Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemahaman urbanisme temporer menantang anggapan bahwa ruang adalah wadah statis bagi kehidupan manusia, dengan menekankan bahwa ruang dibentuk oleh aktivitas manusia dan dinamika sehari-hari. Berlandaskan pada teori produksi spasial Henri Lefebvre, yang memandang ruang sebagai produk dari tindakan manusia, gerakan Right to the City mengadvokasi pemberdayaan masyarakat kota untuk mengubah ruang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini sangat relevan dalam mengatasi kesenjangan sosial di dalam ruang kota dengan berfokus pada desain ulang ruang untuk mengakomodasi beragam penggunaan. Pedagang kaki lima, yang sering terpinggirkan di kota-kota modern, menjadi contoh kebutuhan akan ruang kota yang fleksibel dan dinamis. Meskipun pemerintah mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, ketidaksesuaian antara fasilitas yang ada dan karakteristik pedagang kaki lima mendorong eksplorasi solusi inovatif. Konsep inkubator muncul sebagai pendekatan inovatif untuk mengatasi dinamika yang berkembang, terutama di pasar tradisional seperti Pasar Minggu, di mana tantangan seperti kapasitas yang terbatas, peraturan yang ketat, dan pergeseran perilaku konsumen membutuhkan intervensi desain yang responsif untuk kesejahteraan dan pemulihan ekonomi pedagang kaki lima.

---

The theory of temporary urbanism challenges the notion that space is a static container for human life, emphasizing that space is shaped by human activities and everyday dynamics. Grounded in Henri Lefebvre's theory of spatial production, which views space as a product of human actions, the Right to the City movement advocates for empowering urban dwellers to transform space according to their needs. This is particularly relevant in addressing social disparities within urban spaces by focusing on redesigning them to accommodate diverse uses. Street vendors, often marginalized in modern cities, exemplify the need for flexible and dynamic urban spaces. While the government supports micro, small, and medium enterprises, the mismatch between existing facilities and the characteristics of street vendors prompts the exploration of innovative solutions. The incubator as a concept emerges as an innovative approach to address the evolving dynamics, especially in traditional markets like Pasar Minggu, where challenges such as limited capacity, strict regulations, and shifting consumer behavior necessitate responsive design interventions for the well-being and economic recovery of street vendors."

"Kawasan perdagangan dan transit seperti Pasar Minggu mengundang sektor informal, salah satunya Pedagang Kaki Lima (PKL), untuk menjajakkan dagangannya secara rutin, meski keberadaannya dianggap melanggar hukum. Kondisi yang abu-abu ini memunculkan sejumlah pihak yang melihat situasi ini sebagai peluang interaksi dan berstrategi secara spasial agar saling menguntungkan satu sama lain. Teori Gray Space dan strukturasi digunakan dalam merelasikan proses interaksi ini hingga diperoleh pengetahuan tentang alasan terbentuknya Gray Space oleh PKL. Kesepakatan berupa perpindahan tempat dan waktu berdagang memunculkan alat berdagang yang mereka rancang sedemikian rupa sebagai tanggapan atas penempatan ruang yang tidak permanen.

---

Trade and transit areas such as Pasar Minggu cause the informal sector, such as Street Vendors, to set up their commodity routinely, even though their existence is considered to be illegal. This gray condition gave rise to a number of parties who saw this situation as an opportunity for interaction and spatial strategy in order to benefit each other. Gray Space and structuration theory are used in correlating this interaction process to obtain knowledge about the reasons for the formation of Gray Space by street vendors. The agreement in the form of moving the place and time of trading creates the trading tools that they designed in such a way as a response to the impermanent spaces."

