Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan tarap hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka menuju manusia Indonesia yang seutuhnya merupakan tujuan utama pembangunan. Dalam konteks ini peranan perbankan menjadi sangat vital, dalam arti perbankan menjadi salah satu sumber pembiayaan yang akan mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi, sehingga bank yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu bangsa. Sebaliknya, kegiatan ekonomi yang tidak sehat, lesu atau rapuh juga akan sangat mempengaruhi tingkat kesehatan dunia perbankan. Usaha pokok dari kegiatan perbankan ialah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dibidang perkreditan, hukum harus mampu memelihara dan memperlancar proses hubungan yang terjadi antara warga masyarakat di satu pihak dengan bank di lain pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dan syarat-syarat yang diajukan kepada masyarakat serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pemberian kredit kepada masyarakat dari BPR PRIMA KREDIT SEJAHTERA. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan secara yuridis empiris.Metode ini dilakukan untuk mendapatkan kebenaran dalam pembahasan permasalahan yang ada serta untuk melihat penerapan suatu aturan hukum dalam masyarakat. Analisis dilakukan secara deskriptif yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan perjanjian kredit di BPR PRIMA KREDIT SEJAHTERA. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pemberian kredit di BPR PRIMA KREDIT SEJAHTERA terdapat hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur yang dituangkan dalam perjanjian kredit bank, yang dalam praktek berbentuk suatu perjanjian standar atau perjanjian baku. Suku bunga kredit di BPR PRIMA KREDIT SEJAHTERA yang lebih tinggi di bandingkan bank umum, karena pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di dominasi oleh deposito yang menyebabkan dana BPR PRIMA KREDIT SEJAHTERA menjadi lebih mahal. Hal-hal tersebut menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian kredit kepada masyarakat selain soal inovasi produk dan masalah teknologi yang kurang menjadi perhatian. Upaya BPR PRIMA KREDIT SEJAHTERA dalam menyelesaikan kredit bermasalah yaitu dengan melakukan upaya-upaya seperti : penagihan kredit, penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring) dan alternatif terakhir yaitu menjual agunan kredit.

---

The improvement of living standard and entirety of the social welfare toward a better Indonesian people is the main purpose of development. In this case the role of banking is very important, banking became one of the finance source that would provide funds to the economic system, therefore the healthy bank would strengthen economic system of a nation. On the other side, the unhealthy bank, weak, or even fragile will give influences to the health of banking industry as well. The fundamental business of banking activities is to provide credit and services in payment traffic and circulation of money in the society. In the field of credit, law should be able to maintain and expedite the relation process between society at one side bank at the other side. In the implementation of the grant over the credit, definitely lender (bank/creditor) determine the terms for the borrower (customer/debitor). The problems of this research are to recognize the implementation of credit agreement and to recognize the terms proposed to society for acknowledging the inhibiting factors in granting the credit to the society from BPR PRIMA KREDIT SEJAHTERA. The research used juridical empirical approach / the research is conducted by approaching the juridical empirical. The use of this method is to obtain the fact in discussion on existing problems and to see the application of the regulation in the society.This research uses descriptive method because the data are analyzed by describing, explaining, and revealing what is exactly the credit agreements implementation in BPR PRIMA KREDIT SEJAHTERA. It can be concluded from this research that granting over credit in BPR KREDIT SEJAHTERA, the law relations between bank and customer poured forth on bank credit agreement, which in practice is in form of a standard agreement. Credit interest rate in BPR KREDIT SEJAHTERA is higher than general bank, because the growth of Dana Pihak Ketiga (DPK) ?Third Party Funds - dominated by deposit which cause BPR KREDIT SEJAHTERA fund become more expensive. This could be the inhibiting factors for the implementation of granting over non-performing credit to the society besides product innovation and technology problem which get less attention. To resolve non-performing credit, BPR KREDIT SEJAHTERA is making efforts such as: credit billing, rescheduling, re-conditioning, re-structuring and the last alternative."

"Tesis ini membahas faktor-faktor rasio keuangan perbankan (CAR, NPL, DPK, BOPO, ROA) dan variabel Makro (GDP, Inflasi, Kurs) yang dinilai mempengaruhi pemberian kredit UMKM oleh perbankan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan rasio keuangan perbankan mempengaruhi penyaluran kredit UMKM. Sementara variabel makro ekonomi yang stabil juga menjadi faktor yang turut mendorong pemberian kredit UMKM.This thesis analyze the factors of banking financial ratios (CAR, NPLs, DPK, BOPO, ROA) and macroeconomic variables (GDP, inflation, exchange rate) that affect SME lending by banks in Indonesia. The results showed that the banking financial ratios affect SME lending, while a stable macroeconomic variables are also factors that have promoted SME lending."

