Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya perencanaan Smart Defense di Ibu Kota Nusantara. Dalam konteks pemindahan ibu kota, penerapan Smart Defense menjadi sangat penting untuk memastikan keamanan dan stabilitas wilayah tersebut. Namun, diperlukan perencanaan yang matang dari segi kebijakan, anggaran, kesiapan pemerintah, serta kesiapan militer. Selain itu, Konsep Smart Defense sendiri memiliki tiga pilar utama, yaitu, Prioritizing, Specialization, dan Multinational Solution. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan analisis dokumen resmi terkait rencana pembangunan Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah terdapat upaya perencanaan Smart Defense seperti, Virtual Maritime Gate, Smart Security IKN, dan Sispamkota Modern. Namun, dari segi persiapan, dalam mewujudkan Smart Defense Pemerintah Indonesia masih belum matang. Hal itu dapat dilihat dari belum adanya upaya diplomasi berupa kerja sama pada sektor pertahanan yang signifikan. Selain itu, koordinasi antar Kementerian/Lembaga sektor pertahanan ini belum terlihat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menerapkan Smart Defense di ibu kota Nusantara, namun perlu adanya peningkatan dalam berbagai aspek kesiapan. Rekomendasi yang diberikan adalah pengembangan infrastruktur teknologi, pelatihan intensif bagi personel pertahanan, peningkatan kerjasama dengan negara-negara maju dalam bidang teknologi pertahanan, dan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait.

---

This research aims to examine the efforts in planning Smart Defense in the new capital city, Nusantara. In the context of relocating the capital, the implementation of Smart Defense is crucial to ensure the security and stability of the region. However, meticulous planning is required in terms of policy, budget, government readiness, and military preparedness. Additionally, the concept of Smart Defense itself has three main pillars: Prioritizing, Specialization, and Multinational Solutions. This research uses a qualitative method, involving data collection through literature studies, interviews, and analysis of official documents related to the development plans of Nusantara. The research results show that there have been efforts in Smart Defense planning, such as the Virtual Maritime Gate, Smart Security IKN, and Modern City Security System (Sispamkota). However, in terms of preparation, the Indonesian government is still not fully prepared to realize Smart Defense. This is evident from the lack of significant diplomatic efforts in defense sector cooperation and the lack of visible coordination between ministries and defense sector agencies.This research concludes that Indonesia has great potential to implement Smart Defense in the new capital city, Nusantara, but there needs to be improvements in various aspects of readiness. The recommendations provided include the development of technology infrastructure, intensive training for defense personnel, enhanced cooperation with advanced countries in defense technology, and better coordination between relevant ministries and agencies."

"Jakarta, as the current state capital of Indonesia, plays an important role as the center of government and economy. However, due to several problems in Jakarta, the government has considered relocating the capital city to other regions. The President of Indonesia, Jokowi, has expressed his intention to move the capital city to Kalimantan Island. This relocation has raised concerns about defense policy. This research aims to identify the threats that may arise in the proposed new capital city, Nusantara Capital City (IKN), and to propose strategies to overcome them. The methods used in this research include a qualitative approach based on documented perceptions, assumptions, and judgments among Indonesia’s leaders and a quantitative approach to mapping the comparative postures of relevant defense figures. The results indicate that the highest threat in IKN comes from the air (combat, UAV, ICBM’s), while the low-level threat is the location of IKN, which is near the borders, and FIR coincides with the IASL. The critical aspect of defending IKN would be to strengthen national defense diplomacy in the region. In conclusion, this research provides insight into the potential threats to the proposed new capital city and suggests strategies to mitigate them."