"Sejak jaman Nabi Muhammad Saw, Masjid memegang peranan panting dalam perkembangan Islam. Dari masjidlah Nabi memberikan penerangan-penerangan kepada umat Islam, tidak hanya terbatas pada masalah-masalah agama, tetapi masalah pemerintahan, pendidikan, budaya, dsbnya. Pada masa itu Masjid mempakan pusat kegiatan ibadat dan kegiatan kebudayaan.Perkembangan dan kemajuan jaman memacu umat Islam untuk mengetahui dan mendalami lebih jauh Islam dan ajarannya. Perkembangau ini juga menuntut dan menyebabkan teljadinya spesialisasi dalam segala bidang. Dan hal tersebut kemudian menimpa Masjid, yang mana Masjid kini kebanyakan hanya berfungsi sebagai wadah kegiatan ibadat saja sedangkan kegiatan-kegiatan lainnya dilakukan di luar Masjid, dan terjadilah krisis masjid.Melalui pengertian terminologi dan Islam secara urnum pada akhimya didapat pengertian Islamic Center yang sebenamya, Islamic Center tersebut sama dengan Masjid. Islamic Center adalah pusat kegiatan umat Islam yang ada masjidnya. Proses perancangan didasari oleh berbagai pertimbangan, yaitu potensi tapak, sifat kegiatan yang ada, pengertian Islamic Center itu sendiri.Untuk pengolahan masjid didasari oleh image yang ingin ditampilkan, dengan pengolahan difokuskan pada cahaya (alami) yang masuk ke dalam bangunan (slang hari) dan penampilan bangunan (malam hari) yang dihasilkan oleh pencahayaan buatan."

