Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"CIT sebagai salah satu Divisi di PT XYZ yang berfokus pada pengelolaan Teknologi Informasi dan Infrastruktur, memiliki Tata Kelola TI yang secara regular (tahunan) diaudit oleh pihak internal maupun eksternal. Jika melihat dari catatan pengukuran kapabilitas Tata Kelola TI yang pernah dilakukan, di tahun 2017, terdapat 37 proses yang diukur. Hasilnya adalah 21 proses berada di tingkat kapabilitas 1, 12 proses berada di tingkat kapabilitas 0 dan 4 proses berada di tingkat kapabilitas 2. Selain itu, pengukuran di tahun 2019 menunjukkan hasill, dari 6 proses yang diukur, semuanya berada di tingkat 1. Namun, data hasil Audit regular di tahun 2018 - 2020 menunjukkan bahwa hasil Audit belum mencapai target kepatuhan yang ditetapkan (95%). Sebagai langkah untuk mencapai tingkat kepatuhan tersebut, dilakukan pengukuran untuk mengetahui tingkat kapabilitas TI. sehingga dapat mengetahui aksi perbaikan yang dilakukan. Peneliti melakukan pengukuran tingkat kapabilitas Tata Kelola TI menggunakan COBIT 2019. Pengukuran diawali dengan pemetaan proses menggunakan Goal Cascade. Hasil pemetaan Goal Cascade memperoleh sembilan proses. Perhitungan menggunakan perhitungan kapabilitas COBIT 2019, yang melibatkan jangkauan atau skala penilaian. Setelah itu, dilakukan analisis kesenjangan antara hasil pengukuran dengan target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah tingkat tiga. Proses yang tingkat kapabilitasnya dibawah tiga, mendapatkan rekomendasi perbaikan. Hasil pemgukurannya adalah dari sembilan proses yang diukur, terdapat tiga proses dengan tingkat kapabilitas empat (Quantitatively), lima proses dengan tingkat kapabilitas dua (Not Very Organized), dan satu proses dengan tingkat kapabilitas satu (Incomplete).

---

CIT is one of Division at PT XYZ which focuses in managing Information Technology & Infrastructure, has IT Governance that regularly audited by Auditor to know the IT Performance. Based on historical assessment of the IT Governance’s measurement, the measurement of IT Governance in 2017 had result 37 measured prosesses with the details were 21 processes in the 1st level, 12 processes in 0 level and four processes in 2nd level. Moreover, in 2019 there was external consultant who measured the capability of IT Governance, the result explained that all measured processes (six processes) placed at 1st level. However, based on regular Audit result start from 2018 – 2020, the result was still under target (95%). In order to increase the performance and achieve the target, researcher did the measurement of IT Governance to know the deficiency and get recommendation for improvements. The measurement used COBIT 2019 framework which involved mapping using “Goal Cascade”. The measurement used capability measurement of COBIT 2019. Based on interview with CIT management, got nine processes to be masured. The measurement result was three processes is placed in 4th level, five processes is in 2nd level and one process in 1st level. The target for the capability is in 3rd level. So, the processes which is under the target need the improvement based on the given recommendation."

