Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana Badan Informasi Geospasial (BIG) menjalankan kegiatan e-Government dengan memanfaatkan aplikasi PetaKita. Secara khusus, berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi niat perilaku adopsi dalam menggunakan aplikasi e-Government dalam pemetaan partisipatif berbasis Sistem Informasi Geospasial (SIG) dengan mengambil kasus pada Aplikasi PetaKita. Model penelitian ini mengadopsi dan memodifikasi Unified Model of Elektronic Government Adoption (UMEGA) dengan menambahkan variabel Trust in Government Agency/Institution, Trust in Government Technology, dan Trust in Government Data. Dari sampel bersih sebanyak 130 dengan unit analisis pemilik akun Single Sign On (SSO) InaGeoportal sebagai induk aplikasi PetaKita, data ini kemudian diolah dengan metode SEM-PLS melalui software SmartPLS3. Hasilnya, Variabel yang mempengaruhi Behavioral Intention (Intensi Penggunaan) aplikasi PetaKita dari BIG dipengaruhi oleh faktor Attitude dan Trust in Government Technology. Kemudian Attitude dipengaruhi secara signifikan oleh Trust in Government Agency, dan Trust in Government Technology. Selain itu, Facilitating Condition berpengaruh signifikan terhadap Effort Expectancy penggunaan aplikasi. Meskipun faktor seperti Performance Expectancy, Effort Expectancy, Facilitating Condition terhadap Behavioral Intention, Perceived Risk, Trust in Government Agency/Institution terhadap Behavioral Intention, dan Trust in Government Technology terhadap Attitude tidak memiliki pengaruh signifikan.Temuan ini memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan adopsi aplikasi e-Government, serta merancang strategi komunikasi publik yang efektif, dengan memanfaatkan aplikasi e-Government yang lebih diterima oleh masyarakat, untuk meningkatan kepercayaan, dukungan, dan keterlibatan publik dalam kebijakan pemerintah.

---

This research aims to explain how the Geospatial Information Agency (BIG) carries out e-Government activities by utilizing the PetaKita application. In particular, it seeks to describe the factors that influence adoption behavioral intentions in using e-Government applications in participatory mapping based on Geospatial Information Systems (GIS) by taking the case of the PetaKita Application. This research model adopts and modifies the Unified Model of Electronic Government Adoption (UMEGA) by adding the variables Trust in Government Agency/Institution, Trust in Government Technology, and Trust in Government Data. From a net sample of 130 with the analysis unit being the owner of the InaGeoportal Single Sign On (SSO) account as the parent of the PetaKita application. This data is then processed using the SEM-PLS method via SmartPLS3 software. As a result, the variables that influence the Behavioral Intention of the PetaKita application are influenced by the Attitude and Trust in Government Technology factors. Then Attitude is significantly influenced by Trust in Government Agency and Trust in Government Technology. Apart from that, Facilitating Conditions have a significant effect on the Effort Expectancy of application use. Although factors such as Performance Expectancy, Effort Expectancy, Facilitating Conditions on Behavioral Intention, Perceived Risk, Trust in Government Agency/Institution on Behavioral Intention, and Trust in Government Technology on Attitude do not have a significant influence. These findings provide valuable insights for increasing the adoption of e-Government, as well as designing effective public communication strategies, by utilizing e-Government applications that are more accepted by the public, to increase public trust, support and involvement in government policies."

"Dalam mewujudkan pelayana prima dengan memanfaatkan teknologi, Ditjen AHU yang berperan sebagai penyedia pelayanan jasa hukum umum secara konsisten berusaha mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam mendukung layanan publik yang diberikan. Analisis dilakukan dengan mengelaborasi konsep pelayanan publik dengan memanfaatkan sistem informasi sebagai basis pelayanannya serta menggunakan acuan standar orientasi layanan pada pelanggan dan jaminan keberlanjutan pengembangan teknologi yang terdapat pada Best Practice COBIT 4.1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan positivist dan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa kondisi sistem informasi dalam mendukung Pelayanan Pengesahan Badan Hukum Online berada pada tingkat kematangan level 3 ldquo;Defined Process rdquo; pada seluruh komponen proses pengukuran. Deskripsi tersebut menggambarkan bahwa mekanisme dan prosedur layanan telah sebagian terdokumentasi. Ada peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat, namun secara organisasi, diperlukan penyusunan dokumen SOP Layanan, standarisasi program pedidikan dan pelatihan, serta program monitoring dan evaluasi secara berkala.

