Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyidikan ialah tindakan penyidik guna mencari beserta menghimpun bukti, menerangkan terkait tindak.pidana yang terjadi serta untuk.menemukan tersangkanya. Seperti.yang diterangkan pada pasal 1 butir (1) serta pasal 6 ayat (1) KUHAP, yang mampu dianggap sebagai.penyidik yakni pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerima kewenangan khusus dari Undang-Undang. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini ialah bagaimana mekanisme.penyidikan tindak pidana.judi online yang penyidik.unit cyber crime Subdit.Ditreskrimsus Polda Metro Jaya lakukan, hambatan apa yang penyidik unit cyber crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya hadapi pada pelaksanaan.penyelidikan tindak pidana mengenai tindak pidana.judi online di wilayah.hukum Polda Metro Jaya, serta bagaimana strategi.penyidik cyber crime Polda Metro Jaya mengatasi hambatan ketika.menangani tindak pidana.perjudian online di Wilayah.Hukum Polda Metro Jaya. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini ialah penelitian deskriptif eksploratif melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Informan pada penelitian ini ialah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Humas Polda Metro Jaya, serta anggota Ditreskrimum Polda Metro. Data sekunder yang dipergunakan pada penelitian ini meliputi perundang-undangan, hasil penelitian, dokumen-dokumen perkara tindak pidana perjudian online yang telah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan mekanisme penyidikan.tindak pidana judi.online yang Penyidik Unit. Cyber crime Subdit DitreskrimsusaPolda Metro Jaya lakukan. Mekanisme ini melibatkan aparat kepolisian dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan melaporkan hasil penyidikan kepada jaksa. Penyidik menghadapi beberapa hambatan, termasuk kurangnya ketegasan aturan hukum terkait perjudian online, perbedaan pandangan hukum antara Indonesia dan negara penyedia server judi online, serta keterbatasan peraturan dan koordinasi dalam penyidikan tindak pidana siber. Polda Metro Jaya telah mengadopsi serangkaian strategi efektif dalam menangani tindak pidana perjudian online. Strategi tersebut meliputi pendekatan yang terstruktur dalam perencanaan penyidikan, penggunaan bukti permulaan yang cukup, dan fokus pada penggunaan alat bukti elektronik. Dengan menerapkan pendekatan ini, Polda Metro Jaya berharap dapat mengatasi tantangan kompleks yang terkait dengan kegiatan perjudian ilegal dan melindungi masyarakat.

---

The act of searching for and gathering evidence, shedding light on illegal activity, and locating the suspect is known as investigation. According to KUHAP's article 1 point (1) and article 6 paragraph (1), an official of the Indonesian National Police with specific legal authority is what can be considered an investigator. The problems raised in this study are how the mechanism of investigation of online gambling crimes carried out by investigators of the cyber crime unit of the Subdit Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, what obstacles are faced by investigators of the Ditreskrimsus Polda Metro Jaya cyber crime unit in the implementation of criminal investigations related to online gambling crimes in the Polda Metro Jaya jurisdiction, and how the strategy of cyber crime investigators of Polda Metro Jaya overcomes obstacles in handling online gambling crimes in the Polda Metro Jaya jurisdiction. This research uses qualitative research. This type of research is exploratory descriptive research with quantitative and qualitative approaches. The informants in this research are the Directorate of Special Criminal Investigation of Polda Metro Jaya, Public Relations of Polda Metro Jaya, and members of Ditreskrimum Polda Metro. Secondary data used in this research includes legislation, research results, case documents of online gambling crimes that have been handled by Polda Metro Jaya. The results of the research and discussion elaborate the mechanism of investigation of online gambling crimes carried out by Investigators of the Cyber crime Unit of the Subdit Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. This mechanism involves police officers in receiving reports, conducting investigations, and reporting the results of investigations to prosecutors. Investigators faced several obstacles, including the lack of firmness of legal rules related to online gambling, differences in legal views between Indonesia and the countries providing online gambling servers, as well as limited regulations and coordination in cyber crime investigations. Polda Metro Jaya has adopted a series of effective strategies in dealing with online gambling offenses. These include a structured approach to investigation planning, the use of sufficient preliminary evidence, and a focus on the use of electronic evidence. By applying this approach, Polda Metro Jaya hopes to address the complex challenges associated with illegal gambling activities and protect the public."

