Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu perubahan kebijakan yang muncul dari UU PDRD menjadi UU HKPD, yaitu bergantinya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Perubahan meliputi tarif dan proses perizinannya dengan harapan perizinan bangunan gedung dapat mendukung kemudahan berusaha untuk investasi di daerah. Kota Depok di Jawa Barat menjadi kota metropolitan dan penyangga DKI Jakarta yang pesat pertumbuhan bangunannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi implementasi kebijakan retribusi PBG di Kota Depok. Topik dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Grindle dari content of policy dan context of implementation. Pendekatan post positivist diambil menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian berdasarkan content of policy, kebijakan PBG masih belum secara penuh dilakukan karena banyaknya pihak berkepentingan sehingga harapan yang ingin dicapai belum terlihat seluruhnya meskipun banyak manfaat kebijakan. Para implementor belum diberikan akses fasilitas lebih SIMBG. Dari context of implementation, meskipun masih terdapat keterbatasan akses, kekuasaan implementasi berada di pemerintah daerah dan mendukung kemandirian fiskal. Kepatuhan untuk layanan belum patuh secara penuh sedangkan retribusi sudah patuh terhadap UU HKPD. Terdapat implikasi yang mana bagi pemerintah Kota Depok diantaranya, tata kelola organisasi, pengurangan administrative cost dan penambahan psychological cost, penurunan realisasi penerimaan retribusi, ekstensifikasi-intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, serta terkait sentralisasi yang mendistorsi tujuan retribusi. Sedangkan, implikasi bagi masyarakat diantaranya pembayaran retribusi dapat sesuai tujuan yakni sesuai dengan standar bangunan gedung, penurunan nilai pembayaran retribusi PBG dibandingkan IMB, tambahan biaya selain retribusi untuk jasa konsultan, potensi berkembangnya jasa konsultan, dan asas kesederhanaan dalam akses SIMBG.

---

One significant policy change from the transition of the PDRD Law to the HKPD Law is replacing the Building Permit (IMB) retribution with the Building Approval (PBG) retribution. This shift involves changes in tariffs and permitting process to support regional investment. Depok City, one of the metropolitan area in West Jawa and a buffer for DKI Jakarta, has a rapid building growth. This research aims to analyze the implementation and implications of the PBG retribution policy in Depok. This research is using Grindle's policy implementation theory from content of policy and context of implementation. A post-positivist approach was employed, collecting data through field studies and literature reviews. Findings based on the content of policy, PBG policy is still not fully implemented due to the large number of interested parties so that the hopes to be achieved are not yet fully visible even though the policy has many benefits. Implementors have limited access to advanced SIMBG facilities. In the context of implementation, despite of the limited access, the local government has the capacity to encourage fiscal autonom. Compliance with service standards is incomplete, while retribution adheres to the HKPD Law. Implications for the Depok government include organizational adjustments, decreased administrative costs, increased psychological costs, decreased retribution revenue, extentification-intensification of regional taxes and levies, and centralization issues that distort retribution objectives. For the community, implications include retribution payments is based on the standard, reduced PBG retribution payments compared to IMB, additional consultant service fees, consultancy services growth, and simplified access to SIMBG."

"Penelitian ini berfokus pada administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke dengan menggunakan teori administrasi penerimaan daerah yang dikemukakan Devas, serta menganalisis permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa upaya retribusi dilakukan dengan membuat peraturan daerah yang mengatur retribusi, pihak pengelola berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dan pengelola telah melakukan kegiatan retribusi secara efektif berdasarkan tinjauan IKR dan efesien berdasarkan perhitungan REBP. Permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke antara lain sarana dan prasarana pemberian pelayanan di TPI Muara Angke terbatas, keterbatasan modal dari pembeli ikan, dan masih terdapat bongkar ikan di luar TPI Muara Angke.

---

The focus of this study is to analyze administration of fish auction retribution collection at Muara Angke fish auction place (FAP) in DKI Jakata Province. The purpose of this study are to analize administration of fish auction collection based on theory administration of local revenue by Nick Devas and also analize set of problems in collecting fish auction retribution. The research's approach is the quantitative approach, the method data's collection is field research and literature research, the analyze data is qualitative.

