Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejumlah penelitian telah menganalisis hubungan antara disorder dan fear of crime, tetapi hanya sedikit yang berfokus pada hubungan antara disorder policing dan fear of crime. Skripsi ini melakukan analisis terhadap hubungan antara tingkat disorder policing dengan tingkat fear of crime warga Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dengan metode penelitian kuantitatif melalui desain survei menggunakan kuesioner. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat disorder policing dengan tingkat fear of crime yang bersifat negatif. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa dua pendekatan pemolisian yang memiliki hubungan dengan tingkat fear of crime adalah pendekatan problem-oriented disorder policing dan community-oriented disorder policing. Sementara itu, pendekatan zero-tolerance disorder policing tidak berhubungan dengan tingkat fear of crime. Oleh sebab itu, temuan penelitian menyarankan bahwa implementasi disorder policing harus disesuaikan dengan kawasan maupun elemen masyarakat yang terlibat.

---

A number of studies have analyzed the relationship between disorder and fear of crime, but only a few have focused on the relationship between disorder policing and fear of crime. This thesis analyzes the relationship between the level of disorder policing and the level of fear of crime among residents of Tebet District, South Jakarta City using quantitative research methods through a survey design using a questionnaire. Research findings show that there is a negative relationship between the level of disorder policing and the level of fear of crime. The research also found that two policing approaches that are related to the level of fear of crime are problem-oriented disorder policing and community-oriented disorder policing. Meanwhile, the zero-tolerance disorder policing approach is not related to the level of fear of crime. Therefore, research findings suggest that the implementation of disorder policing must be adapted to the area and elements of society involved."

"Perubahan ketatanegaraan dan pemerintahan suatu negara berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan fungsi fungsi lembaga didalam kenegaraan, termasuk fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara. Strategi pemolisian dalam mengatasi kejahatan yang selama ini digunakan juga mengalami pergeseran, dari reactive policing menuju kepada gaya Community Policing. Reactive Policing dianggap memiliki kelemahan, karena selain tidak dapat menyelesaikan akar masalah juga menimbulkan trauma terhadap masyarakat yang berakibat pada renggangnya hubungan polisi dengan masyarakat.Community Policing (memiliki 3 komponen penting, yaitu community partnerships, organizational transformation dan problem solving) dianggap revolusioner karena menawarkan resolusi-resolusi baru bagi masalah-masalah sosial yang telah lama ada. Elemen-elemen yang dapat mengangkat community policing juga telah ada sejak lama. Community Policing juga merupakan sebuah gejala yang mendunia dan berkembang secara konstan.(Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat) BKPM merupakan salah satu implementasi praktik Community Policing. Mengingat karena keberadaannya yang berada tepat di tengah masyarakat dan terutama bahwa sebagian besar kegiatan BKPM berorientasi pada upaya-upaya untuk mendekatkan masyarakat dengan polisi, serta bekerja sama dengan masyarakat dalam pengendalian sosial.BKPM suatu bentuk adaptasi dari praktik pemolisian di Jepang yang dikenal dengan Koban. Pos polisi kecil yang terdiri dari 10 ? 15 anggota polisi, yang menjalankan sebagian tugas dan fungsi pemolisian dan keberadaannya berada ditengah-tengah masyarakat. Tugas dan fungsi utama yang dijalankan oleh BKPM antara lain adalah menerima dan menerbitkan surat keterangan bila terjadi kehilangan, menerima laporan jika terjadi kejahatan dan bila memungkinkan menyelesaikan laporan tersebut, serta emergency services.Pemecahan masalah adalah upaya polisi dan masyarakat untuk menangani kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan situasi atau kondisi negatif yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dalam masyarakat. Dan untuk komponen ini (Problem Solving) penerapan Problem-Oriented Policing (POP) bisa menjadi pilihan terbaik. karena Problem-Oriented Policing (POP) mempunyai kerangka yang dapat membantu polisi untuk dapat berfikir dan bertindak secara terstruktur dan sistematis, secara proaktif mengembangkan solusi untuk kondisi yang mendasari langsung dan berkontribusi terhadap masalah keselamatan publik, serta didorong untuk berpikir inovatif.

