Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study aims to shed light on the co-movement of sovereign credit risk and economic risk in Turkey using the Toda–Yamamoto causality, Gradual Shift causality, and Wavelet Coherence tests. The study answers the following questions, which, to the best of our knowledge, have not been investigated in the literature: (i) Is there any causal linkage between sovereign credit risk and economic risk?; and (ii) If yes, why? Our findings reveal that (i) economic risk caused sovereign credit risk in 1997 and 2002; and (ii) between 2001 and 2012, sovereign credit risk caused economic risk at different scales. The Toda–Yamamoto causality and Gradual Shift causality tests confirm that, in Turkey, changes in sovereign credit risk significantly lead to changes in economic risk, indicating the importance of sovereign credit risk for predicting economic risk."

"Tesis ini mencoba membahas mengapa Pemerintah Australia dalam pelaksanaan OSB melakukan pelanggaran terhadap batas wilayah Indonesia. Kebijakan OSB merupakan bagian dari upaya Pemerintah Australia untuk menghadapi masalah migran ireguler yang datang dengan perahu. Melalui teori sekuritisasi, penulis berusaha melakukan identifikasi terhadap proses sekuritisasi isu migran ireguler di Australia. Pelaksanaan OSB yang merupakan hasil dari proses sekuritisasi isu migran ireguler di Australia selanjutnya dilihat dengan logika organized hypocrisy. Bahwa pelanggaran batas wilayah Indonesia yang dilakukan dalam OSB merupakan bentuk intervensi untuk mencapai keberhasilan menghentikan arus migran ireguler ke Australia. Meskipun secara normatif kedua negara memiliki komitmen untuk menghormati kedaulatan satu sama lain.

---

This thesis tries to explain why Operation Sovereign Borders (OSB) on behalf Australian Government did a territorial breach in to Indonesia`s border. OSB policy is a part of Australian Government efforts to tackle irregular migrant problem which came by boat. By securitization theory, the writer tries to identify securitization process of irregular migrant issues in Australia. OSB as a result of securitization process then would be seen with organized hypocrisy logics. That territorial breach on OSB is an intervention form to stop successfully irregular migrant wave to Australia. Although in a normative way both of states have the commitment to respect each other sovereignty."

"Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengadili perkara pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam amar putusan, Majelis Hakim memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen, atau yang biasa disebut sebagai putusan yang mengandung klausa inkonstitusional bersyarat. Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesian Sovereign Wealth Fund (INA) terbentuk dari peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Apabila UU Cipta Kerja pada akhirnya dinyatakan inkonstitusional secara permanen, maka akan terdapat kekosongan hukum dalam dasar pendirian INA. Tulisan ini akan membahas mengenai mekanisme pengambilan keputusan hakim di dalam putusan dan dampak yang diakibatkan oleh keberlakuan putusan ini dengan menggunakan perspektif ex ante dan legalitas dari INA apabila UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

---

On 25th of November 2021, Indonesia’s Constitutional Court read out the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 which tried the case for the formal review of the Job Creation Law against the Constitution of the Republic of Indonesia. In the decision, the Council of Judges ordered the legislators to make corrections within a maximum period of 2 (two) years from the pronouncement of the decision and if within this grace period no corrections are made, the Job Creation Law becomes permanently unconstitutional, or what is commonly referred to as a decision containing a conditionally unconstitutional clause. Lembaga Pengelola Investasi or Indonesian Sovereign Wealth Fund (INA) was formed from subordinate legislation for the Job Creation Law. If the Job Creation Law is ultimately declared permanently unconstitutional, then there will be a legal vacuum in the basis for the establishment of the INA. This thesis will discuss the mechanism for the judges’ decision making process in the Court Decision and the impact caused by the enforcement of this Court Decision using an ex ante perspective and the legality of the INA if the Job Creation Law is declared permanently unconstitutional."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Sovereign Wealth Funds (SWF) sebagai danainvestasi khusus yang dimiliki pemerintah pusat, dibentuk untuk tujuan-tujuanmakroekonomi. SWF mengelola aset untuk mencapai tujuan financial danmelaksanakan serangkaian strategi penanaman modal yang meliputi investasi asetkeuangan di luar negeri. Santiago Principles yang difasilitasi dan didukung IMFpada bulan Oktober 2008 telah berhasil merumuskan arahan bagi negara-negarapeserta IMF yang telah memiliki SWF yaitu Generally Accepted principles andPractices (GAPP). Kajian penelitian dalam perspeltif Hukum Ekonomilntemasional -

---

ABSTRACTThis thesis studies the SWFs which are defined as special purpose investmentfunds or arangements, owned by the general government. Created by thegeneral govemment for macroeconomic purposes. SWFs hold, manage, oradminister assets to achieve financial objectives, and employ a set of investmentstrategies, which include investing in foreign financial assets. Santiago principlesfacilitated and supported by IMF in October 2008 has succeeded in identif,ingand drafting a set of Generally Accepted Principles and practices (GApp). ihi;subject is studied in Intemational Economic Law's perspective."