The result of this study suggest that there are charge effort in administration of fish auction retribution, first formulating upcoming local government rule about fish auction retribution and second local goverment try to improve services provided. The goverment has managed retribution procedure effectively based on index of retribution performance (IKR) and efficciently for efficiency ratio of collection cost (REBP). The problems of fish auction retribution collection are limited amount of facilities, limited amount of fish buyer?s capital and there are loading and unloading of fishes outside Muara Angke fish auction place."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi kebijakan retribusi tambahan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Jenis Retribusi. Penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. RPP ini sangat penting untuk melihat sejauhmana penyempurnaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan kebijakan retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis formulasi kebijakan retribusi tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi adanya Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan (IMTA Perpanjangan) dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas. Simpulan peneliti adalah formulasi kebijakan retribusi tambahan dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi sudah sesuai dengan prosedur dan latar belakang kedua jenis retribusi tambahan cukup kuat karena didukung oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

---

This research aims to discuss the policy formulation of the additional user charges in draft of government regulation about the addition type of user charges. This research based on Law No. 28 of 2009 on Local Taxes and User Charge. This research uses a positivist approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. This draft of government regulation is very important to see how far the improvement of the implementation of regulatory user charges policy. Therefore, this research to analyze the additional user charges policy formulation in draft of government regulation about the addition type of user charges and analyzing the background behind extended permission to hire foreign workers user charges and traffic control user charges. Researchers concluded that the additional user charges in draft of government regulation about the addition type of user charges is already appropriate with the procedure and the background of these two types of additional user charges is strong enough because supported by legislation."

"Tren positif pertumbuhan apartemen di provinsi DKI Jakarta, dipandang sebagai suatu potensi untuk menggali Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan hunian apartemen di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi derajat kesediaan membayar, besaran surplus konsumen dan mengetahui faktorfaktor apa yang mempengaruhi besaran kesediaan membayar retribusi pelayanan persampahan hunian apartemen di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang digunakan untuk menganalisa secara deskriptif kuantitatif. Teknik untuk pengambilan sampel adalah stratified random sampling dengan 100 responden. Dengan target apartemen yang merata untuk lima wilayah kota Administrasi Jakarta. Dari penelitian ini diketahui besaran kesediaan membayar responden, total kesediaan membayar (Total WTP) dan surplus konsumen. Secara parsial menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap WTP. Sedangkan jumlah tanggungan dan tingkat pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadapWTP.

---

Positive trend growth of apartments in Province of DKI Jakarta, seen as a potential to explore region own source revenue (PAD), through waste/cleaning services retribution residential apartment in Province of DKI Jakarta. The goal from this research is to identify the degree of willingness to pay, amount of consumer surplus and determine what factors affect the amount of willingness to pay for waste/cleaning services retribution residential apartment in Province of DKI Jakarta.

This research used primary and seconder data, used quantitive descriptive analysis. Technique for taking sample is stratified random sampling with 100 respondens. With a target that is evenly distributed apartment for five municipalities of Jakarta Administration.

From this research we know amount of respondent's willingness to pay, total willingness to pay (Total WTP) and consumer surplus. Partially stated that the education levels had no significant effect on WTP. While the number of dependents and income levels had a significant effect on WTP."

"In Palembang City on in the implementation establishment and collecting cleanliness retribution based on Local rule No.12 of 2006 on the Management and Retribution of Rubbish and cleanliness. The implementation from this policy have various obstacles such as have not reached the target of realizing rubbish retribution and cleanliness caused by the lack of controlling from the controller team to collectors/collector of rubbish retribution and cleanliness and the Lack of Facilities and infrastructure of rubbish vehicle in the Palembang City because many of damage facilities and infrastructure and has not fixed. There were also the Research Aims to know the effectiveness of collecting rubbish service and cleanliness, knowing the factors that influence the effectiveness of collecting rubbish retribution and cleanliness also knowing the strategy that need to do by Cleanliness Departement District Government Palembang City in creasing effectiveness collecting rubbish retribution and cleanliness in Palembang City. The research method used qualitative method with descriptive approach . with this method the researcher as key instrument and describing systematically , factual and accurate on the factors also the characteristics from the relationship between the phenomenon researched. The collecting of data resource did by two ways such as 1) Interview with research informant by using Purposive sampling technique and snowball sampling technique @) Documentary that is district rule No.12 of 2006 and other documents. Based on data analysis knew that the effectiveness of implementation policy collecting cleanliness retribution had not quite effective with the realization of income as much as Rp. 2.414.846; (71,4%). while the factors that influenced the effectiveness of policy collecting cleanliness retribution in Palembang City were human resources in from of incentive. The presence of communication between organization , characteristic of bureaucracy implementer, the presence of implementer comprehension toward policy. Based on the analysis and data interpretation above, knew that there were some strategies to increase effectiveness collecting cleanliness retribution in Palembang City such as: Increasing communication and coordination between units inside or outside Cleanliness Departement related with the implementation of collecting cleanliness retribution , Doing socialization and stabilization toward policy collecting cleanliness retribution and doing renewal to the analysis of occupation to reach the appropriateness of organization objectives with field of duty."