"ABSTRAKTindak pidana perjudian merupakan tindak pidana asal penyebab terjadinya tindak pidana lain seperti pencurian, pencurian dengan kekerasan, penculikan, bahkan pembunuhan. Tindak pidana perjudian tidak bisa dikurangi crime total nya. Langkah yang bisa dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat adalah melakukan pengungkapan perkara atau meningkatkan angka crime clearance terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi di masyarakat Jakarta Barat. Dengan meningkatnya pengungkapan perkara tindak pidana perjudian di masyarakat Jakarta Barat, diharapkan para tersangka yang ditangkap oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan efek jera deterrence effect . Hal ini yang menjadi suatu ketertarikan bagi penulis, dengan tingginya angka pengungkapan tindak pidana perjudian di wilayah Jakarta Barat, apakah efek jera tersebut diperoleh bagi para pelaku tindak pidana perjudian? Apakah terdapat hal-hal lain yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum tindak pidana perjudian sehingga mampu memberikan efek jera bagi para pelaku? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan metode economic analysis of law EAL dengan alat bantu cost benefit analysis CBA untuk menghitung efisiensi penegakan hukum perjudian di wilayah Jakarta Barat selama tahun 2013-2016. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa 1 trend crime total dan trend crime clearance tindak pidana perjudian meningkat sebesar 2,5 selama 3 tahun berturut-turut; 2 perjudian jenis togel menempati urutan pertama dan perjudian online menempati urutan kedua dalam kuantitas selama tahun 2013-2016; 3 Kecamatan Tambora menempati urutan pertama sebagai tempat kejadian perkara terbesar selama tahun 2013-2016; 4 88,26 dari 179 perkara selama tahun 2013-2016 memperoleh putusan hakim selama satu tahun ke bawah; 5 13,25 dari 320 pelaku yang ditangkap selama tahun 2013-2016 merupakan residivis; 6 Putusan pidana yang diberikan hakim terlalu ringan, sehingga tidak memberikan efek jera, karena untung yang diperoleh para pelaku perjudian lebih besar dibanding dengan lamanya masa hukuman; 7 KUHP tidak mengatur batas minimal ancaman pidana, sehingga bukan menjadi suatu kesalahan bagi Hakim untuk memberikan hukuman pidana yang ringan, serta bukan suatu kesalahan bagi Jaksa untuk memberikan tuntutan yang ringan; 8 Perlunya peningkatan kompetensi penyidik; 9 Masih banyaknya pembiaran dan rasa acuh tak acuh bagi masyarakat apabila menemukan terjadinya tindak pidana perjudian di sekitarnya.

---

ABSTRACTThe gambling crime constitute a criminal act origin cause of the other crimes, such as theft, violent theft, kidnapping, even murder. Public couldn rsquo t reduce the total number of gambling crimes. A steps that could be taken by West Jakarta Metro Police Resort is to disclosure the case or increasing the crime clearance rate against gambling crimes that emerged in West Jakarta society, it is expected that the suspects who was arrested by the investigator of West Jakarta police officer received a deterrent effect. It is what became an interest for the writer, with the high disclosure gambling crimes verdict number in West Jakarta, are the deterrent effects were obtained for the suspect Is there are other things that affects the criminal law enforcement effectiveness of gambling in order to give a deterrent effect for the players This research using the normative juridical method which supported by the economic analysis of law method EAL , with cost benefit analysis CBA as a tools to calculate the efficiency of gambling rsquo s law enforcement in West Jakarta area during 2013 2016. The approach use in this research is a qualitative approach which supported by quantitative data. This research found that 1 the crime total trend and crime clearance trend of criminal gambling is increased by 2,5 for 3 years in a row 2 Gambling kind of ldquo togel rdquo ranks the first and online gambling is in the second place in the quantity during 2013 2016 3 Tambora District ranked first as the largest crime scene during 2013 2016 4 88,26 of the 179 cases during 2013 2016 get the judicial decisions over the past year 5 13,25 of the 320 perpetrators that arrested during 2013 2016 is a recidivists 6 The judicial decision are too light, so it does not provide a deterrent effect, because the benefit the perpetrators got from gambling crimes are greater than the length of the punishment 7 KUHP does not set a minimum limits of criminal penalties, so is not the judges fault to give light criminal penalties, also a mistake of prosecutor to give a light demands 8 The needs of improving the investigators competence 9 There are a lot of people ignorance and indifference even they finds gambling crimes arounds."

"Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi beras menjadi peluang bagi pelaku usaha beras dalam memainkan harga, kualitas dan cara penyediaan beras. Perilaku konsumen yang telah bergeser dari sekadar mengkonsumsi beras berkualitas sedang menjadi beras berkualitas tinggi dimanfaatkan pedagang yang tidak siap dalam mengadopsi tingkatan mutu untuk melakukan kecurangan. Pengoplosan beras di Jakarta marak akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sehingga rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana implementasi penegakan hukum Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terhadap tindak pidana praktik pengoplosan beras di wilayah Polda Metro Jaya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan kajian dokumen. Teknik pengujian data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana praktik pengoplosan beras di wilayah Polda Metro Jaya tidak berjalan maksimal sehingga dampaknya belum dirasakan masyarakat. Dalam implementasinya, Subdit Indag menerapkan sanksi pidana bagi pelaku pengoplosan beras yang membahayakan kesehatan konsumen. Sementara, pelaku praktik pengoplosan tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya diarahkan pada upaya pembinaan untuk menciptakan kesadaran bagi pelaku usaha. Kendala yang dihadapi Subdit Indag dalam melakukan penegakan hukum antara lain faktor hukum yang ditolak masyarakat, faktor penegak hukum yang kemampuannya rendah dan tidak terpadu, faktor sarana prasarana terbatas, faktor masyarakat yang membenarkan penyimpangan dan faktor budaya masyarakat yang keliru terhadap kualitas beras. Disarankan kepada Polri untuk lebih intensif melakukan penegakan hukum preventif daripada represif untuk meningkatkan kesadaran hukum konsumen dan pelaku usaha, serta mendorong pemerintah menetapkan batasan pengoplosan beras.

---

The high demand of Indonesian people on rice consumption is become an opportunity for rice business in playing the price, quality and way of providing rice blend products. Consumer behavior has changed from low quality rice consumption to high quality rice consumption. The changes in society have been exploited by rice traders who aren rsquo t ready to accommodate public demand to commit a fraud crime. The crime rate of rice fraudulent is on the rise in Jakarta due to weak supervision and law enforcement approaches. The identification of the problem are how the implementation of law enforcement by Jakarta Police Trade and Industry Crime Sub Directorate Against Rice Fraud Crime in Jakarta Region, and what is the factors that affect to police law enforcement activities. The research approach used is qualitative research with phenomenology approach. Data sources include primary and secondary data. The data collection technique uses in depth interview, involved observation and documents review. The technique of data validation uses source triangulation. The result of this research indicates that law enforcement against rice fraudulent related criminality in Jakarta region is ineffective so the impact has not been influenced to the public safety. In its implementation, Jakarta Police Trade and Industry Crime Sub Directorate implements a criminal sentencing and punishment to the organized crime groups whose main activity is in rice fraudulent that harmful to consumer rsquo s health. Meanwhile, police use of non custodial sanction including correctional services to the business groups whose providing rice fraud products without hazardous chemicals to create awareness for businesses. The constraints on police officers to implement their tasks in law enforcement are down regulation factor, police officer lack of technology skill and law knowledge factor, limited budget and facilities factor, rice traders justify their action factor, and wrong community perceptions of rice quality factor. Therefore suggested for police to give greater focus in preventive law enforcement rather than repressive way to increase of consumer protection and encourage the government to regulating the rice mixture."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik pada Subdit IV Tipid Siber Polda Metro Jaya. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Twitter X. Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada empat informan penelitian. Dengan mengaitkannya dengan konsep-konsep dalam restorative justice, peneliti menemukan faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice. Selain itu, peneliti juga menganalisis elemen yang terdapat dalam penerapan restorative justice, peranan kepolisian, dan keberhasilan restorative justice. Hasil penelitian membuktikan, bahwa ada faktor internal, termasuk keputusan korban, pelaku, dan peran kepolisian, yang dapat mempengaruhi penerapan restorative justice. Sedangkan, faktor eksternal yang mempengaruhi penerapan restorative justice adalah isu yang sedang beredar di masyarakat dan peranan media. Sebenarnya, penerapan elemen dan keberhasilan restorative justice sudah tercapai, namun belum maksimal karena reaksi masyarakat yang negatif pada korban atau pelaku. Sedangkan, peranan kepolisian, sebagai inisiator dan fasilitator dalam restorative justice, sebenarnya sudah baik. Namun, masih perlu ada sosialisasi dan pelatihan penerapan restorative justice, supaya interpretasi terhadap Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dapat sama dan keterampilan yang dimiliki dapat lebih baik.