"Kredit macet yang terjadi pada Bank BUMN sering sekali termasuk ke dalam kasus korupsi karena dianggap menyebabkan kerugian negara. Namun apakah kredit macet pada Bank BUMN masih termasuk ke dalam kerugian Negara setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normative ini mengungkapkan bahwa telah terjadi inkonsistensi dalam penentuan kerugian negara pada BUMN khususnya dalam kasus kredit macet pada Bank BUMN di mana seharusnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 penyelesaian utang piutang BUMN diserahkan kepada Bank BUMN tersebut sehingga kredit macet pada Bank BUMN bukanlah termasuk kerugian Negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tidak menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 sebagai yurisprudensi sehingga mengakibatkan inkonsistensi dalam penentuan kerugian negara karena adanya dualisme hukum dalam pengertian keuangan negara.

---

Non performing loan on the state-owned enterprise banks often included in corruption case because it is considered a state loss. However, the non performing loans (NPLs) in the state-owned enterprise (BUMN) banks is still counted as losses of the state after the Decision of the Constitutional Court Number 77/PUU-IX/2011 and Decision of the Constitutional Court Number 62/PUU-XI/2013. The research using normative juridical method reveals that there has been inconsistency in determining state losses in BUMN, especially in the case of NPLs. It argues that after the Constitutional Court Decision Number 77/PUU-IX/2011, debt settlement of state-owned receivables is handed over to the BUMN. Thus, NPLs of the BUMN Banks are not counted as loss of the state. However, the Decision of the Constitutional Court Number 62/PUU-XI/2013 does not use the Decision of the Constitutional Court Number 77/PUU-IX/2011 as jurisprudence. This leads to inconsistency in the determination of state losses due to the existence of legal dualism in the definition of state finances."

"Penelitian ini secara singkat mendeskripsikan strategi yang diterapkan oleh  BCA dalam pengelolaan kreditnya. BCA menciptakan strategi yang tertuang dalam kebijakan dan dasar dari kebijakan itu adalah kebijakan BI dan OJK. Strategi yang digunakan BCA meliputi strategi penyaluran, strategi penentuan suku bunga dan strategi menjaga dan mengatasi kredit bermasalah. BCA memiliki strategi yang dinamakan relationship lending, dimana debitur diperlakukan istimewa sehingga mereka memiliki keterikatan dengan BCA.

---

This research describes credit management strategy practised by Bank Central Asia (BCA), one of the four largest banks in Indonesia. The strategy is reflected in the company’s lending policy which refers to those issued by the Central Bank (Bank Indonesia) and Financial Sector Authority (Otoritas Jasa Keuangan). Using qualitative method and data collection, the result shows that BCA applies lending distribution strategy, interest rate strategy, lending relationship to create customer loyalty and a good-working non-performing loan management."

"Industri perbankan merupakan industri yang turbulence, terutama sejak pakto 1988. Juralah bank dan kantor bank berkembang dengan pesat, sehingga tingkat persaingan diantara lembaga keuangan kian meningkat. Bank berlomba-lomba untuk menaikkan tingkat bunga simpanan, mengenalkan berbagai produk baru dan menawarkan berbagai kemudahan kepada nasabah guna menarik dana masyarakat. Sehingga perkembangan industri perbankan pada saat itu sangat spektakuler. Adanya kebijakan uang ketat (tight money policy) menyebabkan tingkat persaingan menjadi semakin ketat, terutama dalam hal perolehan dana. Penarikan dana Badan Usaha Hilik Negara yang ada pada bank pemerintah sebagai aplikasi dari kebijakan uang ketat telah merubah kondisi likuiditas bank, apalagi disertai pula dengan penarikan kredit likuiditas Bank Indonesia. Bank Rakyat Indonesia sebagai bank pemerintah tentunya merasakan dampak dari kebijakan di atas. Oleh karenanya BRI perlu meninjau kembali strategi pengelolaan asset dan liabilitinya agar diperoleh pricing yang tepat, terutama setelah adanya paket Februari 1991 yang pada paket tersebut disebutkan mengenai prinsip prudent banking, di mana bank dituntut lebih professional lagi di dalam pengelolaan asset dan liabilitinya. Ada beberapa faktor yang dapat memepengaruhi dalam penentuan harga, seperti cost of loanable fund, overhead cost dan resiko yang disebut sebagai faktor internal. Namun penentuan harga tersebut lebih ditentukan oleh faktor-faktor eksternal seperti, kebijakan peraerintah dan keadaan perekonomian seperti, tingkat persaingan bank, tingkat inflasi, kondisi neraca pembayaran dan sebagainya. Sehingga sulit bagi BRI untuk menerapkan metode pricing yang tepat di dalam rangka peningkatan pendapatannya. Oleh karenanya sebagai bank pemerintah yang telah berubah sebagai pesero BRI dituntut untuk bertindak lebih professional dalam hal pengelolaan asset dan liabilitinya terutama dalam hal pricing, agar dapat bersaing dan melakukan ekspansi secara meluas sesuai dengan agen pembangunan yang diembannya. "