"Usaha perdagangan kakilima merupakan salah satu bidang usaha dalam sektor informal yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, hal ini disebabkan sektor usaha tersebut tidak memerlukan pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi, modal yang tidak besar dan waktu yang tidak terikat. Sehingga usaha ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai kemauan melakukan usaha dalam sektor ini. Di Jakarta khususnya di Pasar Minggu usaha ini dilakukan tidak saja oleh warga Jakarta tetapi juga banyak dilakukan oleh para pendatang dari luar Jakarta yang datang ke Jakarta untuk mengadu nasib dengan berjualan sebagai pedagang kakilima. Mereka menempati suatu lokasi tertentu ditempat umum membentuk sebuah lingkungan pasar kakilima, yang didalamnya mempunyai corak masyarakat yang majemuk baik dari jenis kegiatan usaha yang dilakukan maupun daerah asal kedatangan atau kesuku bangsaannya. Kemajemukan jenis kegiatan usaha ini mewujudkan suatu hubungan sosial yang bersifat komplementer dan simbiotik. Sedangkan kemajemukan suku bangsa mewujudkan suatu pengelompokan pedagang berdasarkan daerah asal atau suku bangsanya yang juga merupakan pengelompokan dari jenis barang dagangan yang diperjual belikan. Adanya pengelompokan kesukubangsaan ini maka timbul suatu ikatan kelompok suku bangsa yang memiliki seorang Ketua Kelompok Suku Bangsa yang dipilih oleh warga suku bangsa tersebut sebagai seorang yang dituakan dan dihormati. Hubungan antara Ketua Kelompok dengan warga dalam kelompoknya tersebut merupakan hubungan patron - klien yang bersifat hubungan bapak - anak. Dalam kehidupan kelompok tersebut timbul suatu kesepakatan-kesepakatan tentang bagaimana menjalankan usaha perdagangan dengan baik, upaya menghindari persaingan dan perselisihan sesama pedagang serta usaha-usaha mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan warganya yang dipimpin oleh Ketua kelompoknya. Sehingga dengan berbagai upaya tersebut maka para warga kelompok tersebut merasa bergantung kepada ketuanya. Walaupun terjadi pengelompokan yang demikian namun dalam kegiatan perdagangan mereka tidak menonjolkan kebudayaan sukubangsanya tetapi lebih menggunakan aturan-aturan yang berlaku umum lokal dalam lingkungan pasar kakilima tersebut. Salah satu sifat pedagang kakilima dalam melakukan usahanya adalah dengan menyongsong pembeli sehingga mereka banyak menempati lokasi di tempat-tempat umum dan dipinggir jalan raya. Keberadaan mereka di tempat tersebut melanggar Peraturan Pemda DKI No.11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum, menimbulkan kemacetan arus lalu lintas, menimbulkan sampah yang mengganggu kebersihan dan menjadi tempat rawan terjadinya tindak kriminalitas. Dengan kondisi yang demikian ini khususnya untuk mengantisipasi tindakan penertiban maka muncul pelindung yang memberikan jasa keamanan kepada para pedagang yang disebut dengan Koordinator Pedagang yang secara tidak resmi ditunjuk oleh aparat setempat untuk mengelola pedagang kakilima. Sebagai Koordinator maka ia membuat aturan-aturan dalam kegiatan perdagangan kakilima yang menyangkut perolehan lokasi, pengaturan posisi berdagang, pembayaran cukai dan sebagai perantara ( brokerage ) bila ada masalah antara pedagang dengan aparat. Hubungan yang terjadi antara pedagang kakilima dengan Koordinator pedagang ini merupakan hubungan patron-klien dimana sebagai klien maka para pedagang merasa tergantung kepada patron mengenai kegiatan usahanya tersebut. Sebagai timbal balik atas jasa patron ini maka para pedagang membayar uang cukai kepada Koordinator pedagang ini. Dengan adanya aturan-aturan yang terbentuk tersebut baik yang bersumber dari kesepakatan dalam kehidupan kelompok suku bangsa maupun aturan yang diciptakan oleh Koordinator, yang diikuti dan dijadikan pedoman oleh para pedagang dalam melakukan kegiatan berdagangnya, maka mewujudkan suatu tindakan berpola atau pola kegiatan-pola kegiatan dalam kehidupan pedagang kakilima. Dengan adanya pola kegiatan-pola kegiatan tersebut maka hal itu merupakan suatu keteraturan sosial dalam kehidupan pedagang kakilima, yaitu merupakan suatu aturan atau pedoman kegiatan yang berwujud perilaku individu, kelompok atau masyarakat dalam melakukan kegiatan berdagangnya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Corak keteraturan sosial dalam kehidupan pedagang kakilima di Pasar kota pasar Minggu tersebut adalah adanya ketergantungan klien pada patron baik Koordinator Pedagang maupun ketua Kelompok suku bangsa. Pedagang kakilima sebagai masyarakat yang lemah merasa memerlukan perlindungan agar usahanya dapat berjalan dengan baik dan hal ini mereka dapatkan dengan adanya perlindungan dari Koordinator Pedagang. Sedangkan untuk menjamin kelancaran usaha dan menghindari persaingan yang tidak sehat serta meningkatkan kesejahteraan dan bantuan modal, mereka peroleh dari kegiatan Kelompok Suku Bangsa yang dpimpin oleh Ketua Kelompok Suku bangsa. Keberadaan kedua patron tersebut mampu menghindarkan terjadinya konflik antar suku bangsa dalam lingkungan pasar kakilima karena adanya kesadaran untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku umum dan lokal serta menekan kemenonjolan identitas suku bangsanya. Corak keteraturan sosial yang berlaku dalam masyarakat berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya dengan kata lain setiap masyarakat memiliki corak keteraturan sosial masing-masing. Dengan demikian dalam upaya pembinaan kamtibmas yang dilakukan oleh Polri tidak bisa memberlakukan pola yang sama untuk seluruh masyarakat tetapi harus sesuai dengan corak keteraturan sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu dalam melakukan pembinaan tidak dapat menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Markas Besar Polri yang berlaku seragam secara nasional tetapi harus dijabarkan sesuai dengan situasi dan kondisi serta corak keteraturan sosial yang berlaku dalam masyarakat yang dibina. Sehingga upaya pembinaan yang dilakukan dapat efektif dan efisien dan harus didukung dengan sarana dan prasarana yang mencukupi baik sumber daya manusianya, dukungan materiil dan anggaran yang cukup."

