Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai wujud permintaan maaf dan pertanggungjawaban Jepang atas isu jugun ianfu, Jepang memberikan kompensasi Asian Women's Fund atau AWF dalam bentuk uang dan asuransi kesehatan kepada para perempuan di negara-negara jajahannya yang menjadi korban sistem jugun ianfu. Berbeda dengan negara yang lain, Indonesia jadi satu-satunya negara jajahan Jepang yang tidak mendapat kompensasi AWF atas isu jugun ianfu dalam bentuk uang, melainkan pembangunan dan renovasi panti sosial. Sementara di Korea Selatan, kompensasi AWF tidak berhasil menjangkau semua korban jugun ianfu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data sekunder dari studi kepustakaan. Dengan membandingkan implementasi AWF di Indonesia (1996-2007) dan Korea Selatan (1996-2002) menggunakan teori politik kepedulian oleh Joan Tronto, penelitian ini menemukan bahwa implementasi AWF di Indonesia kurang peduli terhadap korban jugun ianfu dibanding Korea Selatan. Implementasi AWF di Indonesia tidak melibatkan korban jugun ianfu sebagai penerima. Penelitian ini juga menemukan bahwa kompensasi dari AWF dilihat sebagai komodifikasi dan terdapat ketidakadilan dalam distribusinya.

---

As a form of Japan's apology and responsibility for the jugun ianfu issue, Japan compensated the Asian Women's Fund or AWF in the form of money and health insurance to women in its colonial countries who were victims of the jugun ianfu system. Unlike other countries, Indonesia is the only Japanese colony that does not receive AWF compensation for the jugun ianfu issue in the form of money, but the construction and renovation of social institutions. While in South Korea, AWF compensation did not succeed in reaching all jugun ianfu victims. This research uses a qualitative approach and secondary data from literature study. By comparing the implementation of the AWF in Indonesia (1996-2007) and South Korea (1996-2002) using politics of care theory by Joan Tronto, this study found that the implementation of the AWF in Indonesia was less caring about jugun ianfu victims than South Korea. The implementation of AWF in Indonesia did not involve jugun ianfu victims as recipients. This research also found that compensation from the AWF is seen as commodification and there is injustice in its distribution."

"Laporan UND (2004) memperkirakan sekurangnya 75% penduduk bumi hidup didaerah yang beresiko bencana. Oxfam (2005) melaporkan bahwa pada tsunami samudra Hindia terdapat 77% korban meninggal adalah perempuan. Melihat makin tingginya kepedulian publik pada pengurangang resiko bencana dan tumbuhnya solidaritas di Indonesia, maka pekerjaan rumah yang utama adalah bagaimana memastikan bahwa pemahaman instrumen gender di Indonesia khususnya dalam pengurangan resiko bencana semakin baik ditiap level bagi multipihak; pemerintah, masyarakat sipil, komunitas bisnis, akedimisi, dan media. disisi lain , perlu adanya upaya untuk mendukung promosi keagenan perempuan dalam pengurangan risiko bencana yang lebih masif lagi."

"Kuil Yasukuni merupakan kuil Shinto yang terletak di Tokyo. Dalam Perang Dunia II, dipercaya bahwa kuil Yasukuni memiliki peran penting dalam membangun moral baik kaum militer, maupun sipil. Kuil ini juga dipercaya sebagai simbol pengabdian kepada Kaisar. Berkaitan dengan perannya sebagai simbol pengabdian pada kaisar, kuil ini dianggap kontroversial karena dipercaya sebagi representasi ideologi Shinto Negara (Kokka Shinto). Mengunjungi dan berziarah di kuil Yasukuni dianggap melegitimasi sejarah militer Jepang karena di kuil Yasukuni disemayamkan 14 penjahat perang kelas A. Melegitimasi sejarah dan mangabaikan kejahatan yang pernah militer Jepang lakukan adalah aksi merevisi sejarah atau historical revisionism. Kunjungan Perdana Menteri ke kuil Yasukuni selalu menuai kritikan dan kecaman dari negara lain, terutama Cina dan Korea, dua negara yang pernah diokupasi oleh Jepang. Meskipun kuil ini memiliki banyak kontroversi, beberapa Perdana Menteri Jepang tetap mengunjungi kuil ini, termasuk Shinzo Abe yang memang dikenal memiliki pandangan revisionis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Abe mengunjungi Yasukuni dan mengungkapkan implikasi yang diterima oleh Jepang karena sikap revisionis Abe. Teori Historical Revisionism digunakan untuk mengungkapkan sikap-sikap politik Abe. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif anailtis yang menggunakan prosedur studi pustaka. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa Abe memiliki stabilitas politik yang baik dan pemikiran revisionis sehingga dia mengunjungi kuil tersebut. Faktor kunjungan Abe ke Yasukuni menyebabkan ruang diplomatik Jepang dengan Cina dan Korea menjadi terbatas sepanjang tahun 2014.

