Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan iklim dunia akibat pemanasan global mendorong dunia untuk mensubstitusi penggunaan sumber energi fosil ke arah energi bersih dan rendah karbon. Penelitian ini akan menganalisis dampak sosioekonomi transisi energi pada sektor hulu migas sesuai laporan IEA untuk skenario peta jalan energi transisi Indonesia. Model ekonomi makro menggunakan pendekatan model Miyazawa Input Output Model (MIOM) dengan database Input-Output Indonesia tahun 2016 yang memasukkan shock dari skenario STEPS/BAU, APS, dan NZE. Hasil yang diharapkan dari simulasi model ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan rumah tangga, dan perubahan lapangan kerja di sektor Hulu Migas. Hasil dari simulasi MIOM menghasilkan bahwa perubahan pasokan energi skenario APS dan NZE mengakibatkan kontraksi PDB, pendapatan rumah tangga, dan jumlah lapangan kerja hulu migas sekitar minus 1.2 kali dan 1.5 kali lipat lebih rendah relatif terhadap skenario STEPS. Perubahan investasi energi skenario APS dan NZE juga membawa dampak kontraksi PDB, pendapatan rumah tangga, dan jumlah lapangan kerja hulu migas sekitar minus 3.5 dan 6.5 kali lipat lebih kecil relatif terhadap skenario STEPS.

---

Global climate changes due to global warming stimulate the world for energy transition by substituting the fossil energy sources towards cleaner energy sources. This study will analyse the energy transition impact on socioeconomic of the upstream oil and gas sector according to the energy roadmap scenario of Indonesia. The economic model utilizes Miyazawa Input-Output Model (MIOM) approach with the 2019 updated data version of the 2016 Indonesia Input-Output Table database which incorporates shocks from the STEPS, APS, and NZE scenarios. The expected results from the economic model simulation are changes in Gross Domestic Product (GDP), household’s income, and employment in the upstream oil and gas sector. The MIOM simulation results exhibit the changes in energy supply in APS and NZE scenario bring in contractions in GDP, household income, and the number of jobs of upstream oil and gas of around minus 1.2 times and 1.5 times lower relative to STEPS scenario. Changes in energy investment in APS and NZE scenarios also lead to a shrinkage impact on GDP, household income, and the number of jobs of upstream oil and gas of around minus 3.5 and 6.5 times smaller relative to STEPS scenario."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pembangunan Waduk Jatigede terhadap Output, PDRB, Pendapatan Rumah Tangga, dan Tenaga Kerja di Jawa Barat, baik pada fase konstruksi maupun fase beroperasi Waduk Jatigede. Penelitian ini menggunakan alat analisis Model Input Output Miyazawa Tahun 2011 Provinsi Jawa Barat.Hasil Penelitian menunjukkan, pada fase konstruksi Waduk Jatigede memberikan dampak : (1) Penambahan Output rata rata pertahun setara dengan 0,047% bila dibandingkan Total Output tahun 2011, (2) Penambahan PDRB rata rata pertahun setara dengan 0,026% bila dibandingkan total PDRB tahun 2011, (3) Penambahan Pendapatan Rumah Tangga rata rata pertahun setara dengan 0,029% bila dibandingkan total pendapatan rumah tangga tahun 2011, dimana Rumah Tangga Kota Berpendapatan Tinggi dan Rumah Tangga Desa Berpendapatan Tinggi paling besar menerima distribusi pendapatan, yaitu masing masing sebesar 38,90% dan 25,84% dari keseluruhan tambahan Pendapatan Rumah Tangga, (4) Tenaga Kerja yang terserap pada fase konstruksi Waduk Jatigede lebih banyak berasal dari Rumah Tangga Kota Berpendapatan Tinggi dan Rumah Tangga Desa Berpendapatan Tinggi, masing masing sebesar 35,69% dan 15,85% dari tambahan tenaga kerja.Pada fase beroperasi Waduk Jatigede, memberikan dampak : 1) Penambahan Output rata rata pertahun setara dengan 0,839% bila dibandingkan Total Output tahun 2011, (2) Penambahan PDRB rata rata pertahun setara dengan 0,075% bila dibandingkan Total PDRB tahun 2011, (3) Penambahan Pendapatan Rumah Tangga rata-rata pertahun setara dengan 0,64% bila dibandingkan total Pendapatan Rumah Tangga tahun 2011, dimana Rumah Tangga Desa Berpendapatan Tinggi dan Rumah Tangga Kota Berpendapatan Tinggi paling besar menerima distribusi pendapatan, yaitu masing masing sebesar 35,61% dan 24,51% dari tambahan Pendapatan Rumah Tangga, (4) Dampak penambahan Tenaga Kerja setara dengan 0,79% bila dibandingkan jumlah tenaga kerja tahun 2011 (konstan selama fase beroperasi). Tenaga kerja yang terserap lebih banyak berasal dari Rumah Tangga Desa Berpendapatan tinggi, yaitu sebesar 28,38% dari tambahan tenaga kerja.

