Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berawal dari program One Agency, One Innovation yang diusung oleh Kementerian PANRB guna meningkatkan optimalisasi pelayanan publik melalui inovasi maka dari itu dibentuklah program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) untuk meningkatkan daya saing pemerintah dalam menciptakan inovasi. Dari banyaknya proposal inovasi yang masuk ke Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) belum ada pengawasan lebih lanjut mengenai keberlangsungan inovasi setelah berhasil mendapatkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Dari banyaknya proposal inovasi, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komponen inovasi pelayanan publik guna mengetahui arah perkembangan bangsa selanjutnya dengan menggunakan teori framework public service innovation dari Pratama (2019). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor keberlanjutan inovasi pelayanan publik dengan menggunakan teori sustainability innovation oleh Pradana, Susanto, dan Kumorotomo (2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, data sekunder, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa komponen inovasi pelayanan publik terdiri dari Inovator, Kategori Inovasi, Hasil Inovasi, Sektor Kebijakan, dan Perspektif Geografis. Serta pada faktor keberlanjutan inovasi menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberlanjutan, yaitu faktor konteks politik, manajemen publik, karakteristik inovasi, dan lingkungan eksternal. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan lebih lanjut mengenai dampak yang dihasilkan inovasi terhadap keberlanjutannya.

---

Starting from the One Agency, One Innovation program promoted by the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform to increase the optimization of public services through innovation, the Public Service Innovation Competition (KIPP) program was formed to increase the government's competitiveness in creating innovation. Of the many innovation proposals submitted to the Public Service Innovation System (SINOVIK), there has been no further monitoring regarding the sustainability of the innovation after successfully obtaining the Top 99 Public Service Innovations. Of the many innovation proposals, the aim of this research is to analyze the components of public service innovation in order to determine the direction of the nation's further development using the public service innovation framework theory from Pratama (2019). Apart from that, this research also aims to analyze the sustainability factors of public service innovation using the theory of sustainable innovation by Pradana, Susanto, and Kumorotomo (2022). This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews, secondary data and literature study. The results of this research show that the public service innovation component consists of Innovators, Innovation Category, Innovation Results, Policy Sector, and Geographical Perspective. And the innovation sustainability factor shows that there are 4 factors that influence sustainability, namely political context factors, public management, innovation characteristics, and the external environment. Therefore, there needs to be further consideration regarding the impact that innovation has on its sustainability."

"Skripsi ini membahas kapasitas Kantor Pertanahan Kota Tangerang dalam melakukan inovasi weekend service, hambatan yang dihadapi, serta perubahan setelah diterapkannya weekend service. Layanan weekend service merupakan inovasi yang dilakukan sebagai jawaban atas pentingnya sertifikasi tanah yang dimiliki masyarakat sehingga tren sertifikasi tanah setiap tahunnya terus meningkat di Kota Tangerang. Namun ditemui kendala bahwa masyarakat memiliki keterbatasan waktu dalam mengakses pelayanan pertanahan di hari kerja. Teori yang digunakan antara lain teori pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, serta inovasi sektor publik. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan tujuan deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Tangerang memiliki kapasitas dari segi ketersediaan pegawai, anggaran dan pembiayaan, serta dalam hal koordinasi antar unit kerja. Hambatan yang dihadapi antara lain adanya gangguan sinyal internet pada saat layanan serta tidak tersedianya nomor antrian bagi masyarakat. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya tambahan layanan di hari Minggu sehingga mempengaruhi perbedaan banyaknya pengguna layanan di hari Sabtu dan Minggu. Tetapi pada dasarnya inovasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus sertifikasi tanah di hari Sabtu dan Minggu.

---

This thesis discusses the capacity of Kantor Pertanahan Kota Tangerang for implementing weekend service innovation, the obstacles encountered, and the results after weekend service innovation was implemented. Weekend service innovation held as a response how important people to administer their land certification so the trend of land certification has increasing every year in Tangerang City. But people have limited time to access land services on weekdays. This research is done in qualitative with a descriptive approach using theories of public service, public service quality, and public service innovation.

The results of this research indicate that Kantor Pertanahan Kota Tangerang has a capacity in terms of availability of employees, budgeting, and coordination between units. The barriers in weekend service innovation are internet signal interference, the unavailability of queue number for the people, lack of socialization for public about the additional service on Sunday causing the different users on Saturday and Sunday. But, basically this innovation has been able to improve service quality with providing convenience for public to administer their land certification on Saturday and Sunday."

"ABSTRAKPemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi kabupaten paling inovatif di Indonesia,khususnya dalam hal inovasi pelayanan kesehatan (IPK). Sama halnya dengan inovasi dipemerintah daerah lainnya, praktik IPK di Kabupaten Banyuwangi juga tidak terlepasdari tingginya peran kepala daerah. Artinya, keberlanjutan IPK di KabupatenBanyuwangi akan dipertanyakan jika Bupati Banyuwangi saat ini tidak menjabat lagi.Studi ini merupakan pendekatan post-positivistik dengan jenis penelitian kualitatif untukmenghasilkan data deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan kesiapan PemkabBanyuwangi dalam menjaga keberlanjutan inovasi melalui Sistem Inovasi Total (SIT) Ato-F. Teknik pengumpulan data dilakukan secara mixed method baik melalui kuesionerdan wawancara mendalam serta dokumentasi. Penelitian yang dilakukan sejak 1 Oktober2018 hingga 30 Mei 2019, menghasilkan 2 (dua) temuan penelitian. Temuan pertama,kesiapan Pemkab Banyuwangi dalam berubah dapat dikatakan siap, namun kesiapantersebut belum disertai dengan adanya kesiapan sistem inovasi yang terlembaga di dalamorganisasi tersebut. Kasus IPK di Kabupaten Banyuwangi, keempat elemen SIT A-to-Ftidak hadir secara utuh. Di elemen proses inovasi, Bupati Banyuwangi memainkan peranmulai dari A-to-F, namun bagaimana teknik inovasi, anggaran, waktu yang dialokasikanmasih belum terdokumentasi dengan baik. Begitu pula budaya kreatif yang saat ini mulaiterbentuk karena tingginya peran Bupati Banyuwangi dalam menginisiasi hal tersebut.Sementara itu, 2 (dua) elemen lainnya yaitu perencanaan strategis inovasi dan metrikinsentifinovasi masih belum ada di Pemkab Banyuwangi. Temuan kedua, untuk menjagakeberlanjutan inovasi melalui SIT A-to-F, ada faktor-faktor yang menjadi pendorong danjuga penghambat. Ada lima faktor pendorong yaitu adanya regulasi, adanya kompetisiinovasi, perekrutan sumber daya manusia unggul, keterlibatan organisasi non pemerintah,dan komitmen pimpinan organisasi. Sementara itu lima faktor penghambat yaitu belumada program inovasi secara khusus, belum ada peraturan daerah terkait inovasi, belumada studi-studi kebijakan terkait inovasi pelayanan publik, belum ada mekanisme insentifkhusus bagi inovator, dan tingginya intervensi Bupati Banyuwangi.

---

ABSTRACTRegency of Banyuwangi is the leader of all regencies in term of public health serviceinnovation (IPK). In line with innovation practices of local governments at general, IPKpractices cannot be removed from high role of a local leader of Banyuwangi. It meansthat sustainable IPK practice will be questioned if the recent Regent of Banyuwangi willbe substituted in next period. The approach used in this study is the post-positivism withtype of qualitative research to yield descriptive data, aiming to describe readiness ofRegency of Banyuwangi in maintaining sustainable innovation through Total InnovationSystem (TIS) of A-to-F model. Data collection technique were derived by means of mixedmethod through questionare, depth interview and documentation as well. The duration ofresearch time which was started from October 1st 2018 up to May 30th, 2019, yieldingtwo study findings. First finding, readiness of Regency of Banyuwangi in context oforganizational change is ready, but this readiness has not been accompanied by thereadiness of an institutionalized innovation system within the organization. Case of IPKin Banyuwangi Regency, those elements of TIS A-to-F are not present completely. Atinnovation process element, the Regent of Banyuwangi plays role starting from A-to-Ffunctions, but how innovation technique, fund resouces, and time are not welldocumented. At creative culture element, role of Regent of Banyuwangi is central increating this culture. While, two elemens both strategic innovation planning and metricincentiveof innovation are not appearing in Regency of Banyuwangi. Second finding, tomaintain sustainable innovation through TIS of A-to-F model, there are supporting andhindering factors. The supporting factors are existence of regulation, existence ofinnovation competition, excellent human resources recruitment, involvement of nongovernmentorganizations, and leadership commitment. Whereas, the hindering factorsare absence of special innovation program, absence of local government regulation ofinnovation, absence of policy and innovation studies, absence of special incentivemechanism for innovators, and high intervention of Regent of Banyuwangi."