---

This thesis discusses the application of restorative justice in solving defamation cases at Sub Directorate IV Cyber Crime Polda Metro Jaya. This thesis uses a qualitative approach with a case study of defamation that occurred on X's Twitter. The researcher conducted observations and interviews with four research informants. By associating it with the concepts in restorative justice, the researcher found the factors that influence the application of restorative justice. In addition, the researcher also analyzed the elements contained in the application of restorative justice, the role of the police, and the success of restorative justice. The results of the research prove that there are internal factors, including the decisions of victims, perpetrators, and the role of the police, which can affect the application of restorative justice. Meanwhile, external factors that influence the application of restorative justice are issues currently circulating in society and the role of the media. Actually, the application of the elements and the success of restorative justice has been achieved, but it has not been maximized because of the negative public reaction to the victim or perpetrator. Meanwhile, the role of the police, as the initiator and facilitator in restorative justice, is actually good. However, there is still a need for socialization and training in the application of restorative justice, so that the interpretation of the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021 can be the same and the skills possessed can be better."

"Tujuan dari Tesis ini adalah untuk menganalisis modus operandi yang dilakukan oleh tersangka dalam penipuan melalui email (Business Email Compromise) yang terjadi, selain juga menganalisis upaya penyidikan dari Unit III Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam melakukan penanganan tindak pidana tersebut dan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi Unit III Subdit Cyber Polda Metro Jaya dalam menangani kejahatan dalam tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan konsep yakni cyber crime, konsep sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), teori cyber law, penipuan, teori rutin online activity dan juga penelitian sebelumnya. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif, sumber data ditentukan secara purposive dengan metode pengumpulan data melalui cara observasi wawancara dengan informan penelitian, dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law of Information Technology). Motif dari para tersangka adalah secara bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, dimana secara bersama-sama telah bekerja sama untuk mendapatkan hasil berupa uang dari korban. Unit III Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penanganan tindak pidana dengan menerima laporan dari korban, perintah penyidikan, dan dimulainya penyidikan. Hambatan penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan lewat elektronik dalam hal ini email yang kemudian menggunakan jasa perbankan adalah tidak adanya tenaga ahli teknologi yang benar-benar paham.

---

The aim of this thesis ia to analyza the modus operandi carried out by the suspect of business email compromise happened, and to analyze the imvestigative attempt of Unit III Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya in handling the criminal acts. This thesis adopts several concepts and theories of cyber crime, concept of empirical evidence based on Information Electronic Transa Regulation (UU ITE), cyber law theory, deception law, online routine activity and previous research. The method employed is qualitative . Data resource is determined by purposive in interview and observation and document analysis. The research finding indicates that the suspect makes use of information technology, so called Law of Information Technology. The motif of the suspec is the collaboration to reach the goal in the form of money from the victim. Unit III Cyber Distresktimsus.Polda Metro Jaya takes an action in handling the criminal act toward the report from the victim, investigation instruction and investigation inception.The obstacle of investigating to handle this electronic deception throughout electronic mail is the lack of technology experts who deeply understand."

