Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan negara Kepulauan yang diakui oleh internasional menentukan batas wilayah menurut hukum Internasional UNCLOS 1982. Saat ini masih memiliki batas wilayah yang belum ditentukan dengan negara tetangga salah satunya batas wilayah ZEE dengan Negara Vietnam di Laut Natuna Utara. Hal ini dapat menimbulkan insiden dalam penegakan hukum di ZEEI. Penelitian menggunakan metode kualitatif eksplanatory dengan analisis data menggunakan Soft System Methodology (SSM). Penegakan hukum oleh Negara Indonesia di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam terkendala dengan belum adanya Provisional Arrangement tentang penegakan hukum antara Indonesia dengan Vietnam hal ini diatur di dalam Pasal 74 UNCLOS 1982, untuk mengatasi insiden dalam penegakan hukum di perbatasan ZEE yang belum disepakati maka ditegaskan terkait tentang wilayah tumpang tindih antara negara Indonesia dan Vietnam agar berpedoman pada Surat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B-142/LN00.00/7/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pedoman Penegakan Hukum di Wilayah Tumpang Tindih."

"ABSTRAKPerbatasan perairan suatu negara seringkali menimbulkan suatu konflik apabilawilayah suatu negara tidak memiliki kejelasan yang pasti, hal tersebut dikarenakandalam hukum internasional wilayah negara mempunyai peran yang sangat pentingdalam melaksanakan yurisidiksi suatu negara. Seperti halnya delimitasi maritim zonaekonomi eksklusif Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna Utara, yang sedangberkembang saat ini adalah belum adanya kesepakatan (undelimited area) batas zonaekonomi eksklusif di laut Natuna Utara Indonesia dengan Vietnam. Sehinggamengakibatkan saling klaim terhadap pemanfaatan sumber daya alam hayatiperikanan di zona ekonomi eksklusif tersebut begitu pula dengan penegakanhukumnya (law enforcement), seperti halnya kejadian saling tangkap antara aparatpenegak hukum di laut baik oleh Indonesia maupun aparat penegak hukum di lautVietnam ataupun terhadap nelayan Vietnam yang melakukan penangkapan ikan dizona ekonomi eksklusif laut Natuna Utara tersebut. UNCLOS 1982 menawarkanbeberapa mekanisme penyelesaian sengketa sambil menunggu kesepakatan perjanjiandelimitasi maritim tersebut, salah satunya dengan kerjasama antar negara pantaiberdasarkan pembentukan perjanjian delimitasi ZEE yang saling tumpang tindih,serta adanya penyelesaian secara diplomatik oleh pihak ketiga dan penyelesaiansecara hukum melalui ITLOS maupun ICJ/Mahkamah International.

---

ABSTRACTThe borders of a country's waters often cause a conflict if the territory of a countrydoes not have definite clarity, this is because in international law the territory of thecountry has a very important role in carrying out the jurisdiction of a country. Aswith the maritime delimitation of Indonesia's exclusive economic zone with Vietnamin the North Natuna Sea, which is currently developing, there is an undelimited areaof exclusive economic zone boundaries in the North Natuna Sea of Indonesia andVietnam. Thus resulting in mutual claims against the utilization of the living naturalresources of fisheries in the exclusive economic zone as well as law enforcement (lawenforcement), as well as the occurrence of mutual arrest between law enforcementofficers in the sea both by Indonesia and law enforcement officers in the Vietnamesesea or fishermen Vietnam is fishing in the exclusive economic zone of North NatunaUNCLOS 1982 offers several dispute resolution mechanisms while awaiting theagreement of the maritime delimitation agreement, one of which is cooperationbetween coastal countries based on the formation of overlapping exclusive economiczone delimitation agreements, and diplomatic settlement by third parties and legalsettlement through ITLOS and International Court of Justice."

"Secara fenomenalogis politik hukum dipresentasikan oleh kekuasaan eksekutif terutama ketika hendak atau dalam merespon kondisi empirik sehingga memberikan legitimasi menuju perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia melalui pembentukan hukum. Gejala ini akan berbarengan dengan partisipasi dan tekanan sosial yang kuat. Berpegang pada prinsip teoritik bahwa hukum akan tetap dapat tegak dan atau ditegakkan sekali pun langit akan runtuhm kekuatan sosial akan melemah. Pada akhirnya akan disadari bahwa hukum yang lahir karena kekuatan sosial akan meluluhlantahkan sistem yang terbangun termasuk sistem hukum dan karena itu siklus kehidupan akan kembali juga lagi pada kenyataan bahwa hukumlah yang mampu mengatur interaksi sosial."

"Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, mendorong profesi perawat untuk lebih memahami dan menyadari terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur praktik keperawatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasi dengan desain cross sectional yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran hubungan antara karaktersitik dan pengetahuan perawat pelaksana tentang aspek hukum praktik keperawatan dengan pemenuhan hak-hak pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi. Populasi penelitian ini adalah seluruh perawat pelaksana di ruang rawat inap. Jumlah sampel dalam penelitian ini yang memenuhi kriteria inklusi adalah 106 perawat pelaksana. Analisa hubungan variabel dilakukan melalui uji koefisien korelasi Pearson dan t test.Hasil penelitian di ruang rawat inap Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi menunjukkan, pemenuhan hak-hak pasien sudah baik; perawat pelaksana mayoritas berusia produktif, berpendidikan DIII Keperawatan, jenis kelamin perempuan, dan mempunyai lama kerja rata-rata 7,35 tahun; pengetahuan perawat pelaksana tentang aspek hukum praktik keperawatan masih rendah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara karakteristik dan pengetahuan perawat pelaksana tentang aspek hukum praktik keperawatan dengan pemenuhan hak-hak pasien. Rekomendasi untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak pasien oleh perawat pelaksana melalui, pelatihan tentang hak-hak pasien, evaluasi sistem penilaian kerja, dan supervisi terhadap perawat laki-laki. Meningkatkan pemahaman dan penerapan aspek hukum praktik keperawatan melalui penerapan berbagai aspek hukum praktik keperawatan, pelatihan aspek hukum, pendidikan berkelanjutan, dan melengkapi fasilitas perpustakaan. Disarankan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan aspek legal praktik keperawatan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemenuhan hak-hak pasien melalui metode observasi langsung dan melibatkan pasien sebagai responden.

---

Increasing of public awareness to the rights to get a quality health service pushes a nurse profession to be more comprehensive and realize of various law aspects which arranging nursing practice. This research is a descriptive research by a cross sectional design which aiming to get describing of relationship between nurse characteristic and knowledge concerning law aspect of nursing practice and accomplishment of patient rights at inpatient room at Islamic Hospital of Jakarta in Pondok Kopi. These research populations are all nurses providers at inpatient room. Amount of samples in this research which fulfill inclusion criterion are 106 nurses providers at inpatient room. Analysis of variable relationship was done by coefficient test of Pearson correlation and t-test.Research result of inpatient room at Islamic Hospital of Jakarta in Pondok Kopi indicated that accomplishment of patient rights was satisfied; majority of nurses providers were productive age; education of Nursing Diploma III, woman gender, and mean of job period was 7,35 years; knowledge of nurse provider concerning law aspects of nursing practice were still low. This research concluded that there was no relationship between nurse characteristic and knowledge concerning law aspects of nursing practice and accomplishment of patient rights. Recommendation on improve accomplishment of patient rights of nurses providers by training of patient rights, system evaluation of job performance and supervising of man nurse. Improving understanding and implementing law aspects of nursing practice by implementation various aspects of nursing practice, law aspects training, continue education and equipping library facility. It was suggested for researching factors which effected growth of legal aspect of nursing practice and the other factors which effected accomplishment of patient rights by observation method directly and participating patient as respondent."

"Mission civilisatrice menjadi motivasi imperialisme Republik III Prancis, tujuan motivasi ini adalah untuk menuntun bangsa terjajah agar mengadopsi budaya Prancis. Salah satu bidang penerapan mission civilisatrice pada bidang pendidikan dengan dasar hukum loi 1881 & 1882, kedua loi ini menjadi dasar pendidikan Prancis yang gratis, wajib, dan sekuler. Vietnam sebagai wilayah jajahan Prancis menjadi tempat penerapan mission civilisatrice ini. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana Prancis menerapkan mission civilisatrice pada pendidikan di Vietnam. Penelitian ini kemudian berfokus menemukan apakah pendidikan yang diterapkan di Vietnam sudah gratis, wajib, dan sekuler. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah mission civilisatrice benar-benar digunakan Prancis untuk memberadabkan orang-orang Vietnam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen loi 1881 & 1882 serta peraturan pendidikan umum Indochina 1917. Untuk mencari hubungan kedua dokumen tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (Kuntowijoyo, 2013) dengan metodologi naratif (Kuntowijoyo, 2008). Hasil temuan dari penelitian ini adalah Prancis tidak menerapkan mission civilisatrice secara penuh pada pendidikan di Vietnam berdasarkan loi 1881 & 1882.