---

The research objective is to discover the impacts of Jatigede Dam development towards the Output, PDRB (Gross Regional Domestic Product), the distribution of Household Income, and Workforce in West Java, both in the construction phase andin the operation phase of Jatigede Dam. This research uses the 2011 Miyazawa Input Output Model analysis tool of West Java Province.

The research shows that in the Jatigede Dam construction phase the impacts are: (1) the average Output Addition per year is equal to 0.047% if compared with the Total Output in 2011; (2) the average PDRB Addition per year is equal to 0.026% if compared with the total PDRB in 2011; (3) the average Household Income Addition per year is equal to 0.029% if compared with the total Household Income in 2011, when the the High Income Urban Household and High Income Rural Household received the biggest income distribution, each of which earned 38.90% and 25.84% out of the total Household Income addition; (4) Workforce working in the Jatigede Dam construction phase mostly comes from the High Income Urban Household and High Income Rural Household, each of which earned 35.69% and 15.85% out of the additional workforce.

In the operation phase, the impacts are: (1) the average Output Addition per year is equal to 0.839% if compared with the Total Output in 2011; (2) the average PDRB Addition per year is equal to 0.075% if compared with the total PDRB in 2011; (3) the average Household Income Addition per year is equal to 0.64% if compared with the total Household Income in 2011, when the the High Income Rural Household and High Income Urban Household received the biggest income distribution, each of which earned 35.61% and 24.51% out of the Household Income addition; (4) Workforce addition impact is equal to 0.79% if compared with the amount of workforce in 2011 (constant during the operation phase). Workforce working mostly comes from the High Income Rural Household, which is 28.38% out of the additional workforce."

"Tire importance of the role of electricity in economic activities is undeniable. In fact, all economic sectors are directly or indirectly associated with electricity. Electricity is required to sustain human needs and economic growth. Electricity disruption will impact on both of economic or non economic aspect. Tire strategy on electricity supply curtailment to minimaze economic or non economic losses is needed One of the approach able to be applied to analysis the macroeconomic effects incured by deficiency of electricity supply is input-output model. Parameter applied in strategy of electrical curtailment is output multiplier. Result of simulation indicates that electricity curtailment by considering output multiplier hence will be able to minimizes the macroeconomics impact."