---

Yasukuni Shrine is a Shinto shrine located in Tokyo. In World War II, it was believed that Yasukuni shrine had an important role in building morale both military and civilian. This shrine is also believed as a symbol of devotion to the Emperor. Regarding its role as a symbol of devotion to the emperor, this shrine is considered controversial because it is believed as a representation of Shinto State ideology (Kokka Shinto). Visiting the shrine is considered glorifying Japanese military history  because in Yasukuni shrine there’s 14 class A war criminals enshrined. Legitimizing history and ignoring the crimes that the Japanese military had committed was an act of revising history or historical revisionism. The Prime Minister's visit to Yasukuni shrine has always drawn criticism from other countries, especially China and South Korea, the two countries that have been occupied by Japan. Although this shrine has a lot of controversy, some Japanese Prime Ministers still visit this shrine, including Shinzo Abe who is known as a revisionist. This research aims to find out the reason Abe visited Yasukuni and revealed the implications received by Japan because of Abe's revisionist attitude. Historical Revisionism theory is used to express Abe's political attitudes. This research is an analytical descriptive study that uses a literature study procedure. Through this research it was found that Abe had good political stability and revisionist thoughts so he visited the shrine. The factor of Abe's visit to Yasukuni caused Japan's diplomatic space with China and Korea to be limited throughout 2014.

 

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas bagaimana proses keberhasilan yang diraih di dalam implementasi proyek REDD yang dilaksanakan di kawasan Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Keberhasilan yang dimaksudkan adalah tercapainya target-target yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Korea Selatan, serta adanya dampak positif yang dihasilkan dalam proyek ini. Implementasi REDD megacu kepada multi-level governance yang mengharuskan terjalinnya multiple linkage dari level nasional ke sub-nasional hingga lokal. Selain itu di dalamnya juga diharuskan adanya integritas yang terjalin antar aktor. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan keberhasilan terletak dari kemampuan pihak pelaksana melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi seluruh aktor yang ada di dalam pelaksanaan REDD tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis explains how the process of success achieved in the implementation of REDD in Rinjani, Lombok West Nusa Tenggara from 2009 2014. The intend success is the achieved targets that desired by the both parties, Indonesia and South Korea, as well as the positive impacts that happened because of the project. The implementation of REDD refers to multi level governance that required multiple linkage from national levels to sub national to local levels. Other than that in that multi level governance also required the integrity that existed between actors. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of this study found success lies in the ability of the implementing parties to involve not only the government but all actors in the implementation of REDD."

"ABSTRAKDinamika hubungan Korea Selatan dan Jepang selama ini mengalami fluktuasi. Meskipun terdapat banyak faktor yang mendorong kerja sama seperti ancaman bersama, aliansi dan interdependensi ekonomi, namun hubungan Korea Selatan dan Jepang hingga saat ini tetap diwarnai konflik yang disebabkan oleh isu historis. Melalui kajian literatur dengan kronologi waktu, penulis menganalisis faktor pendorong baik kerja sama maupun konflik serta pola yang terjadi dalam hubungan Korea Selatan dan Jepang dalam rentang waktu 1965-2015. Kajian literatur ini terbagi menjadi tiga periode yaitu Periode Normalisasi 1965-2000 , Periode Kemerosostan 2001-2007 , dan Periode Relatif Stabil 2008-2015 . Berdasarkan hasil analisis kajian literatur, TKA ini berargumen bahwa interdependensi ekonomi merupakan faktor pendorong utama kerja sama dan isu historis merupakan faktor pendorong utama konflik. Penemuan ini diharapkan dapat membantu akademisi dan pembuat kebijakan memahami pola kerja sama dan konflik dalam hubungan Korea Selatan dan Jepang serta dijadikan rujukan untuk perbaikan hubungan kedua negara di masa depan.