"Pada tanggal 18 Januari 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah mengesahkan rancangan undang – undang (RUU) Ibu Kota Negara menjadi undang – undang (UU) sehingga Ibu Kota Jakarta akan digantikan dengan Ibu Kota baru yang bernama Nusantara. Berdasarkan rencana induk Ibu Kota Nusantara (IKN), IKN memiliki visi menjadi economic superhub melalui enam klaster dan dua enabler. Salah satu enabler adalah penerapan kota cerdas yang mendorong IKN sebagai kota berkelanjutan, bukan hanya liveable tetapi juga loveable. Tolak ukur keberhasilan kota cerdas di IKN dinyatakan melalui KPI, yaitu terpenuhinya seluruh konektivitas digital dan teknologi, informasi, serta komunikasi untuk seluruh penduduk dan bisnis. Guna mencapai target tersebut dibutuhkan infrastruktur cerdas yang merupakan salah satu komponen penting kota cerdas. Proses pengumpulan data dilakukan secara wawancara dan studi dokumen terkait IKN. Penerapan best practice studi dari negara lain dijadikan sebagai pertimbangan dari analisis pemilihan rancangan awal berdasarkan analisis SWOT. Penelitian ini menghasilkan rancangan awal jaringan fiber pada backbone menggunakan topologi double ring. Rancangan awal pusat komando dan kontrol digunakan untuk memantau sistem perkotaan, keselamatan dan keamanan, layanan pemerintah, lingkungan dan keberlanjutan, akses dan mobilitas, dan kelayakan huni. Rancangan awal pusat data di IKN diimplementasikan dengan membangun pusat data sendiri dan menjadikan pusat data IKN menjadi bagian dari pusat data nasional sehingga setiap kementerian atau lembaga tidak perlu membuat pusat datanya masing – masing. Rancangan awal penerapan infrastruktur kendaraan otonom di IKN menerapkan teknologi DSRC berbasis WiFi 802.11bd/802.11p. Implikasi teori dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam perancangan infrastruktur cerdas pada ibu kota negara atau kota cerdas lainnya.

---

On January 18, 2022, the People's Representative Council (DPR) and the Government passed the draft law (RUU) on the State Capital to become law (UU) so that the capital city of Jakarta will be replaced with a new capital city called Nusantara. Based on the master plan for the Archipelago Capital City (IKN), IKN has a vision of becoming an economic superhub through six clusters and two enablers. One of the enablers is the implementation of smart cities that encourage IKN to become sustainable cities, not only liveable but also loveable. The benchmark for the success of smart cities in IKN is expressed through KPIs, namely the fulfilment of all digital connectivity and technology, information and communication for all residents and businesses. To achieve this target, smart infrastructure is needed, which is one of the essential components of a smart city. The data collection process was carried out using interviews and a study of documents related to IKN. The application of best practice studies from other countries is used as a consideration in the analysis of the selection of the initial design based on the SWOT analysis. This research produces a preliminary design of fiber network strategy on the backbone using a double-ring topology. Preliminary design of command-and-control center awales monitor urban systems, safety and security, government services, environment and sustainability, access and mobility, and habitability. Preliminary design of the data center at IKN is implemented by building its data center and making the IKN data center part of the national data center so that each ministry or agency does not need to create its own data center. Preliminary design for implementing autonomous vehicle infrastructure in IKN applies DSRC technology based on WiFi 802.11bd/802.11p. The theoretical implications of this research can be used as a reference for further study in designing smart infrastructure in national capitals or other smart cities."

"Pemindahan Ibu Kota Negara menghadirkan peluang penting untuk meningkatkan birokrasi di Indonesia. Menurut Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Sistem Smart Governance telah memfasilitasi perbaikan birokrasi dengan menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan koordinasi, dan mempromosikan tata kelola digital. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat berkolaborasi untuk mengembangkan program Smart Governance dengan memanfaatkan platform warga negara elektronik dan basis data publik yang terpusat. Penelitian ini bertujuan untuk membuat kerangka kerja dengan meninjau sistem tata kelola pemerintahan Indonesia saat ini dan membandingkannya dengan model-model yang telah berhasil. Kerangka kerja ini disusun dengan menggunakan Enterprise Architecture, yangselanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya investasi yang diperlukan untuk sistem Smart Governance. Hasil penelitian ini akan menjadi referensi yang berharga untuk pengembangan Sistem Pemerintahan Cerdas untuk Ibu Kota Nusantra.

---

The relocation of the Indonesia’s National Capital is an important moment to improve the bureaucracy in Indonesia. Based on Presidential Regulation No. 63 of 2022 on the The Nusantara Kapital (IKN), the Smart Governance System has driven bureaucratic improvements by streamlining business processes, strengthening coordination, and advancing digital governance. The government, community, and private sector have the potential to collaborate in the development of Smart Governance programs, by leveraging electronic citizen platforms and centralized public databases. This research aims to develop a framework by reviewing Indonesia's existing governance system and comparing it with models that have been successfully implemented. The framework that is built is structured using Enterprise Architecture which is then used as a basis for calculating the investment costs required for the Smart Governance system. The results of this research will be a valuable reference for developing a Smart Governance System for the Indonesia New State Capital."

"Perencanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi salah satu agenda penting dari pemerintah Republik Indonesia. Hal tersebut didukung dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Pembangunan IKN meliputi beberapa aspek yang salah satunya adalah smart transportation. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebutuhan teknologi dalam rancangan smart transportation untuk IKN. Rekomendasi rancangan yang diberikan berfokus pada transportasi publik berbasis bus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Instrument penelitian yang digunakan adalah wawancara dan Systematic Literature Review (SLR). Analisis data dilakukan dengan cara benchmarking terhadap pihak atau daerah atau negara yang sudah mengimplementasikan konsep smart transportation dalam sistem transportasinya. Subsistem yang dapat dikembangkan untuk menunjang smart transportation di lingkungan IKN, yaitu Smart Traffic Monitoring, Route Optimization, Accident Detection and Infrastructure Monitoring (Parking, Lights, Road Anomalies), Traffic Management System, Traffic Information System, Traffic Safety System, Smart parking, Smart Vehicle Monitoring System, Smart Road, Optimal Route Planner, Emergency Handling, Public Transit Prioritization, Adaptive TSCS, ITSCS, Passenger Information System, Smart Navigation System. . Jenis kendaraan yang dapat digunakan yaitu BEV (Battery Electric Field) dan FCEV (Fuel Cell Electric Field) dengan autonomous vehicle sebagai mode berkendaranya. Berbagai macam sensor dapat ditanam, baik di kendaraan maupun di jalan raya yang kemudian terbagi menjadi 6 kelompok, yaitu safety, diagnostic, traffic, assistant, environment, dan user. Teknologi 5G dan fiber optik dapat digunakan sebagai teknologi komunikasi di IKN.

---

Planning for the development of the Ibu Kota Nusantara is one of the important agendas of the government of the Republic of Indonesia. This is supported by the passing of Presidential Regulation Number 63 of 2022. The development of the IKN includes several aspects, one of which is smart transportation. This study aims to provide recommendations in terms of technological needs in smart transportation designs for IKN. The design recommendations given focus on bus-based public transportation. This study uses a qualitative method. The research instruments used were interviews and Systematic Literature Review (SLR). Data analysis is carried out by benchmarking against parties or regions or countries that have implemented the concept of smart mobility in their transportation system. Subsystems that can be developed to support smart transportation in the IKN environment are Smart Traffic Monitoring, Route Optimization, Accident Detection and Infrastructure Monitoring (Parking, Lights, Road Anomaly), Traffic Management System, Traffic Information System, Traffic Safety System, Smart Parking, Monitoring System Smart Vehicles, Smart Roads, Optimal Route Planner, Emergency Handling, Public Transit Priority, Adaptive TSCS, ITSCS, Passenger Information System, Smart Navigation System. The types of vehicles that can be used are BEV (Battery Electric Field) and FCEV (Fuel Cell Electric Field) with autonomous vehicle driving modes. Various kinds of sensors can be planted, both in vehicles and on the road which are then divided into 6 groups, namely safety, diagnostic, traffic, assistant, environment, and user. 5G and fibre optic technology can be used as communication technology in IKN."

"Berdasarkan proyeksi dari Badan Pusat Statistik total jumlah penduduk Indonesia mencapai 271 juta jiwa pada tahun 2020. Menurut perkiraan tersebut, jumlah penduduk Indonesia bisa mencapai 300 juta pada tahun 2045. Kondisi ini, ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang datang ke kota, serta konsekuensi lingkungan dan sosial. Konsekuensi lingkungan yang dapat terjadi yaitu meningkatnya pencemaran, degradasi ekosistem, dan kurangnya ruang untuk melakukan proses pengelolaan sampah. Salah satu masalah yang ditimbulkan dengan adanya sampah yang tidak dikelola yaitu bencana banjir. Dari masalah sampah yang menyebabkan bencana banjir, salah satu solusi yang ditawarkan yaitu penerapan kota cerdas, mengacu pada kota yang berbasis teknologi, perkembangan teknologi pada setiap bidang seperti pendidikan, energi, dan transportasi. Salah satu dimensi yang terdapat pada kota cerdas (smart city) yaitu smart environment. Smart environment memiliki area kerja diantaranya smart waste management. Hal tersebut didukung dari hasil wawancara dengan Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN. Tujuan dari penelitian ini memberikan perencanaan terkait smart waste management bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) dari hulu ke hilir. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melakukan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian berupa perencanaan smart waste management yang terdiri dari pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Penelitian ini didukung dengan riset yang dilakukan dari berbagai negara. Dalam perencanaan smart waste management dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengolahan air limbah (lindi) secara terpusat. Penerapan prediksi terkait prediksi perubahan volume TPA yang diperoleh dari 3D model wilayah TPA. Selain itu, perlu adanya spesifikasi jenis kendaraan pengangkut sampah untuk setiap kategori sampah dan belum dilakukan pengumpulan data dari pakar sesuai bidang keilmuan.

