Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan (Balitbang Kemhan). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen. Temuan penelitian menunjukkan masih adanya beberapa permasalahan terkait penatausahaan BMN, baik dalam hal pencatatan maupun inventarisasi. Dalam hal pencatatan, masalah yang dijumpai di antaranya pencatatan salah akun, pencatatan tidak didukung dengan dokumen sumber yang diperlukan, pengecekan fisik barang tidak pernah dilakukan, dan sering terjadi selisih data antara pencatatan pada penyusunan laporan BMN dan penyusunan laporan keuangan. Dalam hal inventarisasi, permasalahannya meliputi inventarisasi belum dilakukan secara optimal, barang riil yang ada saat ini belum sesuai dengan daftar di SIMAK-BMN, inventarisasisulit dilaksanakan karena kurangnya petugas BMN."

"ABSTRACTPengelolaan aset tetap sangat diperlukan karena aset tetap merupakan bagian dari Laporan Keuangan, sehingga dengan pengelolaan aset tetap yang baik maka akan dihasilkan Laporan Keuangan yang baik.Pengelolaan aset tetap pada Pusat Perbukuan sejak tahun 2005 sudah tidak dilakukan secara manual. Pengelolaan aset tetap pada Pusat Perbukuan sudah menggunakan aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara). Tetapo masih ada beberapa masalah dalam pengelolaan aset pada Pusat Perbukuan seperti kesulitan dalam pengakuan aset dan kesalahan pencatatan.Oleh karena itu dengan pengelolaan aset yang baik dan dengan mengedepankan prinsip Good Governance maka diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan pengakuan pihak luar terhadap pemerintah Indonesia menjadi lebih baik.Karya akhir ini merupakan sebagian syarat dalam menyelesaikan studi pada program akuntansi pemerintah Magister Akuntansi Universitas Indonesia. karya akhir ini dapat juga digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi pengelolaan aset tetap di Pusat Perbukuan."

"Di tengah kondisi negara yang sedang mengalami berbagai permasalahan kebangsaan, akhir-akhir ini ditenggarai bahwa semangat nasionalisme, patriotisme dan bela negara, khususnya kalangan generasi muda di era digital menunjukkan kecenderungan menurun atau memudar. Beberapa indikasi antara lain adalah munculnya semangat kedaerahan yang berlebihan, merebaknya fanatisme dan intoleransi terhadap agama yang berujung pada kebencian antar umat beragama, ketidakpedulian terhadap bendera dan lagu kebangsaan, kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan dan kesenian daerah, konflik antar etnis yang mengakibatkan pertumpahan darah. Memudarnya semangat nasionalisme, patriotisme dan bela negara tersebut antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran bela negara, belum optimalnya kurikulum pendidikan dan pembinaan bela negara dan belum sinergisnya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pemilihan metode dan materi pembinaan kesadaran bela negara di era digital. Kenyataan yang terjadi saat ini, kesadaran warga negara khususnya generasi muda di era digital dalam hal bela negara masih perlu ditingkatkan."

"Program Keluarga Harapan merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat terutama keluarga kurang mampu atau keluarga miskin. Penelitian dilakukan untuk memahami implementasi PKH di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. Pemilihan lokasi penelitian mempertimbangkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH dan jumlah graduasi mandiri di tiap kelurahan Kecamatan Batu Ampar. Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara bersama informan, observasi, dan studi dokumen. Tujuan lainnya untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dari pelaksanaan program tersebut, serta merumuskan strategi guna meningkatkan implementasi PKH. Hasil dari penelitian implementasi PKH di Kelurahan Kampung Seraya sudah berjalan, tetapi memiliki beberapa kekurangan, yaitu masih adanya ketidaksesuaian identitas diri Keluarga Penerima Manfaat PKH yang tercatat dalam DTKS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan bank penyalur sehingga memengaruhi penyaluran dana bantuan. Terdapat juga beberapa faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi implementasi PKH. Saran yang dapat direkomendasikan penulis adalah melakukan pengembangan dan peningkatan dari kekuatan dan peluang yang dimiliki. Selain itu, peneliti juga merancang model strategi pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat PKH guna meminimalkan ketidaksesuaian identitas diri."

