Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha kecil dan menengah (UKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja. Namun akibat dampak pandemi COVID-19, kontribusi UKM terhadap PDB menurun. Transformasi digital menjadi solusi yang diusulkan untuk menghadapi tantangan ini. Banyak UKM telah mengadopsi digitalisasi, meskipun menghadapi kendala seperti pemasaran produk, akses permodalan, persediaan bahan baku, dan adopsi teknologi digital. Peluang digitalisasi termasuk peningkatan efisiensi dan akses pasar global melalui internet yang meluas di Indonesia. Rekomendasi strategis meliputi implementasi sistem manajemen produksi terintegrasi, pemindaian dan digitalisasi dokumen, analisis data pelanggan, dan pelatihan keterampilan digital dasar. Studi ini menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk merancang strategi transformasi digital, dengan fokus utama pada perencanaan proses bisnis internal UKM pakaian jadi. Langkah-langkah strategis diusulkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan adaptabilitas, termasuk penggunaan teknologi yang tepat, pelatihan karyawan, dan restrukturisasi organisasi. Tujuan jangka pendek (6-12 bulan) dan jangka panjang (5 tahun) telah ditetapkan untuk membantu UKM mencapai kematangan transformasi digital yang lebih tinggi. Dengan fokus pada proses bisnis internal, langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa UKM pakaian jadi ke tingkat yang lebih maju dalam era digital.

---

Small and medium enterprises (SMEs) play an important role in the Indonesian economy, making a significant contribution to gross domestic product (GDP) and job creation. However, due to the impact of the COVID-19 pandemic, the contribution of SMEs to GDP has decreased. Digital transformation is a proposed solution to overcome this challenge. Many SMEs have adopted digitalization, even though they face obstacles such as product marketing, access to capital, raw material supplies, and the application of digital technology. Digitalization opportunities include increasing efficiency and expanding global market access via the internet in Indonesia. Strategy recommendations include implementing an integrated production management system, document scanning and digitization, customer data analysis, and basic digital skills training. This study uses the Analytic Hierarchy Process (AHP) method to design a digital transformation strategy, with the main focus on planning the internal business processes of apparel SMEs. Strategic measures are proposed to increase efficiency, productivity, and adaptability, including appropriate use of technology, employee training, and organizational reconstruction. Short-term (6-12 months) and long-term (5 years) goals have been set to help SMEs achieve higher digital transformation maturity. By focusing on internal business processes, these steps are expected to bring SME clothing to a more advanced level in the digital era."

"Penyediaan layanan publik digital sangat penting. Standar pengalaman pelanggan telah meningkat di sektor swasta, dan masyarakat mengharapkan pemerintah untuk mengikutinya. Pemerintah menghadapi berbagai tantangan ketika mencoba menumbuhkan solusi digital, banyak di antaranya yang terbesar bukan teknologi. Keberhasilan implementasi transformasi digital di pemerintahan bergantung pada pengambilan tindakan tegas atas masalah ini, yang dapat mencakup segala hal mulai dari menghilangkan silo organisasi hingga mengatasi kesenjangan keterampilan digital dan kurangnya pendanaan. Jika tantangan ini dibiarkan tidak teratasi, program pemerintah digital berisiko kehilangan pendanaan berkelanjutan dan, tentu saja, kemampuan organisasi untuk memanfaatkan manfaat yang dijanjikan dari solusi digital. Penelitian ini mengambil studi kasus implementasi transformasi digital di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya pada Pusat Data dan Teknologi Informasi. Permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian yaitu belum dilakukannya monitoring evaluasi transformasi digital di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Urgensi melakukan evaluasi transformasi digital adalah dari hasil evaluasi yang dihasilkan dapat digali rekomendasi dan dilakukan perbaikan agar pelaksanaan transformasi digital Kementerian PUPR menjadi lebih baik dan meningkat. Penelitian ini menggunakan GovTech Maturity Index sebagai kerangka kerja evaluasi dan metode campuran yaitu pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen dan pendekatan kuantitatif dengan survei menggunakan kuesioner. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat kematangan transformasi digital Pusdatin Kementerian PUPR berdasarkan kerangka kerja GTMI memperoleh nilai 0,87 (nol koma delapan tujuh) berarti sangat tinggi yang dikategorikan masuk ke dalam grup A. Kementerian PUPR telah mendemonstrasikan solusi canggih atau inovatif dan praktik yang baik di area fokus GovTech.