"Di era digitalisasi ini, teknologi informasi (TI) di lingkungan perusahaan otomotif memiliki peran penting dalam keberlangsungan proses bisnis perusahaan. Agar tetap mampu bertahan dan bersaing di pasar global industri otomotif, PT XYZ menargetkan penerapan smart manufacturing dengan memanfaatkan TI. Namun hal ini tidak diimbangi dengan arahan yang jelas mengenai aktivitas TI untuk menuju digitalisasi dan smart manufacturing. Peran TI di PT XYZ juga masih dianggap sebagai pendukung, bukan sebagai bagian inti dari pencapaian penerapan smart manufacturing. Disamping itu permasalahan TI juga masih terjadi, antara lain permasalahan berhentinya proses produksi karena masalah TI, kurangnya sumber daya manusia untuk TI, tertundanya penyelesaian proyek TI, serta tidak adanya pedoman tata kelola TI. Permasalahan TI ini terjadi karena PT XYZ belum mengetahui seberapa penting dan seberapa tingkat kapabilitas tata kelola TI karena belum dilakukannya evaluasi tata kelola TI di PT XYZ.Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI di lingkungan PT XYZ menggunakan kerangka kerja COBIT 5 dengan atribut pengukuran berdasarkan Process Assessment Model (PAM). Pemilihan proses COBIT 5 yang relevan dilakukan dengan pemetaan tujuan bisnis PT XYZ menuju tujuan terkait TI dan tujuan proses sesuai dengan COBIT 5 goals cascade. Pemetaan tersebut menghasilkan proses yang relevan yang kemudian diukur tingkat kapabilitasnya. Selanjutnya penulis menyusun rekomendasi perbaikan setelah dilakukan analisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dengan target kapabilitas yang diinginkan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan FGD dengan manajemen PT XYZ, serta didapatkan dari observasi dokumen perusahaan dan studi pustaka terhadap teori yang relevan.Dari 37 proses COBIT yang diukur, sebagian besar proses berada pada tingkat kapabilitas 1 dari skala 5. Sejumlah 12 proses mencapai tingkat kapabilitas 0 (incomplete), 21 proses mencapai tingkat kapabilitas 1 (performed), 4 proses telah mencapai tingkat kapabilitas 2 (managed), dan masih belum ada proses yang mencapai tingkat kapabilitas 3 (established). Rekomendasi disusun oleh penulis dan diberikan ke PT XYZ untuk menuju target di kapabilitas tingkat 3 dan dapat digunakan sebagai solusi permasalahan TI yang terjadi di PT XYZ.

---

In this digitalization era, information technology (IT) in the automotive company's environment has an important role in the sustainability of the company's business processes. In order to survive and compete in the global automotive industry, PT XYZ targets the adoption of smart manufacturing by utilizing IT. However, this is not matched by a clear direction on IT activities for digitalization and smart manufacturing. The role of IT in PT XYZ is still regarded as a supporter, not as a core part of the achievement of smart manufacturing implementation. In addition, IT problems are still occurring, including problems of production linestop due to IT problems, lack of IT human resources, delays in IT project completion, and lack of IT governance guidelines. This IT problem occurs because PT XYZ does not know the importance and the capability of IT governance because it has never been evaluated.

This study aims to measure the level of IT governance capability within PT XYZ using the COBIT 5 framework with measurement attributes based on the Process Assessment Model (PAM). The relevant COBIT 5 process selection is done by mapping PT XYZ's business goals toward IT related objectives and process objectives in accordance with COBIT 5 goals cascade. The mapping resulted in a relevant process which then each level of capability will be measured. Furthermore, the authors compose recommendations for improvement after analyze the gap between the current level of capability with the desired target capability. Data were collected through interviews and FGD with the management of PT XYZ, and obtained from company document observation and literature study on relevant theory.

37 COBIT processes was measured then most processes are at the level of capability 1 of scale 5. There is 12 processes achieved capability level 0 (incomplete), 21 processes achieved capability level 1 (performed), 4 processes had reached capability level 2 (managed), and still no process reached capability level 3 (established). Recommendations are composed by the authors and given to PT XYZ to reach targets at capability level 3 and it can be used as a solution to IT problems that occur in PT XYZ."