"Tesis ini membahas konsistensi pengakomodasian partisipasi publik sekaligus esensi partisipasi publik itu sendiri dalam pelayanan publik melalui standar pelayanan berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Mengingat ketentuan mengenai standar pelayanan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 berpotensi membuka celah terjadinya manipulasi pemenuhan hak warga negara melalui dalih penyelenggara layanan tidak mampu menyusun dan menetapkan standar pelayanan sehingga mereduksi esensi partisipasi publik dalam pelayanan publik. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi legislasi yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. UU Nomor 25 Tahun 2009 merupakan salah satu produk legislasi yang terkoneksi langsung dengan publik sehingga erat relevansinya dengan persoalan konsistensi pengakomodasian partisipasi publik. Namun DPR RI sebagai representasi publik yang memiliki keharusan mengakomodasi partisipasi publik, inkonsisten dalam menjalankan fungsi legislasi yang melekat fungsi representasi di dalamya. Inkonsistensi DPR tersebut berakibat pada rumusan final Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 yang kontraproduktif bahkan inkonstitusional. Adapun esensi partisipasi publik dalam standar pelayanan adalah upaya demokratisasi yang dilakukan oleh publik untuk memperjuangkan hakikat eksistensinya sebagai warga negara yang menghendaki partisipasi aktif dalam pelayanan publik.

---

This thesis would like to analyze about accommodation consistency of public participation as well as public participation in the law of Public Services number 5 year 2009 based on operational standard chapter 20 article (1). Recollecting the provisions about operational standard in the law number 25 year 2009, it potentials in giving access about the manipulation of fulfillment citizens right in plea the service’s promoter cannot afford to organize as well as to define the operational standard, therefore it could reduce the essence of public participations to public services. It is a normative juridical research.

The former research concluded that Indonesian House of Representative (DPR RI) has legislative function which runs in structures of citizens representations. The law number 25 year 2009 is one of legislative product in direct connection to public, so that having firm relevance with the matter of public participation in accommodation consistency. However, DPR RI should give access to public participants as citizen representative instead of having inconsistency in undertaking the duty in legislative. As a result, the DPR inconsistency affects to final law chapter 20 article (1) number 25 year 2009. It is contra productive yet incontestable. The goal of public participation in operational standard is to make democratization effort by the public to struggle for their existence as citizens who desire actively participate in public services."

"Tesis ini membahas mengenai Manajemen Pelayanan Publik pada Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kantor BPN Kota Depok dan Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan teori segitiga pelayanan dari Albrecht dan Zemke dalam melakukan analisis manajemen pelayanan terhadap faktor strategi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem. Penelitian ini menggunakan paradigma Positivis dengan metode penelitian mix method. Teknik Pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan dengan purposive sampling sedangkan untuk data kuantitatif dilakukan dengan pemberian kuesioner yang dilakukan dengan accidental sampling. Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan dalam manajemen pelayanan publik pada program Larasita yang dijalankan di Kantor BPN Kota Depok dan Jakarta Barat. Program Larasita di BPN Kota Depok ditemukan berbagai masalah sedangkan Program Larasita di BPN Jakarta Barat berjalan dengan sangat baik.

---

This thesis discusses the Public Service Management in People?s Service for Land Certification Program (LARASITA) at National Land Agency (BPN) Depok and West Jakarta City Office. This study uses a Service triangle theory of Albrecht and Zemke there is three factors of service management based on this theory; Strategy, Human Resources, and Systems.

This study used the positivist paradigm and the research methods is mix method. Data collection technique in qualitative use in-depth interviews conducted with informants were determined by purposive sampling while quantitative data conducted by questionnaires conducted with accidental sampling.

Based on this study there is a difference in public service management application in Larasita programs that run at BPN Depok and West Jakarta Office. Larasita Program at BPN Depok office found numerous problems while Larasita Program at BPN west Jakarta office going so well."