---

Mission civilisatrice became the motivation of the French Third Republic imperialism, the purpose of this motivation was to guide the colonised nation to adopt French culture. One of the areas of application of mission civilisatrice was the field of education with the legal basis of loi 1881 & 1882, these two loi became the basis of free, compulsory and secular French education. Vietnam as a French colony became the place where this mission civilisatrice was implemented. Therefore, it is necessary to know how France applied mission civilisatrice to the education in Vietnam. This research focuses on finding out if the education implemented in Vietnam is free, compulsory and secular. The purpose of this research is to prove if mission civilisatrice was really used by France to civilise the Vietnamese people. The data sources used in this research are the loi 1881 & 1882 documents as well as the 1917 Indochina General Education Regulations. To find the relationship between the two documents, this research uses historical research method (Kuntowijoyo, 2013) with narrative methodology (Kuntowijoyo, 2008). The findings of this research are that France did not fully apply mission civilisatrice to the education in Vietnam based on loi 1881 & 1882."

"Tuberkulosis ditetapkan sebagai penyebab kematian akibat agen infeksi tunggal terbesar kedua di dunia pada tahun 2022. Indonesia menempati peringkat kedua kasus tuberkulosis tertinggi di dunia, dengan kasus mencapai 724.309. Pada tahun 2021-2022, terdapat peningkatan 79,61% kasus tuberkulosis di Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Kenaikan kasus tersebut mengakibatkan tingginya risiko penularan, sehingga diperlukan perilaku kesehatan untuk mencegah penularan tuberkulosis. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pencegahan penularan tuberkulosis paru di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cilodong tahun 2024. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain cross sectional. Data dikumpulkan dari lembar kuesioner 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata perilaku masyarakat terhadap pencegahan penularan tuberkulosis dalam skala 100 adalah 80,3. Variabel yang berhubungan dengan perilaku pencegahan penularan tuberkulosis paru meliputi jenis kelamin, pendapatan keluarga, pengetahuan, persepsi kerentanan, persepsi keparahan, persepsi manfaat, persepsi hambatan, isyarat untuk bertindak, dan efikasi diri, dengan nilai-p < 0,05. Usia tidak memiliki hubungan dengan perilaku pencegahan penularan tuberkulosis paru. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberian informasi mengenai tuberkulosis paru kepada masyarakat dengan cakupan lebih luas agar dapat menekan angka kasus tuberkulosis.

---

Tuberculosis was the second leading cause of death from a single infectious agent globally in 2022. Indonesia ranked second worldwide for the highest number of tuberculosis cases, with 724,309 cases. In 2021-2022, there was a 79.61% increase in tuberculosis cases in Cilodong District, Depok City. This rise led to a high risk of transmission, necessitating health behaviors to prevent tuberculosis transmission. This study aims to analyze factors related to pulmonary tuberculosis transmission prevention behaviors in the working area of the UPTD Puskesmas Cilodong in 2024. The study used a quantitative method with a cross-sectional design. Data were collected from questionnaires distributed to 100 respondents. The average score for community behavior towards preventing tuberculosis transmission was 80.3 out of 100. Variables related to pulmonary tuberculosis transmission prevention behavior included gender, family income, knowledge, perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, cues to action, and self-efficacy, with a p-value < 0.05. Age did not relate to prevention behavior. Therefore, providing broader information about pulmonary tuberculosis to the society is necessary to help reduce tuberculosis cases. Public awareness and education efforts are crucial to mitigating the spread of this disease."