"Direktorat Metrologi adalah sebuah instansi pemerintahan dibawah naungan Kementerian Perdagangan Guna menunjang pelaksanaan kegiatannya Direktorat Metrologi telah memanfaatkan penerapan teknologi informasi TI Namun pada kenyataannya penerapan dan pengelolaan TI di Direktorat Metrologi saat ini masih kurang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Banyak faktor yang menjadi penghambat terciptanya tata kelola TI yang baik di Direktorat Metrologi seperti kurangnya SDM TI yang berkualitas belum terarahnya pengelolaan TI kurangnya perencanaan TI yang baik belum adanya sistem pengaduan gangguan layanan TI yang jelas serta kurangnya kontrol internal terhadap pengelolaan TI itu sendiri Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI di Direktorat Metrologi dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 Pengukuran tingkat kapabilitas ini dilakukan dengan metode PAM Process Assesment Model Pengukuran diawali dengan identifikasi permasalahan dan memetakannya terhadap proses proses COBIT 5 yang relevan Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap 12 proses COBIT 5 terpilih untuk mengetahui tingkat kapabilitas saat ini serta dilakukan juga penentuan target untuk mengetahui tingkat kapabilitas yang ingin dicapai Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas proses proses TI di Direktorat Metrologi sebagian besar berada pada level 0 incomplete Dari hasil pengukuran tingkat kapabilitas tersebut kemudian ditentukan rekomendasi perbaikan proses proses untuk mencapai tingkat kapabilitas yang diharapkan dimana tingkat kapabilitas target berada pada level 3 established dan 4 predictable Rekomendasi perbaikan disusun berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 Perbaikan secara bertahap diperlukan agar kapabilitasnya dapat meningkat secara simultan Rekomendasi yang utama diusulkan meliputi pembuatan Standard Operating Procedure SOP untuk tiap aktivitas TI melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala mendokumentasikan seluruh aktivitas TI serta peningkatan SDM TI dari segi kuantitas dan kualitas Rekomendasi perbaikan ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja serta sebagai acuan perbaikan tata kelola TI di masa yang akan datang.

---

Directorate of Metrology is a government agency under the auspices of the Ministry of Trade To support the implementation of its activities Directorate of Metrology has utilized the application of information technology IT However in reality the implementation and management of IT in Directorate of Metrology is still less than optimal in supporting its tasks and functions Many factors that hamper the realization of good IT governance in Directorate of Metrology such as lack of qualified IT human resources no clear direction of IT management lack of good IT planning no IT service problem complain system and lack of internal controls for the management of IT itself Based on those problems the research aimed to measure the level of IT governance capability in Directorate of Metrology by using the COBIT 5 framework It is done by the method of PAM Process Assessment Model Measurement begins with identified the problems and mapped them to relevant processes of COBIT 5 Then the assessment of the 12 selected processes of COBIT 5 conducted to determine the current level of capability and also the capability level to be achieved The measurement result showed that the capability level of IT processes in the Directorate of Metrology mostly at level 0 incomplete From the measurement result then it determined the improvement recommendations to achieve expected capability level wherein the target capability levels are at level 3 established and 4 predictable Improvement Recommendations are based on the COBIT 5 framework Gradual improvement is needed in order to be able to increase the capability simultaneously The main recommendations proposed include making the Standard Operating Procedure SOP for each IT activity conducting regular monitoring and evaluation documenting all IT activities and improving the quantity and quality of IT human resources This recommendations intended to improve performance and as a reference for the IT governance improvement in the future."