---

Based on projections from the Central Statistics Agency, the total population of Indonesia will reach 271 million people in 2020. According to these estimates, the total population of Indonesia could reach 300 million in 2045. This condition is marked by the growth of people coming to cities, as well as environmental and social consequences. Environmental consequences that can occur are increasing levels of pollution, ecosystem degradation, and lack of space to carry out waste management processes. One of the problems caused by unmanaged waste is flooding. From the waste problem that causes the flood disaster, one of the solutions offered is the application of smart cities, referring to technology-based cities, technological developments in every field such as education, energy, and transportation. One of the dimensions in a smart city is the smart environment. Smart environment has a work area including smart waste management. This is supported by the results of interviews with the Deputy for Green Transformation and the Digital Authority of IKN. The purpose of this study is to provide planning related to smart waste management for The New National Capital City (IKN) from upstream to downstream. This study uses a qualitative data collection method by conducting interviews and document studies. The results of the research are smart waste management planning which consists of sorting, transporting, processing and landfill for waste. This research is supported by research conducted in various countries. In addition, to improve smart waste management planning, further analysis can be carried out related to centralized wastewater (leachate) treatment. Application of predictions related to predictions of changes in landfill volume obtained from 3D models of landfill areas. In addition, it is necessary to have specifications for the types of waste transport vehicles for each category of waste and data collection has not been carried out from experts according to scientific fields."

"Perang berkaitan erat dengan arsitektur. Berawal dari arsitektur menjadi objek yang diserang, lalu lahir arsitektur sebagai pertahanan. Strategi perang terus mengalami perkembangan, hal ini memicu arsitektur menjadi bagian dari strategi perang. Arsitektur juga harus ikut berkembang dan melihat kebutuhan dari strategi perang tersebut agar dapat bertahan dalam perang. Tulisan ini mencoba menganalisa strategi arsitektur sebagai pertahanan dalam perang. Tulisan ini juga didukung oleh pembahasan studi kasus dari sebuah cerita agar terlihat jelas bagaimana strategi arsitektur sebagai pertahanan dengan strategi yang digunakan user untuk bertahan begitu juga sebagai penyerang.

---

War is closely related to architecture. It starts when architecture became an object being attacked, which bring forth the idea of architecture as a defense. War strategy advances continuously, it triggers architecture to be part of the war strategy. Architecture must also take part in the advancement and recognize the needs to survive in war.

This paper attempts to analyze the architecture strategy as a defense in war. This paper is also supported by case studies research from stories in order to clearly find the architecture strategy used by a user to defend along with the strategy to attack."

