Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Neoliberalisme, sebuah pemikiran yang menekankan peran pasar dan meminimalisir intervensi pemerintah, berkembang pesat sejak dekade 1970 seiring berjalannya globalisasi. Neoliberalisme berkaitan erat dengan perkembangan institusi keuangan internasional seperti IMF, World Bank, dan institusi keuangan regional yang telah menjadi aktor penting dalam ekonomi politik internasional. Namun, pembahasannya cenderung berfokus kepada kebijakan-kebijakan atau dinamika tertentu daripada menjelaskan bagaimana pengaruh neoliberalisme terhadap perkembangan institusi keuangan internasional. Tinjauan pustaka ini mendalami dan menganalisis literatur-literatur yang membahas topik neoliberalisme dalam institusi keuangan internasional agar dapat menemukan pola-pola pembahasan dari 69 literatur yang penulis kaji khususnya dalam konteks hubungan internasional. Dalam proses penulisan tinjauan pustaka ini, penulis menggunakan metode taksonomi yang mengkategorisasikan literatur-literatur menjadi 3 tema besar yang mencakup teori dan konsep, implementasi kebijakan, dan evaluasi terhadap kebijakan. Setelah penulis menguraikan literatur-literatur sesuai dengan pemetaan temanya, penulis melakukan analisis yang mencakup konsensus dan perdebatan, refleksi, dan sintesis. Berdasarkan tinjauan pustaka ini, penulis menemukan bahwa neoliberalisme telah mengalami perkembangan menjadi pemikiran yang dominan dalam ekonomi politik internasional. Pembahasan topik ini berkaitan dengan dinamika ekonomi politik internasional khususnya krisis yang kerap mendatangkan kritik-kritik terhadap kebijakan neoliberal institusi keuangan internasional. Perubahan kebijakan dan gagasan alternatif yang timbul kemudian menjadi sebuah fokus bahasan tersendiri. Akan tetapi, penulis juga menemukan pembahasan topik ini masih didominasi oleh penulis negara-negara utara yang menjadi sebuah celah penelitian mengingat kebijakan institusi keuangan internasional memiliki dampak terbesar terhadap negara-negara selatan. Dengan demikian, dibutuhkan penelitian lebih lanjut agar dapat menghasilkan pembahasan yang lebih inklusif dan mendorong implementasi kebijakan institusi keuangan internasional yang lebih representatif.

---

Neoliberalism, a thought that emphasizes market roles and minimizing government intervention, has developed rapidly since the 1970s alongside globalization. Neoliberalism is closely linked to the rise of international financial institutions like the IMF, World Bank, and regional counterparts, which have become important actors in the international political economy. However, discussions often focus on specific policies or dynamics rather than on how neoliberalism influences the development of international financial institutions. This literature review delves into and analyzes literature that discusses the topic of neoliberalism in international financial institutions to find patterns from 69 literatures that the author reviewed, particularly in the context of international relations. In the process of writing this literature review, the author used the taxonomy method that categorizes the literature into three major themes encompassing theory and concepts, policy implementation, and policy evaluation. After outlining the literature according to the theme mapping, the author conducted an analysis encompassing consensus and debates, reflection, and synthesis. Based on this literature review, the author found that neoliberalism has developed into a dominant thought in the international political economy. The discussion of this topic is related to international political economy dynamics, particularly crises that often bring criticism to the neoliberal policies of international financial institutions. Policy changes and emerging alternative ideas then become a separate focus of discussion. However, the author also found that the discussion of this topic is still dominated by authors from northern countries, which is a research gap considering that the policies of international financial institutions have the greatest impact on southern countries. Thus, further research is needed to produce more inclusive discussions and promote the implementation of more representative international financial institution policies."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemilikan oleh institusi keuangan berupa lembaga bank maupun lembaga bukan bank terhadap nilai perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dan sampel yang digunakan sebanyak 270 perusahaan non keuangan dan non investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2014 dengan jumlah observasi sebanyak 809. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan oleh institusi keuangan berupa lembaga bank tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan kepemilikan oleh institusi keuangan berupa lembaga bukan bank berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan oleh institusi keuangan berupa lembaga bank lebih besar dibandingkan kepemilikan oleh institusi keuangan berupa lembaga bukan bank terhadap nilai perusahaan.