---

The provision of digital public services is very important. Customer experience standards have risen in the private sector, and society expects governments to follow it. Governments face a variety of challenges when trying to grow digital solutions, many of the biggest of which are non-technological. The successful implementation of digital transformation in government depends on taking decisive action on this issue, which can include everything from eliminating organizational silos to addressing digital skills weaknesses and capital shortages. If these challenges are left unaddressed, digital government programs risk losing ongoing funding and, of course, the ability of organizations to take advantage of the benefits that digital solutions offer. This research takes a case study of the implementation of digital transformation in the Ministry of Public Works and Public Housing especially in Data and Information Technology Center. The main problem of this research is that an evaluation of digital transformation has not been carried out at the Ministry of Public Works and Public Housing. The urgency of evaluating digital transformation is based on evaluation result, recommendations can be explored and made improvements so that the implementation of the Ministry of Public Works and Public Housing's digital transformation is better and improved. This study uses the GovTech Maturity Index as an evaluation framework and mixed methods, qualitative approach with interviews, observations, and document studies and quantitative approach with survey using questionnaire. Based on the evaluation result, the maturity level of the digital transformation of the Data and Information Technology Center in Ministry of Public Works and Public Housing based on the GTMI framework is 0.87 (zero point eight seven) which means it is very high which is included in group A. The Ministry of of Public Works and Public Housing has demonstrated advanced or innovative solutions and good practices in focus areas GovTech."

"Pengembangan sistem aplikasi sangat diperlukan oleh Bank X untuk memperlancar dan mempermudah proses bisnis Bank X yang vital. Walaupun demikian, pada proses pengembangan sistem aplikasi tersebut terkadang masih mendapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut dapat berupa kualitas yang tidak sesuai standar, biaya yang melebihi anggaran dan melampaunya waktu pengembangan sistem aplikasi. Maka dilakukanlah upaya peningkatan proses pengembangan sistem aplikasi dengan menerapkan Capability Maturity Model (CMM) sebagai suatu standar proses pengembangan sistem aplikasi. Penerapan CMM dilakukan dengan menentukan maturity level berdasarkan area proses CMM repeatable level, mengidentifikasi gap antara CMM dan proses pengembangan sistem aplikasi pada Bank X, dan merumuskan penanganan gap untuk mencapai repeatable level. Pengembangan alat ukur yang detail dilakukan untuk mendapatkan hasil pengukuran maturity level yang lebih valid. Alat ukur tersebut terdiri dari proses wawancara dan tinjauan dokumen. Dari proses pengukuran didapatkan hasil maturity level Bank X yaitu sebesar 87% untuk repeatable level. Sedangkan dari proses gap analysis dapat diketahui terdapat 25% key practice yang baru sebagian terlaksana dan 3% belum terlaksana. Dalam upaya penanganan gap tersebut sekaligus untuk meningkatkan proses pengembangan sistem aplikasi dirumuskan beberapa usulan yaitu pelaksanaan training dan orientasi terkait area proses CMM, standar pengukuran status pengembangan, prosedur configuration library, SCM Plan, penerapan tools pengujian sistem aplikasi, dan otomasi prosedur pengembangan sistem aplikasi.

---

Software engineering is urgently required by Bank X to make its important business process faster and easier. In the other hand, Bank X's software engineering process sometimes gets some troubles. Those troubles are overbudget, overtime, and inappropriate quality with the requirement. Therefore, process improvement effort is tried to be done through Capability Maturity Model (CMM) implementation as a software engineering standard process.

CMM is implemented by measuring the maturity level of software engineering based on key process area of CMM repeatable level, then identifying the gap between CMM and Bank X's software engineering process, and formulazing the gap treatment to achieve repeatable level of maturity. Developing the detail measurement tool is conducted to get more appropriate result of maturity level. The measurement tool consists interview and document review processes.

