Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pancasila merupakan metanarasi bagi bangsa Indonesia yang berusaha menyatukan keberagaman. Akan tetapi, usaha untuk menyatukan keberagaman itu berbenturan dengan pelbagai mininarasi dalam kelompok-kelompok yang telah diyakini."

"Research related to the diversity and conflict in Indonesia to date concludes that ethnic fractionalization, as an indicator of diversity, is positively related to the level of conflict. However, this research has not included other indicators of diversity, namely ethnic polarization, which is considered better than ethnic fractionalization in explaining conflicts, especially identity conflicts. Using the National Violence Monitoring System (NVMS) data along with 2000 and 2010 Indonesia Census data, this study found that ethnic polarization and religious fractionalization contribute to the increase of identity conflict in Indonesia. Otherwise, there is no statistical proof that validates the positive relationship between ethnic fractionalization and the identity conflict in general. Furthermore, this study also shows that the degree of heterogeneity at district level significantly reduces some aspects of social outcomes, such as trust to non co ethnics, solidarity, participation in community, and perceived safety which act as a channel through which diversity affect identity conflict.

---

Penelitian terkait dengan keberagaman dan konflik di Indonesia hingga saat ini menyimpulkan apabila fraksionalisasi etnik, sebagai indikator dari keberagaman, berhubungan positif dengan tingkat konflik. Namun, penelitian tersebut belum memasukkan indikator lain dari keberagaman, yaitu polarisasi etnik, yang dianggap lebih baik daripada fraksionalisasi etnik di dalam menjelaskan konflik, khususnya konflik identitas. Dengan menggunakan data dari Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan dan data keberagaman dari Sensus Penduduk tahun 2000 dan 2010, ditemukan apabila polarisasi etnik dan fraksionalisasi agama, berkontribusi terhadap peningkatan konflik identitas. Sebaliknya, tidak ditemukan bukti statistik yang dapat menjelaskan hubungan antara fraksionalisasi etnik dan konflik identitas secara umum. Selain itu, studi ini juga menemukan apabila tingkat keberagaman di suatu wilayah, berpengaruh negatif terhadap beberapa keluaran modal sosial seperti kepercayaan antar-etnis, solidaritas, partisipasi di komunitas, dan perasaan aman, yang berperan sebagai saluran yang menghubungkan keberagaman dengan konflik identitas."

"In millimeter-wave wireless cellular systems like local multipoint dsitribution services (LMDS) rain attenuation is an essential factor of performance degradation....."

"Kota-kota di Indonesia terintegrasi dengan keragaman dalam permukimannya, bahkan di kota-kota administratif di Jakarta terlihat adanya identitas tertentu dari masing-masing wilayah yang mempengaruhi kehidupan perkotaan. Untuk meningkatkan pengalaman dalam kehidupan perkotaan yakni dengan memiliki komunitas yang hidup berdampingan. Oleh karena itu, keberadaan kampung di dalam kota inilah yang membuat setiap dalam kecamatan memiliki hubungan saling ketergantungan yang mempengaruhi identitas dan aktivitasnya. Hubungan yang saling tergantung itu meliputi latar belakang sosial ekonomi, jaringan, gaya hidup, dan kemungkinan pengaruh dari teori place identity dan assemblage pada urban. Skripsi ini akan membahas studi kasus koeksistensi yang saling berketergantungan di lingkungan urban kampung dan kawasan elit yang berada di Tebet, Jakarta Selatan melalui sejarah, tipologi, dan aktivitas sosial-ekonomi yang bisa mengarahkan kemungkinan adanya dampak interdependensi dalam koeksistensi. Metode yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah kajian literatur dengan observasi langsung.

---

Cities in Indonesia are integrated with diversity in their settlements, even in administrative cities in Jakarta there is a certain identity from each region that influences urban life. To enhance the experience in urban life is by having a coexisting community. Therefore, the existence of kampung within the city makes each district have a relationship of interdependence that influences their identity and activities. These interdependent relationships include socio-economic background, networks, lifestyles, and the possible influence of place identity and assemblance theories on urban areas. This thesis will discuss a case study of interdependence of coexistence within urban kampung and elite areas in Tebet, South Jakarta through history, typology, and socio-economic activities that can aim at the possibility of interdependence impacts from the coexistence. The method used in this final project is a literature review with direct observation.