---

This research aims to examine the effect of financial institutions? ownership in form of bank institution and non-bank institution on firm value. This research uses purposive sampling method to determine the samples and the samples of this research are 270 non-financial and non-investment firms listed on Indonesia Stock Exchange in 2012-2014, resulting to 809 observations. This research uses panel data multiple regression. The results of this research show that financial institutions? ownership in the form of bank institution has no influence on firm value while financial institutions? ownership in the form of non-bank institution has a positive influence on firm value. This research shows that the influence of financial institutions? ownership in form of non-bank institution is greater than influence of financial institutions? ownership in form of bank institution on firm value."

"Utilizing concepts from Marx, Foucault, Bourdieu and Baudrillard this book challenges those who claim that ‘there is no alternative’ to neoliberal insecurity and reduce education to a consumerist training of entrepreneurial consumer-citizens who can continually invest in themselves and the market. Through an analysis of consumer fi nancial literacy education’s present and historical supports, as well as its likely effects, this book argues that the choice before us is not fi nancial illiteracy or fi nancial literacy. Rather, the choice is between subjugation to the requirements of perpetual competition or overcoming alienation, insecurity and exploitation, aims the critical fi nancial literacy education outlined at the end of this book supports. ;Utilizing concepts from Marx, Foucault, Bourdieu and Baudrillard this book challenges those who claim that ‘there is no alternative’ to neoliberal insecurity and reduce education to a consumerist training of entrepreneurial consumer-citizens who can continually invest in themselves and the market. Through an analysis of consumer fi nancial literacy education’s present and historical supports, as well as its likely effects, this book argues that the choice before us is not fi nancial illiteracy or fi nancial literacy. Rather, the choice is between subjugation to the requirements of perpetual competition or overcoming alienation, insecurity and exploitation, aims the critical fi nancial literacy education outlined at the end of this book supports. "

"Penelitian ini menguji apakah teori social cognitive career SCCT yang terdiri dari motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, pengaruh pihak ketiga, dan pemahaman karir; serta religiusitas memberikan pengaruh terhadap preferensi karir mahasiswa program studi ekonomi keuangan syariah. Hipotesis diuji menggunakan metode penelitian stuctural equation modelling SEM yang diolah menggunakan aplikasi Smart-PLS dengan menggunakan 325 sampel. Berdasarkan hasil pengujian, tiga dari empat variabel SCCT yaitu motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan pengaruh pihak ketiga memiliki pengaruh terhadap preferensi karir; sedangkan salah satu variabel SCCT yaitu pemahaman karir tidak memiliki pengaruh. Begitupun dengan variabel religiusitas yang memiliki hasil tidak berpengaruh terhadap preferensi karir. Implikasi penelitian ini adalah agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan untuk membuka program studi ekonomi keuangan syariah dan menambah kuota bagi program studi ini dalam rangka membantu peningkatan supply akan SDM yang memiliki kualifikasi dibidang ekonomi keuangan syariah. Sedangkan implikasi bagi divisi SDM di institusi keuangan berbasis syariah adalah agar dapat mempertimbangkan faktor yang signifikan mempengaruhi preferensi karir mahasiswa agar dapat memaksimalkan usaha yang dapat dilakukan dalam upaya perekrutan SDM yang berkualitas dan memiliki kapabilitas.

---

This study examines whether social cognitive career theory SCCT consists of intrinsic motivation, extrinsic motivation, third party influence, and career exposure and religiosity have an effect on career preference of sharia finance economics student. The hypothesis was tested using stuctural equation modeling SEM method that was processed using Smart PLS application using 325 samples. Based on the test results, three of the four SCCT variables, intrinsic motivation, extrinsic motivation, and third party influences have an influence on career preference whereas one of the SCCT variables ie career exposure has no effect. Likewise with the variable religiosity that has no effect on career preferences.