From the measument process, we can know that the maturity level of its software engineering is 87% in CMM repeatable level. Meanwhile, from gap analysis, it is showed that 25% of CMM key practices in repeatable level have been partially implemented and 3% have not been impelemented. In order to handle those gaps and to improve software engineering process, some recommendations are formulated. The recommendations are training and orientation about key process areas CMM, measurement standard of developing activity status, configuration library procedure, SCM plan, automation testing tools implementation, and automation of software engineering procedure."

"Salah satu tantangan utama organisasi di era globalisasi ini adalah bagaimana mengarahkan perkembangan organisasi ke arah berkelanjutan yang ideal. Setiap tingkat kesiapan membutuhkan rubrik kapabilitas dan indikator yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Corporate Sustainability Maturity Model (CSMM), yang dapat digunakan oleh organisasi untuk melakukan penilaian diri, mengidentifikasi tingkat kesiapan organisasi saat ini dan transisi ke organisasi berkelanjutan yang lebih matang. Pengembangan CSMM dilakukan dengan menggunakan strategi tiga tahap pengembangan maturity model yaitu scoping, designing dan evaluating. Rancangan CSMM yang melibatkan tinjauan pustaka secara masif, wawancara 7 praktisi dan keterlibatan lebih dari 100 organisasi sebagai narasumber ini menghasilkan 6 domain dan 23 sub-domain; rubrik kapabilitas dan indikator yang didefinisikan untuk 3 tingkat kematangan. CSMM ini kemudian dievaluasi melalui penerapan pada organisasi secara riil melalui dua metode: (i) metode kuesioner & wawancara dan (ii) metode text mining. Berdasarkan temuan, sebagian besar organisasi Indonesia telah menerapkan aktivitas keberlanjutan secara optimal tapi bersifat parsial, tanpa didahului perencanaan strategis atau mengakomodasi tekanan internal dan eksternal yang mendorong upaya keberlanjutan tersebut. Secara keseluruhan, CSMM ini dapat diklaim sebagai sustainability maturity model yang pertama yang dikembangkan dalam menilai kesiapan penerapan prinsip berkelanjutan dalam konteks praktik di Indonesia. Selain itu, penggunaan metode text mining selama proses penilaian dan pembuatan aplikasi pintar sehingga organisasi dapat melakukan penilaian tingkat kematangan secara mandiri dapat diklaim sebagai "angin segar" bagi penelitian dengan topik sejenis.

---

One of the main challenges of organisations in this era of globalisation is how to navigate their development into ideal sustainable organisations. However, each readiness level requires a different rubric of requirements and indicators. Therefore, this study develops a corporate sustainability maturity model (CSMM), which can be used by organisations to conduct self-assessments, identify their current sustainability maturity levels and transition into mature sustainable organisations. A three-step development strategy was used to develop the proposed CSMM, i.e. the stages of scoping, designing and evaluating. The proposed CSMM includes 6 maturity domains and 23 sub-domains, and the rubric of requirements and indicators were defined among 3 maturity levels. The verified CSMM was then evaluated by assessing real-world organisations. Two methods were applied during the stage of evaluating CSMM: (i) interview & questionnaire assessment method and (ii) text mining assessment method. Based on the findings, most of Indonesian organisations conducted sustainability activities independently, without having a strategic plan in place or accommodating the internal and external pressures that drive the organisational sustainability efforts. Overall, this CSMM can be claimed as the first sustainability maturity model developed for readiness assessment in an Indonesian context. Additionally, based on this CSMM, the usage of text mining method to assess the companies and the creation of smart application so that the organisations are able to do their self-assessment can be claimed as “fresh air” for the researches on similar topics"

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak terlepas dari pengenaan pajak penghasilan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak usaha kecil menengah (UKM), dari 1% menjadi 0,5% dan berlaku sejak 1 Juli 2018. Pelaku UKM yang bisa memanfaatkan PPh final dengan tarif khusus ini adalah yang memiliki omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun. Masalah yang akan dijadikan fokus penelitian antara lain Bagaimana Perbandingan Definisi UMKM yang dikenakan PPh Final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Definisi UMKM dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, dan Apakah pengenaan pajak penghasilan final telah berdasarkan azas keadilan hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha UMKM setelah terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2018. Metode Penelitian dilakukan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.Dari hasil penelitian ditemukan ditinjau dari segi keadilan dan perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perpajakan (equity principle), pengenaan pada PPh Final tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan  karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto. Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Bahkan di dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

