Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat perbatasan Republik Indonesia-Republik Demokratik Timur Leste(RDTL) di bagian pos lintas batas Motamasin (Metamauk-Salele) terdiri atas masyarakat lokal dan masyarakat pendatang (ekspengungsi) dari Timor Leste. Meskipun bahasa kelompok etnis yang digunakan pada umumnya sama, ada unsur-unsur serapan dari bahasa daerah lain yang membedakannya. Tulisan ini mengkaji bagaimana komunikasi antara dua kelompok masyarakat tersebut. Kajian mencakup sikap masyakarat dan pilihan bahasa yang digunakan oleh masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di pos lintas batas Motamasin dalam komunikasi sehari-hari. Dalam kajian ini ditemukan bahwa indeks persentase interpretasi responden terhadap butir tanyaan yang berkenaan dengan sikap terhadap bahasa ibu terletak pada skala 61–80. Hal ini menunjukkan kecenderungan sikap positif masyarakat terhadap bahasa ibu di perbatasan RI-RDTL,sedangkan sikap bahasa masyarakat lokal terhadap bahasa daerah lain berkisar pada skala 0–40 yang menunjukkan kecenderungan sikap negatif. Kecenderungan ini memmengaruhi penggunaan dan pilihan bahasa sehari-hari. Masyarakat lokal cenderung menggunakan bahasa ibu dengan kelompok etnisnya dan masyarakat pendatang dari Timor Leste. Demikian pula dengan masyarakat pendatang dari Timor Leste yang cenderung menggunakan bahasa lokal jika berbicara dengan masyarakatlokal. Sementara itu, bahasa ibu digunakan dengan sesama penutur dari Timor Leste"

"Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan serta faktor pendukung dan kendala pemeriksaan dan pelayanan lalu lintas orang dan barang di PLBN Terpadu Nanga Badau. Selanjutnya menentukan strategi peningkatanlayanan PLBN Terpadu Nanga Badau agar lebih baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teori implementasi George C. Edward III dalam buku Agustino (2017) dengan indikator, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan lintas batas. Strategi ditentukan dengan menggunakan konsep Pearce dan Robinson (2000) tentang analisis lingkunganinternal dan eksternal organisasi atau dikenal dengan istilah analisis SWOT. Pedoman dalam menentukan strategi pengembangan wilayah perbatasan menggunakan pendapat C.T. Wu (2001). Strategi tersebut terdiri dari investasiinfrastruktur sebelum pembangunan ekonomi dimulai, investasi sektor swasta serta program kebijakan yang bertujuan memfasilitasi pengembangan lintas batas. Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1992) yang dilakukan secara langsung dan terus menerus sehingga data jenuh. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa PLBN Terpadu Nanga Badau merupakan tempat keterpaduan layananunsur CIQS dan kegiatan operasional dan maintenance. Keterpaduan pelayanan terdiri atas 6 (enam) instansi yaitu: BNPP, Bea dan Cukai, Imigrasi, KarantinaHewan dan Tumbuhan, Karantina Ikan dan Karantina kesehatan. Faktor pendukung pelaksanaan berupa peraturan yang jelas, sarana pemeriksaan inti serta sumber daya manusia yang berkualitas sesuai bidangnya. Faktor kendalaberupa keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, kantor pusat yang berada jauh dari PLBN, jumlah anggaran operasional dan petugas sedikit serta pola kebiasaan masyarakat melakukan lintas batas. Hasil analisis SWOT diketahui bahwa strategi yang tepat dalam meningkatan pemeriksaaan dan pelayanan lintas batas orang dan barang di PLBN Terpadu Nanga Badau adalah memobilisasikekuatan yang ada untuk bisa meminimalisir ancaman dan mengubah menjadi peluang seperti dengan cara diversifikasi layanan dan pemeriksaan.