"Pada masa ini perkembangan pada teknologi informasi memberikan pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan. Teknologi informasi (TI) merupakan kebutuhan penting yang telah mendukung pertumbuhan berkelanjutan pada seluruh jenis organisasi. Pemerataan penerapan TI di suatu lembaga pendidikan penting untuk mendukung proses peningkatan layanan dan pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Semua pihak dapat merasakan peningkatan layanan yang diterapkan dan juga membutuhkan sumber daya manusia yang memahami konsep implementasi TI. Tentunya setiap institusi pendidikan mengimplementasikan TI, namun implementasinya belum sepenuhnya terintegrasi dan merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kapabilitas Tata Kelola Teknologi Informasi di Universitas Negeri Padang dengan kerangka kerja COBIT 2019. Pada proses pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara kepada Kepala UPT-PTIK, Staf UPT-PTIK serta Kepala Penjaminan Mutu Internal serta melakukan studi dokumen. Pada proses kuantitatif menggunakan kuesioner yang dibuat berdasarkan pada pendoman kerangka kerja COBIT 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat dua domain pada level 2 yaitu APO07 dan APO11, serta delapan domain pada level 1 yaitu APO04, APO05, APO06, APO08, BAI01, BAI02, BAI03, BAI05. Namun, harapan Kepala UPT-PTIK untuk tingkat kapabilitas tata kelola TI ialah pada level 3. Rekomendasi terhadap perbaikan proses tersebut dibuat merujuk kepada COBIT 2019. Perlu adanya dokumentasi, transparansi dalam pengelolaan layanan TI yang dilakukan oleh UPT-PTIK sebagai pedoman untuk menyampaikan kepada pemangku kepentingan yaitu Wakil Rektor 4 untuk memantau adanya keselarasan dengan tujuan UNP, serta melakukan analisis investasi TI yang akan dilakukan agar sesuai dengan strategi yang akan dikembangkan. Setelah itu dilakukan pengujian terhadap teknologi baru, dan mendokumentasi hasil pengujian tersebut. Hasil analisis tersebut disampaikan oleh Kepala UPT-PTIK kepada Wakil Rektor 4 sebagai penanggungjawab......At this time developments in information technology have a significant influence on all aspects of life. Information technology (IT) is an important requirement that has supported the sustainable growth of all types of organizations. The equitable application of IT in an educational institution is important to support the process of improving services and learning to be more effective and efficient. All parties can feel the improvement of the services implemented and also need human resources who understand the concept of IT implementation. Of course, every educational institution implements IT, but its implementation has not been fully integrated and evenly distributed. This study aims to determine the level of Information Technology Governance capability at Padang State University with the COBIT 2019 framework. The data collection process is carried out qualitatively, namely by conducting interviews with the Head of UPT-PTIK, UPT-PTIK Staff, and Head of Internal Quality Assurance and conducting document studies. In the quantitative process using a questionnaire made based on the guidelines of the 2019 COBIT framework. The results of this study indicate that there are two domains at level 2, namely APO07 and APO11, as well as eight domains at level 1, namely APO04, APO05, APO06, APO08, BAI01, BAI02, BAI03, BAI05. However, the expectation of the Head of UPT-PTIK for the level of IT governance capability is at level 3. Recommendations for improving the process are made referring to COBIT 2019. There is a need for documentation, and transparency in the management of IT services carried out by UPT-PTIK as a guide to convey to stakeholders, namely Vice-Chancellor 4 to monitor the alignment with UNP objectives, as well as to conduct an IT investment analysis to be carried out following the strategy to be developed. After that, testing of the new technology is carried out, and documenting the results of these tests are. The results of the analysis were submitted by the Head of UPT-PTIK to Deputy Chancellor 4 as the per"

"Tata kelola teknologi informasi (TI) merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi yang sedang melakukan transformasi digital dan menggunakan TI untuk mendukung proses bisnisnya. Dalam implementasi transformasi digital, BPS telah membangun Integrated Collection System (ICS). ICS merupakan sistem untuk mengumpulkan data multimode. Pengumpulan data multimode terdiri dari Pen and Paper Interviewing (PAPI), Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), dan Acquisition of Administrative Data. Sistem ini mereformasi cara BPS mengumpulkan data menggunakan berbagai teknologi dan mengintegrasikan data. Namun, saat ini terdapat beberapa kendala yang dimiliki oleh BPS berkaitan dengan tata kelola TI pada pengelolaan ICS. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui tingkat kematangan tata kelola TI dan memberikan rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan tata kelola TI pada ICS di BPS. Metode penelitian menggunakan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) dengan instrumen penelitian yaitu wawancara, kuesioner, dan dokumen organisasi. Data primer didapatkan dari tujuh responden pengelola ICS. Pengukuran tingkat maturitas menunjukkan terdapat 8 proses yakni APO07 (Managed Human Resources), APO11 (Managed Quality), APO12 (Managed Risk), APO14 (Managed Data), BAI02 (Managed requirements definition), BAI08 (Managed Knowledge), DSS04 (Managed continuity), dan MEA01 (Managed performance and conformance monitoring) berada pada tingkat kapabilitas level 1 (initial), sedangkan 2 proses yaitu APO08 (Managed Relationships) dan BAI03 (Managed solutions identification and build) berada pada tingkat kapabilitas level 2 (managed). Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kepada BPS perbaikan tata kelola TI dalam konteks pengelolaan ICS yang disampaikan berdasarkan aktivitas-aktivitas terbaik yang disediakan oleh COBIT 2019.

