Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut BNN, prevalensi penyalahguna obat meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% di tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021. Angka prevalensi penyalahgunaan pernah pakai meningkat sebesar 0,17% dari 2,4% di tahun 2019 menjadi 2,57% di tahun 2021. Peningkatan prevalensi penyalahguna obat mencerminkan terjadinya peningkatan peredaran obat-obatan psikoaktif dan prekursornya di masyarakat. Salah satu cara untuk mengurangi peredaran obat-obatan tersebut adalah dengan memperhatikan proses distribusi obat, karena distribusi obat yang baik dapat mencegah beredarnya obat ke tangan yang salah. Kepatuhan terhadap SOP terbukti membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Penerapan SOP yang baik diikuti dengan kepatuhan terhadap SOP tersebut dapat meminimalisir risiko obat golongan psikotropika, prekursor, dan obat-obatan tertentu untuk disalahgunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepatuhan PBF terhadap SOP distribusi, khususnya psikotropika, prekursor, dan OOT yang didistribusikan melalui KFTD Pusat. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian, didapatkan kesimpulan bahwa prosedur pengadaan obat psikotropika, prekursor, dan obat-obat tertentu di KFTD Pusat sudah sesuai dengan SOP.

---

According to BNN, the prevalence of drug abusers increased by 0.15% from 1.80% in 2019 to 1.95% in 2021. The prevalence rate of drug abuse increased by 0.17% from 2.4% in 2019 to 2 .57% in 2021. The increase in the prevalence of drug abusers reflects the increasing circulation of psychoactive drugs and their precursors in society. One way to reduce the circulation of these drugs is to pay attention to the drug distribution process, because good drug distribution can prevent drugs from circulating in the wrong hands. Compliance with SOPs has been proven to help increase efficiency and reduce the risk of unwanted things happening. Good application of SOPs followed by compliance with these SOPs can minimize the risk of psychotropic drugs, precursors, and certain drugs to be misused. This study aims to examine PBF's compliance with distribution SOPs, especially psychotropics, precursors, and OOT which are distributed through the Central KFTD. Based on the results of the suitability analysis, it was concluded that the procedure for procuring psychotropic drugs, precursors, and certain drugs at the Central KFTD was in accordance with the SOP"

"Distribusi obat harus memenuhi aspek yang tercantum pada Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) agat obat dapat ditangani dengan baik untuk menghindari kerusakan atau penyalahgunaan obat. Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Obat-obat Tertentu (OOT) merupakan produk obat yang dapat menyebabkan kecanduan sehingga berpotensi tinggi untuk disalahgunakan diluar tujuan medis. Diperlukan juga adanya dokumentasi, pencatatan dan pelaporan yang berfungsi untuk memonitor transaksi sediaan farmasi yang keluar dan masuk di PBF. Adanya dokumentasi, pencatatan, dan pelaporan dapat memudahkan dalam melakukan penelusuran bila terjadi adanya mutu sediaan dan harus ditarik dari peredaran. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan membahas tentang Implentasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dokumentasi, pencatatan, dan pelaporan obat narkotika, psikotropika, prekursor dan OOT di PT Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 2 dengan metode observasi dan wawancara kepada Apoteker Penanggung Jawab dan Petugas. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dokumentasi, pencatatan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, prekursor dan OOT di PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Jakarta 2 telah memenuhi standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

---

Medicine distribution must fulfill the aspects listed in Good Medicine Distribution Practices (CDOB) so that medicines can be handled properly to avoid damage or misuse of medicines. Narcotics, Psychotropics, Precursors and Certain Drugs (OOT) are medicinal products that can cause addiction so they have a high potential for abuse for other than medical purposes. There is also a need for documentation, recording and reporting which functions to monitor transactions of pharmaceutical preparations coming in and out of the PBF. The existence of documentation, recording and reporting can make it easier to carry out investigations if there is a problem with the quality of the preparation and it must be withdrawn from circulation. Based on the explanation above, the author will discuss the implementation of Standard Operating Procedures (SOP) for documentation, recording and reporting of narcotic drugs, psychotropics, precursors and OOT at PT Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 2 using observation and interview methods with Responsible Pharmacists and Officers. . Based on the results of observations and analysis of the implementation of Standard Operating Procedures (SOP), documentation, recording and reporting of narcotics, psychotropics, precursors and OOT at PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Jakarta 2 has met the standards for Good Drug Distribution Methods (CDOB) and has carried out in accordance with applicable Standard Operating Procedures (SOP)."