---

This article described and analyzed the implementation, supporting factors and related obstacles in the implementation of cross border inspections and services for people and goods at the Integrated Cross Border-Post (PLBN) In Nanga Badau. The objective was to determine the strategy to improve the services at Integrated Cross Border-Post (PLBN) In Nanga Badau. This research applied descriptive qualitative method. The researcher also applied implementation theory from George C. Edward III, as referred in Agustinos book (2017) with indicators, communication, resources, disposition and organizational structure, all of these elements were used to analyze theimplementation of cross-border inspections and services. The strategy is determined by using the concepts from Pearce and Robinson (2000) about the analysis of the internal and external environment of the organization or better known as the SWOT analysis. The guidelines in determining the strategy for developing the border region was adapted from C.T. Wu (2001). The strategy consists of infrastructure investment prior to economic development, private sector investment and policy programs aimed at facilitating cross-border development. The source of the data were from interviews and field observations. Then, the data were analyzed based on the model from Miles andHuberman (1992). The data obtained were analyzed directly and continuously until the data reached the saturated point. In conclusion, the Integrated Cross Border-Post (PLBN) In Nanga Badau was a good model of for integrated cross border post that met the service criteria of CIQS and also for operational and maintenance activities. The integrated services consist of 6 (six) agencies,namely: BNPP (National Border Management Authority), Customs, Immigration, Animal and Plant Quarantine, Fish Quarantine and Health Quarantine. The supporting factors for the implementation of inspections and services were clear and definitive regulation, complete inspection facilities and competent human resources for this field. The obstacle factors were limited supporting facilities and infrastructure, head office which was quite distantfrom PLBN, limited operational budget and limited number of officials, and locals habit in dealing with cross border activities. The results of the SWOT analysis revealed that the effective strategy in improving cross-border inspections and services for people and goods in Integrated Cross Border-Post (PLBN) is to mobilize all available resources and power to minimize threatsand transform them into opportunities by conducting diversification of services and inspections."

"Uang elektronik merupakan instrumen pembayaran nontunai yang memiliki fungsi untuk mendukung ekonomi digital di Indonesia. Tidak hanya jenis uang elektronik dalam negeri saja yang beroperasi, uang elektronik asing dalam bentuk dompet eletkronik telah dapat digunakan di Indonesia. WeChat Pay yang telah bekerja sama dengan Bank CIMB Niaga dan Alipay yang bekerja sama dengan Bank BCA telah membuat dompet elektronik asing tersebut dapat digunakan oleh wisatawan asing bertransaksi domestik di Indonesia. Skripsi ini kemudian mengambil 2 (dua) pokok permasalahan yaitu bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur dompet elektronik lintas batas dan bagaimana implikasi dengan diberlakukannya dompet elektronik lintas batas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menekankan pada penggunaan hukum secara tertulis dan didukung dengan hasil wawancara narasumber. Dengan demikian, dapat disimpulkan penerbit dompet elektronik asing harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti bekerja sama dengan BUKU 4 dan terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional untuk menjamin kepastian penyelesaian transaksi. Adapun dampak diberlakukannya dompet elektronik lintas batas seperti pendanaan terorisme, pencucian uang, serta transparansi data diharapkan dapat diantisipasi. Dengan demikian, dibutuhkan tindakan tegas dari Bank Indonesia untuk mengawasi kegiatan dompet elektronik lintas batas untuk mewujudkan kepastian hukum dan penyelenggaraan kegiatan yang aman, efisien, dan lancar.

---

A non-cash payment instrument such as electronic money (e-money) has important factocs supporting the digital economy in Indonesia. Not only are domestic electronic money cross border electronic money has also been used in Indonesia. This thesis thesis then takes 2 (two) main issues, namely how the laws and regulations regulate cross border e-wallet and whar are the implications of implementing cross border e-wallets. The research method used is normative juridical, by emphasizing the use of the law in writing and supported by the results of interviewing informants. The conclusions obtained are WeChat Pay which has collaborated with CIMB Niaga and Alipay with BCA has mad this cross border e- wallet available for foreign wallet issuers must cooperate with BUKU 4 and connected to national payment gateways in order to guarantee the certainty of transaction settlement. This cross border transactions has the impact to terrorism financing, money laundering, and data transparency that should be anticipated. Thus, Bank Indonesia should supervise the activities to realize legal certainty and safe and effiecient cross border e-wallet."

"Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Perubahan penutup lahan Kawasan Perbatasan Kota Batam Tahun 2000-2013. Mengetahui model spasial untuk menggambarkan kondisi perkembangan penutup lahan yang terjadi sekarang (existing) dan proyeksi/prediksi pengembangan Kawasan Perbatasan Kota Batam hingga tahun 2035. Mensimulasikan suatu intervensi kebijakan aspek pendudukan pada model sistem dinamis yang dampaknya pada perubahan penutup lahan Kawasan Perbatasan Kota Batam tahun 2013-2035. Membandingkan peta hasil simulasi dengan kebijakan strategis dalam peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kawasan Perbatasan Kota Batam, yang selanjutnya akan digunakan untuk memprediksi penggunaan lahan pada tahun 2035 dengan menggunakan skenario bebas dan skenario RTRW. Dalam Penelitian ini menggunakan sistem dinamik dan spasial dinamik dengan pendekatan cellular Automata dengan metode regresi logistik dan markov Chain. Di dapatkan bahwa Akibat aktivitas ekonomi dan Penduduk maka lahan terpakai akan bertambah. Dari hasil terlihat perubahan pola alokasi lahan positif (bertambah) terjadi pada lahan terbangun. Sedangkan perubahan negatif (berkurang) terjadi pada lahan pertanian. dan hutan lindung. Kawasan Perbatasan Kota Batam terdapat perbedaan yang cukup signifikant dari kedua skenario. Secara spasial prediksi kebutuhan lahan dan tutupan lahan di kawasan perbatasan Kota Batam akan menjadi terkendali dengan diimplementasikannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2014-2035.

---

The aims of this study is to determine changes in border area of Batam city in 2000-2001. Knowing the spatial model to describe the development of land cover condition that exist and also the development prediction of border areas in Batam city until 2035. Simulation of an occupation aspect of policy interventions on the dynamic system models which impacting land cover changes in the border area of Batam city in 2013-2035.

Comparing the simulation results map with the strategic policy on Referral of Regional Spatial Plans (RTRW) at Batam city borders area, which can be used to predict land use in 2035 with free scenario and RTRW scenario. In this study, a dynamic and spatially dynamic system with cellular automata approach with logistic regression and markov chain methods are used.

The result shows that the effect of economic and population activity have a linearity with the increasing level of land use. Also, there is a changes of allocation patterns of positive lands (increase) on undeveloped land. Whereas negative changes ( decrease ) occur on agricultural land and protected forest. There is significant difference of both scenario in borderland area of Batam city. Spatially, the prediction of land requirement and land cover in borderland area of Batam city could be controlled by the implementation of Referral of Regional Spatial Plans in 2013-2035."

"Penelitian ini menganalisis faktor penentu keputusan individu untuk berpartisipasi dalam perdagangan lintas batas informal (ICBT) dan sejauh mana pendapatan rumah tangga dipengaruhi oleh partisipasi individu dalam ICBT. Dengan menerapkan metode pengambilan sampel melalui snowball method, peneliti melakukan survey kepada 77 individu yang melakukan ICBT dan 70 individu yang tidak melakukan ICBT yang menetap di daerah perbatasan Entikong, Indonesia. Kuesioner ICBT diadopsi dari Uganda Bureau of Statistics (UBOS) tahun 2008. ICBT tidak dikenakan pajak akan tetapi bersifat resmi sesuai Border Trade Agreement 1970. ICBT mengizinkan pedagangan untuk melakukan aktivitas jual beli barang-barang tertentu di daerah tertentu di bawah Rp. 2.025.900 (RM 600). Jumlah barang yang diperdagangkan setiap bulan juga terbatas. Untuk mengidentifikasi peran ICBT bagi daerah Entikong, peneliti menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Pertama, sebuah model partisipasi dalam ICBT diestimasi menggunakan regresi multivariat logit. Hasil penunjukkan bahwa gender, lokasi, jarak, banyaknya jumlah pekerjaan yang dimiliki, posisi sebagai kepala rumah tangga dan kepemilikan asset mempengaruhi keputusan individu untuk berpartisipasi dalam ICBT. Kedua, sebuah model regresi OLS digunakan untuk menginvestigasi manfaat moneter bagi individual dari ICBT. Hasil mengindikasikan bahwa partisipasi dalam ICBT mendorong pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga, khususnya pendapatan sekunder di daerah. Ketiga, peneliti memeriksa karakteristik dari ICBT dan menunjukkan bahwa komoditas ekspor utama adalah terong dan lada. Sedangkan komoditas impor utama adalah gula dan minyak goreng. Profit yang dihasilkan dari ICBT ini sebagian besar digunakan sebagai modal untuk diinvestasikan kembali, membayar pinjaman, dan membayar biaya sekolah anak. Peneliti menyimpulkan bahwa ICBT diperlukan sebagai sumber pendapatan yang penting bagi individu di Entikong dan sebagai mekanisme individu untuk menyelesaikan suatu masalah. Ketiadaan ICBT akan membuat kondisi perekonomian rumah tangga semakin memburuk, sehingga pemerintah perlu langkah lebih lanjut untuk menyelesaikan situasi tersebut melalui program jaminan sosial yang mahal. Akan tetapi, masih dipertanyakan apakah pemerintah benar-benar mendapatkan manfaat dari formalisasi perdagangan skala kecil ini.

