Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis kesepakatan sinergi belt and road intiative (BRI) dan global maritime fulcrum (GMF) dalam agenda kerja sama menciptakan konetivitas & koridor ekonomi komprehensif regional tahun 2019. Melalui kerja sama ini, Indonesia percaya agenda proyek infrastruktur di wilayah koridor ekonomi akan memberikan kontribusi dalam mengembalikan identitas Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Keputusan Indonesia bersepakat dengan Tiongkok untuk melakukan sinergi menimbulkan perdebatan, karena melihat hubungan antar keduanya yang tidak selalu stabil. Konflik bilateral di wilayah perairan yang masih terus terjadi, menjadi penanda bahwa Indonesia perlu bersikap hati-hati dalam pengambilan kebijakan. Selain dari pada itu, situasi politik dan perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat, di tengah proses pendekatan dan promosi GMF memperlihatkan potensinya untuk menciptakan kerja sama dengan negara-negara lain. Tesis ini kemudian mempertanyakan “Mengapa pemerintah Indonesia akhirnya melakukan kesepakatan sinergi program Belt and Road Initiative dan Global Maritime Fulcrum dalam proyek prioritas Koridor Ekonomi Komprehensif Regional?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tesis ini menggunakan teori hedging dalam menganalisis fenomena kesepakatan sinergi. Penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keputusan Indonesia melakukan kesepakatan singergi BRI dan GMF tahun 2019: 1. Ketidakpastian dinamika politik antara Amerika – Tiongkok; 2. Potensi resiko kerja sama; 3. Kekuatan Indonesia di kawasan dan kepentingan nasionalnya. Tesis ini menemukan bahwa Indonesia sepakat untuk melakukan sinergi BRI dan GMF dalam agenda kerja sama dalam menciptakan koridor ekonomi komprehensif regional adalah sebagai strategi untuk menyesuaikan posisi pada tarikan kekuatan adidaya yang terus meningkat dan juga mempertimbangkan kepentingan nasional Indonesia dalam agenda politiknya baik domestik ataupun luar negeri.

---

This research analyzes the synergy agreement between the Belt and Road Initiative (BRI) and the Global Maritime Fulcrum (GMF) within the framework of regional cooperation aimed at establishing connectivity and a comprehensive economic corridor in 2019. Through this collaboration, Indonesia believes that infrastructure project initiatives in economic corridor regions will contribute to restoring Indonesia’s identity as a strong maritime nation. Indonesia’s decision to engage in a synergy agreement with China has sparked debate, given the historically unstable bilateral relations between the two countries. Ongoing maritime disputes serve as an indicator that Indonesia must exercise caution in its policymaking. Furthermore, the political dynamics and trade war between China and the United States, occurring alongside Indonesia’s efforts to promote the GMF, demonstrate the potential for fostering cooperation with other nations. This thesis seeks to answer the research question: "Why did the Indonesian government ultimately agree to the synergy between the Belt and Road Initiative and the Global Maritime Fulcrum in the priority project of the Comprehensive Regional Economic Corridor?" To address this question, this study employs the hedging theory to analyze the synergy agreement phenomenon. The author argues that several factors contributed to Indonesia’s decision to pursue the BRI-GMF synergy agreement in 2019: 1. The uncertainty in the political dynamics between the United States and China; 2. The potential risks of cooperation, and 3. Indonesia’s regional influence and national interests. This thesis concludes that Indonesia’s agreement to synergize the BRI and GMF within the framework of regional economic corridor cooperation serves as a strategic maneuver to adjust its position amid intensifying great-power rivalry. At the same time, this decision reflects Indonesia’s national interests in both domestic and foreign policy agendas."

"Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah memacu intensitas hubungan antarbangsa melampaui batas-batas negara dalam skala global di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan kemanan. kenyataan ini telah menyebabkan lahirnya paradigma baru hubungan antarbangsa yang semula adalah monopoli negara..."

"Ekonomi Global pada TW3-19 tumbuh lebih rendah dibandingkan TW2-19, Dipicu oleh penurunan kinerja ekspor dan investasi. Seiring berlanjutnya ketidakpastian global, perlambatan ekonomi makin meluas dan dialami oelh sebagian besar negara-negara di dunia. "

"Freedom of movement right adalah salah satu hak asasi manusia. Jadi pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk melakukan perjalanan dalam batas wilayah negaranya sendiri maupun keluar wilayah negaranya. Namun hak kebebasan bergerak tersebut tidak dapat mengurangi hak setiap negara yang berdaulat untuk mengijinkan atau menolak masuk orang asing yang hendak berkunjung kenegaranya. Oleh karena itulah setiap negara mempunyai politik keimigrasian sendiri yang diterapkan untuk menyaring arus lalu lintas orang yang hendak masuk atau keluar wilayah negara diperbatasan. Urusan pemerintahan yang ada diwilayah perbatasan negara adalah urusan nasional tetapi memiliki dimensi internasional. Pada wilayah perbatasan terdapat tugas dan fungsi berbagai departemen tehnis/fungsional pemerintah pusat, dilain pihak urusan perbatasan tidak dapat dilepaskan dari daerah provinsi, kabupaten/kota dimana wilayah perbatasan itu berada. Karena itu penanganan perbatasan harus secara Iintas sektoral dan lintas departemental dengan melibatkan semua instansi yang teriibat secara fungsional maupun struktural dari tingkat pusat, daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Apakah urusan pemerintahan yang ada diwilayah perbatasan, bagaimana urusan tersebut dikelola, apa yang menjadi kewenangan masing-masing instansi dan bagaimana kewenangan tersebut dikoordinasikan, menjadi satu bahan yang panting untuk dikaji."