"A must for anyone working with questions of drug use; from students across the social sciences to practitioners such as nurses, health workers and social workers. This is not a medical text but rather a critical account of psychoactive drugs in our society that enables the reader to think about drugs beyond cultural myths and presuppositions."

"Distribusi merupakan kegiatan paling penting dalam supply-chain management dari produk farmasetik yang terintegrasi. Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan proses distribusi produk farmasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. PBF merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap PBF harus memastikan bahwa mutu suatu produk farmasi dan integritas rantai distribusi dipertahankan selama proses distribusi sesuai dengan pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Salah satu produk farmasi yang dapat didistribusikan oleh PBF adalah prekursor farmasi dan Obat-Obat Tertentu (OOT). Kedua produk farmasi ini sering kali disalahgunakan dan dapat menjadi ancaman serius di bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, prekursor dan OOT perlu diawasi secara ketat penyalurannya agar dapat digunakan semestinya sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan meninjau kualitas SOP yang mengacu pada CDOB terkait proses pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran prekursor dan OOT di PT Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 2. Metode yang digunakan adalah metode observasional dengan mengamati dan meninjau kualitas implementasi SOP dalam proses pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran prekursor dan OOT. Berdasarkan hasil observasi, PT Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 2 telah mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada CDOB dengan baik dan dilengkapi dengan personil – personil kompeten dalam jumlah yang memadai di tiap kegiatan pada rantai distribusi.

---

Distribution is the most important activity in the supply chain management of integrated pharmaceutical products. Pharmaceutical Wholesalers (PBF) and the distribution process of pharmaceutical products are inseparable. PBF is a legally incorporated company authorized for the procurement, storage, and distribution of drugs and/or drug ingredients in large quantities in accordance with regulatory provisions. Every PBF must ensure that the quality of a pharmaceutical product and the integrity of the distribution chain are maintained during the distribution process according to the Good Distribution Practice (GDP) guidelines and Standard Operating Procedures (SOP). One of the pharmaceutical products that can be distributed by PBF is pharmaceutical precursors and Certain Drugs (OOT). These two pharmaceutical products are often misused and can pose serious threats in the health, social, and economic sectors. Therefore, the distribution of precursors and OOT needs to be strictly monitored to ensure they are used appropriately according to needs. This study aims to observe and review the quality of SOPs based on GDP regarding the procurement, receipt, storage, and distribution processes of precursors and OOT at PT Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 2. The method used is observational, by observing and reviewing the quality of SOP implementation in the procurement, receipt, storage, and distribution processes of precursors and OOT. Based on the observations, PT Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 2 has well implemented SOPs based on GDP and is equipped with competent personnel in sufficient numbers for each activity in the distribution chain."

"

Psikotropika merupakan zat/bahan baku atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku Dalam distribusi obat golongan psikotropika, Pedagang Besar Farmasi memiliki peran penting dan menjadi satu-satunya instansi yang memiliki kewenangan untuk mendistribusikan obat psikotropika. Pedagang Besar Farmasi (PBF) merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PBF seperti Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 3 menlakukan kegiatan pengelolaan obat golongan psikotropika berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dan Pedoman CDOB Tahun 2020. Pengelolaan obat golongan psikotropika yang dilakukan KFTD Jakarta 3 antara lain kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pencatatan dan pelaporan obat psikotropika. Dalam laporan ini, akan dilakukan evaluasi pengelolaan obat psikotropika di PT Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 3 dengan menggunakan skala guttman. Secara keseluruhan evaluasi pengelolaan obat psikotropika di PT Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 3 termasuk dalam kategori “baik” dengan rata-rata persentase 97%.

---

Psychotropics are substances/raw materials or drugs, both natural and synthetic, non-narcotics, which have psychoactive properties through a selective effect on the central nervous system which causes specific changes in mental activity and behavior. In the distribution of psychotropic class drugs, Pharmaceutical Wholesalers have an important role and become the only the only agency that has the authority to distribute psychotropic drugs. Pharmaceutical Wholesalers (PBF) are companies in the form of legal entities that have permits for the procurement, storage, distribution of drugs and/or medicinal ingredients in large quantities in accordance with statutory provisions. PBF, such as Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 3, manages psychotropic drugs based on Law No. 3 of 2015 concerning Circulation, Storage, Destruction and Reporting of Narcotics, Psychotropics and Pharmacy Precursors and the 2020 CDOB Guidelines. Management of psychotropic drugs carried out by KFTD Jakarta 3 included procurement, storage, distribution, destruction, as well as recording and reporting of psychotropic drugs. In this report, an evaluation of the management of psychotropic drugs at PT Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 3 will be carried out using the guttman scale. Overall the evaluation of the management of psychotropic drugs at PT Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 3 is included in the "good" category with an average percentage of 97%."

