Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebangkitan ekonomi Tiongkok menghadirkan pergeseran poros ekonomi global yang mengundang peninjauan ulang kepentingan berbagai negara. Tidak hanya negara besar, kebangkitan Tiongkok juga diperhatikan oleh negara-negara kecil yang sangat bergantung dengan perdagangan internasional. Salah satunya adalah Selandia Baru. Tinjauan pustaka ini dibuat untuk memetakan, mencari celah, merefleksi, dan mensintesiskan bahasan akademik mengenai kebijakan perdagangan bilateral Selandia Baru dengan Tiongkok, khususnya mengenai perkembangan historis, aspek perdagangan, dan hubungannya dengan geopolitik. Berdasarkan 22 literatur akademik yang diseleksi dari Scopus dan Google Scholar, tinjauan ini mengungkap bahwa literatur akademik hubungan internasional banyak membahas aspek ekonomi, politik, dan strategi dari kebijakan perdagangan Selandia Baru dengan Tiongkok. Selandia Baru giat mengelola relasi perdagangan krusialnya dengan Tiongkok yang dihadapi problematika geopolitik kawasan, perbedaan sistem pemerintahan, dan norma antar kedua negara. Para akademisi cukup sepaham dan tidak banyak saling menentang terutama dalam memandang signifikansi perdagangan sebagai perihal yang berkaitan kuat dengan keberlangsungan dan keamanan Selandia Baru. Hasil tinjauan pustaka ini melihat celah bahwa kajian mengenai kebijakan Selandia Baru dalam menghadapi Tiongkok tergolong cukup jarang dan belum banyak mengambil perspektif analisis negara kecil. Tinjauan ini merekomendasikan untuk memperbanyak kajian mengenai topik terkait, terutama dalam bidang perdagangan terhadap negara-negara lain di kawasan yang mungkin mempunyai perbedaan sistem dan nilai politik.

---

China's economic rise presents a shift in global axis that invites reviews of interests of various countries. Not only large countries, China's rise is also noticed by small countries that are very dependent on international trade. One of them is New Zealand. This review is created to map, find gaps, reflect and synthesize discussions regarding New Zealand's bilateral trade policy with China, especially on historical developments, trade, and geopolitics. Based on 22 academic literature selected from Scopus and Google Scholar, this review reveals that international relations literatures largely discusses economics, politics and strategies of New Zealand's policy. New Zealand actively manage its crucial trade with China which are faced with problems of geopolitics, differences in government systems, and norms. Academics are quite in agreement and do not contradict each other, especially in viewing the significance of trade as it is strongly relates to New Zealand’s survivability. Results of this review shows a gap that studies regarding New Zealand's policy on China are quite rare and have not taken many small country analysis perspectives. This review recommends further research of the topic, especially in the field of trade with countries in the region which may have variative political systems and values."

"Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran perusahaan multinasional (MNC) dalam kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Studi tersebut akan fokus pada kebijakan perdagangan AS selama pemerintahan Presiden Donald Trump yang menyebabkan eskalasi Perang Dagang dengan China. Makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang hubungan antara state actor dan MNCs serta proses politik yang terjadi dalam perumusan kebijakan perdagangan internasional AS. Penelitian ini mengimplementasikan teori pendekatan yang berpusat pada masyarakat dalam perdagangan internasional yang dikembangkan oleh Thomas Oatley. Makalah ini akan menggunakan metode kualitatif dengan studi dari salah satu MNC Amerika Serikat, Apple. Melalui analisis yang dilakukan, peneliti akan memetakan pemenang dan pecundang dari kebijakan tarif sebagai salah satu instrumen kebijakan perdagangan AS yang digunakan untuk membatasi impor produk China yang dikeluarkan oleh Presiden Trump. Peneliti juga akan fokus untuk mengidentifikasi hubungan antara aktor negara dan MNC, serta kepentingan Amerika Serikat dan China dalam masalah Perang Dagang ini.