"Dalam Tesis ini membahas mengenai hambatan yang terjadi dalam penyidikan tindak pidana cybercrime pada Ditreskrimus Polda Metro Jaya. Bahasan utama dalam Tesis ini adalah mengenai tidak dapat diterapkannya pasal-pasal pidana dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada perkara-perkara cybercrime. Sehingga perkara-perkara tersebut dituntut dan diadili dengan pasal pidana umum (KUHP) saja. Penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan menggambarkan atau mendiskripsikan hasil penelitian, serta dengan melakukan pendekatan secara Yuridis Empiris. Untuk melihat praktik hukum cybercrime yang terjadi secara faktual dengan mengumpulkan data, wawancara serta observasi lapangan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan jumlah Laporan Polisi tindak pidana cyber yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi dengan diterapkan pasal pidana UU ITE hanya sekitar 17 persen per tahun. UU ITE sebagai salah satu perangkat yang dianggap mewakili cyber law di Indonesia ternyata belum mampu memberikan jaminan terhadap penegakan hukum cybercrime itu sendiri pada lingkup Polda Metro Jaya. Unsur sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran serta metode yang digunakan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menjadi salah satu penentu keberhasilan penyidikan di bidang cybercrime. Metode itu sendiri dapat dilihat dari bagaimana manajemen organisasi dapat berjalan terutama dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian. Kekuatan internal dan peluang eksternal yang dimiliki oleh Ditreskrimsus merupakan salah satu modal dasar dalam menekan kelemahan internal serta menangkal ancaman eksternal, sehingga permasalahan penyidikan cybercrime dapat diatasi. Kesepahaman antar criminal justice system diharapkan dapat mendukung pemberkasan perkara cybercrime yang dilaporkan di Polda Metro Jaya, sehingga pasal-pasal pidana UU ITE dapat diterapkan. Kesepahaman tersebut yaitu terkait mengenai ijin pengadilan dalam penggeledahan dan penyitaan, serta pemberitahuan terkait penangkapan dan penahanan tersangka cybercrime. Kajian yang dilakukan pada Tesis ini, memberikan rekomendasi agar jaksa dan hakim khusus cybercrime dibentuk supaya secara khusus berkoordinasi dengan penyidik khusus cybercrime. Sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan cyber secara bersinambungan dapat diwujudkan untuk menjawab tantangan globalisasi informasi dunia.

---

This thesis discuss about some obstacles occurred in the criminal offense investigation at the Directorate of Special Criminal Investigation of the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya). The main discussion in this thesis is that about the criminal articles from the Law of Electronic Information And Transactions (ITE) that can?t be applied on the cyber crime cases. Therefore, those cases are charged and on trial with the article of general crime (KUHP) only.

The writer used a qualitative research method by illustrating and describing the result of research and by using Empirical and Juridical approach. To see a law practice of cyber crimes occurred factually that was by collecting data, interview, and field observation at the Directorate of Special Criminal Investigation of the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya).

The research result showed that the police report numbers of cyber criminal offense, which was declared complete by office of high prosecutor general with the implementation of criminal article in the Law of Electronic Information and Transactions, is only 17 percents per year. The Law of Electronic Information and Transactions as an instrument that is considered to represent cyber law in Indonesia evidently has not been able to provide guarantees against cyber crime law enforcement itself on the scope of the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya). Elements of human resource, facility and infrastructure, budget and method used by the Directorate of Special Criminal Investigation of Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya) to be one determinant of success in the field of cyber crime investigation. The method itself could be seen from how the organization's management can run, especially in planning, organizing, mobilization / implementation, and monitoring / control.

Internal strength and external opportunities owned by the Directorate of Special Criminal Investigation is one of the authorized capital in suppressing internal weakness and warding off external threats so that the problems of cyber crime investigation could be solved. Understanding inter-criminal justice system is expected to support the filing of cyber crime cases reported in the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya) so that the criminal articles of the Law of Electronic Information and Transactions (UU ITE) can be applied. That understanding is related to the court's permission for search and seizure, as well as notification related to the arrest and detention of cyber crime suspects. Study carried out in this thesis provides a recommendation that the special prosecutors and judges of cyber crime was formed specifically to coordinate with special investigators of cyber crime. Therefore the law enforcement against cyber crime can be realized continuously to answer the challenges of the globalization of world's information."

"ABSTRAKKeberadaan seorang individu tidak dapat terlepas dari individu yang lainnya. Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia saling berusaha dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Interaksi saling memenuhi kebutuhan yang ditandai dengan adanya suatu penukaran barang atau pemberian alat tukar uang, disebut sebagai sebuah interaksi jual beli. Interaksi jual beli kemudian berkembang dengan pesatnya hingga memunculkan bentuk e-commerce perdagangan dengan media elektronik sebagai perpaduan antara bidang teknologi dan bidang ekonomi. Perkembangan tersebut ternyata disertai dengan perkembangan kriminalitas, salah satunya adalah penipuan dalam e-commerce. Pada penerapan hukumnya, sering menjadi perdebatan apakah perbuatan dalam melanggar kontrak kesepakatan dalam e-commerce merupakan suatu tindak pidana atau hanya sebagai sebuah pelanggaran yang bersifat keperdataan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif serta metode Economic Analysis of Law, penelitian ini membahas bagaimana aspek pidana dapat diterapkan dalam tindak pidana penipuan dalam e-commerce bila dikaji dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana yang dimaksud. Ruang lingkup dari penelitian ini penulis batasi pada wilayah Polda Metro Jaya.

