Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The Water limited boundaries was one of crucial matter that has to be settled and protected in relation among Nations. The limitation of Water's Boundaries is corelate with the Jurisdiction matter and The Nation Existence. To manage The Nation Existence, the whole parties of nation should do their best to prevent their water's territory. Each parties has the same obligatory to prevent it. The prevention of the sea, lately in AFTA era should be done in peace way. One of the peaceful way which is conduced by nations is diplomatic's way."

"Panda raksasa murapakan hewan endemik asal Tiongkok yang paling mudah untuk dikenali. Sebab kelangkaan dan ciri khasnya, panda digunakan sebagai alat diplomasi dan simbolisme politik oleh Tiongkok. Akan tetapi, Diplomasi Panda modern sebagai diplomasi publik baru dimulai pada tahun 1950-an sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Mao Zedong. Karena popularitasnya, Tiongkok mengubah bentuk Diplomasi Panda yang awalnya merupakan hadiah cuma-cuma untuk membangun hubungan internasional dengan kontrak sewa jangka pendek berbasis komersial. Sewa berbasis komersial kemudian berubah menjadi sewa jangka panjang berbasis konservasi setelah Tiongkok mengaksesi Convention on International Trade of Endangered Species. Skema sewa menyewa berbasis konservasi ini terbukti menjadi upaya bernilai untuk memulihkan populasi panda raksasa, terutama setelah tragedi gempa bumi tahun 2008 di Sichuan yang berdampak pada lebih dari separuh populasi panda di habitat aslinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal melalui kajian doktrin hukum, peraturan, dan literatur lainnya. Melalui kajian tersebut, penelitian ini menemukan pentingnya Diplomasi Panda terhadap konservasi spesies panda raksasa dan menemukan bagaimana kerangka hukum dan diplomasi dapat mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk memanfaatkan pinjaman berbasis konservasi satwa endemik langka sebagai upaya konservasi dan alat diplomasi publik di Indonesia.

---

The giant panda is known to be the most recognizable endemic animal from China. Due to its rarity and distinctive features, pandas are known to have been used as a tool of diplomacy and political symbolism by China. However, the modern Panda Diplomacy as a public diplomacy only started in the 1950s as part of Mao Zedong's foreign policy. Due to its popularity, China changed the form of Panda Diplomacy which was originally a gratuitous gift to build international relation to commercial-based short-term loan contracts. The commercial-based loan later transformed into conservation-based long-term loan as China acceded the Convention on International Trade of Endangered Species. The conservation-based loan has been proven to be a valuable attempt to recover the giant panda population, especially after the 2008 earthquake tragedy in Sichuan which affected more than half of the panda population in its natural habitats. This thesis uses a doctrinal legal research method through a study of legal doctrines, regulations, and literatures. Through the studies, this thesis found out the importance of the Panda Diplomacy toward the conservation of giant panda species and figured out how both of the legal framework and diplomacy could make it possible. Therefore, it aims to provide recommendations to utilize the conservation-based loan of endangered endemic animals as conservation efforts and public diplomacy tools in Indonesia."

"Diplomasi vaksin adalah bagian dari diplomasi kesehatan global mengacu pada penggunaan maupun pengiriman vaksin dengan keterlibatan berbagai macam aktor. Diplomasi vaksin menyasar ancaman paling dasar manusia, yakni kesehatan. Momentum besar diplomasi vaksin ketika COVID-19 menelan korban jiwa daripada yang dilaporkan secara resmi. Merefleksikan peristiwa tersebut, kepemimpinan dan tata kelola kesehatan global menjadi momok yang dipertanyakan dalam penanganan wabah. Tulisan ini menggunakan 27 literatur dengan metode taksonomi yang dibagi dalam empat segmen (1) Konseptualisasi Diplomasi Vaksin, (2) Motivasi Diplomasi Vaksin, (3) Tujuan Diplomasi Vaksin, (4) Tantangan Diplomasi Vaksin. Temuan tulisan ini berupa tiga poin. Pertama, diplomasi vaksin menghasilkan praktik diplomasi konkret berupa pola persaingan dan ketergantungan. Kedua, diplomasi vaksin dipersepsikan sebagai medium pemenuhan kepentingan politik. Ketiga, vaksin sebagai barang primer karena sifatnya yang preventif menjadi medium unik serta efektif di tengah konflik dan kontestasi politik termasuk penggunaanya oleh rising power untuk menantang posisi hegemoni. Saat Covid-19, sifat alamiah vaksin didorong dengan serangkaian fragmentasi antara negara Barat dan Selatan menciptakan diplomasi vaksin yang timpang maupun berdampak pada adanya relasi kuasa antara negara produsen atau pendonor dengan penerima. Penimbunan vaksin Covid-19 marak dilakukan oleh negara Barat maupun produsen kawasan Selatan yang mengikat penerima donor di kawasan Asia, Eropa, dan Afrika dengan intensi politiknya.

