Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) merupakan suatu jenis produk asuransi yang menggabungkan antara manfaat pertanggungan dengan manfaat investasi. Sejak mulai dipasarkan, PAYDI telah menimbulkan berbagai permasalahan. Di Indonesia sendiri, banyak terjadi kasus perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar akibat kegagalan investasi dalam PAYDI. Akibatnya, pemegang polis PAYDI seringkali berada dalam posisi yang rentan. Untuk itu, penting untuk melihat langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan untuk mengatur penjualan PAYDI yang aman di Indonesia. Oleh sebab itu, skripsi ini akan meneliti sejauh mana regulasi yang berlaku di Indonesia telah mengatur mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang menjual PAYDI. Selain itu, akan dilakukan juga perbandingan regulasi dengan negara lain khususnya India dan Korea Selatan yang mengatur mengenai hal serupa untuk dijadikan referensi bagi regulasi di Indonesia. Pada skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan bahan pustaka. Setelah melakukan penelitian, penulis memperoleh kesimpulan bahwa masih terdapat sejumlah kekosongan hukum dan ketentuan yang longgar dalam regulasi di Indonesia mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang menjual PAYDI. Maka, Indonesia perlu untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini guna mencegah terjadinya kasus gagal bayar polis PAYDI dan menjamin hak-hak pemegang polis.

---

Investment Linked Product (PAYDI) is a type of insurance product that combines insurance benefits with investment benefits. Since it began to be marketed, PAYDI has caused various problems. In Indonesia alone, there are many cases of insurance companies experiencing defaults due to investment failures in PAYDI. As a result, PAYDI policyholders are often put in a vulnerable position. For this reason, it is important to see what steps have been taken to regulate the safe trading activity of PAYDI in Indonesia. Therefore, this thesis will examine the extent to which the applicable regulations in Indonesia have regulated the financial health of insurance companies that sell PAYDI. In addition, it will also compare regulations with other countries, especially India and South Korea, which regulate similar matters to serve as a reference for regulations in Indonesia. In this thesis, the research method used is normative juridical where the author will conduct research based on library materials. After conducting the research, the author concludes that there are still several legal gaps and loose provisions in Indonesian regulations regarding the financial health of insurance companies that sell PAYDI. Therefore, Indonesia needs to revise the current laws and regulations to prevent the occurrence of PAYDI policy defaults and guarantee the rights of policyholders."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pembaruan atas regulasi dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap tertanggung dan mereduksi sengketa yang timbul antara tertanggung dengan penanggung. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. PAYDI merupakan produk asuransi yang memiliki dua manfaat, selain mendapat manfaat proteksi terdapat juga manfaat investasi yang banyak ditawarkan oleh Perusahaan Asuransi, PAYDI tergolong sebagai asuransi modern karena mangaitkan antara Asuransi dan Investasi. Pada praktiknya terdapat permasalahan pada sektor asuransi di Indonesia, khususnya PAYDI. Penyebabnya, yakni banyak perusahaan asuransi yang bermasalah dalam hal pelayanan kepada Tertanggung, agen asuransi sering menjanjikan hasil investasi yang menguntungkan tanpa menjelaskan resiko yang akan diperoleh ketika melakukan pembelian PAYDI. untuk meningkatkan perlindungan terhadap tertanggung OJK menerbitkan Surat Edaran OJK No.5 tahun 2022 tentang PAYDI, namun kedudukan Surat Edaran tidak memberikan pelindungan hukum, sehingga diterbitkan beberapa POJK yang memuat isi dari OJK sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap tertanggung. Ruglasi terbaru mengenai PAYDI sudah mereduksi sengketa PAYDI namun,penurunan tersebut belum sepenuhnya turun secara signifikan