---

This paper aims to analyze the role of multinational companies (MNCs) in United States trade policy. The study will focus on US trade policies during President Donald Trump's administration that led to the escalation of the Trade War with China. This paper is expected to provide an overview of the relationship between state actors and MNCs as well as the political processes that occur in the formulation of US international trade policy. This study implements the theory of a community-centered approach to international trade developed by Thomas Oatley. This paper will use a qualitative method with a study from one of the United States MNCs, Apple. Through the analysis conducted, researchers will map the winners and losers of the tariff policy as one of the US trade policy instruments used to limit imports of Chinese products issued by President Trump. Researchers will also focus on identifying the relationship between state actors and MNCs, as well as the interests of the United States and China in this Trade War issue."

"ABSTRAKTesis ini menjabarkan mengenai motivasi keterlibatan Selandia Baru dalam kerangka Agreement between New Zealand and the Customs Territory of Taiwan, Penghu , Kinmen, and Matsu ANZTEC . ANZTEC merupakan suatu bentuk Free Trade Agreement FTA yang terjalin di antara Selandia Baru dan Taiwan pada akhir tahun 2013. ANZTEC merupakan sebuah kerangka kerjasama yang berfungsi untuk menuntun kedua negara tersebut di dalam melaksanakan aktivitas perdagangan demi mencapai kepentingan kedua negara. Di satu sisi, ANZTEC merupakansebuah peluang bagi Selandia Baru untuk memaksimalkan hubungan dan potensi ekonominya dengan Taiwan. Pada sisi lain, keterlibatan Selandia Baru di dalam ANZTEC bertentangan dengan komitmen One China Policy, setelah mereka mengadakan hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Untuk menggali motif Selandia Baru di dalam ANZTEC, penulis menggunakan teori FTA milik Solis dan Katada, yang menyebutkan bahwa motif FTA terbagi atas tiga hal, ekonomi, keamanan, dan leverage. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Selandia Baru memiliki motif ekonomi, politik, serta leverage terhadap Taiwan di dalam kerangka FTA ini.

---

ABSTRACTThis thesis explores the motivation of New Zealand in the Agreement between New Zealand and the Customs Territory of Taiwan, Penghu , Kinmen, and Matsu ANZTEC . ANZTEC is a form of Free Trade Agreement FTA , agreed by New Zealand and Taiwan by the end of 2013. ANZTEC is a framework that serves as an instrument to help both parties to achieve their interests. On the one hand, New Zealand sees this framework as an opportunity to maximize their economic relations and potential with Taiwan. On the other hand, New Zealand rsquo s involvement in ANZTEC is in contradiction to its commitment to One China Policy, in which New Zealand is committed to a diplomatic relationship with the People rsquo s Republic of China, but not with Taiwan. To delve into New Zealand rsquo s motives in ANZTEC, I will use FTA theory by Solis and Katada, which states that an FTA motives consists of three factors, economic, security, and leverage. In this study, it is evident that New Zealand had economic, political, as well as leverage motives against Taiwan within the framework of this cooperation."