---

Vaccine diplomacy is part of global health diplomacy, referring to the use and delivery of vaccines with the involvement of various actors. Vaccine diplomacy targets the basic human threat, namely health. Momentum of vaccine diplomacy reach when COVID-19 claimed more lives than officially reported, thus leadership and global health governance are questionable in handling the outbreak. This paper uses 27 literatures with a taxonomy method divided into four segments (1) Conceptualization, (2) Motivation, (3) Objectives, (4) Challenges. The findings of this paper are three points. First, vaccine diplomacy produces concrete diplomatic practices in the form of competition and dependency patterns. Second, vaccine diplomacy is perceived as a medium for fulfilling political interests. Third, vaccines as primary goods become unique and effective medium for settling conflict due to their preventive nature, including the usage by rising powers to challenge hegemonic positions. During Covid-19, the nature of vaccines was driven by a series of fragmentation between Western and Southern countries creating unequal vaccine diplomacy and impacting on the power relations between producer or donor countries and recipients. Hoarding of Covid-19 vaccines is rampant by Western countries and Southern producers who bind donor recipients in Asia, Europe and Africa with their political intentions."

"Dalam hal diplomasi internasional dengan negara lain, Kementerian Luar Negeri mengandalkan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kementerian Luar Negeri (BPPK) untuk memberikan rekomendasi kebijakan sehingga struktur organisasi BPPK menjadi fondasi organisasi yang penting dalam mencapai visi, misi dan strategi organisasi. Berdasarkan Laporan Kinerja (LKj) BPPK Tahun 2018, terdapat penambahan jumlah eselon III dan IV tahun 2011 hingga 2016. Padahal, pada Renstra BPPK Tahun 2014-2019 masih terdapat permasalahan SDM yang belum memiliki policy skill dan minimnya koordinasi internal BPPK. Adapun penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana kesiapan BPPK Kementerian Luar Negeri dalam mendesain struktur organisasi untuk mewujudkan Diplomasi Internasional. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam kepada pihak BPPK Kementerian Luar Negeri, BPO Kementerian Luar Negeri serta Kementerian PAN-RB dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan struktur organisasi BPPK telah disusun sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, dimana dalam struktur organisasi BPPK, tugas dan fungsi jabatan telah dibagi sesuai dengan tujuan Kementerian Luar Negeri dan didukung dengan peningkatan koordinasi internal BPPK, baik secara vertikal maupun horizontal, meski terdapat pula permasalahan mengenai ketersediaan sumber daya manusia dan ketidaktepatan penginputan data Monitoring dan Evaluasi oleh BPPK.

---

In terms of international diplomacy with other countries, the Ministry of Foreign Affairs relies on the Ministry of Foreign Affairs' Research and Development Agency (BPPK) to provide policy recommendations so that the BPPK organizational structure becomes an important organizational foundation in achieving the organization's vision, mission and strategy. Based on the 2018 BPPK Performance Report (LKj), there were an increase in the number of echelon III and IV from 2011 to 2016. In fact, in the 2014-2019 BPPK Strategic Plan there were still problems with human resources who did not have policy skills and lack of BPPK internal coordination. This research aims to provide an overview of how the Ministry of Foreign Affairs BPPK's readiness in designing an organizational structure to realize International Diplomacy. The research approach uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews with the BPPK of the Ministry of Foreign Affairs, BPO of the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of PAN-RB and literature study. The results of this study indicate that the BPPK organizational structure has been prepared in accordance with and based on existing laws and regulations, where in the BPPK organizational structure, the duties and functions of positions have been divided according to the objectives of the Ministry of Foreign Affairs and are supported by increased BPPK internal coordination, both vertically and horizontally, although there are also problems regarding the availability of human resources and the inaccuracy of the Monitoring and Evaluation data input by the BPPK."