---

ABSTRACTAn individual's existence can't be separated from the others. In order to fulfill their lives, people manage and complete each other. This kind of interaction where people engage in exchanging goods or currency for other goods or service is called trading. This conventional method advanced rapidly to a more modern way called e-Commerce a transaction which draws on electronic medium, as an amalgamation between technologies and economics. However, this development is followed by a more sophisticated criminal forms, one of them is e commerce fraud. But in the practice of law, it becomes controversial whether the fraudsters are violating the public law or private law. Using the qualitative approach, descriptive method, and Economic Analysis of the Law EAL theory, this thesis will explain about how Law of Indonesia, especially Public Law, can be applied in combating and solving e-Commerce fraudulence in Indonesia. The author limits this research only in the area of Jakarta Metropolitan District Police."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kondisi faktual pada penyidik anak terkait dengan kompetensi yang mereka miliki. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kasus yang menimpa anak sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak kejahatan. Sehingga penyidik anak baik dari segi jumlah maupun kompetensi menjadi suatu keniscayaan. Penelitian menggunakan konsep Kompetensi yang merujuk pada Zwell, yang diantaranya mencakup elemen task achievement (TA), managerial (M) dan leadership (L). Dengan pendekakatan kualitatif dan Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen, penelitian dilakukan dengan mewawancarai Penyidik Anak, Pimpinan Penyidik Anak, dan Bagian Sumber Daya Manusia di Polda Metro Jaya. Setelah melakukan triangulasi sebagai metode analisis dan verifikasi data, penelitian menunjukkan hasil bahwa kompetensi penyidik di PMJ dinilai kurang memadai dari segi task achievement (TA), managerial (M) dan leadership (L). Meskipun rasio jumlah penyidik dengan kasus masih dinilai memadai, akan tetapi kompetensi yang kurang mengakibatkan penyelesaian kasus berjalan lambat dan tidak efektif. Pelatihan yang kurang menjadi faktor penyebab. Untuk itu peneliti menyarankan agar POLRI melakukan pemberdayaan dengan pelatihan secara rutin dan melibatkan stakeholder eksternal, baik Kejaksaan, Hakim maupun lembaga professional di bidang psikologi anak.

---

This study aims to examine the factual conditions of child investigators related to their competencies. This is due to the increasing number of cases that afflict children as victims and as perpetrators of crime. So that child investigators both in terms of numbers and competence are a necessity. This research uses the concept of competence which refers to Zwell, which includes elements of task achievement (TA), managerial (M) and leadership (L). With a qualitative approach and techniques for collecting interview data and document study, the research was conducted by interviewing child investigators, the head of child investigators, and the human resources division at Polda Metro Jaya. After triangulating as a method of data analysis and verification, the study showed that the competence of investigators at PMJ was considered inadequate in terms of task achievement (TA), managerial (M) and leadership (L). Although the ratio of the number of investigators to cases is still considered adequate, the lack of competence has resulted in slow and ineffective case resolution. Inadequate training is a contributing factor. For this reason, researchers suggest that POLRI conduct empowerment through regular training and involve external stakeholders, both the Attorney General's Office, Judges and professional institutions in the field of child psychology."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksnya permasalahan lalu lintas di DKI Jakarta, dimana angka kemacetan, pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas sangat tinggi. Selain itu, penerapan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas secara konvensional tidak lagi efektif dan efisien karena berbagai persoalan seperti menimbulkan kemacetan, potensi pungli dan lain sebagainya. Selain itu, pada awal November 2022, Kapolri mengeluarkan diskresi Kepolisian dimana melarang penindakan pelanggaran lalu lintas secara konvensional. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk menganalisa optimalisasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam perspektif kesisteman di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Penelitian ini menggunakan pisau analisis teori penegakan hukum, teori sistem informasi, konsep optimalisasi serta konsep e-policing. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan metode penelitian penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi ETLE adalah tujuan untuk memaksimalkan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas secara elektronik, alternative keputusan dalam melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas serta adanya berbagai keterbatasan dari aturan, dukungan anggaran, integrasi data, sumber daya manusia serta kerjasama antar Criminal Justice System (CJS). Selanjutnya, pelaksanaan ETLE dalam perspektif kesisteman ada kelemahan pada safware yang dikerjakan vendor, database yang belum terintegrasi dengan bid data Korlantas Polri, integrasi sistem dalam Criminal Justice System (CJS) yang masih parsial, personel ETLE yang terbatas pada kualitas dan kuantitas serta tidak adanya SOP manajemen risiko

