Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tinjauan pustaka ini mendeskripsikan penerapan ekonomi sirkular dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Sebagai solusi dari sistem ekonomi yang mengganggu keberlanjutan lingkungan, ekonomi sirkular dinilai sebagai pendekatan untuk mengimplementasi pembangunan berkelanjutan. Meski begitu, literatur yang mengkaji hubungan maupun besaran pengaruh antara kedua konsep tersebut masih minim, sehingga mengakibatkan kebuntuan konseptual. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk mengkaji bagaimana penerapan ekonomi sirkular dapat mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui kontribusinya terhadap inklusi sosial, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan context dan integrative review, penulis menghimpun literatur dari kedua konsep tersebut untuk menganalisis bagaimana ekonomi sirkular dapat mempengaruhi ketiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan analisis temuan literatur, penulis menemukan bahwa ekonomi sirkular memiliki kontribusi positif pada pencapaian ketiga dimensi. Untuk inklusi sosial, ekonomi sirkular berperan dalam meningkatkan kesempatan kerja dan formalisasi pekerja informal, membentuk perubahan perilaku konsumen melalui upaya-upaya edukasi dan peningkatan kesadaran, serta meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk pertumbuhan ekonomi, penerapan ekonomi sirkular ditemukan mampu meningkatkan GDP dan mendorong perkembangan industri melalui inovasi dan simbiosis. Terakhir, untuk keberlanjutan lingkungan, penerapan ekonomi sirkular dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi produksi sampah, serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

---

This literature review describes the application of the circular economy in supporting the achievement of sustainable development. As a solution to an economic system that destabilizes environmental sustainability, the circular economy is being portrayed as an approach to operationalize sustainable development. Even so, available literature that explores their relation and to what extent they may affect each other remain scarce, resulting in a conceptual deadlock. This literature review aims to examine how the circular economy can support the achievement of sustainable development through its contributions to social inclusion, economic growth, and environmental sustainability. Using a context and integrative review approach, the writer compiled literature from both concepts to analyse how the circular economy can affect each dimension of sustainable development. Based on analysis of the literature findings, the writer has found that the circular economy has major contributions to all 3 dimensions. To social inclusion, the circular economy provides job opportunities and the formalization of informal workers, consumer’s behavioural change through education and awareness-raising, as well as improvements of the quality-of-life. To economic growth, the application of the circular economy has shown to increase GDP and encourage industrial growth through innovation and symbiosis. Lastly, to environmental sustainability, the application of the circular economy can increase the efficiency of resource use, reduce waste production, and improve the quality of the environment."

"Law Number 15 of 2004 and Law Number 15 of 2006 only lay down the authority of the BPK in conducting audits in general and the types of audits that can be conducted by BPK. These regulations, however, do not specifically and explicitly provide the authority to the conduct of a foresight audit. Foresight audit launched by BPK in the 2016-2020 BPK Strategic Plan will be very important in the achievement of sustainable development goals (SDGs) by 2030, given that the BPK will provide feedback and suggestions on important future policies to accelerate the achievement of SDGs. Legal instruments have an important role for BPK as the legal basis for the institution in achieving the Highest Maturity Model of the Accountability Organization in conducting a foresight audit. This study employs a normative legal research method that aims to explore and study regulations that support BPK as a foresight auditor in the future. The results illustrate that the legal basis or legal instruments for the exercise of BPK’s foresight audit authority is sufficient but still needs to be improved. The addition of legal instruments and authorities can be a solution to ensure that any foresight audit performed in the future can run optimally and accelerate the achievement of the SDGs."

"Pembangunan merupayakan sebuah upaya kolektif yang dilakukan oleh Negara Bangsa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia-manusia yang menjadi warga negaranya, dengan prinsip keadilan, kesetaraan dan keberlanjutan dalam pengelolaan berbagai modalitas yang ada, khususnya sumber daya alam. Namun demikian, pembangunan yang hanya bertumpu pada paradigma pertumbuhan ekonomi semata pada faktanya tidak sepenuhnya mampu memenuhi tujuan kehidupan yang berkualitas bagi manusia, karena terabaikannya prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sumber-sumber daya secara berkelanjutan. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan akhirnya muncul dan menguat sejak penyelenggaraan World Conference in Sustainable Development (Earth Summit) tahun 1992 di Rio de Janeiro. Paradigma yang dikembangkan menjadi sebuah Agenda Pembangunan Global 2030 yang diberi nama Sustainable Development Goals (SDGs), dengan 17 Tujuan Pembangunan, diantaranya adalah SDGs 2 (zero hunger). Penelitian difokuskan untuk mengkritisi tantangan dalam upaya pencapaian target SDGs 2 (zero hunger) sebagai studi kasus, secara spesifik sub-target 2.1 dari lima sub-target utama dan tiga sub-target pendukung yang ada. Sub-target 2.1 bertujuan untuk mengurangi angka kelaparan dengan menjaminkan akses pangan aman, bernutrisi, dan cukup untuk golongan rentan. Target tersebut diukur dua indikator Prevalensi Kurang Pangan (PKP) dan Prevalensi Rawan Pangan (PRP) yang menitikberatkan akses pangan secara ekonomi, sosial budaya, dan fisik sebagai keberhasilannya. Melalui perspektif jender dan pembangunan sebagai kerangka analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan berdasarkan jender dalam akses pangan yang disebabkan oleh subordinasi perempuan karena adanya budaya patriarki. Dari dua aspek subordinasi perempuan yaitu kondisi ekonomi dan status sosial, ditemukan bahwa terdapat sepuluh tantangan perempuan dalam melakukan akses pangan. Tantangan tersebut menekankan signifikansi budaya patriarki yang menyebabkan subordinasi perempuan sebagai tantangan sistemik yang harus diselesaikan. Peneliti merekomendasikan pemberdayaan perempuan dalam bentuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan melalui pelatihan tenaga kerja dan penyerapan unit usaha ramah perempuan sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan tantangan sistemik tersebut dalam pembangunan.