---

In realizing prime servicing by utilizing technology, Directorate General of Legal Administration that acts as a provider of general legal services consistently seeks to optimize the utilization of ICT in support of public services provided. This research elaborated the concept of public service by utilizing information system as its service base and used indicator based on customer service orientation standard and sustainability of technology development contained in Best Practice COBIT 4.1.

From the result of the research, it is found that the condition of Information System in supporting the Online Legal Entitlement Service is at maturity level 3 Defined Process on whole process components of measurement. The description illustrates that the service mechanism and procedures has been partially documented. There is an increase felt by the service user community, but organizationally, the preparation of the Service SOP document, the standardization of education and training programs and the regular monitoring and evaluation program."

"Persandian adalah kegiatan terkait pengamanan informasi yang sejak lama digunakan dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Seiring perkembangan teknologi, keamanan siber muncul sebagai bagian dari keamanan nasional. Berdasarkan Perpres No. 53 Tahun 2017, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah lembaga yang mempunyai fungsi menyelenggarakan persandian dalam konteks keamanan siber di Indonesia. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, urusan pertahanan dan keamanan negara merupakan urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di sisi lain, UU No. 23 Tahun 2014 mengatur penyelenggaraan persandian tidak dilakukan secara nasional oleh pemerintah pusat, melainkan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan pemerintahan wajib daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini antara lain mengenai kewenangan persandian yang ada pada BSSN, kewenangan persandian yang ada pada pemerintah daerah, serta hubungan antara BSSN dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan persandian di Indonesia. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi tumpang tindih kewenangan antara BSSN dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan persandian di Indonesia. Saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah perlunya pengaturan yang lebih jelas dan terang terhadap pengaturan penyelenggaraan persandian di Indonesia, khususnya melalui instrumen undang-undang.

---

Coding is an activity related to securing information and has long been used in the context of state defense and security. As technology develops, cyber security emerges as part of the national security. Based on Presidential Regulation Number 53 of 2017, the State Code and Cyber Agency (BSSN) is an institution that has the function to administer the affair of coding in the context of cyber security in Indonesia. According to Act Number 23 of 2014, the affairs of state defense and security are absolute government affairs that are entirely belong to the authority of the central government. On the other hand, Act Number 23 of 2014 regulates the affair of coding is not administered nationally by the central government, rather submitted to the regional government as a mandatory regional governmental affair that is not related to basic services. This thesis will examine the authority of the affair of coding in the BSSN, the authority of the affair of coding in the regional government, and the connection between BSSN and the regional government in administering the affair of coding in Indonesia. This thesis is carried out using normative juridical legal research methods. This thesis concludes that there is an authority overlap between the BSSN and the regional government in administering the affair of coding in Indonesia. The advice that can be given through this thesis is the need for clearer regulation for the affair of coding in Indonesia, especially by an act."