"

"Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu didasari oleh ideologi yang dianutnya, karena ideologi mampu menjawab secara meyakinkan pertanyaan mengapa dan untuk apa mereka menjadi suatu bangsa dan mendirikan negara. Pada dasarnya ideologi berintikan serangkaian nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dijadikan dasar oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Berdasar serangkaian nilai itu mereka mengetahui bagaimana cara yang paling baik, yaitu yang secara moral atau normatif dianggap benar dan adil, dalam bersikap dan bertingkah laku serta dijadikan dasar untuk memelihara, mempertahankan dan membangun kehidupan bangsa dan negaranya.Secara umum, dalam perjalanan sejarah dikenal adanya beberapa ideologi yang dianut oleh bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi ini, yakni antara lain ideologi komunisme, ideologi liberalisme, ideologi fasisme, dan agama sebagai ideologi. Sedangkan bagi bangsa Indonesia, ideologi-ideologi tersebut tidak dapat diterima keberadaannya sebagai ideologinya, karena bertentangan dengan budaya dan pengalaman sejarah bangsanya.Didasari pada budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ideologi yang cocok bagi bangsa Indonesia. Pancasila dalam rumusan pembukaan UUD 1945 yang secara mufakat bulat diterima bersama diterimanya keseluruhan rancangan UUD 1945 oleh rapat besar BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945, maupun dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 berkualifikasi sebagai dasar negara, seperti yang terumus dalam alenia IV, ..., yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Penempatan Pancasila sebagai dasar negara seperti tersebut pada alinea IV Pembukaan UUD 1945 di atas, membuktikan bahwa para pendiri negara ini telah menghendaki suatu tujuan agar Pancasila yang di dalamnya terkandung cita-cita intrinsik, secara moral mengikat sekaligus membimbing segenap pelaku dari kehidupan negara yang di dalamnya secara berjenjang tercakup segenap pelaku kehidupan masyarakat dan perorangan, warganegara maupun penduduk.Diamanahkannya Pancasila sebagai cita hukum, dimaksudkan oleh para pendiri negara "bahwa Pancasila secara hukum mengikat segenap subyek kehidupan negara dan kehidupan masyarakat". Maksud tersebut tertuang di dalam Penjelasan UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (UUD) maupun hukum yang tidak tertulis". Yang dimaksud dengan "pokok-pokok pikiran ini tidak lain adalah Pancasila itu sendiri"."

"Bangsa Indonesia yang telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945 terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda adat istiadat, kepercayaan, bahasa serta kebudayaannya. Namun berkat adanya Sumpah Pemuda yang telah dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928, maka semangat persatuan dan kesatuan dari Sumpah Pemuda ini tetap dipegang teguh sampai sekarang. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, sering terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan retaknya persatuan ini, namun bangsa Indosia dengan sekuat tenaga mengembalikannya kepada persatuan bangsa. Hal ini dapat dilihat ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mensahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (sekarang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945), terjadi penggantian kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya" diganti dengan kalimat "Yang Maha Esau sesudah "Ketuhanan".Adapun alasan penggantian kalimat tersebut menurut Drs. Moh. Hatta, salah seorang Proklamator, adalah atas usul seorang Opsir Angkatan Laut Jepang yang memberitahukan kepadanya, bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang berkeberatan atas bagian kalimat tersebut dan dianggapnya sebagai suatu diskriminasi terhadap golongan minoritas. Karena hal tersebut dianggap serius, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 sebelum PPKI bersidang, Drs. Moh. Hatta mengundang Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Hasan untuk mengadakan rapat pendahuluan guna membicarakan hal tersebut, dan mereka sepakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menurut bukunya Drs. Moh. Hatta "menusuk hati kaum Kristen" dan menggantinya dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pada waktu itu dari golongan Islam yang mempertahankan rumusan semula dengan alasan rumusan tersebut adalah hasil dari panitia ad hoc PPKI adalah Ki Bagus Hadikusumo, namun Ir. Soekarno selaku pimpinan sidang waktu itu mengutus Mr. Teuku Moh. Hasan untuk membujuk Ki Bagus ditambah dengan bujukan Mr. Kasman Singodimedjo yang menyatakan, bahwa dalam waktu enam bulan setelah perang Asia Timur Raya akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan menentukan Undang-Undang Dasar yang permanen. Dengan berat hati Ki Bagus Hadikusumo menerimanya.Demikian juga menurut Prof. Deliar Noer, Ki Bagus Hadikusumo tidak puas dengan saran Drs, Moh. Hatta meskipun ia diam, tetapi dalam hatinya ia menolak. Hal ini dilampiaskan ketika Ki Bagus pidato dalam Penutupan Majelis Tani.ir Muhammadiyah."