---

This study analyzes the determinants of people's participation in informal cross-border trade (ICBT) and to what extent household income is affected by participation in informal trade. By applying a snowball sampling method, the author carried out a survey among 77 ICB traders and 70 non-ICB traders who live all in the Entikong border area of Indonesia. The ICBT questionnaire developed by the Uganda Bureau of Statistics (UBOS) in 2008 was adapted. ICBT is non-taxed but formalized in Indonesia since 1970 under The Border Trade Agreement. It allows traders within a certain area to exchange pre-specified goods below a value of Rp. 2,025,900 (RM 600). The numbers of monthly trades are also limited. To assess the role of ICBT for the Entikong region I make use of quantitative and qualitative methods. First, a model of ICBT participation is estimated using a multivariate logit regression. The findings illustrate that gender, location, distance, multiplicity of jobs, position in a household and asset ownership affect the decision to engage in ICBT. Second, an OLS regression model was employed to examine the individual monetary benefit from ICBT.

The result indicates that ICBT participation boosts income and improves the household's economic prosperity, especially secondary income in the Entikong region results to a large extend from ICBT. Third, I assess the nature of trade and show that the major exported goods are sour eggplant and pepper. The major imported goods are sugar and cooking oil. Proceeds from ICBT are mainly used for reinvestment, for rental payments and to cover school fees. I conclude that ICBT is needed as an important source of income in Entikong and a coping mechanism. In the absence of ICBT, the economic conditions of the households would be worse suggesting that the government would need to step in with social programs that are costly. Therefore, it is questionable whether the government would really gain from formalizing this small-scale cross-border trade."

"Kegiatan ekonomi antar negara membukakan pintu para investor untuk dapat menanamkan investasinya di negara lain. Seiring dengan meningkatnya kegiatan transaksi ekonomi internasional, terbuka besar kemungkinan munculnya masalah kepailitan lintas negara. Maka dari itu, instrumen hukum kepailitan di sebuah negara harus ditingkatkan. Dalam menghadapi masalah kepailitan lintas negara, beberapa negara telah mencari jalan keluar seperti halnya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah menciptakan UNCITRAL Model Law 1997, dan European Union yang telah menciptakan peraturan regional yang disebut dengan Council Regulation (EC) No. 1356/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings. Permasalahan kepailitan lintas negara juga dapat diatasi dengan perjanjian bilateral seperti yang dilakukan Singapura dengan Malaysia dalam Mutual Recognition and Mutual Enforcement of Republic of Singapore and Malaysia on Cross-Border Insolvency. Indonesia merupakan salah satu negara yang belum memiliki satupun peraturan yang mengatur mengenai kepailitan lintas negara. Skripsi ini akan membahas mengenai kemungkinan diterapkannya pengaturan mengenai kepailitan lintas negara di Indonesia dengan meninjau pengaturan kepailitan lintas negara yang dilakukan Singapura dengan perjanjian bilateral bersama Malaysia, dan juga langkah Singapura dalam mengadopsi UNCITRAL Model Law melalui studi kasus. Selain itu, Skripsi ini juga membahas mengenai pengaturan regional kepailitan lintas negara yang diciptakan oleh European Union.Economic activity between countries opens opportunities for investors to be able to invest in other countries. Along with the increase of international economic transactions, there is possibility of the emergence of Cross-Border Insolvency inssues. Therefore, bankruptcy instruments in a country must be improved. In dealing with Cross-Border Insolvency, several countries have sought solutions. The United Nations created the UNCITRAL Model Law on 1997, and the European Union created a regional regulation called Council Regulation (EC) No. 1356/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings. The Cross-Border Insolvency issues can also be settled by bilateral agreements such Mutual Recognition and Mutual Enforcement of the Republic of Singapore and Malaysia on Cross-Border Insolvency which conducted by Singapore and Malaysia. Indonesia does not yet have a single regulation that governs Cross-Border Insolvency. This study will discuss the possibility of applying Cross-Border Insolvency instruments in Indonesia by reviewing the Cross-Border Insolvency Instruments undertaken by Singapore with bilateral agreements with Malaysia, and also Singapore's steps in adopting the UNCITRAL Model Law through case studies. In addition, this study also discusses regional regulation on Cross-Border Insolvency created by the European Union"

