Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kehidupan masyarakat di daerah Manggarai, khususnya masyarakat disekitaran Jalan Menteng Wadas tidak pernah lepas dari penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi sehari-hari. Sehingga untuk menghilangkan kemungkinan dari dampak yang dihasilkan jika motor tidak bisa digunakan untuk akomodasi sehari-hari ialah dengan membuat sebuah bengkel motor guna menservis/memperbaiki motor sehingga motor bisa tetap terjaga dan terawat untuk tetap menjadi akomodasi utama masyarakat. Selain itu bengkel motor tidak hanya menjadi tempat untuk menjaga kualitas motor, tetapi untuk juga mendukung “eksplorasi masyarakat” untuk mengotak ngatik motor dengan memberikan tempat untuk modifikasi motor sehingga masyarakat bisa belajar tentang motor dan hasil dari modifikasi motor mungkin saja bisa dijadikan lahan kerja untuk menaikan ekonomi masyarakat.

---

The lives of people in the Manggarai area, especially the people around Jalan Menteng Wadas, have never been separated from the use of motorbikes as a means of daily transportation. So, to eliminate the possible impacts if the motorbike cannot be used for daily accommodation, it is necessary to create a motorbike repair shop to service/repair the motorbike so that the motorbike is maintained and maintained and remains the main recommendation for the community. Apart from that, the motorbike repair shop is not only a place to maintain the quality of motorbikes, but also supports "community exploration" to tinker with motorbikes by providing a place for motorbike modifications so that people can learn about motorbikes and the results of motorbike modifications can possibly be used as a job site to improve the economy."

"Pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor merupakan salah satu tugas Polri dibidang Lalu lintas yang sejak dulu hingga kini menjadi perhatian dan sorotan masyarakat, hal ini dikarenakan dambaan masyarakat akan kualitas pelayanan Polri yang cepat, efisien, sederhana dan proporsional masih belum sepenuhnya terwujud.Berbagai kendala yang dihadapi dari segi personil pelaksana yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, sarana dan prasarana pendukung, tata Cara / mekanisme pelayanan serta masyarakat pengguna jasa pelayanan, yang hal tersebut berpengaruh terhadap munculnya berbagai pola-pola perilaku petugas Polisi lalu lintas (Polantas) dalam pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Jakarta. Mengacu kepada permasalahan tersebut maka didalam Tesis ini ditampilkan Kerangka teori yang relevan dengan pokok permasalahan yaitu teori-teori tentang pelayanan yang intinya menyoroti kelima komponen pelayanan yaitu Tugas pelayanan, pelaksana pelayanan, sarana pelayanan, mekanisme pelayanan dan masyarakat pengguna jasa pelayanan serta teori-teori Perilaku yang menitik beratkan pada budaya organisasi, motivasi, sikap, kepentingan, norma, persepsi, prasangka.Untuk mendeskripsikan hal tersebut, maka dilakukan pengumpulan data melalui penelitian kualitatif (memahami prinsip-prinsip umum dari gejala yang saling berhubungan satu sama lain), melalui penerapan metode pengamatan terlibat dengan pendekatan etnometodologi yaitu memahami gejala atau hubungan-hubungan yang berlangsung melalui pengamatan terhadap aktifitas petugas Polantas sehari-hari dalam pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Jakarta. Selanjutnya dilakukan pendalaman melalui wawancara terhadap beberapa Informan yang memahami seluk beluk pelayanan.Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa dari rangkaian atau proses pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di kantor Samsat Jakarta, telah menghadirkan berbagai pola-pola perilaku petugas Polantas yaitu Perilaku Prosedural, Perilaku diluar Prosedur (mencakup perilaku Toleran, Perilaku Diskriminatif, Perilaku Saling Menguntungkan), Perilaku Penghindaran / menarik diri, Perilaku Rutinitas dan Perilaku tidak bertanggung jawab.Terwujudnya perilaku petugas Polantas dalam pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tersebut merupakan hasil interaksi antara kondisi kemampuan petugas / personil pelaksana yang terbatas, sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai serta masyarakat / pengguna jasa pelayanan."

