Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia yang selama ini tidak menjadi bagian dari negara yang mengklaim bagian dari Laut Cina Selatan, namun demikian, secara faktual klaim Cina atas wilayah ini didasarkan pada nine dashed lines yang memotong garis batas landas kontinen Indonesia yang telah disepakati dengan Vietnam dan Malaysia, serta memotong klaim batas ZEE Indonesia. Dalam jurnal ini akan dibahas apakah negara-negara kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN merespons ekskalasi sengketa LCS dengan menggunakan strategi balancing power dengan metode kualitatif melalui perspektif naval intelligence. Dan adakah kemungkinan ASEAN akan menggunakan ASEAN Way59 untuk bersatu menghadapi hegemoni Cina serta bagaimana implementasi strategi tersebut dalam hubungan intra ASEAN maupun ASEAN dengan Cina."

"Dengan adanya klaim kesehatan yang disampaikan oleh produk Kiranti Sehat Datang Bulan, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh health claims terhadap positive behavioral intentions dan apa saja faktor yang mempengaruhi konsumen mempersepsikan health claims tersebut. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh health claims terhadap behavioral intentions pada konsumen yang sering dan jarang mengkonsumsi Kiranti Sehat Datang Bulan. Teknik analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling ( SEM ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa health claims berpengaruh positif terhadap behavioral intention dan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi konsumen dalam mempersepsikan health claims seperti health knowledge yang signifikan berpengaruh terhadap health claims dan source of information and trust yang tidak berpengaruh signifikan terhadap health claims Selain itu, terdapat perbedaan pengaruh health claims terhadap behavioral intentions pada konsumen yang sering dan jarang mengkonsumsi Kiranti Sehat Datang Bulan.

---

The health claims made by Kiranti Sehat Datang Bulan product leads this study to analyze the impact of health claims to positive behavioral intentions and the factors influencing consumers? perception of the health claims. In addition, the study also aimed to compare the behavioral intentions between consumers who are frequently and rarely consume Kiranti Sehat Datang Bulan. The analysis technique used is the Structural Equation Modeling (SEM).

The results indicated that the health claims has a positive impact to the behavioral intention. Other factors also influencing consumers? perception of health claims, such as the health knowledge that has an impact to the health claims and the source of information that has no impact to the health claims. The result also identify differences between the impacts of health claims to the behavioral intentions of consumers who are frequently and rarely consume Kiranti Sehat Datang Bulan."

"Tesis ini berupaya memberikan gambaran tentang pemberdayaan pulau-pulau terluar tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka. Tekanan penelitian ini adalah berupaya menggambarkan kondisi pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka, bagaimana pemberdayaan terhadap pulau-pulau terluar tidak yang berpenghuni dan peran stake holder yang berperan dalam pemberdayaan pulau-pulau terluar tidak berpenghuni untuk meningkatkan ketahanan nasional, khususnya segi kesejahteraan dan keamanan. Dalam penelitian ini dapat digambarkan bahwa pulau-pulau terluar yang menjadi objek penelitian merupakan pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni dan mempunyai peran strategis dalam menjaga tetap utuhnya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dilihat kenyataannya, bahwa masih banyak permasalahan yang terdapat di pulau-pulau terluar tersebut. Kerawanan terhadap tindak kejahatan, pelanggaran batas wilayah, aktivitas ilegal maupun pengklaiman sepihak oleh pihak asing masih terjadi di pulau-pulau terluar, khususnya pulau-pulau terluar di sekitar selat Malaka. Selain itu, pulau-pulau terluar rawan hilang akibat abrasi air laut dan efek dari pemanasan global. Beberapa teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan dari Ife, yang menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan suatu konsep untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Kieffer bahwa pemberdayaan memerlukan adanya unsur partisipatif pada pemberdayaan. Dijelaskan juga oleh Parson et al bahwa pemberdayaan merupakan proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar. Penelitian tentang pemberdayaan pulau terluar yang tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka ini juga tidak terlepas dengan bagaimana untuk memberdayaakan ruang yang ada. Khususnya ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang merupakan kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut maupun ruang udara, dan juga kekayaan alam yang terdapat di wilayah nusantara. Dalam pemberdayaan pulau-pulau terluar tidak berpenghuni, yang merupakan ruang negara juga didukung dengan bagaimana partisipasi masyarakat, peran lembaga, pembangunan berkelanjutan, untuk memberdayakan pulau-pulau tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berusaha menggambarkan kondisi alamiah yang bersifat deskriptif analisis. Untuk mendukung penelitian ini, dilaksanakan penelitian studi literatur didapat dari berbagai sumber dan juga tinjauan langsung di lapangan. Dari hasil yang diperoleh ternyata masih banyak kekurangan dan tidak tersedianya sarana prasarana yang dapat menunjang dalam meningkatkan kesejahteraan maupun keamanan. Kondisi real dilapangan menunjukkan bahwa masih kurangnya pemberdayaan terhadap pulau-pulau terluar yang mempunyai peran strategis ini. Dalam penelitian ini terdapat pulau-pulau yang berpotensi untuk diberdayakan, baik secara ekonomi maupun pertahanan, yaitu Pulau Berhala dan Pulau Nipa. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar dalam pemberdayaan pulau-pulau terluar tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka, harus dilaksanakan oleh stake holder yang mempunyai kewenangan besar dan dapat melaksanakan berbagai program yang sesuai dengan karakter masing-masing wilayah pulau. Untuk meciptakan ketahanan negara, diperlukan penguatan aspek pertahanan di pulau-pulau terluar, khususnya yang berada di jalur penting, yaitu Selat Malaka.;prasarana yang dapat menunjang dalam meningkatkan kesejahteraan maupun keamanan. Kondisi real dilapangan menunjukkan bahwa masih kurangnya pemberdayaan terhadap pulau-pulau terluar yang mempunyai peran strategis ini. Dalam penelitian ini terdapat pulau-pulau yang berpotensi untuk diberdayakan, baik secara ekonomi maupun pertahanan, yaitu Pulau Berhala dan Pulau Nipa. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar dalam pemberdayaan pulau-pulau terluar tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka, harus dilaksanakan oleh stake holder yang mempunyai kewenangan besar dan dapat melaksanakan berbagai program yang sesuai dengan karakter masing-masing wilayah pulau. Untuk meciptakan ketahanan negara, diperlukan penguatan aspek pertahanan di pulau-pulau terluar, khususnya yang berada di jalur penting, yaitu Selat Malaka. "