---

Micro, Small and Medium Enterprises can’t be excluded from income tax imposition. The Government Regulation (PP) Number 23 year 2018 issued by the government which relaxed income tax rate for small and medium enterprises (SME) taxpayers from 1% to 0.5% was valid from 1 July 2018. SMEs that can utilize the special rate final income tax rate are ones that has a maximum turnover of 4.8 billion rupiah per year. The main focus on this research includes Definition Difference between MSMEs subjected to the Final income tax rate of Government Regulation Number 23 Year 2018 and MSMEs subjected to the constitutional law Number 20 year 2008, also whether the imposition of final income tax has been based on the principle of legal justice and protection of MSME business after Government Regulation Number 23 of 2018 was issued. The method of research is normative juridical using secondary data from primary and secondary legal materials.

Research results shows that in terms of justice and legal protection of the MSMEs related to taxation (equity principle), the imposition of Final income tax rate is not in accordance with the principles of justice and protection because it doesn’t reflect ability to pay. Fair taxation is that the greater the income, the greater the tax obligation. This is defined as vertical equity. The income referred is net income. Final income tax rate is calculated directly from gross circulation, which is why the taxation is not in accordance with the concept of justice in taxation. Even in a state of loss, with the imposition of Final Income Tax each person and business entity must pay taxes."

"Corporate Social Responsibility (CSR) upaya mendorong percepatan kemandirian ekonomi bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai sumber ketahanan ekonomi masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan CSR yang dikenal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT X yang dibantu oleh UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UKM Center FEB UI) yang memediasi perusahaan dengan UMKM penerima dana PKBL. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (a case study- descriptive qualitative design) melalui observasi, wawancara, dan penggunaan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa PKBL PT X diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/7/2017 dengan nilai kinerja yang tinggi berdasarkan tingkat efektivitas dan kolektibilitas penyaluran dana.

---

Corporate Social Responsibility (CSR) in an effort to accelerate economic independence for micro, small and medium enterprises (MSMEs) as a source of economic resilience for middle to lower income communities implemented as stipulated in SOE Minister Regulation PER-02/MBU/ 7/2017. This research was conducted to analyze the application of known CSR in State-Owned Enterprises as a Partnership and Community Development Program (PKBL) of PT X assisted by the UKM Center of the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (UKM Center FEB UI) which mediated companies with MSMEs recipients of PKBL funds in Depok city. In this study qualitative methods were used with a case study approach (a descriptive qualitative design) through observation, interviews, and secondary data use. The results showed that PKBL PT X was implemented in accordance with SOE Minister Regulation PER-02/MBU/7/2017 with high performance values based on the level of effectiveness and collectibility of funds distribution."

"Seiring perkembangan teknologi informasi, adanya kebutuhan untuk menilai kesiapan pemerintah dalam menghadapi transformasi digital. Saat ini di Indonesia hanya memiliki penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai alat ukur dalam transformasi digital di pemerintahan. Namun, indeks SPBE yang ada saat ini memiliki beberapa keterbatasan, yakni terfokus pada aspek teknis dan administratif, kurang memperhatikan kualitas layanan publik, tidak mencukupi untuk mengukur partisipasi dan kolaborasi publik, serta tidak mencakup aspek budaya organisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengukuran kesiapan transformasi digital di pemerintahan Indonesia dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan. Penelitian ini menggunakan metodologi mixed method, dimulai dengan tinjauan literatur untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan transformasi digital. Faktor-faktor ini kemudian divalidasi melalui expert judgment menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Selanjutnya, dilakukan analisis kuantitatif menggunakan Principal Component Analysis (PCA) dan Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk menguji model yang diusulkan. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk memilih sampel, sebanyak 137 responden dari berbagai instansi pemerintah di Indonesia berpartisipasi dalam survei ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa model pengukuran kesiapan transformasi digital terdiri dari lima faktor utama: teknologi, organisasi, lingkungan, people, dan user, dengan total 22 sub faktor. Pengujian model menunjukkan bahwa model yang dihasilkan memiliki nilai Tucker-Lewis Index (TLI) sebesar 0.905 dan Comparative Fit Index (CFI) sebesar 0.918, yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat good fit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk menilai kesiapan transformasi digital di pemerintahan Indonesia. Model ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi faktor-faktor krusial yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan mutu layanan publik dan efektivitas strategi digital mereka. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam bidang transformasi digital di sektor publik dan menawarkan panduan praktis bagi pemerintah untuk mengimplementasikan transformasi digital secara lebih efektif dan efisien.