---

Changes in the state administration and the government of a country significantly influence the operation of functions within the institutions of state, including the police function as one of the functions of state government. Policing strategies in addressing the crimes that have been used are also experiencing a shift from reactive policing to the Community Policing style to style. Reactive Policing considered to have weaknesses, because in addition can not solve the root problem also cause trauma to the community which resulted in Loosening of police relations with the community.Community Policing (has three essential components : Community Partnerships, Organizational Transformation and Problem Solving) is considered revolutionary because it offers new resolutions for the social problems that have long existed. Elements that can lift the community policing has also been around a long time. Community Policing is also a global phenomenon and is constantly evolving.BKPM (Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat/Center for Police and Community Partnership) is one of the practical implementation of Community Policing. Considering because its existence is right in the middle of society, and especially that most of the activities BKPM oriented efforts to bring the community to the police, as well as working with the community in social control.BKPM an adaptation of policing practices in Japan, known as Koban. Small police posts are composed of 10-15 members of the police, which runs some of the tasks and functions of policing and its presence in the midst of society. The main duties and functions undertaken by BKPM, among others, is to accept and issue certificates in the event of loss, received a report when there is a crime and if possible finish to the report, as well as emergency services.Problem Solving is a police and community efforts to address the conditions that lead to crime and the situation or condition that can negatively affect the quality of life in society. And for this component (Problem Solving) the application of Problem-Oriented Policing (POP) could be the best option. because Problem-Oriented Policing (POP) has a framework that can help the police to be able to think and act in a structured and systematic, proactively develop solutions for direct and underlying conditions contributing to a public safety issue, and are encouraged to think innovatively."

"Menemukan solusi kejahatan dunia maya yang terus meningkat merupakan tantangan yang menantang dihadapi karena pengobatan saja tidak cukup untuk menguranginya. Jumlah kasus Kejahatan dunia maya yang belum terselesaikan di Indonesia menunjukkan bahwa dibutuhkanstrategi yang melampaui penegakan hukum untuk menghadapinya. KeMenanggapi kejahatan dunia maya ini polisi perlu mengubah pendekatan kepolisian mereka dengan berkolaborasi dengan masyarakat untuk berperan dalam menghadapi dan mencegah kejahatan dunia maya melalui prinsip-prinsip pemolisian masyarakat. Beberapa penelitian menjelaskanbahwa pemolisian masyarakat memiliki kemungkinan untuk diterapkan di lingkungan virtual sebagai cara untuk mencegah kejahatan dunia maya dengan melibatkan masyarakat secara online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpolisian masyarakat virtual yang dilakukan di Indonesia belum dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip kepolisian masyarakat.Finding solutions to cybercrimes that continues to increase is a challenging challenge faced because treatment alone is not enough to reduce it. Number of cases Indonesia's unresolved cybercrimes show that there is a need strategies that go beyond law enforcement to deal with them. To In response to this cybercrime the police need to change their policing approach by collaborate with communities to play a role in confronting and preventing cybercrime through the principles of community policing. Several studies explain that community policing has the possibility to be applied in the environment virtual world as a way to prevent cybercrime by involving the community by online. The results of this study indicate that the virtual community policingcarried out in Indonesia has not been carried out thoroughly in accordance with the principles of community police."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji efektifitas implementasi program pemolisian masyarakat melalui pembentukan Kampung Tangguh Jaya dalam pencegahan kejahatan narkotika di wilayah Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat. Hal yang melatarbelakangi dilakukan penelitian ini adalah masih masih adanya kejahatan narkotika di Kampung Ambon, meskipun program yang diselenggarakan oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya ini telah berjalan sejak Mei 2021. Program pemolisian masyarakat ini cukup berhasil menurunkan intensitas kejahatan narkotika di Kampung Ambon, namun kejahatan narkotika masih kerap terjadi dan belum dapat dicegah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berfokus pada studi kasus pembentukan Kampung Tangguh Jaya di Kampung Ambon. Penelitian ini berfokus pada fenomena karakteristik kejahatan narkotika dan efektivitas implementasi program pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan narkotika di wilayah Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Fenomena tersebut dianalisis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik, Teori Pencegahan Kejahatan (Situational Crime Prevention dan Crime Prevention Through Environmental Design), Konsep Pemolisian Masyarakat, dan Teori Faktor Kajahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kejahatan narkotika di Kampung Ambon didominasi dengan kejahatan narkotika jenis sabu dan ganja yang dilatarbelakangi faktor rendahnya ekonomi warga yang tinggal di Kampung Ambon. Sedangkan dalam implementasi program pemolisian masyarakat yang dilaksanakan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, belum menunjukkan adanya upaya collaborative policing dan community engagement dalam pencegahan narkotika di Kampung Ambon. Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian, yaitu diperlukan adanya kegiatan collaborative policing dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait, serta perlu adanya kegiatan community engagement dalam rangka pencegahan kejahatan nerkotika di Kampung Ambon.

