshaping the new world’s geopolitical vision.A unique study focused solely on the intricacies and the broader dialogue of the ‘Quad Plus’ narrative, the book caters to strategic audiences as well as academics researching International Relations, Politics, and Indo-Pacific and Asian Studies."

"This book is composed of the Lancang-Mekong Subregional Industrial Park Cooperation Research International Report and the Greater Mekong Subregion International Dry Port Construction and Operation Construction. Introduction and analysis of the general situation, status quo, construction significance, problems faced, and development prospects of dry port construction and operation, to provide readers with reference to relevant decision-making departments."

"ABSTRAKKemunculan istilah Indo-Pasifik sebagai sebuah konsep geopolitik memberikan dampak yang signifikan bagi dinamika kekuatan di Asia, terutama setelah digunakannya istilah Indo-Pasifik sebagai haluan kebijakan strategis AS dalam pidato Donald Trump di Asia pada November 2017. Konsep Indo-Pasifik kemudian menarik perhatian para akademisi untuk dikaji lebih lanjut. Tulisan ini merupakan tinjauan pustaka terhadap perkembangan literatur akademis mengenai konsep Indo-Pasifik. Tinjauan pustaka ini akan mengidentifikasi lima tema besar yang muncul dalam literatur akademis. Pertama, adanya peralihan definisi konsep Indo-Pasifik dari konsep geografis menjadi konsep geopolitik sebagai upaya negara berkepentingan untuk membendung pengaruh Tiongkok. Kedua, bagaimana kepentingan serta kebijakan negara The Quad dalam mempromosikan perkembangan dari konsep Indo-Pasifik. Ketiga, tulisan ini akan memaparkan perspektif negara non-The Quad serta implikasi kebijakan dari perkembangan konsep Indo-Pasifi. Keempat, unsur katalis yang memicu upaya pembentukan pengaturan keamanan di Indo-Pasifik. Kelima, bentuk distribusi kekuatan yang terjadi di Indo-Pasifik. Berdasarkan analisis yang dilakukan, tinjauan pustaka ini pada akhirnya memandang konsep Indo-Pasifik sebagai sebuah konsep yang masih rentan dan diperdebatkan. Tidak adanya definisi rigid terhadap konsep ini memberikan ruang bagi aktor berkepentingan untuk memberikan definisinya sendiri terhadap konsep ini. Secara fungsional, penggunaan konsep Indo-Pasifik sendiri merupakan bentuk perubahan dan kontinuitas dari tatanan regional yang sudah ada sebelumnya, yaitu Asia Pasifik. Akibatnya, penggunaan kedua konsep ini seringkali tumpang tindih antar satu dengan yang lainnya. Pada akhirnya, penggunaan konsep Indo-Pasifik di kawasan sangat bergantung pada kepentingan apa atau siapa yang mendasarinya.

---

ABSTRACTThe emergence of the Indo-Pacific term as a geopolitical concept has a significant impact on the dynamics of power in Asia, especially after the use of the Indo-Pacific term as the US strategic policy direction in Donald Trump's speech in Asia on November 2017. The concept of Indo-Pacific has attracted the attention of academics for further study. This literature review will identify five major themes that appear in academic literature. First, the transition of the Indo-Pacific concept definition from the geographical concept into the concept of geopolitics as an effort of the state concerned to stem China's influence. Second, how about the interests and policies of The Quad in promoting the development of the Indo-Pacific concept. Third, this paper will present the perspective of the non-The Quad country and the policy implications of the development of the Indo-Pasifi concept. Fourth, the catalyst element that triggered efforts to establish security arrangements in the Indo-Pacific. Fifth, the form of power distribution that occurs in the Indo-Pacific. Based on the analysis carried out, this literature review ultimately looked at the Indo-Pacific concept as vulnerable and contested concept. The absence of a rigid definition of this concept provides space for interested actors to give their own definitions of this concept. Functionally, the use of the Indo-Pacific concept itself is a form of change and continuity from the pre-existing regional order, namely the Asia Pacific. As a result, the use of these two concepts often overlaps with one another. In the end, the use of the Indo-Pacific concept in the region depends very much on what interests or who underlies it."

"Skripsi ini bertujuan untuk memahami status Indonesia sebagai ‘kekuatan di Indo-Pasifik’ melalui peran-peran yang dikonsepsikan melalui visi Indo-Pacific Cooperation. Penelitian ini berawal dari munculnya sikap Indonesia dalam menghadapi tantangan pergeseran gravitasi (perekonomian dan militer) dunia ke arah Samudera Hindia dan Samudera Pasifik atau kawasan Indo-Pasifik. Sikap tersebut ditunjukkan dalam pidato Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi pada Januari 2018 tentang Indo-Pacific Cooperation yang berisi gagasan Indonesia untuk menciptakan arsitektur kerja sama di Indo-Pasifik yang inklusif, bebas dan terbuka, dan mengedepankan sentralitas ASEAN. Gagasan ini muncul setelah tahun 2016 Jepang mengeluarkan strategi Free and Open Indo-Pacific (FOIP) dan diadopsi oleh Amerika Serikat, India, dan Australia tahun 2017. Strategi FOIP dinilai sebagai upaya membendung strategi Indo-Pasifik Tiongkok, Belt and Road Initiative (BRI). Dengan menggunakan kerangka analisis teori peran, penulis mencoba memahami status kekuatan Indo-Pasifik Indonesia yang belum dijelaskan secara komprehensif oleh peneliti sebelumnya. Penulis menggunakan tiga konsep peran Indonesia dari Santikajaya, yakni sebagai soft revisionist, normative bridge-builder, dan interlokutor ASEAN untuk menganalisis peran yang dikonsepsikan Indonesia melalui usulan visi Indo-Pacific Cooperation. Penulis berpendapat bahwa status Indonesia sebagai kekuatan di Indo-Pasifik tidak memiliki kekuatan sebesar Tiongkok, AS, India, dan Jepang. Namun Indonesia telah menunjukkan kehadiran yang signifikan dalam wacana Indo-Pasifik