"Kadar kolesterol tinggi merupakan salah satu faktor penyebab utama teljadinya aterosklerosis. Total kolesterol tinggi merupakan masalah utama di negara-negara sedang berkembang khususnya di daerah perkotaan. Di Indonesia, SKRT 2001 ditemukan prevalensi total kolesterol >200 mg/dl di Jawa-Bali untuk parkotaan (8,9 %) lebih tinggi daripada perdesaan (5,2 %) dan SKRT 2004 untuk seluruh Indonesia ditemukan di Perkotaan (14,8 %) dan perdesaan (12,3 %). Penehtian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat total kolesterol dan faktor-faktor yang berhubungan dengan tinglrat total kolesterol orang dewasa di perkotaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Sampel penelitian adalah semua responden orang dewasa di perkotaan yang terpilih dalam SKRT 2004 dan memenuhi syarat penelitian, yaitu 892 orang. Pengolabeo data mengganakan program SPSS dan STAT A. Analisis data menggunakan uji statistik two independent sample t test dan regresi logistik ganda model faktor determinan. Hasil penelitian menunjukkan proporsi total kolesterol tinggi sebesar 9,98 %, rnta-rata umur responden 44,58 tahun, sebagian besar responden adalah laki-laki 54,93 %, status kawin 86,55 %, gemuk 68,50 %, tidak aktif 76,01 %, konswnsi sayur dan buah rendah 93,16 %, pendidikan rendah 63,34 %, pendapatan rendah 63,34 % dan pengeluaran pangan berlemak rendah 63,79%. Umur berhubungan bennakna dengan tingkat total kolesterol (p=0,022), dimana umur pada responden total kolesterol tinggi (46,49 tahun) lebih tua dibandingkan total kolesterol nonnal (44,37 tahun). Ada hubungan yang bermakna jenis kelamin dengan tingkat total kolesterol (OR=2,23; 95%CI:l,35-3,67} Demikian pula status gizi (IMT) berhubungan bermakna dengan tingkat total kolesterol (0R=2,46; 95o/.CI;l,55-3,89). Jenis kelamin merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan tingkat total kolesterol (OR 2, 19; 95% CI:l,30-3,69). Kesimpulan, fuktor yang berhubungan dengan tingkat total kolestcrol orang dewasa adalah umur, jenis kelamin dan status gizi. Faktor yang paling dorninan berhubungan dengan tingkat total kolesterol adalah jenis kelamin. Direkomenda.sikan perlunya program promosi pernantauan kadar lipoprotein kolestcrol (HDL, LDL) sebagai deteksi dini tetiadinya aterosklerosis dan pornantauan rutin kadar total kolesterol pada orang dewasa muda (<35 tahun). Meningkatkan program pencegahan fuktor predisposisi pada perempuan dan parlu kebijaknn perbaikan status gizi melalui program penurunan berat badan pada orang dewasa gemuk (lMT >25 kg/m2) agar mencapai status gizi tidak gemuk (lMT :525 kg/m2).

---

High cholesterol level is one of main cause factor; the occurrence of atherosclerosis cholesterol is main problem in developing countries especially in urban area. In Indonesia, from SKRT 2001 found cholesterol prevalence 2:200 in Java-Bali for urban is higher (8,9 %) than rural (5,2 %) and SKRT 2004 for entire Indonesia found in urban (14,8 %) and rural (12,3 %).

These research aims are to find the view of total cholesterol level and factors that related with adult total cholesterol level in Indonesia urban area. This research is using cross sectional design, Research sample are all adult respondent in urban area that chosen from SKRT 2004 and qualified for research, which are 892 peoples. Data processed by SPSS and Stata program. Data analysis is using two independent sample t-test and double logistic regression test of determinant factor model.

Research result shows total cholesterol level proportion is 9,98 o/o, age mean is 44,58 years old, most of the respondent is men 54,9 %, marital status 86,55 %, obesity 68,50 %, inactive 76,0 l %, low vegetables and fruit consumption 93,16 %, low education 63,34 %, low income 63,34 %, and low fat food expenditure 63,79 %_ Age have significant relation with total cholesterol (p=0,022), where age of high total cholesterol respondent (46,49 year) older than normal cholesterol (44,37 %)- There are significant relation of gender with total cholesterol level (OR~,23; 95% CI: I ,35- 3,67). Thus with nutrition status (BMI) significantly related with total cholesterol level (OR~2,46; 95o/oCI:1,55-3,89). Gender is dominant factor that with total cholesterol level (OR=2,19; 95% Cl: I ,30-3,69).

Conclusion, factor that related with adult total cholesterol level is age, gender, and nutrition status. The most dominant factor related with total cholesterol level is gender. Suggested promotion program to monitor cholesterol lipoprotein level (HDL, LDL) as early detection of atherosclerosis and routine monitoring of early adult total cholesterol level (<35 year). Improving predisposition factor prevention program on women and need nutrition recovery policy through weight decreasing program on obesity adult (BMI>25 kg/m2) to achieve non-obese nutrition status (BMI;25 kg/m2)."