---

This research was conducted to examine the effectiveness of the implementation of the community policing program through the establishment of Kampung Tangguh Jaya in preventing drug-related crimes in the Kampung Ambon area, Cengkareng, West Jakarta. The background to this research is that there are still drug-related crimes in Kampung Ambon, even though the program organized by the Directorate of Narcotics of Polda Metro Jaya has been running since May 2021. In Kampung Ambon, this community policing program has been very effective at reducing the number of drug-related crimes. However, these crimes continue to happen frequently and cannot be stopped. The research method adopted is a qualitative strategy that focuses on the study of family formation in Kampung Tangguh Jaya in Kampung Ambon. In the Kampung Ambon area of Cengkareng, West Jakarta, this study focuses on the characteristic phenomenon of drug crimes and the efficiency of implementing community policing programs in preventing drug crimes. This phenomenon is analyzed using Public Policy Implementation Theory, Crime Prevention Theory (Situational Crime Prevention dan Crime Prevention Through Environmental Design), Community Policing Concept, and Crime Factor Theory. Based on the results of this research, methamphetamine and cannabis are the most common drugs used in crimes in Kampung Ambon due to the residents of Kampung Ambon’s low socioeconomic status. Meanwhile, the Directorate of Drug Investigation of the Polda Metro Jaya’s implementation of the community policing program has not demonstrated any cooperative policing and community engagement efforts to prevent drugs in Kampung Ambon. According to the results of this research, community engagement programs and collaborative policing activities with the local government and related stakeholders are required if drug- related crimes in Kampung Ambon are to be prevented."

"ABSTRAKTugas karya akhir ini membahas kasus pencurian dengan pemberatan yang mendominasi di kota Padang Panjang selama tahun 2010-2016. Hal ini menggambarkan bahwa usaha pencegahan untuk kasus pencurian dengan pemberatan di kota Padang Panjang masih belum efektif untuk menekan angka kasus tersebut. Dengan memanfaatkan pola-pola pencurian dengan pemberatan yang ada, maka dapat dianalisa dan disimpulkan sebuah solusi untuk menekan dan mencegah angka pencurian dengan pemberatan tersebut. Usaha pencegahan yang akan dilakukan adalah dengan memanfaatkan partisipasi dari masyarakat dengan menggunakan konsep community policing yang di Indonesia kemudian diadopsi sebagai Pemolisian Masyarakat Polmas . Secara umum fungsi Polmas sudah berjalan dengan baik di lingkup Polres Padang Panjang terutama untuk bidang Bhabinkamtibmas, namun masih diperlukan beberapa peningkatan program kerja terutama untuk pencegahan pencurian dengan pemberatan di malam hari.

---

ABSTRACTThis paper discusses the burglary cases as dominate crimes that occured in Padang Panjang during 2010 2016. This illustrates that prevention efforts for burglary cases in Padang Panjang are still not effective to reduce the case number. By utilizing the pattern of burglary, it can be analyzed and summed up a solution to suppress and prevent it. Prevention that will be done is to take advantage of the participation of the community by using the concept of community policing in Indonesia and then adopted as Pemolisian Masyarakat Polmas . In general, Polmas function has been running well in the scope of Polres Padang Panjang especially for Bhabinkamtibmas, but still needed some improvement work programs, especially for the prevention of burglary at night.Key words Bhabinkamtibmas, burglary, community policing, crime prevention"

"Permasalahan pelanggaran hukum yang sering terjadi di sekitar Teluk Bintuni-Papua Barat dipengaruhi oleh berkembangnya perusahaan ekstraktif yang melakukan pengeboran lepas pantai dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam. Adapun pelanggaran hukum sering terjadi di Teluk Bintuni adalah dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap dengan baik oleh industri tersebut, masalah ekonomi dan juga Hak ulayat. Oleh karena itu, tesis ini membahas mengenai metode yang tepat untuk mencegah pelanggaran hukum yang berdampak terhadap industri di Teluk Bintuni. Hasil Penelitian ini adalah metode pencegahan kejahatan yang secara efektif dengan menggunakan metode Human Security dan Community Policing yang dapat meredam tingkat pelanggaran hukum. Penggerak dari metode pencegahan ini adalah kolaborasi antara Masyarakat itu sendiri, Kepolisian dan juga Perusahaan.