"[Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan UU No. 28 Tahun 2009 terkait pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di perusahaan kontaktor pertambangan, yaitu PT ABC. Analisis yang dilakukan mengenai pengaruh penerapan UU No. 28 Tahun 2009 terhadap kepatuhan perpajakan, pengakuan biaya pajak, serta manajemen aset tetap berupa alat berat/besar di PT ABC. Data yang dianalisis terdiri atas data pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2005-2014 terkait masa sebelum dan sesudah penerapan UU No. 28 Tahun 2009. Kesimpulan dari skripsi ini adalah penerapan UU No. 28 Tahun 2009 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak PT ABC karena secara umum PT ABC berkomitmen untuk memenuhi kewajiban terkait administrasi perpajakan. Penerapan UU No. 28 Tahun 2009 berpengaruh signifikan terhadap pengakuan biaya pajak dan manajemen aset tetap terkait alat berat/besar PT ABC. Terdapat pencatatan dan pengakuan atas biaya kepatuhan pajak dan pembentukan dana cadangan yang sebelum penerapan undang-undang tidak dibuat oleh PT ABC. Selain itu, PT ABC mengelola database alat berat/besar secara khusus setelah penerapan undang-undang ini.;This paper aims to determine the application of the Act No. 28 of 2009 related to the management of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle in mining contractor company, PT ABC. The analysis conducted on the effect of the application of the Act No. 28 of 2009 for tax compliance, cost of taxation recognition, and fixed asset management in the form of heavy equipments in PT ABC. Data were analyzed consists of the data of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle years 2005-2014 related to before and after the application of the Act No. 28 of 2009. The conclusion of this paper is the implementation of the Act No. 28 of 2009 has no significant effect on tax compliance of PT ABC because in generally PT ABC is committed to meet its obligations related to tax administration. Application of the Act No. 28 of 2009 significantly influence the cost of taxation recognition and fixed asset management related heavy equipments of PT ABC. There is a recording and recognition of tax compliance costs and the establishment of a reserve fund that before the application of the law is not made by PT ABC. In addition, PT ABC managing database of heavy equipments specially after the adoption of this law.;This paper aims to determine the application of the Act No. 28 of 2009 related to the management of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle in mining contractor company, PT ABC. The analysis conducted on the effect of the application of the Act No. 28 of 2009 for tax compliance, cost of taxation recognition, and fixed asset management in the form of heavy equipments in PT ABC. Data were analyzed consists of the data of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle years 2005-2014 related to before and after the application of the Act No. 28 of 2009. The conclusion of this paper is the implementation of the Act No. 28 of 2009 has no significant effect on tax compliance of PT ABC because in generally PT ABC is committed to meet its obligations related to tax administration. Application of the Act No. 28 of 2009 significantly influence the cost of taxation recognition and fixed asset management related heavy equipments of PT ABC. There is a recording and recognition of tax compliance costs and the establishment of a reserve fund that before the application of the law is not made by PT ABC. In addition, PT ABC managing database of heavy equipments specially after the adoption of this law.;This paper aims to determine the application of the Act No. 28 of 2009 related to the management of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle in mining contractor company, PT ABC. The analysis conducted on the effect of the application of the Act No. 28 of 2009 for tax compliance, cost of taxation recognition, and fixed asset management in the form of heavy equipments in PT ABC. Data were analyzed consists of the data of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle years 2005-2014 related to before and after the application of the Act No. 28 of 2009. The conclusion of this paper is the implementation of the Act No. 28 of 2009 has no significant effect on tax compliance of PT ABC because in generally PT ABC is committed to meet its obligations related to tax administration. Application of the Act No. 28 of 2009 significantly influence the cost of taxation recognition and fixed asset management related heavy equipments of PT ABC. There is a recording and recognition of tax compliance costs and the establishment of a reserve fund that before the application of the law is not made by PT ABC. In addition, PT ABC managing database of heavy equipments specially after the adoption of this law., This paper aims to determine the application of the Act No. 28 of 2009 related to the management of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle in mining contractor company, PT ABC. The analysis conducted on the effect of the application of the Act No. 28 of 2009 for tax compliance, cost of taxation recognition, and fixed asset management in the form of heavy equipments in PT ABC. Data were analyzed consists of the data of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle years 2005-2014 related to before and after the application of the Act No. 28 of 2009. The conclusion of this paper is the implementation of the Act No. 28 of 2009 has no significant effect on tax compliance of PT ABC because in generally PT ABC is committed to meet its obligations related to tax administration. Application of the Act No. 28 of 2009 significantly influence the cost of taxation recognition and fixed asset management related heavy equipments of PT ABC. There is a recording and recognition of tax compliance costs and the establishment of a reserve fund that before the application of the law is not made by PT ABC. In addition, PT ABC managing database of heavy equipments specially after the adoption of this law.]"