---

This article examines the recent updates in the regulations and supervision by the Financial Services Authority (OJK) concerning Investment-Linked Insurance Products (PAYDI) to provide enhanced legal protection for policyholders and reduce disputes between policyholders and insurers. The Study employs a doctrinal research methodology. PAYDI is an insurance product that offers dual benefits: protection and investment returns, and it is widely marketed by insurance companies. It is considered a modern type of insurance due to its integration of insurance and investment elements. However, in practice, the Indonesian insurance sector, particularly PAYDI, faces several challenges. One of the primary issues is that many insurance companies encounter difficulties in delivering satisfactory service to policyholders. Insurance agents frequently promise attractive investment returns without fully explaining the associated risks of purchasing PAYDI. To improve protection for policyholders the OJK issued Circular Letter No. 5 of 2022 regarding PAYDI. However, the legal status of this Circular Letter does not offer comprehensive legal protection, prompting the issuance of several OJK Regulation (POJK) that incorporate the provision of the circular, thus providing better legal safeguards for policyholders. While the latest regulatory developments on PAYDI have contributed to a reduction in disputes, the decrease has not yet reached a significant level."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana Hukum Perlindungan Data Pribadi diterapkan di dalam ketentuan dokumentasi pemasaran yang diatur Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam hal data pribadi, perlindungan data pribadi harus dilindungi oleh hukum / oleh pemerintah, yang merupakan hak asasi warga negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, perlindungan data pribadi di tingkat implementasi merupakan hal yang sangat mendesak dalam dunia perekonomian. Hal ini terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen dan kewajiban badan perusahaan yang mengelola data pribadi. Oleh karena itu, perusahan wajib mematuhi peraturan mengenai perlindungan data pribadi konsumen, seperti UU PDP dari UU Perlinkos. Dalam Analisa ketentuan pemasaran seperti halnya jual beli produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi pada penelitian ini, pihak Perusahaan asuransi menurut UU PDP berkedudukan sebagai pengendali data dan prosesor data, yang oleh karena dokumentasi dilakukan demi kepentingan pemasaran produk asuransi, maka pihak Perusahaan asuransi harus tunduk dan patuh terhadap UU PDP dalam pertanggungjawaban perlindungan data pribadi dalam dokumentasi yang mereka kumpulkan.

---

This paper analyzes how Personal Data Protection Law is applied in the provisions of marketing documentation stipulated in Circular Letter of the Financial Services Authority Number 5/SEOJK.05/2022 concerning Insurance Products Linked to Investment. This paper is prepared using doctrinal research method. In terms of personal data, the protection of personal data must be protected by law / by the government, which is the human right of citizens enshrined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, the protection of personal data at the implementation level is a very urgent matter in the economic world. This is related to the protection of consumers' personal data and obligations of corporate bodies that manage personal data. Therefore, companies must comply with regulations regarding the protection of consumer personal data, such as the PDP Law of the Perlinkos Law. In the analysis of marketing provisions such as the sale and purchase of insurance products linked to the investment in this study, the insurance company according to the PDP Law is in the position of data controller and data processor, which because the documentation is carried out for the sake of marketing insurance products, the insurance company must comply with the PDP Law in the responsibility of protecting personal data in the documentation they collect."