"ABSTRAKPenulisan ini secara deskriptif menarasikan pelajar yang menggunakan tempat tinggal (rumah orang tua dan rumah kost) untuk melakukan tindak pidana berupa penyalahgunaan narkoba, dimana idealnya tempat tinggal bagi pelajar haruslah dapat menjadi lokasi untuk beristirahat dan beraktifitas yang sesuai dengan keberadaan seseorang sebagai pelajar. Namun pada kenyataannya terdapat banyak kasus pelajar yang menggunakan tempat tinggal digunakan sebagai tempat untuk menyalahgunakan narkoba.Dalam penulisan ini menjelaskan beberapa konsep place dan Place moral aspect dan persepsi masyarakat (reaksi sosial) terhadap pelaku dan tempat yang dapat menimbulkan pembacaan moral dari warga masyarakat sekitar, sehingga memunculkan redefinisi makna private dan publik.

---

ABSTRACTThese script in description narrated students that using living places (parents house and boarding house) to doing criminal attitude as using drugs, where the ideal living house for students must can be location to resting and activiting that suitable with someone status as a student. However in reality occur many case that students using living house for place to using drugs.In these script describe some concept of place and Place moral aspect and community perception (social reaction) towards subject and place that can inflict moral reading from community around, that inflict redefinition private and public mean."

"[ABSTRAKMuseum Polri tidak hanya berperan memberikan pendidikan dan pengetahuankepada anggota Polri, namun juga bagi masyarakat terutama yang berhubungandengan persoalan-persoalan sosial, salah satunya yang berkaitan denganpermasalahan narkoba yang semakin meningkat di masyarakat. Perkembangan diIndonesia yang saat ini bukan hanya sebagai pasar dan tempat transit bagiperedaran narkoba yang dilakukan oleh jaringan internasional tetapi sudah bisadikatakan mampu untuk memproduksi dalam memenuhi permintaan yang sangattinggi di dalam negeri, dan bahkan disinyalir mengekspor hasil produksi ke luarnegeri. Akan tetapi koleksi dan informasi mengenai narkoba saat ini dianggapbelum dapat mewujudkan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba karenapameran yang ada belum menampilkan keseluruhan informasi dan pengetahuanmengenai narkoba secara jelas dan utuh kepada masyarakat. Oleh karena itudibutuhkan konsep pengembangan ruang pameran pemahaman tentang narkobasebagai cara preventif dan pre-emtif selain dengan melakukan cara represif. Tesisini menggunakan metode kualitatif dan menerapkan teori pendidikankonstruktivis yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga mampumenciptakan ruang pameran yang melibatkan masyarakat secara aktif.

---

ABSTRACTIndonesian National Police Museum not only serves in giving education andknowledge to Policeman, but also for publics especially related to social issues.One of the issues is narcotics and dangerous drugs. Today, Indonesia is not onlyas a market place or transit point for international drug trafficking but also is ableto produce in order to meet the high demand in the country itself, and evenexports overseas. In Indonesian National Police Museum, the collection andinformation about narcotics and dangerous drugs are not considered in deliveringthe message and education of the abuse of narcotics and dangerous drugs becausethe exhibition is not displaying the whole information and knowledge clearlyabout narcotics and dangerous drugs to public. Hence, it needs to develop theconcept at the exhibition room for the understanding of narcotics and dangerousdrugs as a preventive and preemptive methods, beside the repressive method. Thisstudy uses qualitative methods and applies constructivist education theory suitedwith the existing condition in order to create exhibition room which engages thepublic actively, Indonesian National Police Museum not only serves in giving education andknowledge to Policeman, but also for publics especially related to social issues.One of the issues is narcotics and dangerous drugs. Today, Indonesia is not onlyas a market place or transit point for international drug trafficking but also is ableto produce in order to meet the high demand in the country itself, and evenexports overseas. In Indonesian National Police Museum, the collection andinformation about narcotics and dangerous drugs are not considered in deliveringthe message and education of the abuse of narcotics and dangerous drugs becausethe exhibition is not displaying the whole information and knowledge clearlyabout narcotics and dangerous drugs to public. Hence, it needs to develop theconcept at the exhibition room for the understanding of narcotics and dangerousdrugs as a preventive and preemptive methods, beside the repressive method. Thisstudy uses qualitative methods and applies constructivist education theory suitedwith the existing condition in order to create exhibition room which engages thepublic actively]"