"Aplikasi JAKI merupakan salah satu aplikasi yang diciptakan oleh pemerintah untuk mendukung pelayanan berbasis digital (e-service) yang dirancang untuk menciptakan kota pintar yang efisien dan efektif menjadikan Jakarta kota yang lebih baik dan layak huni. Saat ini aplikasi JAKI menjadi aplikasi kanal pengaduan yang paling banyak digunakan masyarakat untuk melaporkan atau mengadukan permasalahan pelayanan publik. Tingkat kepuasan pengguna e-service Jakrespons dalam aplikasi JAKI menjadi perhatian masyarakat mengingat aplikasi tersebut digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini mengkaji terkait tingkat kepuasan pengguna e-service Jakrespons dalam aplikasi JAKI sebagai bentuk pelayanan publik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan teknik pengambilan data, yaitu metode kuantitatif dengan survei. Wawancara dan studi pustaka sebagai data pendukung. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner secara online. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan e-service Jakrespons dalam aplikasi JAKI masuk ke dalam kategori baik. Hasil tersebut dibuktikan dari empat dimensi e-GovQual yang dikemukakan oleh Papadomichelaki dan Mentzas (2012). Namun, memang masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh masyarakat dalam penggunaan dan pelaksanaan pelayanan e-service Jakrespons dalam aplikasi JAKI di lapangan. Maka dari itu, dalam penelitian ini terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada tim pengembang aplikasi JAKI dan petugas lapangan agar aplikasi bisa semakin baik kedepannya.

---

The JAKI application is one of the applications created by the government to support digital-based services (e-services) designed to create efficient and effective smart cities to make Jakarta a better and liveable city. At present the JAKI application is the most widely used complaint channel application by the public to report or complain about public service problems. The level of satisfaction of Jakrespons e-service users in the JAKI application is of concern to the public considering that the application is used by all levels of society. Departing from this, this study examines the level of satisfaction of Jakrespons e-service users in the JAKI application as a form of public service. The approach used in this study is quantitative, with data collection techniques, namely quantitative methods with surveys. Interviews and literature study as supporting data. The number of respondents in this study were 100 people obtained through online questionnaires. The results obtained from this study indicate that the satisfaction level of the Jakrespons e-service in the JAKI application is in the good category. These results are proven from the four e-GovQual dimensions proposed by Papadomichelaki and Mentzas (2012). However, there are still some obstacles experienced by the community in the use and implementation of Jakrespons e-services in the JAKI application in the field. Therefore, in this study there are several suggestions addressed to the JAKI application development team and field officers so that the application can be even better in the future."

"Pelaksanaan penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Lembaga Online Single Submission merupakan salah satu program perekonomian di bidang penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis kualitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Lembaga Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dengan merujuk teori model Egovqual Papadomichelakki & Mentzas (2012). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, teknik pengambilan data dilakukan dengan kuisioner, wawancara mendalam, observasi langsung serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Lembaga Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil olah data terhadap kuisioner yang menunjukkan dimensi trust mendapatkan penilaian paling tinggi pada indikator Tr1 yaitu password dan id pemohon terakuisis dengan baik oleh sistem dalam website, sedangkan dimensi reliability mendapatkan penilaian paling rendah pada indikator Rl2 yaitu website dapat digunakan kapanpun atau online 24 jam.

---

The issuance of Business Identification Number through an Online Single Submission Institution is one of the economic programs in the investment sector carried out by the government. This is in accordance with Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. This is what drives this research which aims to analyze the quality and factors that affect the service of issuing a Business Identification Number through the Online Single Submission Agency at the Bekasi City Investment and One Stop Integrated Service Agency by referring to the theory of the Egovqual Papadomichelakki & Mentzas model (2012). . The research approach used is a quantitative approach, data collection techniques are carried out by questionnaires, in-depth interviews, direct observation and literature study. The results showed that the quality of service in issuing Business Identification Numbers through the Online Single Submission Institution at the Bekasi City Investment and One Stop Integrated Service Office received high trust from the public. This is indicated by the results of data processing on the questionnaire, which shows that the trust dimension gets the highest assessment on the Tr1 indicator, namely the password and applicant ID are well acclaimed by the system on the website, while the reliability dimension gets the lowest rating on the Rl2 indicator, namely the website can be used anytime or online. 24 hours."