"Infrastruktur menjadi salah satu pilar dari 12 pilar dalam penentuan indeks daya saing global GCI, dan Indonesia menempati urutan ke 81 dari 140 negara World Economic Forum, 2015-2016. Kebijakan alokasi anggaran untuk sektor-sektor dalam bidang infrastruktur ekonomi dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang masih jauh lebih kecil dari kebutuhannya sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Renstra K/L yang terkait dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2015-2019, menandakan bahwa Pemerintah Pusat masih kesulitan dalam mendanai pembangunan insfrastruktur ekonomi. Selain itu, kebijakan alokasinya yang berbeda-beda untuk setiap sektor dalam bidang infrastruktur ekonomi juga mengindikasikan kemungkinan dampak yang berbeda-beda terhadap perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis permasalahan-permasalahan terkait dengan kebijakan alokasi anggaran untuk infrastruktur ekonomi, khususnya yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, menganalisis peranan sektor-sektor dalam bidang infrastruktur, dan memperkirakan dampaknya pada tahun 2015-2019, baik terhadap output, nilai tambah, pendapatan masyarakat maupun penyerapan tenaga kerja.Dengan menggunakan analisa Tabel Input-Output IO nasional tahun 2014 yang merupakan hasil updating dengan metode RAS dari Tabel IO nasional tahun 2010, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor-sektor dalam bidang infrastruktur ekonomi secara total berkontribusi sebesar 27,5 persen terhadap pembentukan output terbesar sektor konstruksi gedung, 21,1 persen terhadap nilai tambah bruto PDB terbesar sektor konstruksi gedung, 21,8 persen terhadap pendapatan terbesar sektor jalan, jembatan, dan pelabuhan, dan 11,1 persen terhadap tenaga kerja terbesar sektor angkutan jalan raya dalam perekonomian nasional pada 2014. Sektor ketenagalistrikan, sektor jalan, jembatan dan pelabuhan dan sektor angkutan jalan raya merupakan sektor kunci dalam bidang infrastruktur dalam perekonomian nasional. Berdasarkan besaran nilai penggandanya, kebijakan alokasi anggaran untuk infrastruktur akan optimal dampaknya terhadap output apabila alokasi anggaran dalam bidang infrastruktur diprioritaskan pada sektor ketenagalistrikan, untuk nilai tambah akan optimal bila diprioritaskan pada sektor industri pengilangan gas bumi, dan untuk pendapatan dan tenaga kerja akan optimal bila diprioritaskan untuk angkutan kereta api. Dikarenakan kebijakan alokasi anggaran untuk sektor-sektor dalam bidang infrastruktur yang tidak sesuai dengan prioritas tersebut, maka dampaknya terhadap perekonomian nasional juga tidak optimal.

---

Infrastructure, as we know, has been recognized as one of the twelve indicators used to define the Global Competitiveness Index GCI of a country. Infrastructure was also one of the ten aspect used to measure the easiness of running business in most countries. In 2015, the slight difficulties of getting electricity supply and services put Indonesia at 46 out of 189 countries World Bank, 2015. In depth study of the country rsquo s Budgetary Income and Disbursement APBN stated in the 2015 2019 National Intermediate Development Plan RPJMN showed that the sectoral budget allocated for economic infrastructure within the related Ministry or Institution so far are still way down under the expected need stated in their recorded Strategic Planning document. This together with the inconsistency in the year to year budget allocation for each sectors directly showed the difficulties faced by the Government in allocating consistent necessary budget to support the Infrastructure Economic Development programs.

This study focused on analyzing the problem related to the budget allocation disbursement for economic infrastructures, in particular the one financed by the Central Government through related Ministry Institution. It analyzes the role of each sector within the infrastructure and forecasting the impact on the output, the value added, the public income and the absorption of work forces for the year 2015 ndash 2019.Analyzing the 2014 National Input Output Table NIOT, updated from 2010 NIOT by RAS method, it was found that in 2014 the total contribution of Economic Infrastructure Sectors on the total country output is 27.5 percent in which the largest was due to building construction sector. The contribution toward Gross Domestic Product GDP is 21.1 percent, and again the largest contributor is building construction, 21.8 percent toward total income where the largest contributor is highway, bridges, and port sector, and 11.1 percent toward work forces absorption the largest is highway transportation.