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS, pengaktifan kembali PNS yang terlibat penyalahgunaan NAPZA dan juga kendala-kendala yang dihadapi. Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diambil sebagai studi, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Ibu kota negara dan pusat pemerintah dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Kementerian besar dengan kepegawaian terbaik nomor empat menurut BKN serta kementerian yang membawahi Lembaga Pemasyarakatan khusus narkoba. Pendekatan penelitian menggunakan post-positivist dan metode data analisis successive approximation, karena berangkat dari hubungan antara perilaku dan tindakan manusia. Kosep teori manajemen sumber daya manusia dengan variabel disiplin pegawai dan penempatan pegawai digunakan dalam menganalisis pelaksanaan proses dan prosedur dalam penjatuhan hukuman disiplin dan pengaktifan kembali PNS dengan kasus penyalahgunaan NAPZA. Hasil dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin adalah keputusannya dilakukan secara terpusat dalam instansi tertinggi sesuai golongan dan jabatannya. Hasil yang didapatkan adalah kedua proses dan prosedur belum berjalan dengan baik, karena penjatuhan hukuman disiplin yang seharusnya berjalan paralel dengan berjalannya tuntutan hukum pidana kenyataannya menunggu keputusan hukuman yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri setempat. Pengaktifan kembali bagi PNS yang telah selesai menjalankan hukuman inkracht di bawah dua tahun dapat dikembalikan ke instansi, namun belum memiliki aturan yang jelas bagaimana proses dan prosedur penempatan yang digunakan setelah pengaktifan kembali PNS tersebut. Kementerian Hukum dan HAM memiliki proses dan prosedur yang lebih memadai dibandingkan dengan pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta, hal ini dikarenakan jumlah dari pelanggar disiplin tindak pidana khusus ini lebih banyak dilakukan oleh pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang spesifik bagi setiap PNS yang melanggar disiplin khususnya penyalahgunaan NAPZA dibutuhkan guna menentukan penanganan rehabilitasinya, serta pengaktifan kembali jika diperlukan. Pada kenyataannya peraturan perundang-undangan khusus yang mendasari tentang PNS yang terlibat narkoba belum ada, sehingga banyak terkaan yang dilakukan oleh PPK dan PyB hanya berdasar pada UU No. 5 Tahun 2014, PP 53 Tahun 2010 dan PP 11 Tahun 2017.

---

This study aims to describe the implementation of disciplinary sentences for civil servants, reactivation of civil servants involved in drug abuse and also the obstacles faced. The DKI Jakarta provincial government and the Ministry of Law and Human Rights were taken as a study, because the DKI Jakarta Provincial Government and the central government and the Ministry of Law and Human Rights as major ministries with the best staffing number four according to BKN and the ministry in charge of special drug prison. The research approach uses post-positivist and data analysis methods of successive approximation, because it departs from the relationship between human behavior and actions. The concept of human resource management theory with employee discipline variables and employee placement is used in analyzing the implementation of processes and procedures in the imposition of disciplinary penalties and reactivation of civil servants with drug abuse cases. The result of implementing disciplinary penalties is that decisions are made centrally in the highest institutions according to their class and position. The results obtained are that both processes and procedures have not gone well, because the imposition of disciplinary sentences that should have run parallel with the passage of criminal lawsuits in fact awaits a verdict that has permanent legal force from the local district court. Reactivation of civil servants who have finished running an inkracht sentence under two years can be returned to the agency, but do not yet have clear rules on how the placement process and procedures are used after reactivating the civil servant. The Ministry of Law and Human Rights has more adequate processes and procedures compared to the provincial government of DKI Jakarta, this is because the number of violators of special criminal acts is mostly carried out by employees of the Ministry of Law and Human Rights. The need for specific legislation for every civil servant who violates discipline, especially drug abuse, is needed to determine the handling of rehabilitation, and reactivation if needed. In fact, the specific legislation that underlies the civil servants involved in drugs does not yet exist, so many of the guesswork done by build officer and authorized officer  is only based on Law No. 5 of 2014, Government Regulation 53 of 2010 and Government Regulation 11 of 2017."