---

This research is motivated by the complexity of traffic problems in DKI Jakarta, where the number of congestion, traffic violations and traffic accidents is very high. In addition, the conventional application of traffic violation law enforcement is no longer effective and efficient due to various problems such as causing congestion, potential levies and so on. In addition, in early November 2022, the Chief of Police issued a Police discretion prohibiting conventional enforcement of traffic violations. Based on these conditions, this study is intended to analyze the optimization of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in the perspective of systematization in the jurisdiction of polda Metro Jaya. This research uses the analysis of law enforcement theory, information systems theory, optimization concepts and the concept of e-policing. This type of research is field research, and the research method of this research is a qualitative method. The results of this study show that the factors that influence the optimization of ETLE are the goal of maximizing the enforcement of traffic violation laws electronically, alternative decisions in carrying out traffic violation enforcement and the existence of various limitations of rules, budget support, data integration, human resources and cooperation between Criminal Justice Systems (CJS). Furthermore, the implementation of ETLE in a system perspective there are weaknesses in the software carried out by vendors, databases that have not been integrated with the Police Corps bid data, system integration in the Criminal Justice System (CJS) which is still partial, ETLE personnel who are limited to quality and quantity and the absence of risk management SOP."

"Penelitian ini membahas tentang penerapan strategi penanganan tindakpidana terorisme oleh Detasemen Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya pada peristiwaBom Thamrin tahun 2016. Permasalahan yang diteliti mengenai implementasipenerapan strategi Detasemen Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya dalam menanganitindak pidana terorisme ldquo;Bom Thamrin rdquo; pada tahun 2016 serta dampak daripenerapannya tersebut yang akan dibahas dengan menggunakan beberapa teori dankonsep sebagai pisau analisis, antara lain Konsep Implementasi, Teori Strategi, TeoriPilihan Rasional, Teori Penanggulangan Tindak Pidana, Teori Koordinasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data atauinformasi didapatkan dengan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen.Selanjutnya, data yang telah dihimpun dianalisis dengan melakukan tahapan reduksidata, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan menyebutkan bahwaimplementasi penanganan tindak pidana terorisme oleh Detasemen GeganaSatbrimob Polda Metro Jaya belum optimal karena belum sesuai dengan apa yangsudah diatur dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor 172 Tahun 2014 tentangPenanganan Tempat Kejadian Perkara Bom. Oleh karena itu, disarankan agardilaksanakan sosialisasi Surat Keputusan Kapolri Nomor 172 Tahun 2014 tentangPenanganan Tempat Perkara Bom, membentuk pasukan yang bersifat mobile danundercover atau tidak menggunakan seragam dinas,melatih peran first responderdalam kejadian active shooter dan/atau peledakan bom, penggunaan teknologimutakhir secara maksimal, serta perlunya mempelajari dan mengikuti perkembangandan pola serangan teror yang terjadi di seluruh belahan dunia untuk antisipasikejadian yang sama terjadi di masa yang akan datang.

---

This study discusses about the implementation of the strategy in handlingterrorism by Detachment Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya on ldquo Bom Thamrin rdquo Case in 2016. The problems examined about the implementation of strategy ofDetachment Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya in handling terrorism case BomThamrin in 2016 and the impact of its implementation.This research uses qualitative approach. Data source or information isobtained by using interview techniques, observation, and document review. Furthermore, the data have been analyzed by using three steps data reduction steps,data presentation, and conclusions.The results of research showed that the implementation in handling terrorismcase by the Detachment Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya was not optimalbecause it has not been applied based on the Decree of the Chief of Police Number172 Year 2014 concerning Handling of Bomb Crime Scene. This study suggest tosocialize the Decree of the Chief of the National Police Number 172 of 2014concerning the Handling of Bomb Crime Scene establishing mobile and undercoverforces not using uniforms training the first responder role in active shooter and orbombing incident and analyzing the development and patterns of terror attacksaround the world to set the anticipation facing the same case occur in the future."