---

With the development of information technology, there is a need to assess the readiness of governments to face digital transformation. Currently in Indonesia, the only assessment tool for digital transformation in government is the Electronic Government System (SPBE) assessment. However, the current SPBE index has several limitations: it focuses mainly on technical and administrative aspects, pays insufficient attention to public service quality, fails to measure public participation and collaboration adequately, and does not cover organizational culture and human resource capacity building aspects. Therefore, this research aims to develop a model for measuring digital transformation readiness in the Indonesian government by identifying relevant factors. This study employs a mixed-method methodology, starting with a literature review to identify factors influencing digital transformation readiness. These factors are then validated through expert judgment using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Subsequently, quantitative analysis is conducted using Principal Component Analysis (PCA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) to test the proposed model. The study utilizes purposive sampling to select a sample of 137 respondents from various government agencies in Indonesia who participated in the survey. The analysis results indicate that the digital transformation readiness measurement model consists of five main factors: technology, organization, environment, people, and user, with a total of 22 sub-factors. Testing of the model shows that the resulting model has a Tucker-Lewis Index (TLI) of 0.905 and a Comparative Fit Index (CFI) of 0.918, indicating a good fit. This research is expected to serve as a framework for assessing digital transformation readiness in the Indonesian government. The model is intended to assist governments in identifying crucial factors to enhance public service quality and the effectiveness of their digital strategies. This study provides significant contributions to the field of digital transformation in the public sector and offers practical guidance for governments to implement digital transformation more effectively and efficiently."

"Seiring berkembangnya teknologi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berupaya meningkatkan performa pengelolaan bisnis dengan menggunakan aplikasi rantai pasok. Salah satunya adalah aplikasi Krealogi yang dikembangkan oleh PT Karya Du Anyam. Meskipun telah terbukti dapat memudahkan UMKM dalam mengelola bisnisnya, Krealogi masih memiliki permasalahan terkait alur penggunaan dan tampilan pada aplikasi. Dengan demikian, adanya penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi permasalahan tersebut berupa rancangan desain interaksi alternatif. Perancangan tersebut dilakukan dengan metode User-Centered Design yang mengacu pada teori Shneiderman’s Eight Golden Rules of Interface Design. Dalam mengetahui kesulitan dan kebutuhan pengguna, penulis menyebarkan survei, melakukan wawancara, dan menganalisis hasil usability testing yang dilakukan pihak Krealogi pada desain sebelumnya. Berdasarkan analisis tersebut, dihasilkan solusi desain interaksi untuk fitur keuangan, manajemen hubungan pelanggan, integrasi dengan e-commerce dan logistik, rencana produksi, pesanan masuk, manajemen stok, serta performa. Selanjutnya, dilakukan evaluasi guna menilai usability dari rancangan desain yang dibuat. Evaluasi dilakukan secara kualitatif dengan usability testing dan kuantitatif melalui kuesioner System Usability Scale (SUS). Hasil perhitungan dari evaluasi SUS menunjukkan bahwa desain yang direkomendasikan pada penelitian ini memiliki nilai rata-rata sebesar 80.75. Skor SUS ini memiliki predikat A yang berarti sudah cukup baik.