"Kontestasi adalah bentuk persaingan atau ajang adu kekuatan dan keunggulan untuk mempertahankan kepentingan yang diinginkan. Kontestasi lazim terjadi baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kontestasi juga terjadi dalam penerapan sistem tata naskah dinas antara sistem tata naskah dinas lokal lembaga yaitu SIPEDE dan sistem naskah dinas pemerintah pusat yaitu SRIKANDI. Kontestasi ini terjadi karena adanya benturan kepentingan dan perspektif antara dua lembaga yang berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap dua orang pegawai di Komisi Kejaksaan dan juga tiga orang pegawai di Kejaksaan RI. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung dengan melihat, mengamati praktik korespondensi di Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan Agung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan tata naskah dinas elektronik dari SIPEDE ke SRIKANDI menunjukkan kontestasi merupakan suatu fenomena umum yang muncul di dalam suatu organisasi besar yang sedang menjalani suatu perubahan. Adanya kontestasi antara SRIKANDI dan SIPEDE mencerminkan dinamika kekuasaan dan resistensi terhadap perubahan dalam institusi publik. Kejaksaan memilih untuk tetap menggunakan SIPEDE karena merasa lebih percaya pada efektivitas dan keamanannya, meskipun pemerintah telah memperkenalkan SRIKANDI sebagai sistem yang lebih terstandar dan aman. Perbedaan ini menyebabkan ketegangan dan perselisihan, menghambat efisiensi dan efektivitas koordinasi antara kedua lembaga. Kontestasi ini memperlambat proses komunikasi, pengawasan, dan evaluasi yang seharusnya berjalan lancar dan terintegrasi.

---

Contestation is a form of competition or an event of strength and superiority to defend desired interests. Contestation commonly occurs both in government and in community life in the life of the nation and state. Contestation also occurs in the implementation of the official document system between the local institution's official document system, namely SIPEDE, and the central government's official document system, namely SRIKANDI. This contestation occurred because of a clash of interests and perspectives between two different institutions. This research is qualitative research using the case study method. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. Interviews were conducted with two employees at the Prosecutor's Commission and three employees at the Indonesian Prosecutor's Office. Observations were carried out by direct observation by observing, observing correspondence practices at the Prosecutor's Commission and the Attorney General's Office. The results of this research show that the transition from SIPEDE to SRIKANDI shows that contestation is a common phenomenon that appears in a large organization that is undergoing change. The existence of contestation between SRIKANDI and SIPEDE reflects power dynamics and resistance to change in public institutions. The Prosecutor's Office chose to continue using SIPEDE because they felt more confident in its effectiveness and security, even though the government had introduced SRIKANDI as a more standardized and secure system. These differences cause tensions and disputes, hampering the efficiency and effectiveness of coordination between the two institutions. This contestation slows down the communication, monitoring and evaluation processes that should run smoothly and be integrated."

"Perwakilan BKKBN Provinsi Banten memiliki peran dalam melaksanakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga KKBPK di Provinsi Banten, melakukan peran tersebut Perwakilan BKKBN Provinsi Banten membutuhkan data dan informasi yang berisi pelaksanaan program lapangan yang disebut Sistem Pencatatan dan Pelaporan KKBPK, salah satunya adalah aplikasi statistik rutin. Pemanfaatan aplikasi statistik rutin di Provinsi Banten mengalami kendala bahwa jumlah pengguna hanya mencapai 28 dari total pengguna. Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi niat penggunaan aplikasi statistik rutin oleh pengelola data program KKBPK di Provinsi Banten. Model yang digunakan adalah Technology Acceptance Model TAM dengan perluasan variabel eksternal yakni system quality, information quality, service quality, facilitating condition, social influence, self-efficacy, dan user training. Data dikumpulkan dari 115 sampel responden dengan menggunakan kuesioner, pengolahan data dan penarikan kesimpulan menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling PLS-SEM dengan software SmartPLS sebagai alat analisisnya. Perceived usefulness dan social influence secara langsung memengaruhi keinginan pengelola data program KKBPK untuk menggunakan intention to use aplikasi statistik rutin, sedangkan faktor-faktor lainnya memiliki korelasi positif terhadap perceived usefulness yang pada akhimya akan mempengaruhi keinginan pegawai untuk menggunakan intention to use aplikasi statistik rutin untuk pencatatan dan pelaporan program KKBPK di Provinsi Banten.