"ABSTRAK Penelitian ini mengenai kegiatan-kegiatan petugas bintara pembina Kamtibmas dalam membina sistem keamanan lingkungan pemukiman di Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu. Kelurahan Kebagusan dipilih menjadi daerah penelitian, karena Kelurahan ini mirip dengan pedesaan. Walaupun Kelurahan ini letaknya di Ibukota Republik Indonesia, Jakarta. Permasalahan yang akan diteliti adalah: Pembinaan Siskamling yang dilakukan oleh Babinkamtibmas Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu. Dirumuskan hipotesis sebagai berikut: Petugas Babinkamtibmas kelurahan Kebagusan kecamatan Pasar Minggu dalam melaksanakaan tugas pembinaan Siskamling diwilayah kelurahan Kebagusan, telah mengikuti aturan-aturan formal berupa buku petunjuk lapangan Kapolri tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan yang dilaksanakan secara aktual dan menurut pengetahuan, pengalaman dan keyakinan Babinkamtibmas dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metoda kualitatif dengan pendekatan etnografi dan metode-metode lain yang telah digunakan adalah: metode pengamatan, metode pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman. Dalam tesis ini telah ditunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan Siskamling di kelurahan Kebagusan kecamatan Pasar Minggu, mengikuti aturan-aturan formal berupa Bujuklap Kapolri No Pol: Bujuklap/17/VII/1997 tentang Bintara Polri pembina Kamtibmas di desa/kelurahan. Begitu pula Babinkamtibmas telah pula mengikuti aturan-aturan tidak tertulis yang ditetapkan Kapolres dan Kasat Bimmas serta mengikuti pengetahuan, pengalaman dan keyakinannya mengenai sikap warga kelurahan Kebagusan terhadap Siskamling serta dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugasnya."

"Penelitian ini membahas tentang analisis pemungutan PBB, khusus di Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dilatarbelakangi dengan jumlah pokok ketetapan PBB yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak dengan target penerimaan PBB yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sama, adanya SPPT bermasalah seperti ganda, tidak dikenal, dan tidak diketahui, serta prosentase realisasi penerimaan PBB belum mencapai angka target. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi penetapan dan penagihan SPPT PBB serta apa kendala dan bagaimana upaya dalam penetapan dan penagihan SPPT PBB. Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan.

Hasil dan temuan dari penelitian ini adalah Implementasi Penetapan dan Penagihan SPPT PBB yang dilaksanakan antara lain dengan penetapan SPPT PBB dan target penerimaan PBB dan  pelaksanaan penagihan SPPT PBB untuk merealisasikan target penerimaan PBB, beserta kendala dan  upaya mengenai Penetapan serta Penagihan PBB di Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan. Saran dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemungutan PBB yang akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemda DKI disarankan untuk melakukan pemutakhiran data secara langsung dan berkesinambungan serta koordinasi dan pendampingan pemungutan PBB oleh Dirjen Pajak kepada Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

---

This study discusses the analysis of tax property collection, specifically in the Kelurahan pasar minggu District South Jakarta caused by the principal provisions of the property tax established by the government revenue target set by the city administration is not the same, the existence of such problematic SPPT, not known SPPT, and unknown SPPT, as well as the percentage of actual revenues haven’t reached the property tax target. The question in this research is how the establishment and implementation of billing SPPT and what constraints and how the efforts in setting and billing SPPT. The method used in this research is descriptive qualitative approach to data collection techniques based on literature studies and field studies.

            The results and findings of this study is SPPT determination and Billing Implementation  established such as by setting SPPT of property tax and its goals, and the implementation of  SPPT billing to realize its goals, along with the constraints and the efforts of the establishment and Billing of property tax in kelurahan pasar minggu district South Jakarta . Suggestions from this study is the implementation of the tax property collection to be carried out entirely by the Government of DKI recommended for updating the data directly and continuously and polling coordination and assistance to the tax service office by the Government."