"ABSTRAKTesis ini membahas pengawasan Sperbankan yariah di Indonesia,pokok pembahasan dalam penelitian ini pengawasan terhadap bank Syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia dan perbandingan pengawasan perbankan syariah di Indonesia,Malaysia dan Iran,metode yang digunakan adalah penelitian yurudis normatif melalui studi kepustakaan. Penelitian menemukan bahwa pengawasan kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip kehati-hatian dilakukan oleh bank Indonesia dan pengawasan dan pengawasan terhadap prinsip syriah dalam kegiatan bank Indonesia dan pengawasan prinsip syariah.

---

ABSTRACTthe thesis discusses the syariah banking supervision in Indonesia, the subject matter in this study is the supervision of syariah banking is based on legislation and law in Indonesia and the comparison of syariah banking sipervision in Indonesia, Malaysia and Iran. The research method used is a normative legal research through a literature study. This study found that sipervision of compaliance to the principles of shariah banking pridential conducted by Bank Indonesia and oversight of Shariah principles in Islamic banking activities conducted by the Sharia supervisory board. Supervision of the shariah principle is inseparable from the role of the Nation Islamic Council of Indonesia Ulama Council issuing fatwas on islamic banking products and services."

"Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia sangat tinggi, mencapai lebih dari 30% per tahunnya. Namun market sharenya masih saja sangat kecil yaitu hanya sebesar 3,2 %. Oleh karena itu upaya untuk terus meningkatkan pertumbuhan bank syariah terus dilakukan. Salah satunya dengan mendorong bank syariah melakukan inovasi produk. Inovasi produk ini diharapkan akan menjadi salah satu strategi untuk terus meningkatkan pertumbuhan aset bank syariah yang pada akhirnya akan membantu memperbesar market share perbankan syariah di Indonesia.Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Inovasi produk perbankan syariah di Indonesia, berdasarkan kerangka teoritis dan penelitian sebelumnya. Survei dilakukan terhadap 31 bank umum syariah dan unit usaha syariah di seluruh Indonesia dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan metode analisis faktor dan Analisis Jalur dengan program AMOS versi 6.0.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi inovasi produk perbankan syariah di Indonesia adalah sumber daya manusia, budaya perusahaan, strategi perusahaan, struktur perusahaan dan faktor eksternal (fatwa DSN, regulasi BI, pertumbuhan pasar dan tingkat persaingan).

---

The growth of Islamic banking industry in Indonesia is very high, reaching more than 30% for each year. But its market share is still very small, that is only 3.2%. Therefore, the efforts to enhance the growth of Islamic banks must continue to be done. One way that can be done is by encouraging Islamic banks to innovate their products. Product innovation is expected as one of strategy to continually enhance the growth of Islamic banks assets that will ultimately help increase the market share of Islamic banking in Indonesia.This study aims to analyze the factors that influence the product innovation of Islamic banking in Indonesia, based on the theoretical framework and previous researches. The survey was conducted to 31 Islamic banks and Islamic business units throughout Indonesia using questionnaires and interviews. The data obtained were processed using the method of factor analysis and path analysis with the program AMOS version 6.0.The study concluded that the factors that can affect product innovation of Islamic banking in Indonesia is a human resources, corporate culture, corporate strategy, corporate structure and exter."