---

Representative BKKBN Banten Province has a role in implementing the KKBPK Population, Family Planning, and Family Developmental program in Banten Province, performing that role Representative BKKBN Banten Province requires data and information which contains implementation of field program called KKBPK Recording and Reporting System, one of them are aplikasi statistik rutin. Utilization of aplikasi statistik rutin in Banten Province experienced obstacles that the number users only reached 28 of the total users. Based on the matters, it is necessary to know what factors affect the intentions of the use of aplikasi statistik rutin by the KKBPK program data managers in Banten Province. The model used is Technology Acceptance Model TAM by extending the external variable such as system quality, information quality, service quality, facilitating condition, social influence, self-efficacy, and user training. Data were collected from 115 respondent samples by using questionnaires, data processing and drawing conclusions using Partial Least Square Structural Equation Modeling PLS-SEM with SmartPLS software as its analysis tool. The desire of KKBPK program data managers to use intention to use aplikasi statistik rutin are affecting by perceived usefulness and social influence directly, while other factors have a positive correlation to perceived usefulness which will ultimately affect the employee 39;s desire to use intention to use aplikasi statistik rutin in Banten Province."

"Penerapan aplikasi JAKI sebagai salah satu kanal pengaduan berbasis geo – tagging merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan berbasis sistem elektronik khususnya dalam layanan laporan pengaduan masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan laporan pengaduan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan perkotaan. Dibandingkan dengan kanal pengaduan lain, aplikasi JAKI memiliki kelebihan dalam hal kelengkapan fitur seperti berbasis geo – tagging, fitur pemantauan tindak lanjut laporan pengaduan, dan fitur diskusi laporan dengan SKPD terkait. Namun, data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, angka penggunaan aplikasi JAKI dapat dikatakan belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi JAKI sebagai salah satu kanal laporan pengaduan masyarakat di Jakarta. Penelitian ini menggunakan kombinasi teori antara model sukses sistem informasi menurut DeLone dan McLean dan Technology Acceptance Model (TAM). Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa mix method melalui wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber yang bersangkutan dan penyebaran kuesioner dengan menggunakan teknik analisis data Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menujukkan bahwa terdapat 3 hipotesis yang ditolak dari total 9 hipotesis pada penelitian ini. Hipotesis yang ditolak tersebut mencakup information quality tidak berpengaruh signifikan terhadap perceived usefulness, system quality tidak berpengaruh signifikan terhadap perceived ease of use, dan service quality tidak berpengaruh signifikan pada perceived usefulness.

---

The practice of the JAKI apps as a geo-tagging-based complaint channel is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in organizing an electronic system-based government, especially in public complaint reporting services so that it can make it easier for the public to report complaints and increase public participation to overcome various urban problems. Compared to other complaint channels, the JAKI apps has advantages in terms of completeness of features such as geo-tagging-based, follow-up monitoring features for complaints reports, and report discussion features with related SKPDs. However, data shows that in 2020, the number of JAKI apps usage can be said to have not been maximized. This study aims to identify the factors that influence the use of the JAKI apps as a channel for reporting public complaints in Jakarta. This study uses a combination of theories between the successful model of information systems according to DeLone and McLean and the Technology Acceptance Model (TAM). This study uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of a mix method through in-depth interviews with several relevant informants and distributing questionnaires using Structural Equation Model (SEM) data analysis techniques. The results showed that there were 3 rejected hypotheses from a total of 9 hypotheses in this study. The rejected hypotheses include that information quality has no significant effect on perceived usefulness, system quality has no significant effect on perceived ease of use, and service quality has no significant effect on perceived usefulness."