"Sejak di keluarkanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 yang memutuskan pada pokoknya menyatakan bahwa pengaturan pemungutan pajak terhadap alat-alat berat dan alat-alat besar melalui skema pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka dari itu, penelitian ini mengkhususkan pembahasan pada pengaturan  pajak kendaraan bermotor atas alat-alat berat dan alat-alat besar sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/ 2017 dan pengaturan yang ideal terhadap objek pajak alat-alat berat dan alat-alat besar. Pada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang mana berlandaskan pada bahan pustaka atau data sekunder atau dengan kata lain penelitian ini mengacu pada norma hukum peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian dan proses legislasi. Hasil penelitian ini adalah objek pajak alat-alat berat dan alat-alat besar dipungut berdasarkan skema pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Selain itu, pengaturan yang ideal terhadap objek pajak alat-alat berat dan alat-alat besar harus menggunakan teori demokrasi hukum pajak dengan memuat hukum pajak materiil dan hukum pajak formil serta memperhatikan tujuan keadilan umum dan merata, fungsi perpajakan, dan mengikuti prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

Since the issuance of the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XV/2017 which decided in essence that the regulation of tax collection on heavy equipment and large equipment through a motor vehicle tax collection scheme and motor vehicle transfer fees in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and has no binding legal force. Therefore, this study focuses on the discussion of the regulation of motor vehicle tax on heavy equipment and large equipment prior to the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XV/2017 and the ideal regulation of the tax object of heavy equipment and large equipment. This research will use a juridical-normative research method which is based on library materials or secondary data or in other words, this research refers to the legal norms of laws and regulations and other document references related to assessment, research and the legislative process. The results of this research that heavy equipment and large equipment tax objects are collected based on the motor vehicle tax scheme and motor vehicle transfer fees which are regulated in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levies in conjunction with Government Regulation Number 55 of 2009 2016 concerning General Provisions and Procedures for Collecting Regional Taxes. In addition, the ideal regulation of the tax object of heavy equipment and large equipment must use the theory of material tax law and formal tax law and pay attention to the objectives of general and equitable justice, the function of taxation, and follow the procedures for making applicable laws and regulations. "

"Steering handle adalah salah satu bagian dari sub perikitan unit motor. Apabila pembagian kerja sub lintas perakitan ini bermasalah, maka akan mengakibatkan lintas perakitan utama unit motor terhambat. Begitu pula bila sub lintas perakitan steering handle mengalami kegagalan penanganan kualitas, maka akan menimbulkan claim next process pada lintas perakitan utama unit motor yang juga akan menghambat proses produksi unit motor. Salah satu cara mengantisispasi terjadinya hambatan dalam lintas perakitan adalah dengan merancang ulang susunan stasiun kerja pada lintas perakitan steering handle agar proses perakitan steering handle tetap berlangsung kontinyu, waktu menganggur berkurang, hemat jumlah stasiun kerja serta jumlah claim next process berkurang tanpa menghambat jalannya lintas perakitan steering handle tersebut. Hasilnya setelah diolah dengan studi waktu, studi gerakan, dan sampling inspeksi berkelanjutan adalah susunan dan jumah stasiun kerja yang baru dimana susunan dan jumah stasiun kerja tersebut memiliki efisiensi lebih besar, jumlah stasiun kerja yang lebih sedikit, elemen gerakan yang ekonomis, proses perakitan tetap berjalan kontinyu dan claim next process berkurang.