---

As technology develops, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) seek to improve business management performance using supply chain applications. One of them is the application called Krealogi that developed by PT Karya Du Anyam. Although it has been proven to make it easier for MSMEs to manage their business, Krealogi still has problems related to the application’s flow of use and appearance. Thus, this research aims to provide solutions to these problems in the form of alternative interaction designs. The design was carried out using the User-Centered Design method, which refers to Shneiderman’s Eight Golden Rules of Interface Design theory. In knowing the difficulties and needs of users, the authors distribute surveys, conduct interviews, and analyze the results of usability testing conducted by Krealogi on the previous design. Based on this analysis, interaction design solutions are generated for financial features, customer relationship management, integration with e-commerce and logistics, production planning, incoming orders, stock management, and performance. Furthermore, an evaluation is carried out to assess the usability of the designs made. The evaluation was conducted qualitatively with usability testing and quantitatively through the System Usability Scale (SUS) questionnaire. The calculation results from the SUS evaluation show that the recommended design in this study has an average value of 80.75. This SUS score has an A predicate which means it is pretty good."

"PT XYZ adalah salah satu perusahaan telekomunikasi dengan lebih dari 34.3 juta pengguna di Indonesia. PT XYZ mengadopsi kerangka kerja Scrum dalam tiga proyek pengembangan aplikasi MyXYZ. Persentase keterselesaian masing-masing proyek dalam setiap sprint selama setahun terakhir tidak mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam tiap sprint yang berpotensi memperlambat waktu rilis fitur terbaru dan membuang potensi pendapatan yang lebih tinggi. Scrum Maturity Model digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan Scrum di PT XYZ. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan Scrum Assessment Questionnaire yang terdiri atas 70 pertanyaan. Kuesioner diberikan kepada 1 orang Scrum Master, 2 orang product owner dan 4 orang development team dari masingmasing proyek. Data kuesioner kemudian dianalisis dengan key process area rating Agile Maturity Model. Hasilnya, implementasi Scrum di PT XYZ berada di level 3. Perlu standardisasi dan pelaksanaan sprint retrospective yang disiplin untuk dapat meningkatkan tingkat kematangan ke level selanjutnya.

---

PT XYZ is a telco company with more than 34.3 million users in Indonesia. PT XYZ adopted the Scrum framework in 3 projects of MyXYZ application development. The percentage of completion of each project in each sprint during the last year didn't reach 100%. This indicates there are problems in each sprint that could be slow down the release time of the newest feature and waste higher revenue potential. The Scrum Maturity Model is used to measure the maturity level of Scrum implementation. Data collection was carried out using the Scrum Assessment Questionnaire which consists of 70 questions. The questionnaires were given to 1 Scrum Master, 2 Product Owners and 4 Development Team members from each project. The data was then analyzed using the Agile Maturity Model key process area rating. As a result, Scrum implementation at PT XYZ is at level 3. Standardization and disciplined implementation of sprint retrospectives are needed to be able to raise the maturity level to the next level."

"ABSTRAKKehadiran media sosial memberikan banyak kesempatan baru salah satunya dari sisi perdagangan termasuk kegiatan pemasaran. Saat ini banyak perusahaan yang menggunakan media sosial sebagai salah satu kanal pemasaran karena berbagai kelebihannya. Salah satu jenis bisnis yang juga mengoptimalkan pemasaran mediasosial adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perananpemasaran media sosial dan strategi efektif apa saja yang dapat dilakukan oleh pemasar UMKM dalam menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran. Penelitian dilakukan melalui studi literatur terhadap penelitianterdahulu dengan melihat pola dan merangkumnya ke dalam temuan. Peranan pemasaran media sosial bagiUMKM dikategorikan ke dalam beberapa dimensi yaitu dari sisi biaya dan operasional pemasaran, interaktivitas, tingkat informatif konten serta word of mouth. Sementara itu strategi efektif pemasaran media sosial bagi UMKM adalah dengan memperhatikan peran pemilik UMKM, peran pemangku kepentingan serta strategi konten yangbaik.

---

ABSTRACTSocial media gives so many opportunities and one of them is its role for trading sector including the marketingarea. Many companies adopt social media as their marketing platform due to its advantages. One type of business which also optimizes social media marketing is Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The aim of this research is to assess the role of social media marketing and effective strategies that can be implemented by the MSMEs through their social media activities. This research is conducted using literature study method to someearlier research by seeing the scheme and summarizing the findings. The role of social media marketing for MSMEs can be categorized into some dimensions such as marketing cost and operational, interactivity, informativeness and word of mouth. Meanwhile the effective strategies of MSMEs social media marketing is to give attention to the role of MSMEs owner, the role of its stakeholder and to produce good content strategy."