"Dengan semakin meningkatnya transaksi bisnis internasional, maka semakin meningkat pula kemungkinan terjadinya kepailitan lintas batas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengaturan kepailitan lintas batas yang memadai. Suatu negara dapat mengadopsi salah satu instrumen hukum internasional, yaitu UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, ke dalam hukum kepailitannya guna menghadapi kasus kepailitan lintas batas. Skripsi ini membahas mengenai langkah Singapura dan Jepang dalam menghadapi kasus-kasus kepailitan lintas batas dengan mengadopsi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dan bagaimana UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency tersebut diterapkan dalam pengaturan kepailitan lintas batas di masing-masing negara. Skripsi ini juga akan membahas mengenai kemungkinan penerapan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dalam hukum kepailitan di Indonesia sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan kasus kepailitan lintas batas dengan melihat Singapura dan Jepang sebagai acuan.

---

With the ever-increasing number of international business transactions, the possibility of cross-border insolvency also increases. Therefore, an adequate cross-border insolvency regulation is needed. A country can adopt one of the international law instruments, namely the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, into their insolvency law to deal with cross-border insolvency cases. The study will discuss about Singapore and Japan's steps in facing cross-border insolvency cases by adopting the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and how the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency is applied in cross-border insolvency regulation in each country. This study will also discuss about the possibility of adopting the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency in Indonesia's insolvency law as the solution to facing cross-border insolvency cases by looking at Singapore and Japan as a reference."

"Skripsi ini membahas tentang cross border insolvency pada pelaksanaan putusan pailit perusahaan asing di Indonesia dan Malaysia. Seiring dengan perkembangan suatu negara, transaksi bisnis mulai merambah melewati batas-batas negara, salah satunya adalah pinjam meminjam uang untuk modal suatu perusahaan. Keadaan ketika debitur tidak mampu membayar utangnya dapat membuat debitur dinyatakan pailit. Kepailitan tersebut disebut cross border insolvency. Salah satukasus terkait cross border insolvency adalah kasus permohonan pailit Penaga Timur Sdn.Bhd yang diajukan oleh PT. Wijaya Artha Shipping dan PT. Ujung Medini Lestari. Permasalahan yang diangkat dalam kasus tersebut adalah unsurunsur cross border insolvency dan ketentuan UNCITRAL Model Law on Cross- Border Insolvency dapat diterapkan dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn. Permasalahan lain yang diangkat pada skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan putusan pailit perusahaan asing di Indonesia dan Malaysia. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Analisis yangdilakukan adalah untuk menjelaskan unsur-unsur cross border insolvency dan ketentuan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dapat diterapkan dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn, dan pelaksanaan putusan pailit perusahaan asing di Indonesia dan Malaysia.This paper discussed cross border insolvency in enforcement of bankruptcy judgment of foreign company in Indonesia and Malaysia. As a country developing, business transactions begin to penetrate cross border, one of the business transcations is loan agreement for capital. The condition of debtors can not pay their debts can make the debtors go bankrupt. This is called as cross border insolvency. One of the cases of cross border insolvency is a bankruptcy of Penaga Timur Sdn.Bhd case that was filed by PT. Wijaya Artha Shipping and PT. Ujung Medini Lestari. This paper examines the elements of cross border insolvency and the using of UNCITRAL model Law on Cross Border Insolvencyin the case Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn. This paper also examines the enforcement of bankruptcy judgment of foreign company in Indonesia and Malaysia. This study was conducted by using normative legal research method. The analysis presents the elements of cross border insolvency and the using of UNCITRAL model Law on Cross Border Insolvency in the case Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn, and the enforcement ofbankruptcy judgment of foreign company in Indonesia and Malaysia."