---

IT Governance is important for organizations that perform a digital transformation and use information technology to support their business processes. As an effort to carry out digital transformation, Statistics Indonesia (BPS) has built an Integrated Collection System (ICS), a system for multimode data collection through Pen and Paper Interviewing (PAPI), Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), and Acquisition of Administrative Data. ICS reforms the way BPS collects and integrates data using various technologies. Currently, there are several obstacles faced by the Statistics Indonesia with regard to IT governance of ICS.

The research method uses mixed method (qualitative and quantitative) with research instruments namely interviews, questionnaires, and organizational documents. Primary data were obtained from seven resource persons from ICS team members. Maturity level measurement show that there are 8 processes APO07 (Managed Human Resources), APO11 (Managed Quality), APO12 (Managed Risk), APO14 (Managed Data), BAI02 (Managed requirements definition), BAI08 (Managed Knowledge), DSS04 (Managed continuity), and MEA01 (Managed performance and conformance monitoring) at the capability level 1 (performed), whereas 2 processes APO08 (Managed Relationships) and BAI03 (Managed solutions identification and build) at the capability level 2 (managed). The benefit of this research is to provide recommendations to Statistics Indonesia for improving IT governance of ICS based on the best activities provided by COBIT 2019."

"Tata Kelola Teknologi Informasi (TIK) memainkan peran penting dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan peradilan. Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, dimana TIK berperan dalam pendokumentasian elektronik, sistem informasi peradilan, penyediaan informasi yang mudah diakses masyarakat, penggunaan bukti elektronik dan aksesibiltas informasi peradilan untuk masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada akar masalah dalam domain pengelolaan data, penetapan strategi dan tujuan bisnis, perencanaan dan pengorganisasian sumber daya yang dibutuhkan, pengembangan dan implementasi teknologi, pemantauan kinerja dan penilaian terhadap implementasi COBIT 2019, penyediaan layanan teknologi informasi yang berkualitas untuk dukungan administrasi peradilan dan belum adanya evaluasi besaran kapabilitas atau tingkat kematangan tata kelola TI. Berdasarkan temuan ini dipilih fokus masalah penyusunan enterprise architecture, pengelolaan portofolio proyek yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, pengelolaan proyek, pengelolaan program TI yang dikembangkan, pengelolaan manajemen perubahan. Penelitian ini diantisipasi dapat menyajikan data mengenai tingkat kematangan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Mahkamah Agung, sebagai bahan evaluasi terhadap tata kelola TIK di Mahkamah Agung, serta dapat memberikan rekomendasi yang positif dan berguna dalam meningkatkan tata kelola TI di Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan mixed methods dengan kerangka kerja COBIT 2019. Dari delapan objektif terpilih, ditemukan 4 objektif, yaitu APO03, APO05, APO08 dan BAI05 berada pada level 2. Kemudian 3 objektif, yaitu BAI02, BAI03, BAI11 berada di level 1, dan satu objektif BAI01 di level 0. Beberapa rekomendasi dihasilkan dalam upaya peningkatan tata kelola TIK di Mahkamah Agung mencakup pengelolaan dan dokumentasi, pengembangan kebijakan dan prosedur, pelatihan untuk pengembangan keterampilan, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan.