"Bahwa pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) sendiri merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjaga kesejahteraan generasi mendatang dari suatu negara. Indonesia Investment Authority (INA) sebagai lembaga SWF di Indonesia dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang guna mendukung pembangunan secara berkelanjutan Indonesia sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 165 ayat (2) UU Cipta Kerja. Urgensi pembentukan dari INA sendiri menjadi pertanyaan besar dikarenakan telah adanya lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang telah dibentuk oleh Indonesia, namun dengan perbedaan yang mendasar seperti tujuan pembentukan INA dengan BUMN dan BKPM sendiri pun telah menjawab urgensi dari dibutuhkannya pembentukan INA sebagai suatu lembaga pengelola investasi di Indonesia. Kelembagaan INA diperkenalkan sebagai suatu sui generis atau kelembagaan yang memiliki karekter khusus. Dari sisi kebadanhukuman INA berbentuk sebagai badan hukum privat, dengan mekanisme perusahaan berbentuk badan hukum privat, modal pemerintah terpisah dari APBN dan bukan bagian dari keuangan negara. Dengan adanya Pasal 158 ayat (4) UU Cipta Kerja mengindikasikan apabila keuntungan dan kerugian INA hanya dihitung sebagai risiko bisnis dan tidak dapat dihitung sebagai keuntungan dan kerugian keuangan negara.

---

Whereas the formation of the Sovereign Wealth Fund (SWF) itself is one of the efforts made by the Government in order to increase sustainable economic growth and maintain the welfare of future generations of a country. The Indonesia Investment Authority (INA) as a SWF institution in Indonesia is intended to be able to increase and optimize asset values in the long term to support Indonesia's sustainable development as this is explained in Article 165 paragraph (2) of the Job Creation Law. The urgency of the formation of the INA itself is a big question because there have been State-Owned Enterprises (BUMN) and Investment Coordinating Boards (BKPM) that have been formed by Indonesia, but with fundamental differences such as the purpose of forming an INA with BUMN and BKPM itself has answered the urgency of the need to establish INA as an investment management institution in Indonesia. The INA institution was introduced as a sui generis or institution that has special characteristics. In terms of legal entity, INA is in the form of a private legal entity, with the company mechanism in the form of a private legal entity, government capital is separate from the state budget and is not part of state finances. The existence of Article 158 paragraph (4) of the Job Creation Law indicates that INA's profits and losses are only counted as business risks and cannot be counted as state financial gains and losses."

"Sumber daya genetik (SDG) pada awalnya secara natural berpindah dari satu daerah ke daerah lain dengan berbagai tujuan, terutama untuk ketahanan pangan. Perpindahan demikian semula tidak menjadi satu masalah, bahkan dianggap sebagai suatu kegiatan yang saling menguntungkan. Namun, seiring dengan perkembangan realitas sosial dan perkembangan nilai yang tumbuh dalam bangsa-bangsa dunia, SDG yang semula bebas akses karena warisan bersama umat manusia (common heritage of mankind = CHM) pada perkembangannya menjadi hak berdaulat negara yang memberikan hak mengontrol akses dan pemanfaatan SDG yang berada di wilayahnya. Pergeseran ini dipicu oleh ketidakkonsistenan nilai yang diterapkan pada SDG: manakala mengakses, seluruh dunia menggunakan prinsip CHM, namun jika ada hasil komersial dari akses dimaksud, maka hasil tersebut merupakan hak individu berdasarkan prinsip hak kekayaan intelektual (HKI), yang secara tepat digambarkan oleh Olembo: ?what went out free, would return with a price tag? . Dengan mencermati perkembangan yang terjadi di tingkat internasioal dan nasional, pola perlindungan atas SDG Indonesia sekaligus pemanfaatannya secara berkelanjutan harus dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan SDG yang responsif terhadap tuntutan global dan terutama nasional, dengan menggabungkan unsur perlindungan dan pemanfaatan yang memungkinkan beban biaya perlindungan turut juga ditanggung oleh hasil komersialisasi SDG."