---

The problem of law violations that often occurs around Bintuni Bay-West Papua is influenced by the development of extractive companies that carry out offshore drilling in the exploitation of natural resources. The law violations that often occur in Bintuni Bay are due to the large number of workers who are not absorbed by the industry, economic problems and also customary rights. Therefore, this thesis discusses the appropriate method to prevent law violations that have an impact on the industry in Bintuni Bay. The results of this study are an effective crime prevention method using the Human Security and Community Policing that can reduce the level of law violations. The driving force behind this prevention method is the collaboration between the Community itself, the Police and the Company."

"[Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai peran fear of crime terhadap hubungan collective efficacy dengan kerelawanan pada Warga Jakarta. Sebagai tambahan, penelitian ini juga dilakukan untuk melihat gambaran collective efficacy, fear of crime dan kerelawanan masyarakat Jakarta. Penelitian ini mengikutsertakan 117 warga Jakarta berumur 18-30 tahun dari setiap kotamadya DKI Jakarta, kecuali Pulau Seribu. Hasil menunjukan bahwa kerelawanan partisipan tergolong rendah, yaitu 2-38 jam pada periode Maret-Oktober 2015. Partisipan juga mengalami fear of crime 1-2 kali dalam sebulan dan intensitas fear of crime yang sedang atau tinggi. Penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian besar partisipan menganggap kota Jakarta nyaman untuk ditinggali, juga memiliki komunitas yang akrab, dapat diandalkan dan ramah. Hasil utama penelitian ini menunjukan bahwa collective efficacy dan fear of crime memiliki hubungan yang tidak konsisten dengan kerelawanan.

---

This study was conducted to find the role of fear of crime in collective efficacy and volunteerism relationship in Jakarta dwellers. As additional, this study was meant to describe collective efficacy, fear of crime and volunteerism of Jakarta dwellers as well. There were 117 Jakarta dwellers, age 18-30, from all districts in Jakarta joining this study, except Pulau Seribu. Result showed that participants had not participated in volunteerism that much, it was only 2-28 hours in March-October 2015. Participants experienced fear of crime 1-2 times in the past month and moderate or very high intensity of fear of crime. However, this study found that participants in average considered Jakarta as safe and friendly community. The main result of this study shows that collective efficacy and fear of crime has inconsistent relationship with volunteerism.

, This study was conducted to find the role of fear of crime in collective efficacy and volunteerism relationship in Jakarta dwellers. As additional, this study was meant to describe collective efficacy, fear of crime and volunteerism of Jakarta dwellers as well. There were 117 Jakarta dwellers, age 18-30, from all districts in Jakarta joining this study, except Pulau Seribu. Result showed that participants had not participated in volunteerism that much, it was only 2-28 hours in March-October 2015. Participants experienced fear of crime 1-2 times in the past month and moderate or very high intensity of fear of crime. However, this study found that participants in average considered Jakarta as safe and friendly community. The main result of this study shows that collective efficacy and fear of crime has inconsistent relationship with volunteerism.

]"