"Skrispi ini membahas mengenai administrasi pendapatan retribusi terminal di Kota Tangerang dan masalah yang dihadapi dalam mengadministrasikan pendapatan retribusi terminal di Kota Tangerang. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa administrasi pendapatan retribusi terminal di Kota Tangerang kurang baik. Banyak pelanggaran yang dilakukan dalam pengadministrasian pendapatan retribusi terminal karena kurangnya pemberian sanksi dan pengawasan yang dilakukan; pemerintah Kota Tangerang harus meingkatkan pengawasan dan pemberian sanksi agar dapat meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi terminal.

---

The focus of this studi is to describe a revenue administration of terminal charges in Tangerang city and what are the obstacle in revenue administrasion of terminal charges in Tangerang city. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by interview, observasion, and library research.

The result of the research show that the revenue administration of terminal charges in tangerang is not good because there are a lot of foul in the controlling system and the penalty system. The government of Tangerang city should improve the controlling system and the penalty system to increase the revenue from terminal charges sector."

"Penelitian ini menjelaskan tentang efektifitas dari sebuah pelaksanaan retribusi Taman Margasatwa Ragunan yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah pelaksanaan kegiatan retribusi Taman Margasatwa Ragunan berjalan efektif. Tingkat efektifitas retribusi dapat dilihat melalui tolak ukur dari kinerja retribusi yang dikemukakan oleh Nick Devas, yaitu upaya retribusi, hasil guna, dan daya guna, kemudian untuk melihat lebih mendalam penulis juga menggunakan teori penetapan tarif. Penelitian dilakukan melalui kegiatan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terkait dan juga analisis data retribusi Taman Margasatwa Ragunan.Adapun hasil yang diperoleh adalah kegiatan retribusi Taman Margasatwa Ragunan belum dapat memenuhi semua kategori sebuah retribusi yang efektif, permasalahan utama yang ditemukan oleh penulis yaitu kesalahan penetapan tarif yang rendah.

---

This study describes the effectiveness of an execution Charge Ragunan Wildlife Park conducted by the Jakarta administration. The purpose of this study was to analyze the implementation activities Ragunan Wildlife Parks charge effectiveness. Level of effectiveness of charge can be seen through the benchmarks of the performance charge raised by Nick Devas, the charge efforts, the effectiveness, and efficiency, and then to look more deeply the author also uses the theory of tariff determination.

The study was conducted through in-depth interviews to the parties concerned and also the data analysis Ragunan Wildlife Parks charge. The results obtained are activities Ragunan Wildlife Parks charge has not been able to meet all categories of an effective charge, the main problem found by the authors that a low error rate determination."

"Kondisi keuangan daerah merupakan hal penting dalam menentukan kelancaran pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Untuk daerah tingkat II retribusi daerah merupakan komponen yang memberikan sumbangan terbesar bagi pendapatan asli daerah. Retribusi Pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang cukup potensial menjadi sumber pendapatan asli daerah tingkat II. Apalagi dengan titik berat otonomi yang diletakkan di daerah tingkat II, berbagai upaya perlu dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat II untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Administrasi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara. Pemilihan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara sebagai lokasi penelitian karena daerah ini merupakan salah satu daerah tingkat II yang ditunjuk sebagai proyek percontohan otonomi daerah di Propinsi Daerah Istimewa Aceh sehingga dapat diketahui sejauh mana kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah.Dalam penelitian ini ddcaji (1) Bagaimana proses pelaksanaan administrasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Dati II Aceh Utara. (2) Sejauh mans peranan retribusi pasar sebagai sumber penerimaan daerah bagi Kabupaten Tingkat II Aceh Utara. (3) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan administrasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara.Administrasi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Utara di bidang pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan administrasi penerimaan retribusi pasar ternyata Dinas Pendapatan Dati II Aceh than ternyata belum sepenuhnya melaksanakan sistem dan prosedur menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA).Walaupun penerimaan retribusi pasar cukup signifikan jika dibandingkan dengan penerimaan dari jenis-}enis retribusi daerah lainnya, namun hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Utara belum dapat mengandalkan penerimaan retribusi pasar sebagai somber pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi administrasi penerimaan retribusi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Dati II Aceh Utara sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan daerah.Dari hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap administrasi penerimaan retribusi pasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Dati II Aceh Utara, yaitu aparat pelaksana, sistem, strategi, struktur organisasi, gaya kepemimpinan dan nilai-nilai bersama."

"Fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi:(a) Bagaimanakah kondisi aktual penyelenggaraan Perparkiran di Propinsi DKI Jakarta berkaitan dengan proses menuju pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir ?(b) Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerahnya dari perparkiran ? Adapun tujuan penelitian adalah (a) Untuk menjelaskan kondisi aktual penyelenggaraan Perparkiran di Propinsi DKI Jakarta berkaitan dengan proses menuju pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir dan (b) Untuk memformulasikan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerahnya dari sektor perparkiran.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif eksplanatoris (explanatory-decriptive). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai laporan, text book, maupun referensi-referensi lain yang relevan dengan permasalahan penelitian, serta melakukan observasi langsung ke lokasi parkir, baik on-street maupun off-street di 5 (lima) wilayah Kotamadya Propinsi DKI Jakarta.Dari hasil pengolahan dan analisis data melalui penelitian ini dapat diformulasikan beberapa butir kesimpulan sebagai berikut :1. Problematika pengelolaan atau penyelenggaraan perparkiran di Propinsi DKI Jakarta sebagai Kota Metropolitan merupakan persoalan yang kompleks yang terkait dengan berbagai aspek, khususnya aspek Keuangan (Pendapatan) Daerah (melalui Retribusi Parkir), Lalu Lintas, Sumberdaya Manusia, dan lain-lain, sehingga dalam penataannya harus diselesaikan dengan sistem yang terintegrasi (integrated system).2. Dari aspek Pendapatan Daerah, yakni melalui Retribusi Parkir sangat berpotensi untuk dikembangkan di masa mendatang. Secara umum, melalui perhitungan kasar (rough counting) berdasarkan data yang ada, potensi penerimaan Retribusi Parkir secara keseluruhan dapat mencapai sekitar 90.21 milyar rupiah per tahun. Nilai potensi penerimaan tersebut di masa-masa yang akan datang dengan pengelolaan yang lebih baik dapat lebih ditingkatkan lagi.3. Tarif Parkir sebagai komponen pengganda Penerimaan Daerah melalui Retribusi Parkir yang cenderung flat dari tahun ke tahun, yakni sebesar 1,000 rupiah untuk kendaraan roda empat dan 500 rupiah untuk kendaraan roda dua, perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini (up to date) dengan mempertimbangkan berbagai aspek pembiayaannya (di atas atau di bawah Full Cost atau dapat disesuaikan dengan Mekanisme Pasar). Selain itu, untuk meningkatkan manajemen pendapatan Daerah melalui pengelolaan perparkiran di Propinsi DKI Jakarta juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek kunci lainnya, seperti Sumberdaya Manusia, yakni segenap jajaran Badan Pengelola Perparkiran Propinsi DKI Jakarta, khususnya para Juru Parkir yang perlu dikelola secara profesional dengan berorientasi pada kinerja dan pelayanan prima.4. Upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Parkir di samping aspek-aspek tersebut di atas juga sangat terkait dengan aspek-aspek penataan dan pengembangan kawasan perkotaan, seperti perluasan jaringan jalan raya dan tempat-tempat lokasi parkir, penertiban lalu lintas, dan penataan Iingkungan yang sesuai dengan daya dukung wilayah yang seluruhnya harus dipertimbangkan di dalam Rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah Propinsi DKI Jakarta, serta upaya Penegakan Hukum (Law Enforcement), baik pada aparat pengelola maupun masyarakat sebagai pengguna jasa parkir.Mengacu kepada kesimpulan yang dirumuskan melalui penelitian ini, beberapa saran yang dapat dan perlu ditindaklanjuti dalam upaya peningkatan manajemen Pendapatan Daerah, khususnya melalui Retribusi Parkir di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :1. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Parkir perlu diterapkan beberapa kebijakan dengan tidak mengabaikan aspek-aspek yang saling terkait yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, baik kebijakan untuk menerapkan Pajak Parkir ataupun sistem pengelolaan lainnya seperti Penerapan Sistem Kartu Eletronik, yang keseluruhannya itu bermuara pada jaminan kepuasan pelanggan pemakai jasa parkir, yakni adanya keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan oleh para pengguna jasa parkir dengan tingkat kepuasan yang direfleksikan cleh situasi yang aman dan tertib serta nyaman untuk parkir dan berlalu lintas. Selain itu, kebijakan perparkiran diharapkan pula mampu mendukung stabilitas pelaksanaan program-program pembangunan di Propinsi DKI Jakarta secara keseluruhan.2. Bagaimanapun, penelitian ini masih sangat sederhana dan makro untuk mengungkapkan fenomena perparkiran di wilayah Propinsi DKI Jakarta secara faktual dan Dalam upaya itu, untuk penelitian mendatang perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini secara lebih rinci (detail), khususnya dalam perhitungan besarnya potensi rill Pendapatan Daerah melalui Retribusi Parkir."