---

Steering handle is one of sub line assembly of motor cycle. If there?s a problem in the distribution of work in this sub line, it caused an obstruction in main line assembly of motorcycle. So do if steering handle line assembly has a failure of quality control, so it caused claim next process in main line assembly of motor cycle which also obstruct the production process of motor cycle. One of method to settle the obstruction in line assembly is by redesigning of work station in line assembly of steering handle so that it can continue processing, idle time can be decresed, number of work station can be economic dan claim next process can be decresed without obstruction of the steering handle line assembly. The output after time study, motion study and continuous sampling plan is new design and number of work station with better line efficiency, minimal number of work station, economic movement element, continuous assembly processing, and claim next process can be decreased. "

"Sudah lazim dalam praktek di masyrakat, terjadinya perikatan sewa di tuangkan dalam suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis. Perjanjian tersebut dibuat tertulis untuk kepastian hukum diantara para pihak yang membuat perjanjian. Dalam membuat kesepakatan suatu perjanjian tidaklah mudah, karena tujuan dan maksud para pihak berbeda satu dengan lainnya. Dalam perkembangannya, klausula perjanjian, khususnya perjanjian sewa kendaraan, dibuat dalam kontrak baku. Tujuannya adalah untuk mempermudah pelaksanaan perjanjian dan mempersingkat waktu. Pihak perusahaan penyewaan mobil sudah menyediakan kontrak baku berupa akta perjanjian yang kemudian di isi mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian berupa harga, jenis dan waktu yang di sepakati bersama. Hal tersebut sah-sah saja apabila pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian tidak melanggar undang-undang, kebiasaaan dan kesusilaan dalam masyarakat. Di tambah lagi, KUH Perdata Buku III tentang perikatan menganut asas kebebasan berkontrak yang berarti kedua belah pihak bebas membuat perjanjian menurut Kesepakatan diantara mereka. (JI- 2003)."

"Penelitian ini bertujuan menganalisa biaya operasional kendaraan akibat berfungsinya segmen JORR W2 Ulujami - Kebon Jeruk pada Juli 2014 dan menganalisa biaya operasional kendaraan sesudah dengan jika tidak beroperasinya segmen JORR W2 pada ruas JORR S-E1 dan jalan tol Prof. Sedyatmo. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu IRI, kecepatan, dan volume kendaraan. Metode penelitian dilakukan dengan pengumpulan data variabel kemudian menghitung biaya operasional kendaran dengan metode yang telah di kembangkan oleh Departemen Pekerjaan Umum tahun 2005. Berdasarkan analisa volume pola perjalanan sebelum dioperasikan JORR W2 lebih besar dari Pluit ke Pluit IC daripada dari Ulujami ke Cikunir sedangkan sesudah dioperasikan lebih besar dari Ulujami ke Cikunir. Perbandingan BOK sebelum dan sesudah JORR W2 dioperasikan ruas JORR S-E1 lebih besar daripada ruas jalan tol Prof Sedyatmo untuk kendaraan sedan, bus kecil, bus besar,truk ringan, dan truk berat dari tahun 2012 sampai 2016 dan truk sedang tahun 2012, 2013, 2014 dan 2016. Perbandingan BOK sesudah dioperasikan JORR W2 lebih besar daripada tidak dioperasikan segmen tersebut pada ruas JORR S-E1 untuk sedan, bus kecil, truk sedang dari tahun 2014 sampai 2016. Pada ruas jalan tol Prof. Sedyatmo BOK jika tidak dioperasikan JORR W2 lebih besar daripada sesudah dioperasikan JORR W2 pada sedan, bus besar, truk ringan dan truk berat dari tahun 2014 sampai 2016.

---

This study aims to analyze the vehicle operational cost VOC due to the functioning of JORR W2 segment Ulujami Kebon Jeruk in July 2014 and analyze the operational cost of the vehicle after the operation of JORR W2 segment on the JORR S E1 segment and the Prof. Sedyatmo toll road. Variables used in this study are IRI, speed, and traffic volume. The vehicle operational cost is calculated using the method developed by the Ministry of Public Works in 2005. The result shows that before JORR W2 was operated the traffic volume from Pluit to Pluit IC was bigger than the one from Ulujami to Cikunir, while after it was operated traffic volume from Ulujami to Cikunir was bigger. Before and after JORR W2 was operated, i.e from 2012 to 2016 the VOC of JORR S E1segment was higher than the one of Prof. Sedyatmo toll road for sedans, small buses, large buses, light truckt and heavy trucks, while for trucks it was not occurred 2015. As the JORR W2 was operated, the VOC on JORR S E1 segment for sedan, small bus, medium truck from 2014 to 2016 was bigger than if the JORR W2segment was not operated. As the JORR W2 was operated, the VOC on Prof Sedyatmo segment for sedan, big bus, small truck, heavy truck from 2014 to 2016 was smaller than if the JORR W2 segment was not operated. "