Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan lingkungan strategis berdampak pada pesatnya perkembangan ancaman asimetris. Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu yang menghadapi ancaman ini. Indonesia sebagai salah satu negara di Kawasan Asia Tenggara melakukan kerjasama Trilateral Cooperation Arrangement untuk menangkal ancaman asimetris khususnya di Laut Sulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Trilateral Cooperation Arrangement sebagai strategi pertahanan Indonesia dalam penanggulangan ancaman asimetris di Kawasan Asia Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori ilmu pertahanan, konsep strategi, counter terrorism, asymmetric warfare, kerjasama pertahanan, cooperative security, dan deterrence theory. Hasil dari penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu pertama, ancaman asimetris yang terjadi di Asia Tenggara khususnya Laut Sulu terus berkembang dan secara khusus dibagi menjadi terorisme; kejahatan transnasional yaitu perompakan bersenjata dan penculikan untuk tebusan; serta migrasi ilegal. Kedua, dalam pelaksanaannya, Trilateral Cooperation Arrangement (TCA) di Laut Sulu terdiri dari Patroli Laut Terkoordinasi (Coordinated Sea Patrol), Patroli Udara (Air Patrol), Pertukaran Informasi dan Intelijen (Information and Intelligent Sharing) dan Latihan Darat Bersama (Land Exercise). Keempat patroli tersebut merupakan kerjasama strategis yang merupakan suatu kesatuan sehingga tidak dapat dipisahkan perbagian atau fungsinya. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat peluang dan tantangan yang perlu menjadi perhatian baik pengempu kebijakan atau pihak operasional. Ketiga, Trilateral Cooperation Arrangement merupakan strategi yang dapat menanggulangi ancaman asimetris yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara khususnya di Laut Sulu sejak tahun 2016-2018, namun ditahun 2019 ancaman asimetris di Laut Sulu mengalami peningkatan. Adapun strategi yang digunakan adalah menggunakan kerjasama pertahanan serta menggunakan softpower maupun hardpower yang memberikan efek deterrence kepada pelaku ancaman asimetris. Selain itu, memperkuat kerjasama Kementerian dan Lembaga sebagai pembuat kebijakan, serta TNI dan pemerintah daerah sebagai pelaksana operasional serta aturan pendukung seperti aturan prosedure operasional."

"Nowadays Sulu Sea is becoming the core of geopolitics issues between Indonesia, Malaisya and the Philippines. The three countries are looking at Sulu Sea as the strategic environment which has the substance of their national security interest, but the maritime security condition at Sulu Sea has no longer stable after the existence of Abu Sayyaf Group.In this thesis will explain about the agreement of maritime security cooperation which is called as the Trilateral Cooperation Arrangement in preserving Indonesia, Malaisya and the Philippines national security interests at Sulu Sea. The agreement has been initiated by the minister of foreign affairs of those three countries in order to their common concern about the threat that has been conducted by the Abu Sayyaf Group.Indonesia, Malaysia, and the Philipinnes as the three countries who agreed in the Trilateral Cooperation Arrangement at Sulu Sea recognize the threat in the maritime areas is maritime piracy such as ship hijacking and kidnapping for ransom that could threatened their national security interest as well as their sovereignty at sea. Therefore in order to overcome the maritime piracy at Sulu Sea, the three countries implement the initiatives that have been agreed."

"PT. ABR merupakan perusahaan pertambangan yang memiliki program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk koperasi manunggal yang diciptakan untuk respon sosial, ekonomi kerakyatan dan kemandirian masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif, tesis ini menggambarkan implementasi pemberdayaan masyarakat PT. ABR melalui koperasi manunggal menuju kemandirian, serta faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut setelah berdiri selama lebih kurang 3 tahun. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberdayaan masyarakat melalui koperasi manunggal telah menuju kemandirian dengan sinergi pada tujuh aspek, yaitu kualitas sumber daya manusia, penghasilan, rasa aman, pengakuan, kesehatan, lingkungan, dan kepedulian sosial politik. Kemudian dalam implementasinya ada hambatan yang berasal dari internal maupun eksternal masyarakat.