---

Development is a collective effort carried out by the Nation State with the aim of improving the quality of life of the human beings who become its citizens, with the principles of justice, equality and sustainability in the management of various existing modalities, especially natural resources. However, development as a paradigm, only focused on economic growth alone, and it is in fact not fully capable of fulfilling the goal of a quality life for humans, due to the neglect of the principles of justice and protection of the environment and natural resources in a sustainable manner. The Sustainable Development Paradigm has finally emerged and strengthened since the 1992 World Conference on Sustainable Development (Earth Summit) in Rio de Janeiro. The paradigm that was developed became a 2030 Global Development Agenda called the Sustainable Development Goals (SDGs), with 17 Development Goals, including SDGs 2 (zero hunger). The research focused on criticizing the challenges in achieving SDGs 2 (zero hunger) as a case study, specifically in sub-target 2.1, as one of the five main sub-targets and three supporting sub-targets. Sub-target 2.1 aims to reduce hunger by ensuring access to safe, nutritious and sufficient food for vulnerable groups. This target is measured by two indicators of Prevalence of Undernourishment (PoU) and Prevalence of Food Insecurity Experience Scale (PFIES) which emphasizes access to food economically, socially and culturally as well as physically as its success indicators. Through the perspective of gender and development as analytical framework, the results of the study show that there are gaps existing based on gender in access to food caused by the subordination of women due to patriarchal culture. From the two aspects of women's subordination, namely economic conditions and social status, it was found that there were ten challenges for women in accessing food. This challenge emphasizes the significance of patriarchal culture as the cause of women subordination as a systemic challenge that must be resolved. Researchers recommend empowering women in the form of improving the quality of women's resources through workforce training and the absorption of women-friendly business units as one of the efforts to resolve these systemic challenges in development.

"

"ABSTRAKPenelitian yang menggunakan pendekatan Theory of Planned Behavior TPB ini bertujuan utama untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi intensi masyarakat Muslim untuk membayar zakat dalam rangka mendorong pencapaian Sustainable Development Goals SDGs . Penelitian ini menggunakan data dari 304responden dari wilayah Jabodetabek dan Structural Equation Modeling SEM sebagai metode analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa tiga variabel TPB, yaitu sikap, norma subjektif dan kendali perilaku, memiliki pengaruh positif terhadap intensi untuk membayar zakat. Sementara sikap dipengaruhi oleh variabel religiusitas, pengetahuan dan kepercayaan terhadap amil zakat. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa, dari lima cluster tujuan dalam SDGs, cluster People yang mencakup tujuan seperti pengentasan kemiskinan serta peningkatkan pendidikan dan kesehatan mendapatkan prioritas tertinggi dalam persepsi masyarakat Muslim terkait pendayagunaan zakat. Temuan-temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga pengelola zakat, pemerintah, akademisi dan stakeholders zakat lainnya dalam mendorong pendayagunaan zakat secara produktif khususnya untuk mencapai SDGs.

---

ABSTRACTThis study, using the Theory of Planned Behavior TPB approach, aims to identify factors influencing the intention of Muslims to pay zakat in order to support the achievement of Sustainable Development Goals SDGs . This research uses data from 304 respondents from Jabodetabek area and Structural Equation Modeling SEM as the method of analysis. The result shows that the three TPB variables, namely attitude, subjective norm and perceived behavioral control, have a positive influence on the intention to pay zakat. Meanwhile, attitude is influenced by variables namely religiosity, knowledge and trust towards the zakat collector or amil. In addition, the study also found that, of the five main priority sectors of SDGs, the People cluster which includes objectives such as poverty eradication as well as education and health improvement received the highest priority in the Muslim community 39 s perception of zakat utilization. These findings are expected to be an input for zakat management institutions, governments, academics and other zakat stakeholders in encouraging the productive utilization of zakat, including to achieve SDGs. "