---

Information Technology (ICT) Governance plays an important role in achieving transparency and accountability in the administration of justice. A sure, transparent and accountable judicial process, where ICT plays a role in electronic documentation, judicial information systems, providing information that is easily accessible to the public, use of electronic evidence and accessibility of judicial information for the public. This research focuses on the root of the problem in the domain of data management, determining business strategies and objectives, planning and organizing required resources, developing and implementing technology, monitoring performance and assessing the implementation of COBIT 2019, providing quality information technology services to support justice administration and There has been no evaluation of the scale of capability or maturity level of IT governance. Based on these findings, the focus was chosen to focus on the preparation of enterprise architecture, management of project portfolios carried out by the Supreme Court, project management, management of developed IT programs, management of change management. It is anticipated that this research will provide data regarding the maturity level of Information and Communication Technology management at the Supreme Court of the Republic of Indonesia, as material for evaluating ICT governance at the Supreme Court, and can provide positive and useful recommendations in improving IT governance at the Supreme Court of the Republic of Indonesia. This research uses mixed methods with the COBIT 2019 framework. Of the eight selected objectives, it was found that 4 objectives, namely APO03, APO05, APO08 and BAI05 were at level 2. Then 3 objectives, namely BAI02, BAI03, BAI11 were at level 1, and one BAI01 objective at level 0. Several recommendations were produced in an effort to improve ICT governance at the Supreme Court including management and documentation, development of policies and procedures, training for skills development, increasing stakeholder involvement."

"Perkembangan dan implementasi Teknologi Informasi (TI) saat ini berkembang pesat seiring dengan kebutuhan yang turut berkembang. Hal ini mendukung inovasi organisasi untuk mendukung proses bisnis menjadi efektif dan efisien. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 menerbitkan ketentuan untuk instansi pusat dan daerah mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. SPBE atau e-government adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Dalam penerapan SPBE terdapat komponen tata kelola TI yang berperan untuk memastikan investasi TI yang dilakukan mendukung tujuan utama organisasi. Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Kabinet (Setkab) dengan capaian indeks SPBE yang masih dapat dioptimalkan, khususnya pada domain tata kelola yang memiliki capaian sebesar 2,90. Selain hal tersebut, Setkab belum memiliki dokumen tata kelola TI dalam pengelolaan TIK internal organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas dan memberikan rekomendasi rancangan tata kelola TI yang sesuai dengan arah strategis Setkab menggunakan COBIT 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif dan pengukuran tingkat maturitas tata kelola TI dilakukan dengan metode kuantitatif dari data yang diperoleh menggunakan COBIT 2019 Performance Management (CPM). Penilaian tingkat kapabilitas dilakukan pada 15 objektif COBIT 2019 terpilih sesuai dengan tujuan Setkab. Berdasarkan penilaian terdapat dua objektif di level 3 dengan tingkat kematangan Defined (BAI01 dan BAI05), satu objektif di level 2 dengan Tingkat kematangan Managed (APO07), tiga objektif di level 1 dengan tingkat kematangan Initial (APO01, APO02, dan APO08), dan sembilan objektif di level 1 dengan tingkat kematangan Incomplete (EDM02, EDM04, APO03, APO04, APO05, BAI02, BAI03, BAI08, dan BAI11). Analisis kesenjangan antara tingkat kematangan saat ini pada 13 objektif dengan yang ditargetkan oleh organisasi atau yang berada di bawah level 3 (Defined) dilakukan untuk merumuskan rekomendasi rancangan tata kelola TI. Hasil yang diharapkan adalah perbaikan layanan TIK sesuai dengan kebutuhan dan arah strategis Setkab, serta mendukung peningkatan indeks capaian SPBE.