"Penelitian mengenai keberadaan preman di Pasar Minggu dan penaganan oleh Polsek Metro Pasar Minggu bertujuan untuk menunjukkan strategi penanganan preman yang telah dilakukan oleh Polsek dalam rangka memberikan rasa aman, tertib, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polsek. Pemberitaan tentang perilaku menyimpang yang dilakukan kelompok preman saat ini sering menghiasi media massa dan elektronika, bahkan ada beberapa kasus tentang keterlibatan preman yang masuk ke ranah politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan preman saat ini mengalami perkembangan dan perubahan pada ranah kegiatannya. Keberadaan preman di Pasar Minggu dengan bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukannya terhadap masyarakat, secara hukum diantaranya merupakan tindak pidana. Kelompok preman yang ada di Pasar Minggu keanggotaannya terdiri dari masyarakat yang berasal dari sekitar Pasar Minggu dan ada juga masyarakat pendatang dari luar Jakarta yang bergabung. Penyebab timbulnya preman secara umum pada dasarnya merupakan dampak dari perkembangan kota, sedangkan khusus perkembangan preman yang ada di Pasar Minggu di Pasar Minggu dipengaruhi dua aspek, yaitu kebutuhan ekonomi dan ingin pengakuan status.Metode penelitian yang dilakukan pada penulisan ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan harapan dapat memperoleh data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati sesuai objek penelitian, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, pengamatan terlibat, dan menganalisa dokumen-dokumen yang ada atau berkaitan. Wawancara yang dilakukan pada saat penelitian dilakukan kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kapolsek Metro Pasar Minggu, Waka Polsek, Kanit Reskrim, Kanit Intelkam, Kanit Patroli, anggota-anggota Polsek (Personil Polmas), Camat Pasar Minggu, beberapa preman, pedagang, dan beberapa masyarakat lain yang terkena dampak perilaku preman. Selain wawancara penelitian secara terlibat juga, metode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan terlibat, yang melibatkan peneliti dalam hubungan-hubungan sosial dan emosional dengan sasaran.Keterlibatan peneliti dilakukan pada kegiatan kepolisian, para pedagang, preman, dan supir. Keterlibatan peneliti dengan para preman kadang-kadang tidak secara penuh dalam kehidupannya dan pada anggota kepolisian juga tidak sepenuhnya melekat pada kegiatan-kegiatan Polsek secara umum, tetapi sebatas pada peran sebagai seorang mahasiswa atau peneliti serta beberapa kali mengikuti kegiatan operasi preman yang dilakukan oleh Polsek. Namun terhadap para pedagang dan supir angkutan umum, peneliti kadang berperan sebagai sales dan pedagang, sehingga peneliti memiliki peran dalam kegiatan pengamatan terlibat.Untuk menguatkan dan menguji kebenaran data-data atau peristiwa yang telah dikumpulkan melalui teknik wawancara dan pengamatan, dalam penelitian ini digunakan juga pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Keberadaan preman di pasar Minggu merupakan kelompok preman yang secara tidak langsung bernaung di balik organisasi kedaerahan Betawi dipimpin oleh MT, kelompok ini mempertahankan keberadaannya dengan segala bentuk-bentuk kegiatan sebagai sumber-sumber pemasukan.Bentuk-bentuk kegiatan kelompok preman di Pasar Minggu pada dasarnya merupakan perilaku menyimpang yang dapat dikenakan upaya hukum. Kenyataan di lapangan sangat sulit melakukan upaya penegakkan hukum terhadap keberadaan preman ini, banyak faktor yang ikut mempengaruhi pada proses penerapan di masyarakat. Faktor-faktor yang turut mempengaruhi diantaranya aturan hukum yang belum spesifik terhadap preman, kepedulian aparat masih kurang, sarana dan prasarana yang masih terbatas, dan kondisi masyarakat yang ada masih belum memiliki kesadaran hukum dan partisipasinya untuk penanganan preman ini.Polsek Metro Pasar Minggu dalam menangani keberadaan preman yang terjadi di wilayah hukum Pasar Minggu, Polsek mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek masih bersifat sesaat dan reaktif, yang pada pelaksanaannya lebih mengedepankan bentuk kegiatan yang sifatnya tindakan represif. Penanganan yang dilakukan dengan sarana praarana, anggaran, personil terbatas, dan yang jelas kurang efektif adalah sistem manajemen yang tidak digunakan sampai pada tingkat Polsek, khususnya pada kegiatan yang lebih difokuskan pada penanganan preman. Selain represif Polsek juga melakukan kegiatan preventif, namun pada pelaksanaannya masih belum terfokus pada penanganan preman. Masih adanya kekurangan atau belum sepenuhnya upaya dilaksanakan oleh Polsek Metro Pasar Minggu dalam melakukan penanganan preman, namun pada dasarnya pelaksanaan yang telah dilakukan sudah berjalan dengan baik.Strategi penanganan yang dilaksanakan atas inisiatif Polsek lebih terlihat hasil dan dampaknya, jika dibandingkan dengan kebijakan dari satuan atas. Pada strategi yang dilakukan atas inisiatif Polsek, sistem manajemen dan pentahapannya sejak awal dilakukan pada tingkat Polsek, sehingga hasilnya dapat menyentuh pada sasaran dan dapat lebih fokus sesuai dengan aspek-aspek keberadaan preman. Perbedaan hasil ini dapat ditarik suatu benang merah, yaitu bahwa keterlibatan Polsek secara menyeluruh saat proses atau tahapan manajemen penanganan preman akan mempengaruhi tingkat keberhasilan strategi yang dilaksanakan.