"Eksistensi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK. 05/2022 tentang Produk Investasi yang Dikaitkan Dengan Investasi yang notabene merupakan amanat dari Pasal 4 ayat (2) POJK No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi memberikan pedoman-pedoman tertentu bagi penyelenggara usaha asuransi. Adanya SEOJK 5/2022 bersumber dari rendahnya tingkat inklusi masyarakat serta untuk mengatur produk asuransi unit link yang beredar di masyarakat. Salah satu dari pedoman dalam SEOJK 5/2022 adalah mengenai waiting period atau masa tunggu. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah akibat hukum dari Pengecualian Waiting Period pada SEOJK No. 5/SEOJK.05/2022 terhadap proses pembayaran klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dan bagaimanakah cara perusahaan asuransi mengimplementasikan manajemen risiko sebagai pengganti waiting period yang telah dikecualikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan didukung oleh hasil wawancara terhadap permasalahan hukum yang ditemukan. Simpulan yang didapat atas penelitian skripsi ini adalah Penanggung berpotensi untuk mengalami kerugian baik secara materil maupun secara moral. Hal ini dikarenakan waiting period difungsikan untuk melindungi Penanggung dengan memastikan tidak adanya itikad tidak baik dari Tertanggung yang hanya membeli produk asuransi untuk mendapatkan keuntungan semata. Penanggung juga diharuskan untuk menerapkan manajemen risiko atas jurisprudential hazard terhadap SEOJK 5/2022 dan claimant hazard serta policyholder hazard terhadap moral hazard yang dilakukan Tertanggung dalam bentuk manajemen risiko asuransi, risiko hukum, dan risiko operasional. Saran yang dapat diberikan adalah menerapkan jumlah tertentu untuk pengajuan klaim yang dilakukan oleh Tertanggung saat waiting period seharusnya berjalan dan menerapkan prosedur-prosedur yang disusun untuk mencegah tindakan fraud yang berpotensi dilakukan oleh Tertanggung. Penanggung juga perlu melakukan manajemen risiko lainnya agar dapat dipastikan perusahaan asuransi berjalan dengan baik.

---

The Existence of Financial Services Authority Circular No. 5/SEOJK. 05/2022 concerning Investment Products Linked to Investments which is a mandate from Article 4 paragraph (2) POJK No. 23/POJK.05/2015 concerning Insurance Products and Marketing of Insurance Products provides certain guidelines for insurance business operators. The existence of SEOJK 5/2022 stems from the low level of community inclusion and to regulate unit link insurance products circulating in the community. One of the guidelines in SEOJK 5/2022 is regarding the waiting period. The formulation of the problem in this thesis is what are the legal consequences of abolishing the Waiting Period in SEOJK No. 5/SEOJK.05/2022 regarding the process of paying claims made by insurance companies and how insurance companies implement risk management as a substitute for the waiting period that has been exempted. The research method used is normative juridical, supported by the results of interviews on the legal issues found. The conclusion obtained from this thesis research is that the insurer has the potential to experience losses both materially and morally. This is because the waiting period protects the insurer by ensuring that there is no bad faith from the insured, who only buys insurance products for profit. The insurer is also required to implement risk management for jurisprudential hazard against SEOJK 5/2022 and claimant hazard and policyholder hazard for the moral hazard carried out by the insured in the form of insurance risk management, legal risk, and operational risk. Advice that can be given is to apply a certain amount for filing claims made by the Insured while the waiting period should be running and implementing procedures designed to prevent fraud that could potentially be committed by the Insured. The insurer also needs to carry out other risk management so that the insurance company can run well."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Badan ini diberi amanat oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasal 19 Undang-undag tersebut menyatakan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Pemahaman tentang asuransi kesehatan di Indonesia masih sangat beragam. Kata "sosial", seperti "asuransi sosial" hampir selalu dipahami sebagai pelayanan atau program untuk rakyat kurang mampu. Pendapat tersebut merupakan kekeliruan besar yang sudah mendarah daging di Indonesia yang menghambat pembangunan kesehatan yang berkeadilan sesuai amanat UUD45. Untuk itu penelitian ini akan membahas mengenai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan dengan prinsip asuransi sosial serta membedakannya dengan jaminan kesehatan di Malaysia.