"Evolusi digital pada publik sektor berubah dari penggunaan teknologi yang diperuntukan untuk digitalisasi menjadi pengembangan e-government dalam mentransformasikan internal organisasi hingga hubungan eksternal serta secara progresif mengkontekstualisasikan upaya transformasi e-government ke dalam kebijakan yang spesifik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Kemenkeu dalam menyokong e-government ialah penerapan Office Automation. Pelaksanaan Office Automation pada Kemenkeu dapat dilihat melalui implementasi Aplikasi Satu Kemenkeu yang merupakan buah dari perwujudan konsep budaya kerja Kemenkeu Satu. Satu Kemenkeu merupakan aplikasi sistem informasi yang telah terintegrasi untuk mendukung kegiatan pegawai menjadi lebih efektif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan pengaruh Office Automation terhadap Knowledge Sharing Behaviour pada Aplikasi Satu Kemenkeu di lingkungan Kementerian Keuangan. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif melalui kuesioner. Adapun responden penelitian ialah pegawai Setjen Kemenkeu sebanyak 99 pegawai. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menguji hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh Office Automation terhadap Knowledge Sharing Behaviour yang signifikan karena sejatinya Office Automation selaku faktor teknologi yang dapat memengaruhi Knowledge Sharing Behaviour. Namun, masih banyak faktor lain yang juga memengaruhi Knowledge Sharing Behaviour. Faktor-faktor lain yang memengaruhi termasuk di antaranya faktor individu, organisasi, dan teknologi.

---

The digital evolution in the public sector changes from the use of technology intended for digitization to the development of e-government in transforming internal organizations to external relations and progressively contextualizing e-government transformation efforts into specific policies (Janowski, 2015). One of the efforts that can be made by the Ministry of Finance in supporting e-government is the implementation of Office Automation. The implementation of Office Automation in the Ministry of Finance can be seen through the implementation of the Satu Kemenkeu Application, which is the outcome of the realization of the concept of the Satu Kemenkeu work culture. Satu Kemenkeu is an information system application that has been integrated to support employee activities to be more effective (Ministry of Finance, 2023). This study aims to explain the effect of Office Automation on Knowledge Sharing Behaviour on the One Kemenkeu Application within the Ministry of Finance. This research approach is quantitative with quantitative data collection techniques through questionnaires. The research respondents were employees of the General Secretariat of the Ministry of Finance as 99 employees. The data obtained were then analyzed descriptively by testing the hypothesis using simple linear regression analysis. The results showed that there was a significant influence of Office Automation on Knowledge Sharing Behaviour, because in fact Office Automation as a technological factor that can affect Knowledge Sharing Behavior. However, there are still many other factors that also affect Knowledge Sharing Behaviour. Other influencing factors include individual, organizational, and technological factors."

"Tesis ini membahas penguatan kapasitas yang perlu dilakukan dalam penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden RI. Pengaduan kepada Presiden RI yang dibuka sejak tahun 2005 melalui Kementerian Sekretariat Negara menunjukan tren kenaikan tiap tahunnya dan tingkat antusiasme tertinggi terjadi pada masa Pemerintahan Joko Widodo. Seiring dengan kenaikan jumlah tersebut, tuntutan penyelesaian pengaduan kepada Presiden RI pun semakin tinggi sedangkan sejumlah aspek pendukung penyelenggaraan penanganan pengaduan masih terkendala sehingga proses penanganan belum optimal dan sejumlah pengaduan masih tertunda penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma Post Positivis dengan teknik pengumpulan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlunya penguatan kapasitas pada aspek kapasitas sumber daya dan manajemen. Ditinjau dari sumber daya, 1) peningkatan kapasitas pengetahuan pegawai dan unit kerja melalui program-program pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, dsb dan melakukan knowledge sharing, 2) peningkatan kapasitas fungsi sistem teknologi yang mendukung seluruh proses bisnis penanganan pengaduan. Ditinjau dari aspek manajemen, penguatan organisasi melalui evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan penanganan pengaduan, meliputi cara kerja, pola, dan alur proses bisnis penanganan pengaduan, penyusunan pedoman spesifik dan bersifat substantif, pembuatan kerangka hukum khusus penanganan pengaduan kepada Presiden RI, dukungan dan komitmen pemimpin, dan tata kelola jejaring baik di dalam lingkungan lembaga kepresidenan dan Kementerian/Lembaga serta Daerah.