---

Research hit Handling of Freeman in Pasar Minggu By Polsek Metro Pasar Minggu aim to show handling of freeman conducted by Polsek Metro Pasar Minggu in order to giving safety, orderly, and can improve storey of belief socialize. Phenomenon hit existence of freeman in Indonesia have very concern. News of about behavior digress conducted by group of freeman often decorate mass media, even some case of about existence of freeman which start to political chess. This is condition indicate that existence of freeman experience of growth and change domain of his activity. Existence of Freeman in Pasar Minggu with forms of activity which conducting to society, judicially among other things represent doing injustice. Group of Freeman exist in Pasar Minggu of have member society coming from about Pasar Minggu and socialize joining. Cause incidence of freeman in Pasar Minggu caused by two aspects, that is economic demand and wish confessing of self status.Method of Research used at this writing is approach qualitative. Approach qualitative used on the chance of, writer can get descriptive data, in the form of words written, oral, and behavior which can be perceived by according to research object. Technique of data collecting used by method interview, perception involved, and analyze interconnected or existing document. Interview conducted at the time of research to Kapolsek Metro of Pasar Minggu, Waka Polsek, Kanit Reskrim, Kanit Intelkam, Kanit Patroli, personnel Polsek ( Personnel Polmas), Sub Regency Chief of Pasar Minggu, some freeman, merchant, and some other society is incured by a behavioral impact of freeman. Besides interview of method of perception used in this research is perception involved, entangling researcher in emotional and social relation with target. Involvement of Researcher conducted at police activity, activity of all merchant, freeman, and public transport driver.Involvement of researcher with all freeman conducted do not fully in life or one into its group, so also involvement to police member, writer is not be coherent full in each activity of Polsek in general, but only limited to role of writer as a student or researcher, even several times the writer follow activity of operate for freeman conducted by Polsek. To all merchant and public transport driver, researcher sometime personating of sales and merchant, so that the researcher own role in activity of perception involved.To strengthen and test truth of data or event which have been collected by through technique interview and perception, at the time of research done also gathering of document that is needed to know deeper hit problems which the medium checked. Existence of Freeman in Pasar Minggu represent group of freeman who indirectly shade at the opposite of organization of localism of Betawi led by MT, this group maintain its existence with all forms of activity as inclusion source.Forms of Activity of group of freeman in Pasar Minggu basically represent behavior digress which can be imposed by a legal effort. Fact in field very difficult conduct effort of enforcer punish to existence of this freeman, a lot of factor which follow to influence at process of applying in society. Factors which partake to influence among other things order of law which not yet specific to freeman, caring of police still less, medium and prasarana which still be limited, and condition of existing society still not yet owned sense of justice and participate for handling of this freeman.Polsek Metro of Market of Sunday in handling existence of freeman that happened in territory of jurisdiction of Sunday Market, Polsek relate at applicable law rule. Handling of Freeman conducted by Polsek still have the character of momentary and reaktif, what is at his execution is more place forward form of activity which in character action represif. Handling conducted with medium participation, budget, minimum personnel, and clear less be effective is system of management which is not used to by come up with storey Polsek, special at more focuses activity at freeman handling. Besides represif Polsek also do activity preventif, but at his execution still not yet been focused at freeman handling. Although still there are limitation owned by Polsek Metro Pasar Minggu in freeman handling, but basically his execution have been put across handling.Strategy activity executed by for initiative Polsek more seen by his impact and result if compared to by for policy set of for, at strategy conducted by his initiative Polsek phasing and management system since early conducted at storey Polsek so that can touch target and earn more focus according to freeman existence aspect. Difference of result of this can pulled yarn of squeezing, that involvement Polsek totally at management process of freeman handling will influence executed strategy efficacy storey."