Availability and easiness of electrical power, bridges, port, and highway transportation became the key sector in the national infrastructure economic count down. Based on its multiplier effect value, the impact of budget allocation for infrastructure will become optimal toward total country output if the budget allocation for infrastructure sectors is prioritized on electrical power sector. The added value will be optimal if it is focused on Natural Gas Refinery industry. Income and work forces absorption will be optimal if railway transportation is prioritized. So far because the actual disbursement of the country rsquo s budget was not following the above conclusion, the impact to the total national economic development is not optimal. "

"Tingkat keandalan pasokan listrik tergantung pada besarnya kapasitas cadangan (reserve margin) dan keandalan pembangkit. Semakin besar kapasitas cadangan maka akan semakin andal dan tinggi tingkat keselamatan pasokan listrik. Dilain pihak, semakin tinggi kapasitas cadangan membutuhkan biaya investasi yang semakin besar pula, yang pada akhirnya akan membuat harga listrik tinggi. Oleh karena itu perlu adanya pertimbangan ekonomi dan teknis dalam menentukan tingkat keandalan sistem tenaga listrik. Secara teori permasalahan optimal tingkat keandalan sistem tenaga listrik dapat diselesaikan dengan memadukan antara biaya pasokan dan biaya kegagalan (outage cost) yang ditanggung oleh konsumen pada saat terjadi gangguan pasokan. Tingkat keandalan optimal akan tercapai pada titik antara biaya total pasokan dan biaya kegagalan pada nilai terendah. Untuk menentukan biaya kegagalan perlu diketahui besaran nilai kehilangan beban (value of lost load) dan energi tak terlayani (energy not served). Ada beberapa pendekatan untuk menentukan nilai kehilangan beban. Pada penelitian ini digunakan pendekatan dengan model input output energi. Salah satu keunggulan metode ini dibandingkan dengan metode lainnya adalah dapat memperhitungkan dampak ganda dari adanya gangguan pasokan listrik.

---

Reliability level of electricity supply depends on level of reserve capacity and generating reliability. The greater of reserve capacity hence would increasingly reliability and height level of safety of electricity supply. In other hand, the high reserve capacity requires a big investment also, which in the end will make the high price of electricity. Therefore, technical and economic consideration in determining level of system reliability is needed. Theoretically, problems of reliability level optimization of electricity power system can be solved by comparing the cost of supply with outage cost at different reliability levels. The optimum reliability level will be at the balanced point between the total cost of supply and outage cost. To determine outage cost it is important to know value of lost load and energy not served. There are some approach to determine value of lost load. At this research, the energy input-output model is applied. One of excellence of this method compared to other method is can consider multiplier effect from electricity outage impacts."

"Tingkat keandalan pasokan listrik tergantung pada besarnya kapasitas cadangan (reserve margin) dan keandalan pembangkit. Semakin besar kapasitas cadangan maka akan semakin andal dan tinggi tingkat keselamatan pasokan listrik. Dilain pihak, semakin tinggi kapasitas cadangan membutuhkan biaya investasi yang semakin besar pula, yang pada akhirnya akan membuat harga listrik tinggi. Oleh karena itu perlu adanya pertimbangan ekonomi dan teknis dalam menentukan tingkat keandalan sistem tenaga listrik. Secara teori permasalahan optimal tingkat keandalan sistem tenaga listrik dapat diselesaikan dengan memadukan antara biaya pasokan dan biaya kegagalan (outage cost) yang ditanggung oleh konsumen pada saat terjadi gangguan pasokan. Tingkat keandalan optimal akan tercapai pada titik antara biaya total pasokan dan biaya kegagalan pada nilai terendah. Untuk menentukan biaya kegagalan perlu diketahui besaran nilai kehilangan beban (value of lost load) dan energi tak terlayani (energy not served). Ada beberapa pendekatan untuk menentukan nilai kehilangan beban. Pada penelitian ini digunakan pendekatan dengan model input output energi. Salah satu keunggulan metode ini dibandingkan dengan metode lainnya adalah dapat memperhitungkan dampak ganda dari adanya gangguan pasokan listrik.Reliability level of electricity supply depends on level of reserve capacity and generating reliability. The greater of reserve capacity hence would increasingly reliability and height level of safety of electricity supply. In other hand, the high reserve capacity requires a big investment also, which in the end will make the high price of electricity. Therefore, technical and economic consideration in determining level of system reliability is needed. Theoretically, problems of reliability level optimization of electricity power system can be solved by comparing the cost of supply with outage cost at different reliability levels. The optimum reliability level will be at the balanced point between the total cost of supply and outage cost. To determine outage cost it is important to know value of lost load and energy not served. There are some approach to determine value of lost load. At this research, the energy input-output model is applied. One of excellence of this method compared to other method is can consider multiplier effect from electricity outage impacts."