---

PT ABR has set a community empowerment program in the form of cooperation of manunggal. By employing qualitatative approach, this thesis analizes the implementation of community empowerment of PT. ABR through cooperation of manunggal for self-help community and the detering factor in the operation of such program after a three year establishment.

The findings of this research suggests that the implementation of community empowerment through cooperation of manunggal has lead to a community of self-help through the synergy of seven aspects namely quality of human resources, income, sense of security, recognition, health, environment, and socio-politic concerns."

"Ilmu hubungan internasional memiliki tiga paradigma utama; realisme, liberalisme, dan kontruktivisme yang khas dalam memandang institusi. Tulisan ini akan melihat dan membandingkan bagaimana ketiga paradigma ini memandang ASEAN Political Security Community 2015. Pada akhirnya, dapat diketahui keunikan dan kelemahan masing-masing paradigma dalam memandang kerjasama keamanan di Asia Tenggara ini. Realisme memandang security dilemma sebagai faktor kunci munculnya kerjasama, sedangkan liberalisme memandang institusionalisme sebagai faktor determinan. Di sisi lain, konstruktivisme menakankan pada identitas kolektif yang terkonstruksi di antara negara-negara anggota APSC 2015.

---

International relations has three major paradigms: realism, liberalism, and constructivism that has distinct view on institution. This paper will compare how the three paradigms asses the ASEAN Political Security Community 2015. In the end, the uniqueness and weaknesses of each paradigm will be identified. Realism regards security dilemma as a key factor in the emergence of security cooperation, while liberalism sees institutionalism as a determinant factor. On the other hand, constructivism emphasizes on collective identity that is constructed among the member countries of APSC 2015."

"Fenomena regionalisme ekonomi yang berlangsung di kawasan Asia-Pasifik pasca berakhirnya Perang Dingin memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dibandingkan dengan regionalisme ekonomi yang terjadi di kawasan lainnya. Karakteristik utama dari regionalisme ekonomi di kawasan Asia-Pasifik adalah prinsip open regionalism. Pemahaman lebih lanjut mengenai fenomena regionalisme ekonomi di kawasan Asia-Pasifik dan prinsip open regionalism dapat ditelaah melalui eksistensi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). APEC merupakan pelopor kerangka kerja sama ekonomi regional antarnegara di kawasan Asia-Pasifik yang berfokus pada agenda liberalisasi perekonomian regional. Penulisan tinjauan literatur ini bertujuan untuk meneliti eksistensi APEC dalam dinamika regionalisme ekonomi di kawasan Asia-Pasifik melalui metode kronologi. Berdasarkan metode kronologi, penulisan tinjauan literatur ini membagi periodisasi perkembangan kajian literatur tentang APEC ke dalam tiga periode yang berbeda. Tiga periode perkembangan kajian literatur tentang APEC tersebut terbagi menjadi (1) Periode I (Formative Years, 1990-1994), (2) Periode II (Stagnation Years, 1995-2001), dan (3) Periode III (Adjustment Years, 2002-2009). Penulisan tinjauan literatur ini mengidentifikasi bahwa terdapat lima isu dominan yang berkaitan erat dengan eksistensi APEC dalam dinamika regionalisme ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, antara lain isu kepemimpinan, isu pembentukan kerja sama, isu pembentukan institusi, isu integrasi regional, dan isu tata kelola regional. Penulisan tinjauan literatur ini juga mengamati bahwa dalam kondisi internasional dan regional Asia-Pasifik yang terkini, APEC mengalami peralihan fokus pada agenda kerja sama ekonomi regionalnya, yang pada awalnya berfokus pada agenda liberalisasi ekonomi regional menjadi agenda integrasi ekonomi regional.

