Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari suatu risiko kerugian, untuk itu dalam Undang-Undang perbankan indonesia Bank dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kredit usaha rakyat merupakan kredit program pemerintah dimana Bank merupakan pihak yang menyalurkan KUR tersebut kepada UMKMK, dimana dana dalam penyaluran KUR merupakan 100% (seratus persen) dana Bank. Salah satu Bank yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan KUR adalah Bank X. Bank X telah menyalurkan KUR kepada UMKMK salah satunya pemberian KUR Grup PT. KMS sebagai penjamin dari 20 (dua puluh) petani ubi rambat. PT. KMS tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran sehingga mengakibatkan kredit menjadi macet. KUR yang disalurkan oleh Bank dijaminkan oleh pemerintah kepada Perusahaan Penjamin, Bank X mengajukan klaim kepada PT. ASKRINDO, akan tetapi klaim tersebut ditolak karena ada indikasi kredit fiktif. SKAI Bank X melakukan investigasi atas dugaan tersebut dan menemukan bahwa 20 (dua puluh) debitur tersebut fiktif, ditemukan adanya pemalsuan identitas kedua puluh petani ubi rambat tersebut. PT. KMS dengan sengaja melakukan pemalsuan serta penipuan, hal ini diketahui oleh pegawai Bank X terkait pemberian KUR, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan fasilitas KUR dari Bank X. Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat pada Bank X ? dan Bagaimanakah akibat hukum bagi Bank X dan PT. KMS dalam hal terjadinya kredit fiktif?. Bank X memiliki standar operasional prosedur dalam pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian namun Bank X cabang Binjai, Medan tidak melaksanakan langkah-langkah sesuai prosedur pemberian kredit, hal ini membutkikan bahwa Bank X cabang binjai tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Akibat hukum dalam hal terjadinya kredit fiktif baik PT. KMS maupun pegawai Bank yang terlibat dalam kredit fiktif ini dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang perbankan dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia.

---

The Bank in carrying out its business activities not in spite of a risk of a loss, for it in Indonesian banking law Banks in the running of his business must be based on the principle of prudence. The people's credit business loan government programs in which the Bank is funneling the KUR to the UMKMK, where the distribution of funds in the KUR is a 100% (one hundred percent) of Bank funds. One of the Government-designated Banks to channel KUR is Bank X Bank X has been funneling. KUR to UMKMK one of them granting KUR Group PT. KMS as guarantors of 20 (twenty) Yam farmers. PT. KMS cannot make a payment obligation resulting in a credit being jammed. KUR transmitted by banks pledged by the Government to the company's Underwriters, Bank X claim to the PT. ASKRINDO, but the claim is rejected because there are indications of fictitious credits. SKAI Bank X APHIS these allegations and found that 20 (twenty) of the fictitious debtors, found an impersonation of the twentieth the Yam farmers. PT. KMS with deliberate forgery and fraud, it is known by the Bank employee X related awarding of KUR, it is done to get facilities from Bank X kur. based on this there are 2 (two) problems in this study i.e. How is the application of the principle of prudence in granting business credit the people at Bank X? and how is the legal consequences for the Bank and PT KMS in terms of occurrence of fictitious credits?. Bank X has a standard operational procedures in the granting of credit is based on the principle of prudence but Bank branch Binjai, Medan X does not implement appropriate procedural measures granting credit, it is membutkikan that the Bank does not implement binjai branch X principle of prudence. The legal consequences in case of occurrence of fictitious credits good PT. KMS or Bank employee involved in this fictitious credit may be subject to criminal sanctions under the laws of the Banking Law and the Criminal law of Indonesia."

"Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas merupakan bagian dari jenis-jenis risiko yang harus diantisipasi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) supaya tidak menyebabkan BPR tersebut ditutup oleh regulator. Peraturan terkait dengan Risiko Kredit sudah berkembang cukup baik dalam memitigasi risiko yang akan terjadi, sedangkan peraturan tentang Risiko Likuiditas baru mulai dibicarakan secara lebih intensif setelah terjadinya krisis sub-prime mortgage di Amerika Serikat. Penelitian ini menghitung pengaruh dari Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan terhadap penutupan BPR di Indonesia.