"ABSTRAKNama:Erni Eriza SiburianNPM :1506780172Program Studi:Ilmu HukumJudul:Peran Sport Diplomacy Sebagai Strategi Public Diplomacy dalam Menjaga Kedaulatan Negara: Studi Kasus Upaya Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan atas Papua.Melanesian Spearhead Group MSG merupakan salah satu organisasi internasional yang intens mengangkat isu Papua merdeka. Dengan memanfaatkan melanesian brotherhood yang dikampanyekan negara-negara anggota MSG, kelompok ini terus berusaha menggandeng negara-negara Pasifik Selatan anggota MSG untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Papua.Berbagai upaya dilakukan oleh Indonesia untuk menjaga kedaulatan atas Papua. Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia adalah melakukan diplomasi olahraga sport diplomacy melalui kerjasama bidang olahraga dengan negara-negara anggota MSG.Melalui penelitian deskriptif dengan pendekatan bersifat yuridis normatif, penulis mengkaji kaidah/asas hukum yang berhubungan dengan bagimana peran sport diplomacy sebagai strategi public diplomasi dalam menjaga kedaulatan negara: studi kasus upaya Indonesia dalam menjaga kedaulatan di Papua. Berdasarkan hal ini peneliti menyimpulkan bahwa sport diplomacy merupakan alat diplomasi yang penting dan efektif dalam menjaga kedaulatan negara serta dapat menciptakan pencitraan yang baik suatu negara dimana olahraga dapat dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan kebersamaan dan mendekatkan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda tanpa dikaitkan dengan ras, warna kulit, agama, atau karakteristik yang berbeda satu sama lain.Kata kunci: diplomasi; diplomasi olahraga sport diplomacy ; kedaulatan negara; public diplomacy.

---

ABSTRACTName Erni Eriza SiburianStudent Number 1506780172Program Magister of LawTitle The Role of Sports Diplomacy as A Public Diplomacy Strategy in Maintaining State Sovereignty A Case Study of Indonesia 39 s Efforts in Maintaining Sovereignty over Papua.Melanesian Spearhead Group MSG is one of the most intense international organizations to raise the issue of independent Papua. By exploiting Melanesian brotherhood campaigned by MSG member countries, this group continues to work with South Pacific member countries of MSG to participate in fighting for Papuan independence.Various efforts are made by Indonesia to maintain sovereignty over Papua. One of the efforts taken by the Government of Indonesia is to conduct sports diplomacy through sports cooperation with MSG member countries.Through descriptive research with normative juridical approach, the authors examine the rules legal principles relating to how the role of sports diplomacy as a public diplomacy strategy in maintaining the sovereignty of the state a case study of Indonesia 39 s efforts in maintaining sovereignty over Papua. Based on this, the researchers concluded that sports diplomacy is an important and effective diplomacy tool in maintaining the sovereignty of the state and can create good image of a country where sports can be used as a tool to show togetherness and bring people closer from different background without being associated with differences in race, skin color, religion, or characteristics. "

"Musik merupakan sesuatu yang telah menjadi bagian dari sejarah manusia sejak lama. Hal tersebut membuat musik lekat kaitannya dengan beberapa fenomena internasional. Dengan begitu, posisi musik dalam Ilmu Hubungan Internasional mulai mendapatkan tempat. Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk mengidentifikasi perkembangan literatur yang memuat relasi antara musik dan Ilmu Hubungan Internasional. Tulisan ini merupakan tinjauan pustaka yang dianalisis melalui metode taksonomi dengan 37 literatur yang tergabung dalam empat tema utama, yaitu (1) Musik dan Negara; (2) Musik dan Ideologi; (3) Musik dan Masyarakat Transnasional; dan (4) Musik dan Ekonomi Politik Global. Penulis kemudian menemukan bahwa musik sejatinya memang dapat menjadi bagian dari Ilmu Hubungan Internasional dan para akademisi telah menyadari hal tersebut. Namun, keragaman latar belakang para akademisi membuat literatur musik dalam HI belum saling terintegrasi. Oleh karena itu, adanya kajian lanjut terhadap musik di bawah Ilmu Hubungan Internasional diharapkan dapat mengintegrasikan seluruh temuan yang ada.

---

Music is one of a lot of things that are already a part of human history. Music is attached to several international phenomena. By looking at the condition, the position of music in international relations began to gain a place. In this paper, the author is to identify the development of literature that contains the relationship between music and international relations. This paper is a literature review through a taxonomic method with 37 literatures which are incorporated into four main themes, (1) Music and State; (2) Music and Ideology; (3) Music and Transnational Society; and (4) Music and Global Political Economy. The author then found that music can indeed be part of the science of international relations and the scholars have been aware of the condition. However, the background of scholars in making music literature in IR has not been integrated with each other. Therefore, the study of music under the science of international relations is expected to integrate all existing findings."