---

The rapid advancement of Information Technology (IT) development and implementation is in line with evolving needs and demands. This fosters organizational innovation, enabling effective and efficient business processes. In response, the Indonesian government issued Presidential Regulation No. 95 of 2018, mandating central and regional agencies to adopt Electronic-Based Government Systems (SPBE) or e-government. SPBE or e-government is the implementation of government utilizing information and communication technology (ICT) to deliver services to its users. SPBE implementation encompasses an IT governance component that ensures IT investments align with the organization's primary objectives. This research was conducted at the Cabinet Secretariat (Setkab), where the SPBE index achievement can be further optimized, particularly in the governance domain, currently at 2.90. Additionally, Setkab lacks an IT governance document for managing internal organizational ICT. This study aims to measure the capability level and provide recommendations for an IT governance framework aligned with Setkab's strategic direction using COBIT 2019. Data collection employed qualitative methods, while IT governance maturity level assessment utilized quantitative methods from data obtained using COBIT 2019 Performance Management (CPM). Capability level assessment was conducted on 15 selected COBIT 2019 objectives aligned with Setkab's goals. The assessment revealed two objectives at level 3 with Defined maturity (BAI01 and BAI05), one objective at level 2 with Managed maturity (APO07), three objectives at level 1 with Initial maturity (APO01, APO02, and APO08), and nine objectives at level 1 with Incomplete maturity (EDM02, EDM04, APO03, APO04, APO05, BAI02, BAI03, BAI08, and BAI11). A gap analysis between the current maturity level of 13 objectives and the organization's target or those below level 3 (Defined) was conducted to formulate IT governance design recommendations. The expected outcomes are improved ICT services aligned with Setkab's needs and strategic direction, and enhanced SPBE achievement index."

"Kemajuan TI merupakan solusi bagi penyelenggara pelayanan publik dalam memenuhi aspek transparansi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan layanan publik berbasis TI perlu terus dikembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan sehingga memungkinkan tersedianya data dan informasi pada Instansi Pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat akurat dan aman Badan Kepegawaian Negara BKN merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang telah menerapkan TI dalam memberikan pelayanan kepada publik Untuk menghadirkan layanan TI yang mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan pemanfaatan TI yang tepat sehingga keberadaan TI menjadi faktor penentu keberhasilan BKN dalam memberikan pelayanan kepegawaian kepada publikTujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI pada Badan Kepegawaian Negara Pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode Process Assesment Model PAM pada COBIT 5 Pendekatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer yang didapat dari wawancara serta data sekunder melalui observasi lapangan dan dokumenDari hasil pengukuran dapat diketahui bahwa sebagian besar tingkat kapabilitas proses proses tata kelola TI di BKN masih berada pada kapabilitas level 0 incompleteRekomendasi terhadap perbaikan proses proses tersebut dibuat dengan mengacu terhadap best practise yang disarankan oleh COBIT 5 Rekomendasi utama meliputi pembuatan kebijakan terkait TI pembuatan Standar Operating Procedure SOP untuk aktivitas operasional TI melakukan monitoring dan pelaporan berkala serta mendokumentasikan seluruh aktivitas terkait TI ke dalam bentuk dokumen tertulis

---

IT progress is a solution for public service providers in meeting the aspects of transparency accountability and community participation Implementation of IT based public services need to be developed especially in the provision of services thus enabling the availability of data and information on Government Agencies which can be analyzed and used quickly accurately and safely Badan Kepegawaian Negara BKN is a government organization that has been implementing IT in providing services to the public To deliver IT services that support the objectives required the use of IT governance right so where IT becomes a critical success factor BKN in providing services to the public employment

The purpose of this research is to evaluate the management of information technology within BKN Measurements were made by using the Process Assessment Model PAM on COBIT 5 Approach to data collection in this research using primary data obtained from interviews and secondary data through observation documents and field observation From the measurement results it can be seen that most of the processes capability levels of IT governance in BKN still at the capability level 0 incomplete

Recommendations for the improvement of these processes was made with reference to the best practices recommended by COBIT 5 The main recommendations include making plans for all IT activities creation of Standard Operating Procedure SOP for IT operational activities making performance measurement monitoring periodically reporting and documenting all activities related to IT in the form of a written document."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan memberikan rekomendasi tingkat kapabilitas proses tata kelola Teknologi Informasi TI di STIE XYZ. Kebutuhan TI telah berkembang dengan pesat hampir di tiap lingkungan organisasi, baik yang bersifat komersial maupun non-profit. Penelitian ini menilai tingkat kapabilitas terhadap seluruh proses yang ada di STIE XYZ menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Berdasarkan hasil pengukuran, secara keseluruhan tingkat kapabilitas proses tata kelola di STIE XYZ berada pada tingkat 1 Performed yang berarti bahwa proses pengelolaan TI pada STIE XYZ sudah berjalan dan mencapai tujuan yang diharapkan tetapi sebagian besar proses di STIE XYZ belum memiliki dokumentasi dan proses standar yang dipersyaratkan. Dalam rangka meningkatkan tingkat kapabilitas tata kelola TI, STIE XYZ perlu melakukan perbaikan dengan memfokuskan pada inisiasi proses yang belum dilaksanakan dan melengkapi dokumentasi serta prosedur untuk proses yang telah berjalan.