"Penelitian mengenai community policing telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan di berbagai negara. Dengan mengusung kinerja kepolisian yang lebih humanis dan berpendekatan kepada penyelesaian masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat, community policing menjadi konsep pemolisian yang dianggap positif dengan menempatkan masyarakat tidak lagi sebagai obyek pemolisian tetapi turut bermitra dengan polisi sebagai subyek dalam mengatasi masalah-masalah gangguan keamanan dan ketertiban.Dalam tesis ini, penulis (sekaligus sebagai peneliti) ingin memberikan gambaran yang berbeda dari sisi community policing yang notabene dikonsepkan oleh kepolisian dengan programnya yang sering disebut sebagai grand strategy Polri dengan mendekatkan diri kepada masyarakat. Community policing juga merupakan suatu filosofi bagi lahirnya pemolisian yang bermitra dengan masyarakat, tidak selalu dipandang sebagai konsep yang positif saja. Ternyata dari hasil penelitian ini, penulis mendapatkan realitas-realitas di lapangan bahwa terdapat relasi kuasa yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan community policing.Dengan metode penelitian kualitatif, penulis ikut berpartisipasi langsung dalam melakukan wawancara dan mengikuti kegiatan-kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Polda Bali dan pecalang. Penulis melakukan wawancara dengan para informan yang sudah ditentukan yang dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini seperti anggota Satuan Pariwisata Polda Bali, Bhabinkamtibmas Pariwisata Polda Bali dan pecalang serta beberapa informan tambahan yang memiliki kompetensi untuk memberikan informasi mengenai relasi kuasa yang terdapat dalam pelaksanaan community policing di Denpasar, Bali diantara Polda Bali dan pecalang.Pemikiran Dahrendorf mengenai Teori Konflik terkait dengan penggunaan kekuasaan menjadi teori utama dalam penelitian ini. Dengan kerangka Teori Dahrendorf, penulis melihat bahwa relasi kuasa yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan community policing di Denpasar, Bali sesuai dengan buah pikir Dahrendorf mengenai kelompok superior dan kelompok subordinat.Polda Bali sebagai institusi formal dan pecalang sebagai wakil masyarakat jelas memiliki kapasitas kekuasaan yang berbeda dalam melakukan pengamanan di lingkungannya. Pecalang yang dijadikan mitra oleh Polda Bali dalam setiap kegiatan pengamanan di Bali menjadi bentuk kooptasi yang dilakukan Polda Bali dengan tujuan untuk melegitimasi kekuasaan yang dimiliki Polda Bali sebagai bagian dari pemerintah.

---

There are many studies about community policing that held in many regions in Indonesia, also in other countries. By doing the policing that comes to solve the criminal problems in the society, community policing became positively minded, because community policing puts the society not as an object of the policing, but the society is the subject of the policing to solve the society's problems in criminals.This thesis explains about the community policing from the form that already settled by the police in Indonesia as the program called Grand Strategy Polri that aiming the partnership between the police and the community. As a philosophy of humanist policing, community policing is not always give the positive impacts. In this thesis, the author (also as the researcher) got so many realities that there is a power relationship in doing the community policing.Using the qualitative method of study, the author participated directly in doing the interview and take part in the activities that put Polda Bali dan pecalang together in community policing. The author had interviewed with the purposive informans such as Satuan Pariwisata Polda Bali, Bhabinkamtibmas Pariwisata Polda Bali and pecalang and the other informans that competent to give the explanations about the power relationship in the community policing.Dahrendorf's theory about the power relationship in society is the main theory of this thesis. As seen by the author, there is the power relationship between Polda Bali dan pecalang in implementing the community policing in Denpasar, Bali, as Dahrendorf?s thought about superiority and the subordinant group."

"Police Decree No. Pol. : SKEP/737/X/2005, explained that the implementation partnership in the community policing context is between the police and FKPM. Through FKPM expected partnership between police and community in the community policing context that can be realized. In the Pamulang Police jurisdiction, found that the role of FKPM not walk, but instead there is one other form of partnership between police and community who called Pokdarkamtibmas Pamulang, which is more active in conducting real activities of crime prevention or security driven and problem solving. Research in this thesis are to understand the position and relationship Pokdarkamtibmas Pamulang with the police and FKPM, and effectiveness Pokdarkamtibmas Pamulang in in partnership with the Police in the context of community policing realize. Primary data in this study is the result of interviews with seven resources persons from various parties, namely Metro Police Pamulang, Kelurahan Pondok Cabe Udik, FKPM, and Pokdarkamtibmas Pamulang. The results of this study showed that Pokdarkamtibmas Pamulang is also FKPM because the elements of the same members as FKPM namely: RT, RW, religious leaders, community leaders, youth leaders. But unfortunately, the formal forms of Pokdarkamtibmas Pamulang limiting community involvement. While community involvement is an important part of community based crime prevention. Also found that Pokdarkamtibmas Pamulang still not appropriate in the context of community policing."