---

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) is an institution which established to organize social protection programs in Indonesia. The institution was given the mandate by Law No. 40 Year 2014 on National Social Security System to maintain the National Health Insurance (Health Department). Article 19 of the Act states that the tenth generation of health insurance is organized nationally by the social insurance principle and the principle of equity. An understanding of health insurance in Indonesia is still very diverse. The word "social", such as "social insurance" almost always understood as a service or program for underprivileged people. The opinion is a big mistake that is ingrained in Indonesia that hinder the development of equitable health as mandated by UUD45. Therefore, this study will discuss the implementation of the National Health Insurance by Health BPJS with the principle of social insurance and health insurance distinguishes in Malaysia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor determinan yang diproksikan dengan Combined Ratio, Investment Performance, Liquidity, Premium Growth, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang diproksikan dengan rasio Risk Based Capital pada perusahaan asuransi kerugian yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan periode 2010-2014 dengan total observasi sebanyak 315 observasi. Dengan menggunakan analisis regresi logistik, didapatkan hasil bahwa Combined Ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Sedangkan Premium Growth berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi.

---

This study aimed to analyzed determinant factors proxied by combined ratio, investment performance, liquidity, premium growth, profitability, and size of firm on financial health of insurance companies proxied by risk based capital ratio at listed general insurance companies in Otoritas Jasa Keuangan. This study took period of 2010-2014, which there are 315 observations. By using logit regression analysis, this study found a negative and significant effect of combined ratio on financial health of general insurance companies. Then there is a positive and significant effect of premium growth on financial health of general insurance companies."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai produk asuransi kesehatan hospital cash plan yang dalam penyelenggaraannya menganut skema asuransi sejumlah uang, sehingga tidak menerapkan prinsip indemnitas. Asuransi ini tidak memberikan ganti rugi sebesar kerugian yang diderita oleh tertanggung, melainkan memberikan sejumlah uang yang besarannya telah disepakati sebelumnya. Permasalahan muncul ketika terjadi banyak penipuan terhadap perusahaan asuransi melalui asuransi kesehatan hospital cash plan yang diduga akibat tidak diindahkannya prinsip indemnitas tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti hendak meninjau kedudukan produk asuransi kesehatan hospital cash plan dalam hukum perjanjian asuransi di Indonesia serta perlindungan untuk perusahaan-perusahaan asuransi yang menjual produk asuransi ini terhadap potensi tindakan penipuan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 asuransi kesehatan hospital cash plan tidak sesuai dengan sumber hukum perjanjian asuransi Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD dan 2 perlindungan bagi perusahaan asuransi terhadap potensi penipuan dapat berasal dari polis, KUHD maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Maka sebaiknya perusahaan asuransi sebelum menyetujui pertanggungan melakukan proses underwriting yang lebih luas dan mendalam serta meningkatkan koordinasi antar perusahaan asuransi untuk saling berbagi informasi terkait dengan penipuan.

---

ABSTRACTThis thesis is about health insurance product called hospital cash plan insurance which implementation follow a sum of money type of insurance, therefore it doesn rsquo t apply indemnity principle. This insurance doesn rsquo t provide compensation for losses suffered by the insured, but gives a certain amount of money that has been agreed before. Problems arise when there are a lot of fraud happened against the insurance company through hospital cash plan insurance that allegedly happened due to the ignorance of the indemnity principle. The researcher would like to review the standing of hospital cash plan insurance product in Indonesian insurance contract law as well as the protection for insurance companies that sell this insurance against potential fraud. This research is juridical normative research with qualitative method. The results indicate that 1 the hospital cash plan health insurance is not in accordance with the legal source of the Indonesian insurance contract law which refer to Kitab Undang Undang Hukum Dagang KUHD and 2 the protection for insurance companies against potential fraud can come from the insurance policy, KUHD, and Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP . Insurance companies should do a deeper underwriting process and improve the coordination between insurance companies to share information regarding fraud. "