---

This thesis discusses about capacity strengthening of a presidential complaint handling system in Indonesia. The number of complaints lodged to the system, which was initially opened in 2005, has increased substantially every year, especially in the era of President Joko Widodo. The rising number of public complaints requires the Ministry of State Secretariat to deal with grievances promptly, but some complaints remain unresolved due to some problems. By employing Post Positivits Paradigm and qualitative data collection method, the results show the strengthening of resources capacity and management capacity are required. From the perspective of resources, employess human capital and working unit could be improved by providing education and training programs, workshop, internship and knowledge sharing programs. Additionally, the enhancement of information technology and system capacity which support complaint handlings business process is lso required. From the perspective of management, organizational capacity strengthening could be improved by conducting comprehensive evaluation of public complaint handling process in some areas including work procedures, a complaint handling business process, the making of specific guidance, a special legal framework, leadership commitment and supports, and the inter and extra organizational governance."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan di lingkungan Kantor Kementerian Kesehatan dengan menggunakan model analisis Edward III. Implementasi kebijakan berjalan baik bila pelaksanaanya telah sesuai dengan peraturannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam pada pelaksana kebijakan Jabatan Fungsional Adminkes di lingkungan Kantor Kemenkes. Informan dipilih berdasarkan purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik terkait komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang menghambat implementasinya adalah sosialisasi; penempatan dan kewenangan Adminkes dalam Unit Kerja; dukungan pimpinan; fasilitas; beban kerja Unit Pembina; koordinasi internal di Kemenkes; dan sistem pengarsipan.

---

This research aimed to analyze the implementation of Health Administrator Functional Position policy at Ministry of Health office using analytical model from Edward III. Implementation of the policy is assumed to be going well when in accordance with the regulations. This research used qualitative method using in-depth interviews to the executive staff implementing the above decrees at the Ministry of Health office.

The results showed that the policy implementation of Health Administrator as Functional Position at the Ministry of Health needs to be improved in terms of communications, resources, disposition and bureaucratic structure. Factors that hinder the implementation is socialization; placement and Adminkes authority; leadership support; facilities; workload of Unit Supervisors; internal coordination in the Ministry of Health; and archiving systems."

"ABSTRAKPemahaman Ketahanan Nasional para santri dan Kiai dipondok pesantren tradisional penting untuk diteliti, mengingat diabad ke-21 ini berkembang berbagai aliran yang masuk ke Indonesia dan berpotensi menganggu keutuhan NKRI yang berfaham kebangsaan dengan dasar Pancasila. Berkembangnya ideology radikal kanan sekarang ini menghendaki terbentuknya negara berfahamkhilafah. Negara yang berdasarkan agama Islam yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Penelitian dilaksanakan di pondok pesantren tradisional Al-Maymun Kabupaten Grobongan Jawa Tengah, karena daerah tersebut merupakan salah satu basis PKI. Penelitian ini berupaya menganalisis pemahaman ketahanan nasional di pondok pesantren tradisional Al-Maymun. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif seperti studi literature dan wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber yang ada didalam dan disekitar pondok pesantren serta pejabat/aparat setempat. Hasil penelitian menemukan bahwa kurikulum yang diajarkan tidak ada matapelajaran PPKn. Santri yang mondok untuk belajar tidak pernah mengikuti kegiatan pramuka dan kegiatan-kegiatan memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia. Wujud aktifitas belanegara yang santri lakukan diantaranya berdoa untuk NKRI. Pemahaman konsep jihad dan konsep ketahanan nasional serta toleransi terhadap keragaman agama dan budaya merujuk pada kitab kuning yang merupakan penjabaran dari Al-Quran dan hadist. Hubbul Wathon Minal Iman ldquo;mencintai bangsa dan negara merupakan bagian dari iman ldquo;.