"Forum organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO) dalam melakukan perundingan perdagangan multilateral belum mencapai kesepakaran bersama di antara negara-negara anggota karena adanya kepentingan-kepentingan masing-masing anggota. Hal ini menyebabkan negara-negara di dunia berupaya untuk mengadakan perdagangan bebas baik secara bilateral maupun di antara kawasan. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh kawasan kelompok negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN dengan perjanjian perdagangan ASEAN Free Trade Area QIFTA) yang menggunakan skema Common Efecrive Preferential Tarif (CEPD sebagai mekanisme untuk menuju terwujudnya AFTA.Dengan telah berlakunya perdagangan bebas di kawasan ASEAN melalui AFT A menjadikan negara-negara di Asia tertarik untuk menjalin kerjasama dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas seperti halnya yang telah disepakati antara ASEAN dengan Cina (ASEAN-China Free Trade Area), dan sampai saat ini dalam taraf negosiasi maupun penjajakan antara ASEAN dengan mitra wicara lainnya seperti Jepang, Korea dan India. Tidak terkecuali sebagai negara tetangga terdekat kawasan Asia Tenggara yaitu Australia dan New Zealand telah menyepakati dalam jangka waktu dua tahun ke depan yaitu sampai tahun 2007 untuk melakukan perundingan guna mewujudkan pembentukan ASEAN- Australia-New Zealand Free Trade Area (ASEAN-ANZ FTA).Mencermati perkeiribangan yang terjadi dalam pembentukan ASEAN-ANZ FTA, menjadi perhatian untuk meninjau dalam perspektif kebijakan perdagangan bilateral Indonesia-Australia. Indonesia secara geografis adalah sebagai negara tetangga terdekat dengan Australia, karena itu Australia tidak bisa lepas dari eksistensi Indonesia baik kepentingan geopolitik maupun geostrategi. Melihat keadaan ini, Indonesia dapat memanfaatkan hubungan bilateral dengan Australia guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam negeri sebagai upaya mencari alternatif lain yang lebih bagus.Dalam perpektif kebijakan perdagangan bilateral Indonesia-Australia diuraikan tentang kebiiakan berdagangan yang ada di Australia, hal ini dapat dijadikan gambaran bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan perdagangan bilateral dengan Australia. Untuk memahami mengenai kebijakan perdagangan intemasional ini digunakan teori perdagangan internasional yaitu integrasi ekonomi dan kebijakan yang diacu adalah formulasi kebijakan yaitu sebagai rekomendasi untuk merumuskan kebijakan yang akan datang.Metode yang digunakan untuk meneliti kebijakan perdagangan bilateral Indonesia-Australia adalah metode analisis deskriptif. Untuk mendukung analisis, digunakan data primer berupa wawancara dengan para pakar perdagangan intemasional dan data sekunder bempa data eicspor dan impor melalui keoenderungan yang teijadi. Data tersebut diperoleh dari terbitan dan publikasi dari Sekretariat ASEAN, Departemen Perdagangan, Badan Statistik dan sumber-sumber lainnya. Dari hasil pengolahan data ekspor-impor tersebut diperoleh gambaran trend perdagangan yang menunjukan positip mengindikasikan berpotensi memasuki pasar Australia. Dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan Australia sudah lebih maju dari Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Australia rnenerapkan standar perdagangan yang baku dan diterapkan dengan ketat untuk melindungi kepentingan dalam negeri. Tarif yang diberlakukan di Australia sebagian besar sudah 0%, namun Indonesia rnasih kesulitan untuk memasuki pasar Australia karena penerapan standar yang ketat.Dari perspektif kebijakan perdagangan Indonesia dan Australia dapat disimpulkan bahwa pembentukan ASEAN-ANZ FTA dapat dimanfaatkan Indonesia khususnya bilateral dengan Australia dalam kerjasama ekonomi guna meningkatkan perdagangan barang, investasi dan jasa-jasa.Pembentukan ASEAN-ANZ hams dapat dimanfaatkan Indonesia semaksimal mungkin, untuk itu perlu adanya studi yang lebih komprehensif agar dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian yang akan ditimbulkan kemudian. Terutama dalam menghadapi persaingan dengan sesama negara anggota ASEAN seperti halnya Thailand yang sudah terlebih dahulu melakukan perdagangan bebas dengan Australia.

---

World Trade Organization forum in negotiating the multilateral trade has not reached joint agreement between the member countries due to the interest of themselves. It makes them establish bilateral or regional free trade basis. As already established by those in South East Asia or ASEAN namely by ASEAN Free Trade Area (AFT A) agreement using the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) scheme as the mechanism to realize AFT A.

The free trade in ASEAN region through AFTA make ASEAN countries desire to make cooperation in terms of tree trade agreement as already agreed by ASEAN and China (ASEAN-China Free Trade Area), and they are now negotiating and probing it with their partner such as Japan, Korea and India. Besides, the nearest neighboring countries such as Australia and New Zealand have made agreement in two years to come namely through 2007 for negotiation to realize the establishment of Australia - New Zealand Free Trade Area (ASEAN-ANZ FTA).