"Peningkatan kebutuhan domestik, peningkatan harga Bahan Bakar Minyak BBM di tingkat internasional, dan harga BBM jenis tertentu yang tetap, meningkatkan beban belanja subsidi BBM dalam APBN. Subsidi BBM yang berlebihan menimbulkan dampak negatif, sehingga perlu dilakukan upaya reformasi subsidi BBM jenis tertentu, salah satunya adalah kebijakan pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM jenis tertentu melalui peningkatan harga BBM bersubsidi. Studi ini bertujuan menghitung potensi beban belanja subsidi yang dapat diturunkan/dialihkan dari upaya perbaikan kebijakan subsidi BBM dan memperkirakan dampak dari pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM terhadap perekonomian nasional, baik terhadap output, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, maupun tenaga kerja. Hasil studi menunjukkan bahwa, pada tahun 2012, setiap 1 persen pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM jenis tertentu, maka harga BBM bersubsidi akan meningkat sebesar 0,6 persen secara rata-rata, dan konsumsi BBM bersubsidi akan menurun sebesar 0,06 persen. Dengan menggunakan analisis Tabel Input-Output I-O Indonesia tahun 2012 yang di-update dengan metode RAS dari Tabel IO Indonesia tahun 2008, menunjukan bahwa pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM pada tahun 2012 yang menurunkan konsumsi BBM sebesar 6 persen dan apabilat dialokasikan ke bidang infrastruktur, sektor industri non migas atau sektor pertanian, ternyata mampu meningkatkan output, nilai tambah atau PDB, pendapatan masyarakat, dan lapangan kerja dalam perekonomian nasional. Output perekonomian dan pendapatan rumah tangga nasional akan maksimal apabila pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM tersebut dialokasikan untuk investasi di bidang infrastruktur. Nilai tambah bruto PDB dan penyerapan tenaga kerja akan maksimal jika pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM dilakukan untuk investasi di sektor pertanian. Sedangkan investasi di sektor industri non migas dari pengalihan alokasi anggeran subsidi BBM tidak dapat mengoptimalkan dampaknya terhadap perekonomian nasional.

---

The increase in domestic demand, increase in international prices of fuel oil and fixed price of certain types of subsidized fuel, causing the increase of national budget APBN expenditure in certain types of fuel subsidy. Excessive fuel subsidies has a negative impact, so it is necessary to reforms several fuel subsidy, one of the policy is saving certain types of fuel subsidy through increased prices of subsidized fuel. This study aims to calculate the potential cost of subsidy that can be derived reallocate from the fuel subsidy policy reform and estimate the impact of the fuel subsidy savings to the national economy, both on output, economic growth, incomes, and employment. The study shows that in 2012 every 1 percent reallocations in certain types of fuel subsidy, the subsidized fuel prices will increase by 0,6 percent on average, and the consumption of subsidized fuel will decrease by 0,06 percent.

By using analysis Input Output I O Table of Indonesia in 2012 which is updated with the RAS method from I O Table of Indonesia in 2008, it shows that 100 percent reallocations in fuel subsidies in 2012 that lowered fuel consumption by 6 percent and the savings are allocated to the infrastructure sector, non oil industrial sector or the agricultural sector, was able to increase output, value added or GDP, incomes, and employment in the national economy. Economic output and household national income would be maximized if the fuel subsidy savings allocated for investment in infrastructure. Gross Domestic Product GDP and employment would be maximized if the fuel subsidy savings allocated for investment in the agricultural sector. While investment in non oil sector of the allocated fuel subsidy savings cannot optimize its impact on the national economy."