"Indonesia merupakan negara yang menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan yang baik. Dalam situasi COVID-19 ini, industri kesehatan memiliki tantangan untuk tetap melakukan pelayanan kesehatan dengan sebisa mungkin mengurangi pertemuan tatap muka. Penggunaan layanan kesehatan jarak jauh kemudian menjadi pilihan yang aman. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan pelayanan publik di Indonesia, khususnya di bidang kesehatan dan penyelenggaraan mobile health (m-health) oleh Alodokter sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelayanan publik di Indonesia di atur berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Peraturan tentang pelayanan kesehatan secara mendasar diatur oleh UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelayanan kesehatan turut merasakan dampak dari perkembangan teknologi informasi. World Health Organization menyebutnya sebagai e-kesehatan (e-health). Salah satu penerapan yang saat ini cukup dikenal ialah telemedisin dan m-health. M-health merupakan layanan kesehatan yang didukung oleh perangkat komunikasi seluler, seperti aplikasi dan situs web. Alodokter merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan dalam bentuk m-health. Layanan Alodokter mencakup artikel kesehatan, chat bersama dokter, buat janji konsultasi, proteksi Alodokter, dan aloshop. Dalam menyelenggarakan m-health, Alodokter kini tunduk pada SE Kemenkes tentang Pelayanan Kesehatan Melalui TIK dan Perkonsil Telemedicine. Dua peraturan yang muncul di tengah pandemi COVID-19 karena terjadi peningkatan penggunaan m-health di Indonesia. Sebelum hadirnya dua peraturan ini, tidak ada landasan atau dasar dari penyelenggaraan Alodokter ini.

---

Indonesia is a country that guarantees the right of its citizens to obtain public services, including good health services. In this COVID-19 situation, the healthcare industry has the challenge of continuing to perform health services by reducing face-to-face meetings as much as possible. The use of remote healthcare then becomes a safe option. This research will discuss about the regulation of public services in Indonesia, especially in the health sector and the implementation of mobile health (m-health) by Alodokter as one form of health services. The research method used is normative research method with qualitative approach. The results showed that the regulation of public services in Indonesia is regulated based on Law No. 25 of 2009 on Public Services. Health care is one form of public service. Regulations on health services are fundamentally regulated by Law No. 36 of 2009 on Health. Health services also feel the impact of the development of information technology. The World Health Organization refers to it as e-health. One of the applications that are currently quite well known is telemedicine and m-health. M-health is a health service supported by mobile communication devices, such as apps and websites. Alodokter is one form of health service in the form of m-health. Alodokter's services include health articles, chat with doctors, make consultation appointments, Alodokter’s protection, and aloshop. In organizing m-health, Alodokter is now subject to the Ministry of Health Circular letter on Health Services through Information and Communication Technology and the Regulation of the Medical Council on Telemedicine. Two regulations that emerged during the COVID-19 pandemic due to the increased use of m-health in Indonesia. Prior to the presence of these two regulations, there was no legal basis for the implementation of Alodokter.

"

"Inovasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan menarik untuk dilihat perihal pelaksanaan proses pembuatan inovasinya, karena pada saat ini mengatur bagaimana membentuk dan menerapkan program - program inovasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui langkah - langkah apa saja yang diambil Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan untuk membentuk dan menerapkan inovasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara mendalam dan menggunakan dokumen sekunder. Penelitian ini menunjukkan langkah - langkah nyata yang digunakan pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan untuk mencapai tujuan peningkatan pelayanan publik melalui inovasi yaitu: menyadari permasalahan (recognizing problem), munculnya ide inovasi (creating ideas), realisasi ide inovasi (realization of ideas) dan penerapan inovasi (commercialization). Proses pembentukan terjadi secara baik, efektif dan efisien. Kendala terdapat pada proses perubahan mindset SDM (Pegawai) untuk mengubah cara bekerja sesuai sistem yang baru, serta proses pemeliharaan inovasi yang berkelanjutkan yang perlu ditingkatkan agar sarana dan prasarana dari program - program inovasi tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan untuk tercapainya pelayanan publik yang semakin meningkat.

---

Innovation at Jakarta Selatan's Class I Exclusive Immigration Office is interesting to look at the process of creating the innovation, because it shows on how to create, adjust and apply innovation programs at Jakarta Selatan's Class I Exclusive Immigration Office. This study used a qualitative approach to data collection techniques, namely: observation, in-depth interviews and using secondary documents. This study shows real steps which is used by The Jakarta Selatan's Class I Exclusive Immigration Office officer to achieve goal of improvement of public service through innovation, namely: recognizing problems, creating ideas of innovation, realization of ideas of innovation and applying the innovation. The creation process happened well executed, effective and efficient. Difficulties are in the process of changing the mindset of human resources (officers) to change how the office run appropriately as the new system works, as well as the process of innovation's sustainable maintenance which needs improvements so the facilities and infrastructures of the innovation programs are able to be used sustainably to achieve more improvement of public services."