---

The phenomenon of economic regionalism which occurs in the Asia-Pacific region after the end of the Cold War has unique and distinct characteristics compared to the economic regionalism that happens in other regions. The main characteristic of economic regionalism that takes place in the Asia-Pacific region is the principle of open regionalism. Further comprehension of the phenomenon of economic regionalism in the Asia-Pacific region and also the principle of open regionalism can be examined through the existence of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). APEC is the pioneer of the framework of regional intergovernmental economic cooperation in the Asia-Pacific region which focuses on the agenda of regional economic liberalization. This literature review aims to examine the existence of APEC in the dynamics of economic regionalism in the Asia-Pacific region by applying the method of chronology.

Based on the application of the method of chronology, this literature review divides the periodization of the evolution of a series of relevant literature about APEC into three different periods. The periodization is divided into (1) Period I (Formative Years, 1990-1994), (2) Period II (Stagnation Years, 1995-2001), and (3) Period III (Adjustment Years, 2002-2009). This literature review identified that there are five dominant issues which are closely related to the existence of APEC in the dynamics of economic regionalism in the Asia-Pacific region, as follows: leadership, cooperation building, institution building, regional integration, and regional governance. This literature review also observed that, in the context of current international and regional circumstances that happens in the Asia-Pacific region, APEC has been experiencing a transition of its focus from the agenda of regional economic liberalization regional economic integration."

"Tesis ini membahas tentang Peranan Kementerian Sekretariat Negara dalam melaksanakan proses penataan Lembaga Non Struktural yang dipicu oleh pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat yang terwujud dalam amanat kepada Menteri Sekretaris Negara dari DPR dalam sebuah kegiatan Rapat Kerja. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Pembagian Kekuasaan, teori sistem pemerintahan, teori demokrasi, teori kewenangan dan teori pengawasan. Serta penggunaan konsep-konsep tentang lembaga negara, lembaga non struktural, serta konsep kedaulatan. Untuk memperoleh kesimpulan dari tujuan penelitian hal-hal yang disampaikan adalah meliputi sejarah Kementerian Sekretariat Negara, Proses Penataan Lembaga Non Struktural, Peranan Kementerian Sekretariat Negara dalam sistem pemerintahan Indonesia, peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat secara umum, dan fungsi pengawasan pada khususnya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa peranan Kementerian Sekretariat Negara dalam melaksanakan penataan lembaga non struktural adalah terbatas pada pemberian dukungan analisis kepada Presiden terhadap keberadaan lembaga non struktural yang ada. Dalam kerangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Pemerintah terdapat penyimpangan antara praktek dengan teori sistem pemerintahan Presidensial yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai sistem pemerintahan yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian mengakibatkan tidak optimalnya fungsi pengawasan DPR dan dapat menimbulkan abuse of power oleh DPR.

---

This thesis discusses the role of the Ministry of the State Secretariat in implementing non-structural institution structuring process that is triggered by the implementation of the House of Representatives oversight functions are embodied in an address to the State Secretary of the House of Representatives in a working meeting activities. By using normative juridical research methods, the approach using the theory of division of powers, government systems theory, democratic theory, and the theory of supervisory authority. And the use of the concepts of state agencies, non-structural institutions, as well as the concept of sovereignty. To obtain the conclusion of the study objectives were delivered stuff is covering the history of the Ministry of the State Secretariat, Institute of Non Structural Planning Process, The role of the Secretariat of State in the Ministry of the Indonesian system, the role and function of the House of Representatives in general, and in particular oversight function.

Based on the research results that the role of the Ministry of the State Secretariat in implementing non structural arrangement is limited to providing analytical support to the President of the existence of non-structural institutions that exist. Within the framework of supervision to the Government House of Representatives there are deviations between the theory practice presidential system of government established in the Constitution of 1945 as a government system that is used by the Indonesian nation. Thus resulting in suboptimal function of the House oversight and can lead to abuse of power by the House of Representatives."