"Untuk pertama kalinya sejak era Orde Baru, Indonesia menarik non-tariff trade barrier-nya atau hambatan investasi, dengan membuka akses pasar terhadap perusahaan asing untuk berinvestasi pada Industri Pertahanan Indonesia, melalui diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Sebelumnya, entitas asing tidak diperbolehkan memiliki saham dalam sektor pertahanan Indonesia. Hal ini menjadi sebuah anomali, karena Indonesia memiliki opsi lain yang lebih lumrah, seperti (1) tetap menutup pasar sektor pertahanannya, dan (2) mencapai kemandirian industri pertahanan, yang merupakan antitesis dari defense investment untuk pemain asing di Indonesia. Berangkat dari anomali kebijakan yang dijelaskan di atas, penelitian ini akan mengajukan pertanyaan penelitian: “Mengapa Indonesia melakukan liberalisasi industri pertahanan dengan membuka akses pemain asing dalam industri tersebut?”. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap literatur akademis Ilmu Hubungan Internasional, karena hampir keseluruhan literatur yang membahas terkait liberalisasi industri pertahanannya dikaji menurut perspektif teori liberalisme semata. Padahal, sebagai sebuah kebijakan yang memiliki komponen internasional didalamnya, kebijakan liberalisasi menjadi perlu untuk dikaji sebagai bagian dari kebijakan luar negeri. Sehingga, dalam penelitian yang menggunakan analisis Foreign Policy Analysis, skripsi ini akan mengkaji bagaimana keputusan Indonesia untuk membuka pasar sektor pertahanannya kepada asing dipengaruhi oleh dua faktor utama; (1) faktor level sistemik yang ditunjukkan oleh perubahan sistemik dari unipolaritas AS menjadi multipolar, dan (2) level domestik dengan mengkaji kepentingan militer dari industri pertahanan dalam negeri, kapasitas ekonomi untuk meningkatkan skala alih teknologi, serta preferensi kebijakan Presiden Joko Widodo yang berpihak pada liberalisasi dan investasi asing.

---

For the first time since the New Order era, Indonesia has lifted its non-tariff trade barrier on investment restrictions, by opening market access to foreign companies to invest in the Indonesian defense industry, through the issuance of the Job Creation Law (Omnibus Law). Previously, foreign entities were not allowed to own shares in Indonesia’s defense sectors, and only SOEs were allowed to be the lead integrator in defense procurement. This then births an anomaly in Indonesia’s policy, because Joko Widodo’s administration has other options other than liberalize the industry; such as (1) preserving the protectionism nature of its defense sector, and (2) the policy goes unaligned with the interest to achieve self-reliance in the defense industry. Based on the aforementioned policy anomaly, this research poses the research question of “Why did Indonesia liberalize its defense industry by opening access to foreign investment in the industry?”. This research will be expected to contribute to the academic literature of International Relations, since it provides a new angle of analysis. Almost all existing literature discussing the liberalization of the defense industry is examined solely from the perspective of liberal economic theory, while as a policy that has international components in it; liberalization policy needs to be examined as a part of foreign policy. By utilizing the Foreign Policy Analysis, this thesis will analyse how Indonesia’s decision to open up its defense sectors to foreigners is influenced by two main factors: (1) systemic level indicated by the systemic change of U.S. Unipolarity to multipolarity, and (2) domestic-level factors by examining the military interests of the domestic defense industry, economic capacity to enhance technology transfer, and policy preferences of President Joko Widodo who is in favor of liberalization and foreign investment."

"ABSTRAKKeamanan siber merupakan pondasi pembangunan ekonomi digital dan terwujudnya ketahanan nasional di Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa teknologi dapat membantu pencapaian dan menjadi ancaman. Mengatur dunia siber bisa membingungkan melihat Indonesia memiliki beberapa siber yang dimiliki oleh institusi baik di sektor pemerintah, swasta, universitas dan komunitas masyarakat. Konsep awal Pusat Pertahanan Siber di Kementerian Pertahanan (Kemhan) didesain sebagai pusat pertahanan siber nasional, akhirnya difokuskan untuk dioperasikan internal Kemhan sehingga beberapa fungsi kapabilitas tidak berjalan dengan optimal. Urgensi pertahanan siber ditujukan untuk mengantisipasi datangnya ancaman dan serangan siber yang terjadi dan menjelaskan posisi ketahanan saat ini, sehingga diperlukan kesiapan dan ketanggapan dalam menghadapi ancaman serta memiliki kemampuan untuk memulihkan akibat dampak serangan yang terjadi di ranah siber. SOC membutuhkan strategi peningkatan kapabilitas pertahanan siber dalam menghadapi ancaman dan serangan. Ketiadaan kerja sama dan koordinasi dengan Badan Siber Nasional ataupun Kementerian lainnya menyebabkan SOC terjebak dalam rutinitas yang biasa sehingga hasil penanganan serangan siber belum cukup berdampak, baik bagi Kemhan maupun secara nasional. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berfokus melakukan analisis Gap kapabilitas SOC Kemhan menurut Pedoman Pertahanan Siber dengan delapan kapabilitas SOC oleh Carson Zimmerman. Pemetaan kapabilitas ini menunjukkan bahwa SOC Kemhan hanya unggul pada dua kapabilitas yaitu Analisis Artifak dan Teknologi Pendukung dari delapan kapabilitas SOC Zimmerman. Penelitian ini menghasilkan lima strategi peningkatan kapabilitas SOC termasuk model konseptual koordinasi antar lembaga untuk menjadikan Pusat Pertahanan Siber yang berdampak bagi Kementerian Pertahanan dan nasional."