---

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) should anticipate Credit Risk and Liquidity Risk since those risks are crucial which can lead the banks to bankruptcy or being closed by the regulator. Regulation on Credit Risk has been developing quite well in mitigating the risks while the regulation on Liquidity Risk is about to discuss more intensively after the sub-prime mortgage crisis happened in the United States. This research calculates the effect of Credit Risk and Liquidity Risk either individually or simultaneously to the closure of Bank Perkreditan Rakyat (BPR) in Indonesia"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tipe kepemilikan pada bank persero, bank swasta nasional, bank pembangunan daerah, bank swasta campuran, dan bank swasta asing yang terdaftar di Bank Indonesia dari tahun 2005-2014. Sampel dalam penelitian ini ada 106 bank umum yang terbagi dalam 5 bank persero, 53 bank swasta nasional, 26 bank pembangunan daerah, 12 bank swasta campuran, dan 10 bank asing. Penelitian menggunakan model fixed effect untuk bank persero, swasta nasional, pembangunan daerah, dan swasta campuran sedangkan model random effect digunakan untuk bank swasta asing, yang hasilnya diolah dengan program Eviews 9. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat perbedaan pengaruh faktor determinan pada masing-masing tipe kepemilikan bank. Pada bank persero variabel yang berpengaruh terhadap rasio pinjaman kredit adalah profit, liquidity, dan deposit. Pada bank swasta nasional variabel yang berpengaruh adalah profit, liquidity, equity, deposit, dan GDP. Pada BPD variabel yang berpengaruh adalah liquidity, equity, deposit. Pada bank swasta campuran variabel yang berpengaruh adalah liquidity, equity, size, dan GDP. Pada bank swasta asing variabel yang berpengaruh adalah profit, liquidity, equity, deposit, dan size.

---

This study aimed to analyze bank ownership type in state-owned banks, private domestic banks, rural banks, foreign-domestic private banks and foreign private banks listed at Bank Indonesia in the era of 2005-2014. Total samples using 106 banks which are 5 for state-owned banks, 53 for private domestic banks, 26 for rural banks, 12 for foreign-domestic private banks and 10 for foreign private banks. This research using a fixed effect model for state-owned banks, domestic private bank, rural banks, and foreign-domestic private banks while random effect model are used for foreign banks whose results are processed by eviews 9 program. In this study found that there are differences in the influence of the determinant factors in each the type of ownership of the bank. In the state-owned banks, variables that affected the ratio of loans are profit, liquidity and deposit. In the national private banks, variables that affected are profit, liquidity, equity, deposits and GDP. In rural banks, variables that affected are liquidity, equity, deposit. In foreign-domestic private banks, variables that affected are liquidity, equity, size, and GDP. And in the foreign private bank, variable that affected are profit, liquidity, equity, deposit, and size."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembiayaan berbasis keberlanjutan terhadap profitabilitas dan risiko perbankan di Indonesia, dengan mempertimbangkan efektivitas Komite Pemantau Risiko (KPR) sebagai variabel moderasi. Studi ini menggunakan data kuantitatif dari 25 bank dalam kategori Bank Umum BUKU 2, 3, dan 4 selama periode 2019-2023. Model regresi panel diterapkan untuk mengevaluasi pengaruh pembiayaan berkelanjutan terhadap Return on Assets (ROA) sebagai proksi profitabilitas dan Non-Performing Loan Ratio (NPLR) sebagai proksi risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis keberlanjutan belum berdampak terhadap kenaikan profitabilitas bank dan penurunan risiko kredit pada jangka pendek. Sementara, efektivitas KPR memperkuat hubungan tersebut, dengan bank yang memiliki KPR lebih efektif menunjukkan peningkatan profitabilitas yang lebih signifikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan pemberian insentif dalam praktik pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung transisi ekonomi rendah karbon.

---

This study aims to analyze the impact of sustainability-based financing on the profitability and risk of banking institutions in Indonesia, with the effectiveness of the Risk Monitoring Committee (RMC) considered as a moderating variable. The research employs quantitative data from 25 banks categorized as BUKU 2, 3, and 4 banks over the period 2019–2023. A panel regression model is applied to evaluate the effect of sustainable financing on Return on Assets (ROA) as a proxy for profitability and the Non-Performing Loan Ratio (NPLR) as a proxy for risk. The findings reveal that sustainability-based financing has not yet contributed to increased bank profitability or reduced credit risk in the short term. However, the effectiveness of the RMC strengthens these relationships, as banks with more effective RMCs demonstrate a more significant improvement in profitability. The study recommends strengthening regulations and providing incentives for sustainable financing practices to support the transition to a low-carbon economy.

"