Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu isi yang menjadi perhatian di dalam integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah bervariasinya paket manfaat yang diberikan oleh Jamkesda. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai paket manfaat Jamkesda sebagai bahan pertimbangan dalam pengintegrasian ke dalam JKN. Metode: Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dilakukan di Kabupaten/kota yang sudah memiliki Jamkesda pada tahun 2013-2014. Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kelompok diskusi terfokus, wawancara, pengamatan serta melalui kuesioner yang dirancang untuk dapat diisi sendiri oleh responden. Data sekunder berasal dari berbagai sumber, seperti artikel, jurnal, dokumen, data statistik, arsip serta publikasi media massa. Hasil: Penelitian menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara kelompok kapasitas fiskal dengan manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan (continuity correction, p value = 0,065). Kendati demikian, kabupaten/kota yang memiliki kapasitas fiskal tinggi (tinggi dan sangat tinggi) memiliki kecendrungan sebesar 1,920 kali lebih besar untuk memberikan manfaat Jamkesda yang sesuai atau bahkan melebihi manfaat Jamkesmas bila dibandingkan dengan kabupaten/kota yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah (sedang dan rendah) (Mantel-Haenszel, Common Odds Ratio Estimates = 1,920; confidence Interval 95% = 1,008 – 3,658; asymp. Sig 2 sided = 0,047). Terdapat perbedaan antar sistem Jamkesda yang ada, khususnya dalam hal paket yang diberikan. Hasil kualitatif menunjukan adanya berbagai hambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, keterbatasan sumber daya manusia kesehatan serta kurangnya sarana. Saran: Disarankan agar Pemerintah menentukan layanan mendasar yang berlaku secara rasional sehingga perbedaan paket manfaat dapat disetarakan. Pemerintah pusat juga harus mampu menjembatani perbedaan pemahaman para pengambil kebijakan di daerah."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia. JHT merupakan program berupa pemberian uang tunai ketika peserta memasuki usia pensiun. Dalam implementasinya, terdapat beberapa kendala yakni banyak peserta yang mengambil manfaat JHT pada usia muda. Hal ini menyebabkan adanya pergeseran filosofi JHT serta adanya perusahaan yang mendaftarkan sebagain baik program, upah dan tenaga kerjanya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis implementasi kebijakan manfaat JHT di Indonesia dan hal yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan manfaat JHT tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literature. Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa informan mencakup pihak pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, peserta dan pemberi kerja serta LSM. Hasil dari penelitian ini yakni impementasi kebijakan manfaat JHT di Indonesia berjalan dengan baik walaupun terjadi disharmoni regulasi dan keberhasilan implementasi kebijakan manfaat JHT di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya meliputi konten dan konteks dari kebijakan itu sendiri serta kepatuhan dari implementator dan faktual akan kondisi sosiologis masyarakat. Kesimpulannya ialah implementasi berjalan dengan baik walaupun masih menghadapi kendala baik regulasi maupun kepatuhan sehingga perlu dilakukan revisi PP 60 tahun 2015, adanya unemployement benefit sehingga tidak mengganggu JHT dan diperlukan kinerja yang inovatif dari BPJS Ketenagakerjaan.

---

This study discusses the implementation of policies on benefits of Old Age Insurance (JHT) in Indonesia. JHT is a program in the form of giving cash when participants enter retirement age. In its implementation, there are several obstacles, namely many participants who took the benefits of JHT at a young age. This has led to a shift in the philosophy of JHT as well as the existence of companies that register good programs, wages and labor.

The purpose of this study is to analyze the implementation of the JHT benefit policy in Indonesia and what determines the success of implementing the JHT benefit policy. This study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. In-depth interviews were conducted with several informants including the government, Employment BPJS, participants and employers as well as NGOs.

The results of this study are that the implementation of JHT benefit policies in Indonesia goes well even though there is disharmony in regulation and the successful implementation of JHT benefit policies in Indonesia is strongly influenced by various things including the content and context of the policy itself and the implementer`s compliance and factual sociological conditions.

The conclusion is that implementation is going well even though it still faces both regulatory and compliance constraints so it needs to be revised PP 60 in 2015, the existence of unemployement benefits so that it does not interfere with JHT and innovative performance is needed from BPJS Ketenagakerjaan. "