---

ABSTRACTThe relations between South Korea and Japan has been fluctuating throughout the years. Although there are many factors that support cooperation such as common threats, alliances, and economic interdependence, the relations between South Korea and Japan until now are still marked by conflict caused by historical issues. Through a literature review with chronological mapping, this writing aims to analyze the factors driving both cooperation and conflict and the patterns that occurred in relations between South Korea and Japan in the period 1965 2015. This literature review is divided into three periods, Normalisation Period 1965 2000 , Downfall Period 2001 2007 , and Relatively Stable Period 2008 2015 . Based on the literature review, this final thesis argues that economic interdependence is a key driver of cooperation and historical issues are the key driver of conflict. The present findings might be useful for academics and policymakers to understand the pattern of cooperation and conflict in relations between South Korea and Japan and to serve as a reference for improving relations between the two countries in the future."

"Persekongkolan tender dianggap sebagai bentuk pelanggaran berat dalam ranah hukum persaingan usaha karena dapat memberikan dampak negatif secara langsung bagi perekonomian suatu negara. Penelitian tesis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai larangan persekongkolan tender beserta pendekatan hukum yang dipakai dalam menyelesaikan perkara persekongkolan tender berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia dan Korea Selatan. Walaupun pendekatan hukum yang dipakai oleh Indonesia dan Korea Selatan berbeda, dimana Indonesia menggunakan pendeketan rule of reason dan Korea Selatan menggunakan pendekatan per se illegal, namun digunakannya kedua konsep pendekatan hukum tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menyelesaikan perkara persekongkolan tender dengan melihat dampak atau kerugian yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode Yuridis Normatif yang akan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkaitan, dan studi komparatif antara Indonesia dan Korea Selatan. Hasil penelitian tesis ini menyarankan agar KPPU lebih memahami lagi konsep pendekatan rule of reason yang digunakan untuk menyelesaikan perkara persekongkolan tender sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat tercapai.

---

Bid rigging is considered as a form of serious violation in the realm of competition law because it can cause a direct negative impact for the nation rsquo s economy. This thesis research aims to provide an explanation of the prohibition of bid rigging along with the used of legal approach to solve bid rigging cases under the competition law in Indonesia and South Korea. Although there is a difference between the used legal approach by Indonesia and South Korea, in which Indonesia uses rule of reason approch while South Korea uses per se illegal approach but the use of both legal approach concepts has the same goal that is to be able to solve the bid rigging case by paying attention to the negative impact or losses due to these act. This thesis is using legal normative method which will refer to the legal norms contained in the relevant regulations, any related court decicions and comparative study between Indonesia and South Korea. The result of this thesis research suggest that KPPU should be able to understand more about the concept of rule of reason approach, so that by using this approach to solve the bid rigging case, legal certainty and justice will be achieved."

"ABSTRAKComfort women merupakan para wanita yang dipaksa untuk menjadi budak seks untuk tentara Jepang pada masa Perang Dunia II. Mayoritas dari comfort women adalah wanita Korea, sehingga perlakuan kejam Jepang terhadap comfort women meninggalkan luka mendalam pada masyarakat Korea. Jepang terus menerus melakukan historical revisionism dalam bentuk penyangkalan dan pengubahan sejarah untuk keterlibatannya dalam perekrutan comfort women. Hal ini menimbulkan kemarahan pada masyarakat Korea Selatan dan membuat hubungan Jepang dengan Korea Selatan menjadi tegang. Penelitian ini akan membahas tentang historical revisionism pada isu comfort women di Jepang serta menganalisis pengaruh historical revisionism dalam hubungan Jepang dan Korea Selatan.

---

ABSTRACTComfort women are women that are forced to sexual slavery for the Japanese soldiers during World War II. The majority of these women were Korean women. Japan has been doing historical revisionism in the form of denying and changing the facts of history to cover up its involvement in the forced recruitment of comfort women. This movement evokes the anger of the South Koreans and put a strain on Japan-South Korean relations. This research aims to explain historical revisionism in Japan as well as its impact on Japan and South Korea relations."