"Prinsip utmost good faith merupakan salah satu prinsip didalam asuransi, yang mengaturTertanggung dan Penanggung harus memberikan informasi yang benar saat membuat perjanjian asuransi. Masalahnya antara lain, Pertama, bagaimana interpretasi hakim terhadap Pasal 251 Kode Komersial. Kedua, aturan hukum apa adalah yang paling tepat untuk digunakan oleh hakim dalam hal terjadi perselisihan penolakan klaim asuransi, apakah itu diatur dalam perjanjian umum atau asuransi pengaturan yang diatur dalam kode komersial. Ketiga, apakah hakim memiliki menerapkan aturan hukum secara tepat dalam kasus antara Ny. Kwee Lanny bersama dengan David Laurence melawan PT. Commonwealth Life. Tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sebagian data skripsi ini didasarkan pada literatur dan wawancara terkait. Dari hasil penelitian, tesis ini menyatakan bahwa (1) The juri menafsirkan artikel 251 dari kode komersial sebagai artikel yang berfokus pada kewajiban kepada Tertanggung, dan melindungi Penanggung. Namun dalam penerapannya Hakim harus memperhatikan nilai keadilan dalam masyarakat, kehidupan dan kearifan lokal, (2) Dalam jika terjadi perselisihan tentang penolakan klaim asuransi, aturan yang seharusnya digunakan adalah pengaturan asuransi diatur dalam kode komersial sebagai khusus pengaturan tetapi harus memperhatikan nilai keadilan di masyarakat. (3) Keputusan Hakim tidak akurat dan tidak ada pertimbangan mengenai pelanggaran prinsip itikad baik sepenuhnya. Saran dari penelitian ini adalah bahwa para pihak harus menerapkan prinsip itikad baik sepenuhnya, terutama Tertanggung dalam mengisi formulir, dan Penanggung wajib menjelaskan risikonya yang dijamin dan dikecualikan, pelatihan khusus perlu diadakan untuk memperdalam pengetahuan tentang prinsip-prinsip dalam asuransi, terutama prinsip itikad baik sepenuhnya untuk para Hakim, dan pelatihan diperlukan untuk Mahkamah Agung menambah pengetahuan hakim tentang keunikan hukum asuransi di Indonesia ranah hukum perdata.