---

ABSTRACTUnderstanding of national resilienceat traditional Islamic Boarding School are important to be studied. since in this 21th century, various branches are infiltrated to Indonesia and potentially interrupt the resilience of Indonesia which has ideology of Pancasila. The growth of ldquo radical of terrorism rdquo ideology recently have goal of forming of state with ldquo Khilafah rdquo ideology, the state with base of Islam with do not fit with Pancasila. This research try to analysis Understanding of national resilienceat Traditional Islamic Boarding School of Al Maymun on Grobogan Regency Central Java. The research used descriptive qualitative method such as literature study, in depth interview with numbers of sources who stay inside or around of Boarding School as well as officers figures there. The result found that the teaching curriculum does not consist of state defence subject. The students never followed activities such as Boy Scout and activity to commemorate the Independence of Indonesia. The form of state defence from the student is like praying for the country of Indonesia. The conscious of Jihad and state defence concepts as well as tolerance for the variety of religion and culture are referring to ldquo KitabKuning rdquo as elaboration of ldquo Al Quran and Hadist rdquo .Hubbul wathonminal faith ldquo Loving nation and state is part of faith rdquo . "

"Program PKTD dalam implementasinya bertujuan bukan hanya pada peningkatan aspek ekonomi, namun juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ketahanan sosial masyarakat Desa. Adanya permasalahan sosial yaitu tingginya kemiskinan, tingkat pengangguran, dan permasalahan stunting, serta peningkatan kasus Covid-19 di Kecamatan Caringin, mengindikasikan bahwa Program PKTD yang dilaksanakan sejak Tahun 2018, belum terimplementasi dengan baik, sementara itu disisi lain juga belum dapat meningkatkan kapasitas ketahanan sosial masyarakat Desa di Kecamatan Caringin. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis bagaimana implementasi dan implikasi Program PKTD terhadap kapasitas ketahanan sosial pada masyarakat Desa di Kecamatan Caringin, selain itu juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi dalam implementasi Program PKTD agar dapat meningkatkan ketahanan sosial di Kecamatan Caringin. Metode penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan Program PKTD sudah disosialisasikan dan terealisasi sesuai dengan tujuan dari program ini pada berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Caringin. Namun pada pelaksanaanya masih belum efektif, disebabkan oleh sejumlah faktor yaitu keterbatasan fasilitas dan keterbatasan anggaran; ketidak kepatuhan dari Pemerintah Desa pada ketentuan yang sudah ditetapkan yang disebabkan ketentuan pada regulasi yang kaku dan tidak fleksibel; tumpang tindih dalam regulasi dan struktur Pemerintahan Desa; dan belum optimalnya keterlibatan masyarakat pada perencanaan kegiatan Program PKTD. Selain itu karna belum optimalnya sistem rekrutmen dan pembayaran upah bagi peserta dalam program ini menimbulkan potensi konflik dan berkurangnya rasa gotong royong dari masyarakat Desa. Kemudian ditemukan juga bahwa meski program ini berimplikasi pada peningkatan kapasitas koping, namun program ini belum mampu berimplikasi meningkatkan kapasitas adaptif dan kapasitas partisipatif dari ketahanan sosial masyarakat Desa di Kecamatan Caringin. Dari hasil temuan tersebut, strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan sosial adalah mengarahkan pada kegiatan kewirausahaan yang memanfaatkan potensi dan kearifan lokal di Desa.

---

The PKTD program in its implementation aims not only at improving the economic aspect but also aims to increase the social resilience capacity of the village community. The existence of social problems, namely high poverty, unemployment, and stunting problems, as well as an increase in Covid-19 cases in the Caringin District, indicates that the PKTD Program which has been implemented since 2018, has not been implemented properly, while on the other hand, it has not been able to increase social resilience capacity. the village community in Caringin District. Based on this, this study aims to be able to analyze how the implementation and implications of the PKTD Program on social resilience capacity in rural communities in the Caringin District, besides that it also aims to analyze how the strategy in implementing the PKTD Program can increase social resilience in Caringin District. This research method was carried out qualitatively with a descriptive nature. The results of the study found that the implementation of the PKTD Program had been socialized and realized following the objectives of this program in various infrastructure development activities in the Caringin District. However, its implementation is still not effective, due to some factors, namely limited facilities and budget constraints; non-compliance of the Village Government with the provisions that have been set due to the provisions of the regulations being rigid and inflexible; overlapping in the regulations and structures of the Village Government; and not yet optimal community involvement in the planning of PKTD Program activities. In addition, because the recruitment system and payment of wages for participants in this program are not optimal, it creates the potential for conflict and a reduced sense of cooperation from the village community. Then it was also found that although this program has implications for increasing coping capacity, this program has not been able to have implications for increasing the adaptive capacity and participatory capacity of the social resilience of the Village community in the Caringin District. From these findings, a strategy that can be used to increase social resilience is to direct entrepreneurial activities that utilize local potential and wisdom in the village.

"