"Tesis ini tentang pemolisian Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam mengatasi kemacetan lalu lintas dl kawasan Pasar Minggu, yaitu di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan. Perhatian utama tesis ini adalah gaya pemolislan yang dilakukan Polsek Metropolilan Pasar Minggu dalam mengatasi kemacetan di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan, implementasi kebijakan pemerintah daerah, dan hubungan kerja eksternal antara Polsek Metropolitan Pasar Minggu dengan instansi Pemda lainnya. Dalam kajian tesis ini gaya pemolisian yang dilakukan oleh Polsek Metropolitan Pasar Minggu adalah Polmas (perpolisian masyarakat) dimana gaya pemolisian yang menekankan adanya kemitraan antara polisi dengan masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat (problem solving) guna mewujudkan dan memelihara keamanan, ketertiban masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kemacetan yeng terjadi di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan adalah dengan menyediakan lokasi binaan/penampungan bagi pedagang kaki lima serta adanya Perda no 8 tentang keamanan publik.

---

The thesis discusses about community policing programs of Pasar Minggu Metropolitan Police Sector in overcoming traffic jam on Jalan Ragunan and Jalan Pasar Minggu. The thesis focuses on community policing style conducted by Pasar Minggu Metropolitan Police Sector in overcoming traffic jam on Jalan Pasar Minggu and Jalan Ragunan, the Implementation of policies of local government and the external relationship between Pasar Mlnggu Metropolilan Police Sector and some institutions of local government. In this case, community 'policing style applied by Pasar Minggu Metropolitan Police Sector Is community policing which emphasizes on a partnership between police and community in overcoming problems arising in the community In order to realize and maintain public order and security leading to improved quality of life. In order to overcome such traffic jam on Jalan Ragunan and Jalan Pasar Minggu, the local government provides vendors with a shelter based on By law No.8/2007 regarding Public Order."

"Upaya pencatatan dan pelaporan merupakan penyelenggaraan sistem informasi di Puskesmas. Pekerjaan upaya pencatatan dan pelaporan dimaknai secara terbatas sekedar mengumpulkan data, melakukan rekapitulasi (labulasi) data, membuat dan mengirim laporan. Untuk menjalankan fungsinya Puskesmas perlu didukung dengan Sistem Informasi Kesebatan yang bandal. Di era digital seperti sekarang ini, adalah suatu keniscayaan bahwa teknologi informasi akan menjadi bagian penting dalam praktek kesehatan masyarakat. Alasan utama menggunakan teknologi informasi adalah agar mampu memberikan pelayanan kesehatan masyatakat secara lebih efisien, meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja serta menguatkan fungsi strategik organisasi kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan informasi kesehatan dari berbagai sumber. Program Sistem Informasi Kesehatan Integrasi (SIK Integrasi) memberikan arahan secara bertahap untuk melakukan pengelolaan informasi secara terpadu, menyeluruh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi secara optimal. Tujuan penyelenggaraan SIK Integrasi di Puskesmas adalah tersedianya Informasi Kesehatan yang akurat, cepat dan menyeluruh di Puskesmas kecamatan dan kelurahan. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dimana pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dan Fokns Grup Disknsi dan bertujuan untuk mendapatkan informasi aplikasi pelaksanaan SIK di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu dalam kurun waktu 2006 Ð 2007. Dari hasil penelitian terlihat bahwa program SIK Integrasi telah dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu namun belum berjalan baik bahkan banyak Hambatan dan kendala hal ini disebabkan antara lain karena pelaksana SIK mempunyai tugas ganda dan kurang terjalin kerjasama yang baik antar pegawai, tidak adanya dana untuk pemeliharaan dan perbaikan komputer dan kurangnya dukungan dari Kepala Puskesmas. Saran yang diberikan sehubungan dangan hasil penelitian adalah melakukan sosialisasi manfaat program SIK lntegrasi di tingkat pimpinan dan pembuat kebijakan yang berdampak pada dukungan moril dan anggaran, pelatiban terhadap petugas SIK secara terus menerus serta evaluasi pelaksanaan program SIK Integrasi untuk terwujudnya pengembangan sistem informasi yang lebih baik di masa yang akan datang.