"In the context of massive environmental problems in Southeast Asia, the countries in the region have decided, at least in some instances, to create regimes to solve these problems jointly. This empirical observation is surprising, given the Southeast Asian countries? general reluctance to regional cooperation, the governance and budgetary constraints that are typical for developing countries and the huge heterogeneity of the involved countries in terms of environmental vulnerability, economic capacity and hegemonic power. This book analyzes the creation and effectiveness of two environmental regimes, one on transboundary haze pollution and a second on resource management of the Mekong. It will be shown that regime creation is extremely problematic and strategies to overcome conflicting actor constellations are mostly lacking."

"Penelitian dalam tesis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan Rusia dan China memilih strategi Balancing dengan membentuk SCO terhadap ancaman yang diberikan Amerika Serikat di Asia Tengah. Metode penelitian dalam penelitian ini mengambil bentuk penelitian eksplanatif karena bertujuan untuk menganalisa dan mengidentifikasikan faktor-faktor ancaman yang menyebabkan Rusia dan China membentuk SCO di Asia Tengah.Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini merupakan studi dokumen atau literatur. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah teori milik Stephen M. Walt, yaitu Balance of Threat guna menganalisis level ancaman yang diberikan Amerika Serikat di Asia Tengah. Level ancaman tersebut terdiri dari Aggregate power, Proximate Power, Offensife Power dan Offensive Intention. Temuan di dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Rusia dan China melakukan strategi Balancing terhadap ancaman Amerika Serikat di Asia Tengah adalah makin dekatnya kemampuan menyerang dari NATO karena perluasan keanggotaan NATO yang mengarah ke Eropa Timur dan berbatasan langsung dengan Rusia (Proximate Power). Dengan bertambahnya keanggotaan NATO dan makin dekatnya jarak menyerang NATO ke Rusia menyebabkan Rusia terancam akan pengaruhnya di Asia Tengah secara politik dan militer. Dalam sektor ekonomi, keinginan AS untuk membangun jalur pipa energy yang langsung menuju ke Eropa tanpa melewati Rusia sangat merugikan Rusia. Yang terakhir, dukungan AS yang diberikan kepada Georgia pada perang tahun 2008 menandakan bahwa AS memberikan sinyal mempunyai kemampuan menyerang yang baik jika perang tersebut harus mengarah pada Rusia. "

"The development of the strategic environment has an impact on the rapid development of asymmetrical threats. The Southeast Asian region is one that faces this threat. Indonesia, as one of the countries in the Southeast Asian Region, has conducted a Trilateral Cooperation Arrangement to prevent the asymmetrical threat, especially in the Sulu Sea. This study aims to analyze the Trilateral Cooperation Arrangement strategy as Indonesia's defense strategy in overcoming asymmetrical threats in the Southeast Asian Region. The research method used is a qualitative research method with a phenomenological approach. This study uses the theory of defense science, the concept of strategy, counter terrorism, asymmetric warfare, defense cooperation, cooperative security, and deterrence theory. The results of this study can be divided into three namely, first, the asymmetrical threat that occurs in Southeast Asia, especially the Sulu Sea continues to grow and specifically divided into terrorism; transnational crime namely armed piracy and kidnapping for ransom; and illegal migration. Second, in its implementation, the Trilateral Cooperation Arrangement (TCA) in the Sulu Sea consists of Coordinated Sea Patrol, Air Patrol, Information and Intelligent Sharing and Land Exercise. The four patrols are strategic cooperation which constitutes a unity so that they cannot be separated in parts or functions. However, in its implementation, there are opportunities and challenges that need to be a concern of both policy makers or operational parties. Third, the Trilateral Cooperation Arrangement is a strategy that can overcome the asymmetrical threats that have occurred in Southeast Asia, especially in the Sulu Sea since 2016-2018, but in 2019 the asymmetrical threats in the Sulu Sea have increased. The strategy used is to use defense cooperation as well as using soft power and hard power which provide deterrence effects for asymmetric threat actors. In addition, it strengthens the collaboration of Ministries and Institutions as policy makers, as well as the military army and local governments as operational implementers and supporting rules such as operational procedure rules."