"Dengan perkembangan yang terjadi saat ini dapat timbul suatu ancaman dalam bidang Ekonomi, Tranportasi, Komunikasi serta sosial budaya. Dari fenomena tersebut kebudayaan dan idiologi dari negara lain mudah datang memanfaatkan perkembangan teknologi, juga Program Bela Negara di Indonesia di persepsikan oleh masyarakat sebagai wajib militer seperti yang terjadi di negara lain. Masyarakat mengangggap bahwa dengan adanya Program Bela Negara mereka harus mempersiapkan diri ikut dalam program wajib militer dengan periode waktu tertentu. Globalisasi juga mempunyai pengaruh yang sangat kompleks karena dengan era globalisasi arus informasi tidak ada batasnya. Disisi lainya jumlah peserta Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara belum mencapai target dari yang telah ditentukan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan meningkatkan implementasi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara Kepada Masyarakat serta menganalis dampak positip dari implementasi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Tujuan lainnya adalah guna mendapatkan indikator yang mempengaruhi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Desain penelitian dilakukan menggunakan kualititatif dengan metode eksploratif. Langkah pertama yang dilakukan analisis data dengan analisis SWOT dilanjutkan dengan mencari faktor yang mempengaruhi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Hasil penelitian dengan menngunakan analis SWOT didapatkan bahwa yang harus dilakukan agar program Pembinaan Kesadaran Bela Negara terlaksana dengan baik adalah dengan melakukan strategi meningkatkan kegiatan dari yang telah dilakukan sebelumnya. Analisa dampak positip dari implementasi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara bahwa pendekatan yang paling memungkinkan dalam menangkal dampak negatif globalisasi adalah pendekatan terhadap peningkatan rasa cinta tanah air terhadap warga negara, yaitu seperti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan adanya program Pembinaan Kesadaran Bela Negara, sedangkan indikator yang mempengaruhi perlunya Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara antara lain adanya Globalisasi kebudayaan asing mudah masuk, Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan Program Strategis untuk menangkal hal negatif yang diakibatkan Globalisasi. Saat ini jumlah kader bela negara yang dididik belum mencapai target yang ditentukan, disisi lainnya Rasa cinta tanah air harus terus di kembangkan melalui pendidikan dan sosialisasi.

---

With current developments, a threat may arise in the fields of Economy, Transportation, Communication and socio-culture. With this phenomenon, cultures and ideologies from other countries can easily come to take advantage of technological developments, also the State Defense Program in Indonesia is perceived by the public as military conscription, as happened in other countries. The community thinks that with the State Defense Program they have to prepare themselves to participate in the military conscription program for a certain period of time. Globalization also has a very complex influence because in the era of globalization, the flow of information has no boundaries. On the other hand, the number of participants in the State Defense Awareness Development Program has not reached the predetermined target. The aim of the research is to find out strategies that can be implemented to improve the implementation of the State Defense Awareness Development Program for the Community and to analyze the positive impact of the implementation of the State Defense Awareness Development Program. Another objective is to obtain indicators that influence the State Defense Awareness Development Program. The research design was carried out using a qualitative exploratory method. The first step was to do data analysis with SWOT analysis followed by looking for indicators that influence the State Defense Awareness Development Program. The results of the research by using SWOT analysis found that what must be done so that the State Defense Awareness Development program is implemented properly is to implement a strategy to increase activities from those that have been carried out before. Analysis of the positive impact of the implementation of the State Defense Awareness Development Program that the most possible approach in counteracting the negative effects of globalization is an approach to increasing the love of the homeland for citizens, which is like what the current government has done with the State Defense Awareness Development program, while the indicators that influence the need for the State Defense Awareness Development Program include the globalization of foreign cultures that are easy to enter, the State Defense Awareness Development Program is a strategic program to ward off the negative things caused by globalization. Currently the number of state defense cadres being educated has not reached the set target. On the other hand, the love for the homeland must continue to be developed through education and outreach."