"Di era digitalisasi yang berkembang pesat, transformasi digital telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari bagi semua sektor bisnis dan industri untuk mendukung pertumbuhan dan efisiensi operasional. Hal ini juga dinilai penting dalam sektor energi fosil yang saat ini sedang menjalani tantangan dalam menjaga ketimpangan kebutuhan energi. Dalam menjalankan penelitian ini, pemilihan aplikasi MyPertamina sebagai fokus utama tidak terlepas dari fakta bahwa PT Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia sekaligus berperan secara strategis untuk menjawab tantangan ini. Terlebih, Pertamina memiliki jaringan SPBU yang sangat luas dan merata di seluruh Indonesia. Jaringan SPBU Pertamina yang menyeluruh ini memberikan aksesibilitas yang lebih tinggi kepada masyarakat luas untuk menggunakan layanan digital yang ditawarkan melalui aplikasi MyPertamina. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam aplikasi MyPertamina menggunakan metodologi Design Science Research (DSR), yang meliputi analisis kebutuhan pengguna, analisis faktor-faktor yang memengaruhi niat penggunaan aplikasi MyPertamina, dan merancang pengembangan solusi dalam bentuk desain antarmuka dan prototipe alternatif dari aplikasi MyPertamina. Studi ini dilakukan dengan menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara yang diperoleh berdasarkan sesi wawancara bersama sepuluh narasumber yang seluruhnya merupakan pengguna aplikasi MyPertamina. Selanjutnya, hasil wawancara tersebut dijadikan acuan untuk merancang model penelitian yang merepresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi niat penggunaan aplikasi MyPertamina. Penelitian kuantitatif ini disebar memperoleh 283 responden yang seluruhnya merupakan pengguna aplikasi MyPertamina. Hasil penelitian kuantitatif ini menunjukkan bahwa usability, completeness, security, responsiveness, perceived usefulness, perceived ease of use, government regulation, dan trust berpengaruh secara signifikan terhadap intention to use. Selanjutnya, penulis merancang solusi desain dan prototipe perbaikan aplikasi MyPertamina berdasarkan tahapan penelitian sebelumnya. Hasil perancangan desain ini kemudian dievaluasi dengan SUS dan usability testing. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengatasi resistensi pelanggan terhadap teknologi digital, khususnya dalam pemanfaatan aplikasi MyPertamina. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga mendukung program pemerintah dalam mendorong kebijakan energi berkelanjutan.

---

In the era of rapidly growing digitalization, digital transformation has become an unavoidable necessity for all business and industry sectors to support growth and operational efficiency. This is also considered important in the fossil energy sector which is currently undergoing challenges in maintaining the imbalance of energy needs. In conducting this research, the selection of MyPertamina application as the main focus is inseparable from the fact that PT Pertamina (Persero) is a State-Owned Enterprise responsible for managing oil and gas resources in Indonesia as well as playing a strategic role to answer this challenge. Moreover, Pertamina has a very extensive and evenly distributed network of gas stations throughout Indonesia. This comprehensive Pertamina gas station network provides higher accessibility to the wider community to use digital services offered through the MyPertamina application. The purpose of this research is to deeply analyze the MyPertamina application using the Design Science Research (DSR) methodology, which includes analyzing user needs, analyzing factors that influence the intention to use the MyPertamina application, and designing solution development in the form of interface design and alternative prototypes of the MyPertamina application. This study was conducted by combining qualitative and quantitative research methods. Qualitative research was conducted by analyzing the results of interviews obtained based on interview sessions with ten interviewees who were all users of the MyPertamina application. Furthermore, the results of these interviews were used as a reference to design a research model that represents the factors that influence the intention to use the MyPertamina application. This quantitative research distributed obtained 283 respondents who are all users of the MyPertamina application. The results of this quantitative research show that usability, completeness, security, responsiveness, perceived usefulness, perceived ease of use, government regulation, and trust have a significant effect on intention to use. Furthermore, the author designed design solutions and prototypes for MyPertamina application improvements based on the previous research stages. The results of this design are then evaluated with SUS and usability testing. Thus, the results of this study can be used to overcome customer resistance to digital technology, especially in the utilization of the MyPertamina application. In addition, the findings of this research also support government programs in encouraging sustainable energy policies."