---

The efforts of recording and reporting are parts of management system at Health Centre. Work of recording and reporting are meant limitedly as simply collecting data, data recapitulation or tabulation, making and sending report. To implement its function, Health Centre needs to be suppotted by reliable Health Information System. It is inevitable that information technology will become an essential part in public health practice at this moment in the digital era.

The main reason in applying information technology is that it will make public health service more efficient, increase work productivity and effectiveness and also streegthen organization strategic function of public health by using health information from various sources. Integrated health information system program (SIK Integration) gives the instructions step by step to do information management integrated, comprehensively by using technology progress optimally.

The purpose of SIK Integration management at Health Centre is to provide accurate quick and comprehensive health information, at village and sub district Health Centre . This study was done applying a qualitative method where primary data collect on was done through Indepth Interviews and Focus Group Discussions and aiming at getting understanding on the application of SIK at Health Centre of Pasar Minggu at the period of2006· 2007.

The study result indicated that integrated SIK program has been implemented at Health Centre of Pasar Minggu, but it does not work well yet, even there are many constraints or resistences. Which one caused by the fact that SIK executor has double duties and weak relationship on activity among officers, there is no fund for maintenance and repair of computers and lack of support from head of Health Centre.

Referring to the study result, it was suggested to do program benefit socialization of the integrated SIK at the level of policy maker and decision maker who will provide of moral support and budget, continued training of SIK officers and also evaluation of program implementation of integrated SIK for the better information system development in the future."

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Minggu Jakarta Selatan. penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya koordinasi yang intensif antar instansi yang terlibat di dalam penertiban pedagang kaki lima. Tanggung jawab fungsi koordinasi terpusat pada Kepala Kecamatan Pasar Minggu sebagai pihak yang berwenang menerapkan ketertiban umum di wilayahnya. Hal ini terkait dengan usaha mengikis keberadaan oknum-oknum yang melindungi dan memfasilitasi pedagang kaki lima untuk berjualan di tempat-tempat umum. Selain itu, perlu adanya perbaikan internal terkait dengan sumber-sumber (resources) yang melekat pada Satuan Tugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Pasar Minggu khususnya peningkatan kuantitas dan kualitas petugas Satpol PP. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlu adanya peningkatan frekuensi sosialisasi kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima sehingga dapat memberikan pemahaman menyeluruh terkait ketertiban umum di DKI Jakarta. Dengan ini maka dapat mengikis penolakan masyarakat terhadap penegakan ketertiban umum.

---

The focus of this study is factors that influence the policy implementation for Regulating street vendors in pasar minggu jakarta selatan. This type of research is a qualitative descriptive research. The result of this study is that researcher suggests that local government has to improve the coordination amongst working units which regulating street vendors. The responsibility of coordination function is centered in the hand of Head of Pasar Minggu District as the only authorize person in implementing public order in his area. This coordination can eliminate the existence of persons which protect and fasilitate the street vendors existence in public area. Moreover, it needs some improvement in the resources which attach to Civil Servant Police Unit (Satpol PP) Pasar Minggu especially for the personels’ quantity and quality. Another factor that has to be counted too is the improvement of socialization frequency amongst society especially street vendors in order to give holistic perception related to public order in DKI Jakarta. By this condition, it can eliminate the resistent of society about the implementation of public order."