"Penurunan pendengaran merupakan salah satu gangguan kesehatan yang dapat terjadi akibat pajanan kebisingan di tempat kerja. Terdapat banyak faktor risiko yang dapat menyebabkan penurunan pendengaran pekerja, selain itu dampak yang ditimbulkannya pun dapat merugikan banyak pihak. PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang merupakan salah satu perusahaan yang mana kegiatan produksinya juga tidak terlepas dari bahaya kebisingan. Data yang ada menunjukkan terdapat beberapa pekerja di sana mengalami penurunan pendengaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan antara faktor risiko dan kejadian penurunan pendengaran pada pekerja di PT. PGE Area Kamojang Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional. Terdapat enam variabel yang digunakan dalam penelitian ini : kejadian penurunan pendengaran sebagai variabel dependen, tingkat pajanan bising per hari dan lama pajanan bising per hari sebagai variabel independen dan masa kerja, usia pekerja dan pemakaian APT sebagai variabel counfounding. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis hasil pemeriksaan audiometri tahun 2011 yang dimiliki perusahaan, mengukur tingkat kebisingan area kerja menggunakan sound level meter (SLM) dan pengisian kuesioner oleh para pekerja. Pekerja yang menjadi sampel penelitian ini ada sebanyak 60 orang. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 5 pekerja yang mengalami penurunan pendengaran. Area kerja yang memiliki tingkat kebisingan lebih dari NAB adalah WPS Cikaro, area sumur dan area lokal PLTP Unit IV. Variabel yang memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian penurunan pendengaran adalah variabel usia pekerja. Faktor risiko utama yang kemungkinan besar menyebabkan penurunan pendengaran pada pekerja yang terpajan kebisingan adalah tingkat kebisingan yang sangat tinggi yang berasal dari kegiatan uji produksi sumur, khususnya uji tegak, yaitu maksimal hingga mencapai 129,5 dBA (dosis=2.818.382,9%). Saran yang diberikan peneliti untuk mencegah atau mengurangi kejadian penurunan pendengaran adalah pihak perusahaan meningkatkan pelaksanaan program konservasi pendengaran yang telah dilakukan. Selain itu, sebaiknya lakukan pengendalian secara engineering untuk meredam kebisingan pada pipa uji tegak dan area ejector PLTP Unit IV.

---

Hearing loss is one of the health problems that may occur due to noise exposure in the workplace. There are many risk factors that could cause hearing loss of workers, its impact can also be detrimental to many parties. PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang is one of the companies in which the production activities can not be separated from the noise hazard. The data shows that there are some workers who suffered hearing loss.

The objectives of this study are to identify and explain the relationship between risk factors of hearing loss and the incidence of hearing loss in workers at PT. PGE Area Kamojang in 2012. This study uses cross sectional study design. There are six variables that are used in this study: the incidence of hearing loss as a dependent variable, the level of noise exposure per day and the time of noise exposure per day as independent variables, while the years of employment, age of workers and the use of hearing protection device as confounding variables. The methods of data collecting are done by analizing the results of company's audiometric examination in 2011, measuring the noise level at working area by using sound level meter (SLM) and filling out the questionnaire by the workers. There are 60 workers taken as samples in this study.

The results of this study show that there are 5 workers who suffered hearing loss. Working areas where the noise level greater than threshold value are WPS Cikaro, production well areas and the local area of PLTP Unit IV. Variable that has significant relationship with the incidence of hearing loss is the age of workers. The main risk factor that is likely to cause hearing loss in workers exposed to noise is the very high noise level from the well production test activities, especially vertical test (uji tegak) which the maximum noise level is up to 129,5 dBA (dose=2.818.382,9%). Advice that could be given to prevent or reduce the incidence of hearing loss is the company should enhance the implementation of hearing conservation program. In addition, company should do engineering control to reduce noise level in the pipe of vertical test and ejector area of PLTP Unit IV."

"Penelitian ini diharap dapat menjadi informasi tentang evaluasi distribusi BBM di lingkungan Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional guna mewujudkan penguatan pengawasan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan sistem perencanaan dan pengadaan BBM di lingkungan Polri, pelaksanaan distribusi BBM, dan sistem pengawasan distribusi BBM saat ini, serta merumuskan tata kelola BBM yang tepat di lingkungan Polri. Penelitian ini menggunakan metode campuran antara metode kuantitatif yang didukung dengan metode kualitatif. Responden menjawab kuesioner melalui handphone secara online. Selanjutnya, data kualitatif yaitu berupa narasi yang mendeskripsikan suatu realitas atau keadaan tertentu dari ruang lingkup penelitian. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara FGD dengan peserta yang terdiri dari pejabat utama dan anggota Polri yang menjadi responden. Dalam pendistribusian BBM, masih terdapat beberapa kendala seperti kesamaan dokumen perencanaan dari tahun sebelumnya dan sertifikasi personel yang minim. Diharapkan tata Kelola pendistribusian ke depannya dapat lebih efektif dan efisien dan pengalihan penggunaan bentuk kertas pada"