"Dalam upaya menekan penyalahgunaan BBM bersubsidi, pemerintah dan Pertamina bekerja sama melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menghadirkan e-Government melalui aplikasi MyPertamina yang difungsikan sebagai media untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi dan menyelenggarakan subsidi tertutup kepada masyarakat yang berhak untuk menerima BBM bersubsidi. Dalam implementasinya aplikasi MyPertamina masih dijumpai sejumlah permasalahan seperti sistem bermasalah, kesulitan login, ketidaktersediaan fitur, informasi tidak update, hingga lamanya waktu respon aplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan Aplikasi MyPertamina di Wilayah Bogor dan Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data campuran melalui penyebaran kuesioner dengan melibatkan 150 responden yang merupakan pengguna MyPertamina di Wilayah Bogor dan Bekasi, wawancara mendalam dengan 8 informan, dan studi kepustakaan serta teori utama untuk analisis menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan aplikasi MyPertamina, menurut persepsi 150 responden di Wilayah Bogor dan Bekasi adalah system quality. Hal ini karena responden menilai bahwa aspek-aspek seperti perbaikan data, proses verifikasi data, kemudahan login, akses kode QR, pembelian BBM bersubsidi di SPBU menggunakan MyPertamina, dan metode pembayaran secara non tunai masih kurang.

 

---

In an effort to curb the misuse of subsidized fuel, the government and Pertamina have collaborated by leveraging information and communication technology to introduce e-Government through the MyPertamina application. This application serves as a medium to control the distribution of subsidized fuel and to provide targeted subsidies to the rightful recipients. However, the implementation of the MyPertamina application has encountered several issues, such as system malfunctions, login difficulties, unavailability of features, outdated information, and slow application response times. This research aims to analyze the most influential factors affecting the success of the MyPertamina application in the Bogor and Bekasi regions. The study employs a quantitative approach using mixed data collection methods, including the distribution of questionnaires to 150 MyPertamina users in the Bogor and Bekasi regions, in-depth interviews with 8 informants, and literature review. The primary theory for analysis is the DeLone and McLean Information Systems Success Model (2003). The results indicate that, according to the perceptions of 150 respondents in the Bogor and Bekasi regions, the most influential factor on the success of the MyPertamina application is system quality. Respondents highlighted deficiencies in aspects such as data correction, data verification processes, ease of login, QR code access, subsidized fuel purchases at gas stations using MyPertamina, and cashless payment methods.

 

"

"Pemerintah Indonesia menyarankan menggunakan katalog elektronik (e-katalog) menjadi media pengadaan pada masa pandemi Covid-19, tidak terkecuali Kementerian Kesehatan. Namun, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan e-katalog. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tantangan penerapan e-procurement melalui katalog elektronik di Kementerian Kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan kerangka TOE (Technological-Organizational-Environmental) sebagai kerangka teori untuk menggambarkan tantangan penerapan e-katalog. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara mendalam kepada 11 informan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketiga aspek tantangan tersebut, tantangan organisasional yang paling berat dan sulit diatasi karena hal tersebut dapat memicu permasalahan baru, seperti masalah teknis pada aplikasi e-katalog. Kemudian, tantangan lingkungan yang cukup menantang karena prosedur pencantuman produk yang terlalu terbuka tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang matang. Sementara itu, tantangan teknologi dapat mengganggu proses pengadaan, namun bisa dengan mudah diminimalkan dengan solusi teknis.

---

The Indonesian government recommends using an electronic catalogue (e-catalogue) as a procurement method during the Covid-19 pandemic, and the Ministry of Health is no exception. However, there are still some problems that arise in implementing e-catalogue. This study aims to describe the challenges of implementing e-procurement through electronic catalogue at the Ministry of Health during the Covid-19 pandemic. This study uses the TOE framework (Technological-Organizational-Environmental) as theoretical framework to describe the challenges of implementing an e-catalog. This study applies a qualitative approach. Data collection techniques in this study are in-depth interviews with 11 informants and literature study. The results of this study indicate that based on these three aspects of challenges, organizational challenges are the most severe and difficult to overcome because they can trigger new problems, such as technical problems in e-catalog applications. Then, the environmental challenges are quite challenging because the product listing procedures are too open and not accompanied by a mature monitoring system. Meanwhile, technological challenges can disrupt the procurement process, but can be easily minimized with technical solutions."