---

The purpose of this research is to assess and give recommendation about Information Technology IT Governance Process Capability Level at STIE XYZ. IT needs has been growing rapidly in almost every type of organization, both commerial and non profit. This research is assess the process capability level of the whole process in STIE XYZ according to COBIT 5 framework. Based on the measurement, the overall result of governance process capability at STIE XYZ is at level 1 Performed which means that the IT governance procces at STIE XYZ already running and achieve the desired goals but STIE XYZ yet have documentation and standards process as required. In order to increase the process capability level, STIE XYZ need to makes improvements by focusing on the initiation of a process that does not exist and completing documentation and procedures for processes that are already running."

"Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) berperan penting bagi organisasi dalam mewujudkan tujuan dan strategi organisasi. PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Jasa Marga) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dituntut oleh kementerian BUMN untuk mendapatkan tingkat kapabilitas tata kelola TI dengan nilai tiga. Namun, Jasa Marga saat ini masih belum berhasil mencapai nilai tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur tingkat kapabilitas Tata Kelola TI di Jasa Marga dan memberikan rekomendasi perbaikan proses menggunakan COBIT 2019. Penelitian diawali dengan menentukan obyektif tata kelola TI yang sesuai dengan kebutuhan Jasa Marga. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara kualitatif melalui wawancara dengan lima responden yaitu Information Technology Group Head dan empat Department Head di unit TI Jasa Marga serta melakukan studi dokumen master plan TI yang dimiliki Jasa Marga. Penelitian dilanjutkan dengan pengukuran tingkat kapabilitas dari obyektif tata kelola TI yang didapatkan. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap empat responden yang ada di Departemen IT Planning dan IT Development menggunakan panduan yang diberikan kerangka kerja COBIT 2019, dilanjutkan dengan melakukan validasi melalui analisis dokumen organisasi. Hasil analisis tingkat kapabilitas tata kelola TI yang dilakukan menginformasikan bahwa masih ada obyektif yang masih berada pada tingkat dua yaitu managed solution identification and build dan managed projects. Rekomendasi perbaikan tata kelola TI yang diberikan pada penelitian ini adalah adanya penerapan proses manajemen proyek yang mengadopsi best practice seperti PMBOK atau PRINCE2 serta peningkatan kapabilitas karyawan internal dalam bidang manajemen proyek.

---

Information Technology (IT) Governance plays an important role for organizations in realizing organizational goals and strategies. PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Jasa Marga) as a State-Owned Enterprise (BUMN) received mandate from BUMN to obtain IT governance capability level with the score of three. Jasa Marga has not achieved this level yet. The purpose of this study is to measure IT Governance capability level at Jasa Marga and provide recommendations for process improvement using COBIT 2019. The research begins by determining the objectives of IT governance in accordance with the organization’s needs. This was done by collecting qualitative data through interviews with five respondents, namely the Information Technology Group Head and four department heads in Jasa Marga's IT unit as well as studying the IT master plan documents owned by Jasa Marga. The research is continued by measuring the capability level of the obtained IT governance objectives. Data processing was carried out qualitatively by conducting interviews with four respondents in the IT Planning and IT Development Department using the guidelines provided by the COBIT 2019 framework, followed by validation through analysis of organizational documents. The results of the analysis of the IT governance capability level carried out, there are still objectives that are still at level two, namely identifying managed solutions and build and managed projects. The IT governance recommendations given for improvement are the implementation of project management processes that adopt best practices such as PMBOK or PRINCE2 as well as increasing the capabilities of internal employees in the field of project management."