"Skripsi ini mempelajari dampak dari pengembangan pelabuhan dalam rencana Tol Laut pada perekonomian Indonesia, terutama pada output, pendapatan dan lapangan pekerjaan mengunakan metode inter-regional input output IRIO . Pengembangan pelabuhan yang dianalisis adalah pengembangan pada periode tahun 2017. Studi ini membagi Indonesia menjadi lima wilayah yakni Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Papua Nusa Tenggara Maluku. Skripsi ini menyimpulkan bahwa wilayah Sumatera akan paling diuntungkan oleh pengembangan pelabuhan. Wilayah ini akan menciptakan output tambahan sebesar Rp 25,7 triliun, dimana Rp 13,45 triliun akan diciptakan dalam wilayah sendiri dan Rp 9,4 trilliun diluar wilayah Sumatera. Selain itu akan tercipta lapangan kerja sebanyak 154,000 dimana 139,000 di dalam wilayah dan 15,000 diwilayah lain. Akan juga tercipta pendapatan sebesar Rp 2,8 triliun, dimana Rp 2,67 triliun didalam wilayah dan Rp. 0,33 trilliun diluar wilayah. Wilayah Papua Nusa Tenggara Maluku akan mendapat keuntungan paling sedikit dari pengembangan pelabuhan. Dalam wilayah itu akan tercipta output sebesar Rp 1,3 trilliun, lapangan pekerjaan sebanyak 9,800 dan Rp 0,24 triliun pendapatan. Studi ini juga menyimpulkan bahwa wilayah Jawa Bali menerima inter-regional effect paling besar diantara wilayah lainnya karena wilayah itu adalah penyedia bahan baku penting seperti mesin listrik, produk penyulingan, logam yang sudah diproses dan semen untuk wilayah lainnya.

---

This thesis studies the impact of port development within the Sea Toll Plan on the Indonesia economy, especially on output, income and labor using the inter regional input output IRIO model. The port development analyzed in this thesis is for the year of 2017. The study divided Indonesia into five regions Sumatera, Java Bali, Kalimantan, Sulawesi and Papua Nusa Tenggara Maluku regions. The thesis concludes that Sumatera will benefit the most from the port developments. The region is set to increase output by Rp. 25.47 trillion, of which Rp. 13.45 trillion within its own region and Rp. 9.4 trillion outside the region. It will also create 154,000 jobs, of which 139,000 within its own region and 15,000 in other regions. The development will also create Rp. 2.8 trillion in income, of which Rp. 2.67 trillion within its own region and 0.33 trillion outside of the region. The region of Papua Nusa Tenggara Maluku will benefit the least out of the development project. The project will generate Rp. 1,3 trillion in output, 9,800 jobs and Rp. 0.24 trillion in income. This study also concludes that Java Bali received the most spill over or inter regional effect because it is the main supplier of essential inputs such as electric machinery refinery products, processed metals and cement to the other regions. "

"Pemerintah Indonesia sebagai regulator mengatur spektrum keterkaitan dengan regulasi global, dimana ke depannya masih akan diatur yang terdiri dari empat alokasi spektrum, yaitu pada 700 MHz, 2,6 GHz, 3,3 & 3,5 GHz, 26 & 28 GHz. Mengenai penataan spektrum, penelitian ini berfokus pada frekuensi 3,5 GHz dan saat ini masih digunakan oleh satelit di Indonesia Timur, yang memiliki jumlah penduduk penggunaan satelit terbesar. Tujuan peneliltan untuk menganalisis dampak ekonomi di suatu wilayah yang ditimbulkan dari perubahan penggunaan teknologi dengan model Input-Output (IO). Model ini dijabarkan dalam tabel matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, pada waktu periode tertentu. Data yang digunakan dari tabel Input- Output (IO) yang disusun oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2016. Data tersebut di proses dengan nilai shock dari investasi 5G yang menghasilkan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Dari hasil penelitian didapatkan investasi 5G di tiga provinsi yang menggunakan setelit memberikan dampak kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) yakni Papua sebesar Rp. 67.570.000.000 dengan kenaikan sebesar Rp. 94.976.690.000 (0,65%), Maluku Utara sebesar Rp. 20.010.000.000 memberikan dampak sebesar Rp. 25.268.770.000 (0,077%) dan terakhir Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp. 18.390.000.000 dengan dampak 23.453.980.000 (0,03%). Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang akan dilakukan pemerintahan dengan mengubah penggunaan frekuensi 3,5 GHz memberikan dampak postif sebesar 0,172% terhadap ekonomi di wilayah Indonesia Timur.