"Tulisan ini secara taksonomi meninjau perkembangan pembahasan sovereign wealth fund (disingkat SWF) sebagai fenomena hubungan internasional sejak istilahnya diciptakan pada tahun 2005, sampai 2020. Tulisan ini menggunakan 45 literatur yang terakreditasi secara internasional dan mengklasifikasikannya sesuai dengan kesamaan tema antar literatur. Karena pembahasannya dibatasi pada latar hubungan internasional, tulisan ini terlebih dahulu akan secara singkat menjelaskan penemuan-penemuan empiris berdasarkan literatur-literatur yang ada mengenai SWF. Selanjutnya, tulisan ini akan memberikan penekanan pada tema-tema yang muncul di dalam literatur yang mencakup: (1) usaha untuk menteorisasikan SWF; (2) variabel yang mempengaruhi perilaku SWF; (3) pengaturan SWF di negara resipien serta di tingkat internasional, serta tema-tema lain yang berbeda dengan pengelompokkan sebelumnya. Tulisan ini mencoba untuk menunjukkan konsensus, perdebatan, tren serta kesenjangan dalam topik ini. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa pendekatan liberal paling banyak digunakan untuk membahas SWF beserta pendekatan dalam studi lain yang masih berbasis internasional. Penulis berargumen bahwa sebagai sebuah topik, SWF erat kaitannya dengan konsep kedaulatan moneter dan kebanyakan masih dibahas dari perspektif negara resipien yang bereaksi terhadap kemunculannya serta aktivitasnya, bukan oleh pihak yang sebenarnya memiliki SWF.

---

"

"Tulisan ini hendak mengindentifikasi dan beragumen mengenai hak imunitas yang ada didalam Sovereign Wealth Fund. Menjelaskan kekhawatiran yang ada terhadap keberlakuan Sovereign Wealth Fund di dunia. Memberikan penjelasan mengenai doktrin terhadap imunitas terkait negara. Memberikan pemahaman mengenai struktur hukum dan generally accepted principles and practices (GAPP) yang dibuat oleh International Monetary Fund melalui International Working Group yang nantinya disebut Santiago Principles mengenai Sovereign Wealth Fund. Melakukan analisis kasus Janvey melawan Libiyan Investment Authority yang berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara terhadap negara asing.

---

This paper will identify and giving an argument the immunities within sovereign wealth fund. to point out the concern of Sovereign Wealth Fund in global operations. Explain the state immunity doctrine. To define the legal frameworks and generally accepted principles and practices (GAPP) constituted by International Monetary Fund which later called Santiago Principles. Analise Janvey v. Libiyan Investment Authority case indicated with state jurisdiction upon foreign state."

"Sovereign Wealth Fund saat ini sedang bekermbang di dunia internasional, namun oleh karena perkembangannya yang pesat saat ini dunia internasional belum memiliki aturan baku dan organisasi internasional pengawas resmi untuk mengawasi kegiatan Sovereign Wealth Fund. Pada dasarnya Sovereign Wealth Fund merupakan entitas yang dibuat oleh negara untuk melakukan kegiatan investasi atas nama negara tersebut, umumnya modal dari Sovereign Wealth Fund ini didapatkan dari hasil penjualan sumber daya alam seperti misalnya minyak yang disisihkan Sebagian untuk dijadikan modal. Atas dasar hal tersebut tujuannya dibentuknya Sovereign Wealth Fund adalah sebagai stabilization fund guna menjaga perekonomian negara yang memilikinya dalam hal sumber daya alam yang menjadi sumber perekonomian negara tersebut habis. Terkait dengan hal ini Sovereign Wealth Fund dalam melakukan kegiatannya tentu saja bekerja sama dengan negara maupun Sovereign Wealth Fund lainnya, oleh karenanya tidak dapat dipungkiri dimungkinkan dikemudian hari akan timbul sengketa. Atas dasar hal tersebut dalam hal terjadi sengketa perlu dikaji terlebih dahulu apakah suatu Sovereign Wealth Fund tersebut dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional atau dapat dipersamakan dengan negara yang memilikinya sehingga memiliki imunitas atas pengadilan domestic dan bagaimana tanggung jawab negara yang memilikinya jika Sovereign Wealth Fund tersebut diputus bersalah

---

The Sovereign Wealth Fund is currently developing internationally, but due to its rapid development, the international community does not yet have standard rules and an official international supervisory organization to oversee the activities of the Sovereign Wealth Fund. Basically, the Sovereign Wealth Fund is an entity created by the state to carry out investment activities on behalf of the country, generally the capital of the Sovereign Wealth Fund is obtained from the proceeds from the sale of natural resources such as oil which are set aside in part to be used as capital. Based on this, the purpose of establishing the Sovereign Wealth Fund is to act as a stabilization fund to protect the economy of the country that owns itif the natural resources that of the country's economy run out. Related to this, the Sovereign Wealth Fund, in carrying out its activities, of course cooperates with the state and other Sovereign Wealth Funds, therefore it cannot be denied that it is possible that disputes will arise in the future. On this basis, in the event of a dispute, it is necessary to examine in advance whether a Sovereign Wealth Fund can be considered as a subject of international law or can be equated with the country that owns it so that it has immunity from domestic courts and what is the responsibility of the country that owns it if the Sovereign Wealth Fund is terminated guilty."