"[Penerapan Teknologi Informasi (TI) di lingkungan Pemerintahan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat sehingga perlu dipastikan setiap inisiasi TI dapat terimplementasi dan diterima dengan baik di lingkungan pemerintahan dan sejalan dengan arahan implementasi e-gov oleh pemerintah pusat. Tidak semua penerapan TI di Kota Bogor berujung pada keberhasilan, dari beberapa aplikasi yang dikembangkan Pemkot Bogor dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, empat aplikasi dengan pengguna seluruh unit kerja maupun pada internal unit kerja memiliki tingkat utilisasi yang rendah (kurang dari 80%) dan lima aplikasi lainnya tidak lagi dioperasikan akibat dari sepinya pengguna pada aplikasi tersebut. Sejumlah proses kembali dilakukan secara manual karena rendahnya tingkat utilisasi pada aplikasi yang mengotomasi prosesnya.Penelitian ini menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan individu dalam implementasi TI di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dengan menggunakan model penerimaan TAM (Technology Acceptance Model) karena beberapa penelitian sejenis sebelumnya menunjukkan bahwa TAM dapat digunakan sebagai dasar model penerimaan TI untuk memprediksi niat penggunaan TI pada pegawai pemerintah di sebagian besar kota di Indonesia. Metodologi yang digunakan berupa Survey Research dan bersifat kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 410 pegawai pemerintah kota bogor. Pengolahan data dilakukan menggunakan teknik statistika deskriptif dan Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM).Hasil pengolahan data membuktikan bahwa Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) dan Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat menggunakan TI (Behavioural Intention) pada Pemerintah Kota Bogor. Niat menggunakan TI (Behavioural Intention) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan TI secara nyata (Actual Use), dan Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness).

---

Application of Information Technology (IT) in local government carried out with the aim to improve service to the citizens so that needs to be ascertained every IT initiatives can be implemented and accepted well by government employees and has to be in line with the direction of the implementation of e-Government by the central government. Not all of the application of IT in the city of Bogor lead to success, some of the applications developed by Bogor city government in the period between 2008 to 2013 running with low utilization (less than 80 %) and five other applications no longer operate as a result of very minimum user. A number of processes related to services performed manually because of the low level of utilization in applications that automate the process.This study analyzes the individual factors that influence the acceptance of implementation of IT in the Government Environment using TAM (Technology Acceptance Model) because some previous similar studies showed that TAM can be used as the basis of a model to predict the IT acceptance in government employees in most cities in Indonesia. This study is quantitative Survey Research using sample of 410 employees of Bogor city. Data processing was performed using descriptive statistical techniques and Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM).The results prove that the Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use has a significant influence on the Behavioural Intention to use IT at Government of Bogor City. Behavioural Intention has a significant influence on the Actual IT Use, and Perceived Ease Perceived Ease of Use had a significant effect on the Perceived Usefulness. The individual factors that influence the acceptance of implementation of IT in the Government of Bogor City are Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and Behavioural Intention., Application of Information Technology (IT) in local government carried out with the aim to improve service to the citizens so that needs to be ascertained every IT initiatives can be implemented and accepted well by government employees and has to be in line with the direction of the implementation of e-Government by the central government. Not all of the application of IT in the city of Bogor lead to success, some of the applications developed by Bogor city government in the period between 2008 to 2013 running with low utilization (less than 80 %) and five other applications no longer operate as a result of very minimum user. A number of processes related to services performed manually because of the low level of utilization in applications that automate the process.This study analyzes the individual factors that influence the acceptance of implementation of IT in the Government Environment using TAM (Technology Acceptance Model) because some previous similar studies showed that TAM can be used as the basis of a model to predict the IT acceptance in government employees in most cities in Indonesia. This study is quantitative Survey Research using sample of 410 employees of Bogor city. Data processing was performed using descriptive statistical techniques and Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM).The results prove that the Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use has a significant influence on the Behavioural Intention to use IT at Government of Bogor City. Behavioural Intention has a significant influence on the Actual IT Use, and Perceived Ease Perceived Ease of Use had a significant effect on the Perceived Usefulness. The individual factors that influence the acceptance of implementation of IT in the Government of Bogor City are Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and Behavioural Intention.]"