---

The Indonesian government as a regulator regulates the spectrum of linkage with global regulations, which in the future will still be regulated consisting of four spectrum allocations, namely at 700 MHz, 2,6 GHz, 3,3 & 3,5 GHz, 26 & 28 GHz. Regarding spectrum structuring, this study focuses on the 3.5 GHz frequency and is currently still used by satellites in Eastern Indonesia, which has the largest number of satellite usage populations. The purpose of the study is to analyse the economic impact in an area arising from changes in the use of technology with the Input-Output (IO) model. This model is described in a matrix table that presents information about transactions of goods and services and the interrelationships between units of economic activity in a region, at a certain period. The data used is from the Input-Output (I-O) table compiled by BPS (Central Statistics Agency) in 2016. The data is processed with the shock value of 5G investment which results in an increase in Gross Domestic Product (GDP). From the results of the study, it was found that 5G investment in three provinces using satellite had an impact on increasing Gross Domestic Product (GDP), namely Papua by Rp. 67.570.000.000 with an increase of Rp. 94.976.690.000 (0,65%), North Maluku by Rp. 20.010.000.000 with an impact of Rp. 25.268.770.000 (0,077%) and finally East Nusa Tenggara of Rp. 18.390.000.000 with an impact of 23.453.980.000 (0,03%). This shows that the policy that will be carried out by the government by changing the use of the 3.5 GHz frequency has a positive impact of 0.172% on the economy in Eastern Indonesia."

"Pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik mengakibatkan kenaikan harga- kedua komoditas tersebut dan berdampak pada meningkatnya biaya produksi di banyak proses produksi sehingga memicu kenaikan harga jual barang-barang lain yang mengarah terjadinya inflasi. Naiknya harga'. barang secara umum tersebut juga disebabkan oleh naiknya biaya produksi yang dipicu oleh kenaikan upah pekerja yang tercermin dari naiknya Upah Minimum Regional (UMR).KULA (1998) mengajukan metode untuk mengetahui perubahan tingkat harga yang rasional sesuai dengan kenaikan biaya input, yang disebut Input Output Costing Model. Penelitiannya di Turki berdasarkan data Statistical National Account (SNA) 1992 menunjukkan prediksi tingkat inflasi yang lebih rendah dibanding kondisi nil untuk tahun 1996 serta mengidentifikasi sektor-sektor yang memperoleh keuntungan ekstra atau sebaliknya.Penelitian ini juga menggunakan metode 1-0 Costing Model untuk diterapkan pada perekonomian Jawa Tengah berdasar data tabel input-output tahun 2000. Untuk mengetahui sektor-sektor yang memperoleh keuntungan ekstra atau sebaliknya pada tahun 2001, dilakukan dengan membandingan indeks harga antara hasil analisis dengan IHPB dan IHK rill yang terjadi. Dengan mengasumsikan dan mensimulasikan tingkat harga yang terjadi tahun 2003, maka inflasi 2003 akan dapat diprediksikan. Prediksi infliasi tersebut dibandingkan dengan target inflasi sesuai dokumen perencanaan (Repetada), sehingga diperoleh kesimpulan berupa asumsi perubahan harga yang membatasi pencapaian target inflasi.Hasil analisis menunjukkan bahwa selama periode tahun 2000-2001 terjadi perubahan harga BBM (32,09%), TDL (18,71%), UMR (32,43%), dan harga Impor (2,0%). Perubahan harga tersebut mengakibatkan perubahan harga sektor lainnya. Sebanyak 29 sektor memperoleh keuntungan ekstra, dimana keuntungan terbesar diperoleh sektor Industri Gula (25,20%), Padi (17,86%), Industri ' Penggilingan - Padi (16,50%), Industri Rokok dan Pengolahan Tembakau (12,66%), dan Industri Alat Angkutan dan Perbaikannya sebesar 10,99%.Sebanyak 4 sektor yang memperoleh keuntungan ekstra merupakan sektor pertanian 'dengan harga output yang masih dikendalikan Pemerintah melalui kebijakan tata niaga. Sehingga sampai pada batas ini, pemerintah dianggap terlalu tinggi menetapkan harga tersebut. Namun disisi lain, keuntungan ekstra yang diperoleh sektor pertanian clan industri pertanian tersebut, tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan petani penghasil. Sehingga diduga masih ada mata rantai distribusi yang menikmati laba ekstra antara Pedagang Besar Pertama dengan petani penghasil. Sedang sektor lainnya, harga yang tinggi tersebut disebabkan tingginya mark up yang diraih pengusaha.Sebanyak 7 sektor menerima harga output dibawah harga yang wajar, dengan sektor Industri Mesin dan Perlengkapan Listrik menerima harga terendah sebesar 3,66% dibawah harga wajar. Namun dengan struktur produksi yang didominasi input produksi berasal clad out-put sektor perdagangan serta sepertiga total input berasal dari impor, maka selisih harga yang relatif tidak besar tersebut (dibanding rata-rata 36 sektor) dapat mengindikasikan perlunya pembenahan sektor perdagangan, khususnya pasar input industri tersebut.Semakin banyak sektor yang memiliki selisih dengan rata-rata perbedaan harga tersebut, akan memicu pergerakan perusahaan dari sektor yang menerima harga dibawah harga yang wajar ke arah sektor yang memperoleh laba ekstra, sehingga dapat mengancam stabilitas perekonomian.Akibat kenaikan harga tahun 2000 berupa BBM, TDL, Nilai Tukar, dan UMR, diperkirakan mengakibatkan inflasi 8,24% (berdasar Indeks Harga Perdagangan Besar/IHPB) yang lebih rendah 4,49% dari inflasi riil sebesar 12,73%. Sumbangan inflasi tahun 2001 yang terbesar adalah perubahan harga Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu sebesar 7,18%. Berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK), prediksi inflasi sebesar 7,89%, yang Iebih' rendah 4,74% dari inflasi Kota Semarang sebesar 12,63%.Hasil simulasi model untuk tahun 2003 menunjukkan bahwa target inflasi sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) ]awa Tengah 2003 sebesar 9,90% akan tercapai dengan asumsi : harga BBM sama dengan harga tahun 2002, nilai tukar US $ 1 sebesar Rp 8.500, TEL Iayak ekonomi sebesar US$ 7 sen/KWh (dengan asumsi nilai tukar US$ 1 = Rp 8.500, dan tercapai pada tahun 2003), UMR sebesar Rp. 400.000/bulan/pekerja, dan peningkatan perolehan pajak tidak Iangsung rata-rata 10%/tahun. Namun apabila mempertimbangkan hasil analisis tahun 2001 yang menunjukkan hasil prediksi lebih rendah dari inflasi riil dan selisihnya digunakan sebagai angka koreksi, maka tingkat inflasi yang terjadi berdasar harga konsumen akan melampaui target inflasi sebesar 0,32% (tingkat inflasi mencapai 10,42%), walaupun dengan pendekatan HPB masih tetap dibawah 2 digit. Berdasarkan pertimbangan data yang digunakan dalam analisis, maka perhitungan dengan menggunakan HPB lebih kecil biasnya. HPB hanya menggunakan sebagian data HPB Nasionai, sementara Harga Konsumen menggunakan pola pengeluaran RT sesuai SNSE Indonesia 1999."