---

The principle of utmost good faith is one of the principles in insurance, which governs the Insured and the Insurer must provide the correct information when making an insurance agreement. The problems include, first, how the judges interpretation of Article 251 of the Commercial Code. Second, what legal rules are the most appropriate for judges to use in the event of a dispute rejection of an insurance claim, whether it is regulated in a general agreement or insurance arrangements stipulated in a commercial code. Third, whether the judge has applied the rule of law appropriately in the case between Mrs. Kwee Lannyalong with David Laurence against PT. Commonwealth Life. This thesis is a normative juridical study, part of this thesis data is based on literature and related interviews. From the research results, this thesis states that (1) The jury interprets article 251 of the commercial code as an article that focuses on obligations to the Insured, and protects the Insurer. But in its application the Judge must pay attention to the value of justice in the community, life and local wisdom, (2) In if there is a dispute about the rejection of an insurance claim, the rule that should be used is that the insurance arrangement is regulated in the commercial code as a special arrangement but must pay attention to the value of justice in the community. (3) Judges decisions are inaccurate and there is no consideration regarding the violation of the principle of good faith completely. Suggestion from this research is that the parties must apply the principle of good faith fully, especially the Insured in filling out the form, and the Insurer must explain the risk guaranteed and excluded, special training needs to be held to deepen knowledge of the principles in insurance, especially the principle of good faith in full for the Judges, and training needed for the Supreme Court to increase the judges knowledge of the uniqueness of insurance law in Indonesia in the area of ​​civil law."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip itikad paling baik yang merupakan salah satu prinsip yang mendasar dan terpenting dalam perjanjian asuransi. Karena prinsip itikad paling baik mengatur tentang hak dan tanggung jawab dari tertanggung dan penanggung. Skripsi ini menganalisis perapan prinsip itikad paling baik dalam kasus sengketa klaim asuransi rangka kapal antara PT. Djakarta Lloyd Persero sebagai tertanggung dan PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur sebagai penanggung. serta membahas atas pertimbangan hukum dari hakim dalam putusannya mengenai kasus tersebut di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri, Banding Pengadilan Tinggi, Kasasi Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif hukum dengan studi pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi tidak memiliki kewajiban untuk membayar biaya kompensasi terhadap tertanggung jika tertanggung menyembunyikan fakta-fakta material terhadap objek pertanggungan dan dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan pertimbangan hakim bertentangan dengan prinsip itikad paling baik dalam perjanjian asuransi. Majelis Hakim menyatakan bahwa Penanggung bersalah karena Penanggung tidak melakukan kewajibannya untuk membayar biaya kompensasi kepada Tertanggung, oleh karena itu, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan prinsip itikad paling baik, padahal prinsip itikad paling baik merupakan prinsip yang mendasar dan paling penting dalam perjanjian asuransi.

---

This thesis discusses the application of the principle of utmost good faith as the basic and one of the important principles in the insurance agreement. Because the principle of utmost good faith governs the rights and obligation of the insured and the insurer. This thesis analyzes the application of the principle of utmost good faith in the case of marine hull insurance claim dispute of PT. Djakarta Lloyd Persero as the insured and PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur as the insurer, and the legal consideration of the court regarding the case in the First Level of the Court District Court, Appeal High Court, Cassation Supreme Court and Judicial Review Supreme Court. The Author uses research method of normative legal research with literature study.

This research concludes that the insurer did not have the liability to pay the compensation to the insured due to the concealment and non disclosure of material fact of the insurance object which is very material in the insurance agreement and leads to the automatic cancellation ldquo null and void rdquo of the insurance agreement and the legal consideration of the court was contradict with the principle of utmost good faith in insurance agreement. The Panel of Judges decided that the Insurer was guilty because the Insurer did not carry out his obligation to pay the compensation to the Insurer, therefore the the court decision did not consider regarding the principle of utmost good faith, whereas the principle of utmost good faith is the basic and important principle in insurance agreement."

"ABSTRAKSesuai peraturan BAPEPAMLK Nomor: PER-09/BL/2012 Pasal 11 bahwa nilai estimasi klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan IBNR dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik best estimate dengan menggunakan metode rasio klaim atau salah satu dari metode segitiga run-off triangle method . Metode Chain-Ladder dan Bornhuetter-Ferguson adalah metode berbasis triangle yang banyak dijadikan standar oleh auditor dan perusahaan asuransi dalam mengestimasi cadangan IBNR.Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis daya estimasi metode cadangan klaim IBNR yang berbasis metode triangle. Dengan ukuran statistik MAD dan RMSE diketahui eror pada Metode Bornhuetter-Ferguson lebih kecil dalam mengestimasi cadangan klaim IBNR dibandingkan dengan Metode Chain-Ladder

---

ABSTRACTAccording to regulations BAPEPAMLK Number PER 09 BL 2012 Article 11, the estimated value of claims incurred but not reported IBNR is calculated based on the estimated central or best estimate best estimate using the ratio of claims or one of the triangle method run off triangle method . Chain Ladder method and Bornhuetter Ferguson is a triangle based method that is used as a standard by the auditor and insurance companies. The aim of this study is to compare the predictive power of triangle methods in IBNR claims reserves estimation. Base on statistical measure MAD and RMSE, error on Bornhuetter Ferguson method is smaller in estimating the IBNR claims reserve compared with the Chain Ladder method."