Taking into account the progress in the establishment of ASEAN ANZ FTA, it is necessary to make perspective review on Indonesia-Australia bilateral trade policy. Geographically Indonesia is the nearest country to Australia then the latter cannot be separated from the existence of Indonesia both geopolitically and geostrategically. Seeing this, Indonesia can utilize the bilateral relationship to it to improve the domestic economic growth as an effort to seek for other better alternatives.

The perspective of Indonesia-Australia bilateral trade policy elaborates the policy on trade in Australia which can be made as an illustration for the government of Indonesia to formulate the bilateral trade policy with it. In order to understand the international trade policy, the theory of international trade is used namely the economic integration and the policy being used is the policy fomrulation as the recommendation to formulate the future policy.

The method used to make the research in bilateral trade policy of Indonesia-Australia is the descriptive analytical method. To support the analysis, the primary data is used namely interview with the experts on intemational trade and secondary data namely export and import data through the existing trend. The data is issued and publicized by the Secretariat of ASEAN, Ministry of Trade, Statistic Bureau and other sources. The export import data processing generates the trend of trade indicating the potency to penetrate the Australia market The descriptive analysis indicates that the Australia trade policy is more advanced than that of Indonesia and other ASEAN countries Australia strictly applies the standard trade to protect the domestic interest. Most of the tariff applied there is 0% but it is still difficult for Indonesia to penetrate it due to the strict standard.

From the perspective of trade policy of Indonesia and Australia, it can be concluded that Indonesia can utilize the establishment of ASEAN ANZ FTA especially with Australia namely in economic cooperation to improve the trade of goods, investment and services.

Indonesia should utilize to the best possible degree the establishment of ASEAN-ANZ, therefore it is necessary to make a more comprehensive study for maximum profit and minimum loss in the future, especially in encountering the competition among ASEAN countries such as Thailand which already makes free trade with Australia."

"Kerjasama keamanan antara Selandia Baru dengan Amerika Serikat, yang telah terbentuk sejak akhir Perang Dunia II, menghadapi permasalahan sehingga dihentikan pada akhir periode Perang Dingin. Akan tetapi, sejak tahun 2000, dengan terjadinya berbagai perubahan struktur internasional, berlangsung pendekatan kembali kerjasama keamanan antara Selandia Baru dengan Amerika Serikat. Skripsi ini menganalisis dinamika kerjasama keamanan Selandia Baru-Amerika Serikat sejak tahun 2000 dengan menggunakan kerangka analisis realisme neoklasik dan teori balance of interest. Dalam skripsi ini, ditemukan bahwa perubahan struktur internasional, seperti kebangkitan kembali Cina, serta tanggapan politik domestik Selandia Baru terhadap fenomena-fenomena tersebut merupakan faktor-faktor yang berperan di balik pendekatan kembali kerjasama keamanan Selandia Baru dengan Amerika Serikat. Sebagai negara kecil, Selandia Baru dapat memilih bandwagoning atau distancing dalam menanggapi perubahanan struktur internasional. Kebijakan yang diambil oleh Selandia Baru adalah bandwagoning terhadap Amerika Serikat sekaligus melakukan engagement ke Cina.

---

New Zealand`s security relations with the United States halted when the former`s antinuclear policies during late 1980s caused the US to suspend their security commitments. However, changes in international structure affected the once-broken security relations. Since 2000, rapproachment in security cooperation has happened between New Zealand and the US. This undergraduate thesis analyzes the underlying causes of the rapproachment since 2000 by using neoclassical realism`s paradigm and balance of interest theory. Based on the analyzed data, this thesis finds that the changes in international structure, including the reemergence of China, as well as the reactions in New Zealand`s domestic politics concerning the changes, shape New Zealand`s rapproachment to the US. As a small state, New Zealand`s respond towards the changes in international structure are bandwagoning or distancing. New Zealand chooses to bandwagon the US as well as engagement with China."