The implication of this research is to be considered for educational institution to open syariah financial economics study program and increase quota for this study program in order to help increase supply of qualified human resources in syariah financial economy field. While the implications for HR division in sharia based financial institutions is to consider factors that significantly affect the career preferences of students in order to maximize the effort that can be done in the effort of recruitment of qualified human resources and have the capability. "

"Pembangunan merupakan langkah untuk meningkatkan kondisi ekonomi suatu negara serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, pembangunan di Indonesia melalui kebijakan desentralisasi mengalami banyak perubahan yang dipengaruhi oleh stabilitas politik dan kondisi ekonomi global. Implementasi dari desentralisasi tercermin dengan munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui kawasan perkotaan. Dinamika dalam pembangunan perkotaan, secara khusus di Sulawesi Selatan melalui kawasan metropolitan Mamminasata lebih lanjut akan dijelaskan dalam tulisan ini. Tulisan ini mengargumentasikan bahwa pembangunan kawasan metropolitan Mamminasata sebagai pusat pertumbuhan di wilayah Indonesia Timur merupakan bentuk ekspansi Neoliberal yang didorong melalui instrumentasi kebijakan. Akibatnya, pembangunan yang pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak tercapai bahkan menyebabkan perubahan pada masyarakat lokal. Metode penelitian berupa tinjauan literatur menggunakan anotasi bibliografi terhadap kajian-kajian mengenai pembangunan di kawasan Mamminasata yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia melalui pembangunan kawasan metropolitan Mamminasata menyebabkan terjadinya perubahan pada masyarakat berupa alienasi sosial dan ekologis dengan adanya alih fungsi lahan secara besar-besaran. Lebih lanjut, pada bagian pembahasan akan menjelaskan peran dan fungsi kota sebagai pusat pertumbuhan dipengaruhi oleh arah kebijakan ekonomi yang terus bertransformasi. Selain itu, pembangunan kawasan metropolitan melalui integrasi dan keterkaitan antarwilayah menunjukkan adanya disparitas dan kesenjangan. Pada akhirnya, tulisan ini menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan desentralisasi melalui pembangunan kawasan metropolitan masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh penguasaan terhadap modal dan lahan yang hanya berputar pada pihak-pihak tertentu serta adanya kegagapan oleh pemegang kekuasaan dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesejahteraan di masyarakat.

---

Development is a step to improve the economic condition of a country as well as efforts to improve people's welfare. In the last few decades, development in Indonesia through decentralization policies underwent many changes, which were influenced by political stability and global economic conditions. The implementation of decentralization is reflected in the emergence of new growth centers throughout urban areas. The dynamics of urban development, particularly in South Sulawesi through the Mamminasata metropolitan area, will be further explained in this paper. This paper argues that the development of the Mamminasata metropolitan area as a growth center in Eastern Indonesia is a form of neoliberal expansion that is driven through policy instrumentation. As a result, development, which is basically to improve the welfare of the community, is not achieved and even causes changes in local communities. The research method is in the form of a literature review using bibliographic annotations to studies regarding development in the Mamminasata area that have been carried out previously. The findings of this study indicate that the implementation of decentralization policies in Indonesia through the development of the Mamminasata metropolitan area causes changes in society in the form of social and ecological alienation with large land conversions. Furthermore, the discussion section will explain the role and function of the city as a growth center, influenced by the direction of economic policy that continues to transform. In addition, the development of metropolitan areas through integration and inter-regional linkages shows disparities and gaps. In the end, this paper concludes that the implementation of decentralization policies through the development of metropolitan areas is still not going well. This is due to the control over capital and land that only revolves around certain actors and the stuttering by power holders in identifying and solving welfare problems in the community."