"Maraknya praktik mis-selling oleh agen asuransi dalam pemasaran produk asuransi unit-link merupakan suatu isu yang kerap terjadi dalam industri asuransi jiwa belakangan ini. Skripsi ini membahas bagaimana praktik mis-selling diatur dalam hukum perasuransian Indonesia serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum perasuransian Indonesia bagi calon pemegang polis asuransi unit-link serta bentuk implementasinya. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan yuridis-normatif yakni menelaah peraturan perundang-undangan. Skripsi ini juga menggunakan data pendukung yakni wawancara yang dilakukan terhadap korban mis-selling dan agen asuransi untuk mengetahui bagaimana bentuk mis-selling yang terjadi serta bagaimana perlindungan hukum diimplementasi oleh Perusahaan Asurasi Jiwa Z dalam pemasaran produk asuransi unit-link. Hasil dari penelitian mengemukakan bahwa peraturan terkait praktik mis-selling pada dasarnya sudah diatur namun pengaturannya bersifat abstrak yang mana tidak spesifik dan mendetail. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga mengemukakkan bahwa peraturan terkait perlindungan hukum terhadap calon pemegang polis asuransi unit-link dalam mencegah terjadinya mis-selling sudah diakomodir. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi calon pemegang polis harus senantiasa di awasi secara optimal.

---

The rampant mis-selling practices by insurance agents in marketing unit-linked insurance products is an issue that often occurs in the life insurance industry these days. This thesis discusses how the practice of mis-selling is regulated in Indonesian insurance law and how the form of legal protection provided by Indonesian insurance law for prospective unit-link insurance policyholders as well as the implementation. The research method in this thesis uses juridical-normative, namely examining laws and regulations. However, this thesis also uses supporting data which are interviews conducted with victims of mis-selling and insurance agents to find out how the form of mis-selling occurs and how legal protection is implemented in marketing unit-linked insurance products. The results of the study suggest that regulations related to the practice of mis-selling are basically regulated but the arrangements are abstract which are not specific and detailed. In addition, the results of this study also stated that regulations related to legal protection of prospective unit-link insurance policyholders in preventing mis-selling have been accommodated. However, in practice, legal protections for prospective policyholders must always be monitored optimally.

"

"Lembaga asuransi syariah umum merupakan salah satu lembaga yang bertujuan untuk mengurangi risiko-risiko yang dihadapi masyarakat, dengan metode berbagi risiko dengan akad utama berdasarkan akad tolong menolong. Menurut Laporan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK), industri asuransi umum syariah telah mengalami peningkatan baik dari premi yang diperoleh maupun dari segi kekayaan yang dimiliki perusahaan asuransi umum syariah. Berdasarkan laporan perkembangan tersebut, salah satu yang menjadi perhatian dari badan pengawas asuransi yaitu Bapepam LK adalah tingkat kesehatan keuangan asuransi umum syariah. Salah satu pengukuran dari tingkat kesehatan keuangan tersebut adalah dengan melihat tingkat solvabilitas dari perusahaan asuransi umum syariah. Sedangkan faktor internal yang diduga berpengaruh terhadap kesehatan keuangan asuransi umum syariah adalah firm size, investment performance, operating margin, premium growth, surplus growth, combined ratio dan liquidity. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor internal apa saja yang berpengaruh terhadap kesehatan keuangan asuransi umum syariah dengan menggunakan model regresi logit. Berdasarkan hasil analisa regresi logit, diperoleh bahwa faktor yang menjadi penentu kesehatan keuangan asuransi umum syariah di Indonesia adalah faktor firm size, investment performance, operating margin dan liquidity.

---

Sharia general insurance (takaful) is an institution that aims to reduce the risks faced by the community, by sharing risk method with a major contract by risk sharing contract. According to reports of Badan pepam LK, the general insurance industry has increased both from premiums earned and the wealth owned by the general Islamic insurance companies.

According to the progress report, one concern of the Bapepam LK is the health of Islamic finance general insurance. One measure of the level of financial health is to look at the level of solvability of the Islamic general insurance company.

This study aims to determine what internal factors that affect the financial health Takaful seen from the ratio of solvability. Meanwhile internal factor that affect the financial health of general insurance company are firm size, investment performance, operating margin, premium growth, surplus growth, combined ratio and liquidity. "