---

This thesis aims to understand Indonesia’s status as ‘Indo-Pacific Power’ through it’s roles conception in the Indo-Pacific Cooperation vision. This research began with the emergence of Indonesia's attitude in facing the challenges of world's gravity (economy and military) shifting towards the Indian Ocean and the Pacific Ocean or the Indo-Pacific region. This attitude was shown in a speech by the Indonesian Foreign Minister, Retno Marsudi in January 2018 about the Indo-Pacific Cooperation which contained Indonesia’s idea to create anc inclusive, free and open, and prioritized ASEAN centrality cooperation architecture in the Indo-Pacific. This idea emerged after in 2016 Japan issued the Free and Open Indo-Pacific (FOIP) strategy and was adopted by United States, India and Australia in 2017. The FOIP strategy was assessed as an effort to stem China's Indo-Pacific strategy, Belt and Road Initiative (BRI). Using the role theory framework, the author tries to understand Indonesia’s Indo-Pacific Power status which has not been comprehensively explained by previous researchers. The author uses three concepts of Indonesia's role from Santikajaya, namely as a soft revisionist, normative bridge builder, and ASEAN interlocutor to analyze Indonesia’s roles conception in the Indo-Pacific Cooperation vision proposal. The author argues that Indonesia's status as an Indo-Pacific power does not as large as China, the US, India and Japan. However, Indonesia has shown a significant presence in the Indo-Pacific discourse.

"

"Sanksi merupakan alat kebijakan luar negeri yang digunakan ketika diplomasi tidak lagi efektif. Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu negara yang sudah menggunakan sanksi sejak abad ke-19, salah satunya terhadap Kuba. Secara historis, AS dan Kuba merupakan dua negara yang telah menjalin hubungan, terutama dalam bidang ekonomi. Namun, semua ini berubah ketika Fidel Castro memerintah Kuba pada tahun 1961 yang melancarkan Revolusi Kuba dan tidak lagi sejalan dengan kepentingan  AS, yaitu mengikuti nilai-nilai liberal. Sebagai respon, AS memberlakukan sanksi ekonomi di bawah sepuluh pemerintahan yang berbeda. Kendati demikian, 17 Desember 2014 menjadi titik balik hubungan kedua negara dengan diumumkannya normalisasi hubungan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang membawa AS pada keputusan normalisasi hubungan dengan Kuba. Penelitian ini pun menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan kerangka teori realisme neoklasik. Argumen utama dari penelitian ini adalah keputusan AS melakukan normalisasi hubungan dengan Kuba ditentukan oleh faktor sistemik dan domestik. Pada tingkat sistemik, distribusi kapabilitas relatif AS, sifat lingkungan strategis AS, dan  menentukan tekanan sistem bagi AS. Kemudian, pada tingkat domestik, keputusan tersebut dipengaruhi oleh aktor domestik, polarisasi politik domestik dan tantangan politik pada pemerintahan Obama, serta respon pemerintahan Obama terhadap dinamika politik domestik terkait hubungan AS dan Kuba.

---

Sanction is a foreign policy tool used when diplomacy fails to be effective. The United States (US) is one of the countries that has been using sanctions since the 19 century, including against Cuba. Historically, US and Cuba had established relations, particularly in the economic field. However, this all changed when Fidel Castro became the leader of Cuba in 1961 and carried out the Cuban Revolution. Such action was not in line with the US interest which aimed to promote liberal values. In response, US imposed economic sanctions under ten different administrations. Nevertheless, December 17, 2014, marked a turning point of the relationship between these two countries with the announcement of the normalizations of relations. Therefore, this study aims to explain and analyze the factors that led US to the decision of normalizing relations with Cuba. This research utilizes a qualitative research methodology with a framework of neoclassical realism theory. The main argument of this study is that the decision of US to normalize relations with Cuba is determined by systemic factors that are intervened by domestic factors, resulting in the decision of normalization. At the systemic level, the relative distribution of power, the geographic proximity between US and Cuba, as well as the geopolitical context and international events, exert structural pressure on US. At the domestic level, the decision is influenced by domestic actors, political polarization and challenges within the Obama administrations, as well as the Obama administration’s response to the domestic political dynamics related to US-Cuba relations."