P. Amri Wirabumi
"RINGKASAN EKSEKUTIF
Dengan semakin meningkatnya arus modal asing yang masuk dalam industri perminyakan di Indonesia, maka Pemerintah Indonesia telah semakin menyempurnakan perhitungan-perhitungan bagi hasil yang disesuaikan dengan kepentingan Pemerintah baik dalam jang pendek maupun jangka panjang
Adapun penyempurnaan kontrak bagi hasil ini terutama ditujukan untuk menggairah kegiatan eksplorasi dan pengembangan (development), terutama untuk kegiatan pencarian minyak pada lahan-lahan yang belum disurvey, disamping itu penyempurnaan tersbeut juga bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan Pemerintah disektor migas. Bagian-bagian dari perhitungan kontrak bagi hasil yang disempurnakan itu meliputi, perubahan-perubahan angka bagi hasil untuk Pemerintah Indonesia dewasa ini didasarkan tingkat kesulitan dan tingkat resiko dalam mengusahakan suatu lapangan minyak pada berbagai wilayah di Indonesia, hal mana sebelumnya perbandingan itu diperlakukan hampir sama rata untuk seluruh daerah di Indonesia.
Tulisan ini menyajikan evaluasi terhadap kerangka perhitungan kontrak bagi hasil Indonesia dnegan menggunakan nalisa sensitivitas, yang dikembangkan melalui paket aplikasi software ini secara akuntansi telah diperkenalkan okeh Kaplan (1988) melalui artikelnya A Financial Modelling and What Of Forecasting Exercise yang meurpakan bagian dari buku Advance Management Accounting oleh pengarang yang sama. Atas pertimbangan itu maka penulis memberikan judul tulisan ini dengan : Evaluasi perhitungan kontrak bagi hasil dalam industri perminyakan di Indonesia dengan menggunakan metode analisa sensitivitas. Adapun bagian dari analisa sensitivitas yang akan dibahas dalam tulisan ini meliputi:
1. sensitivitas produksi minyak dan gas
2. sensitivitas harga ekspor minyak terhadap pendapatan Pemerintah
3. sensitivitas biaya operasi terhadap pendaoat Pemerintah
4. sensitivitas biaya produksi
Dengan mengacu pada kerangka perhitungan bagi hasil di Indonesia dan bantuan perhitungan sensitivitas dnegan menggunakan pake Lotus-123 maka diperoleh hasil-hasil sebagai beikut:
1. Pendapatan Pemerintah akan semakin meningkat dengan semakin meningkatnya harga minyak dipasaran ekspor. Untuk peningkatan harga minyak sebesar 200 persen (seperti yang terjadi dalam krisis Teluk) maka pendapatan Pemerintah akan naik sebesar 212%, demikian juga apabila terjadi penurunan harga sebesar setengah kali dari sebleumnya maka akan terjadi penurunan sampai 0.46 kali. Sementara itu dipihak kontraktor pada rentang kenaikan yang sama seperti diatas maka akan terjadi kenaikan pendapatan sebesar 159%, sebaliknya bila terjadi penurunan harga menjadi setengah kali maka akan terjadi penurunan pendapatan dipihak kontraktor menjadi 0.6 kali dari sebelumnya. Hal tersebut berarti bahwa Pemerintah akan menanggung risk premium yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontraktor.
2. Hasil analisa sensitivitas biaya operasi menunjukkan vahwa bil aterjadi penghematan sebesar satu persen dari biaya operasi maka akan terjadi kenaikan pendapatan dipihak Pemerintah sebanyak 0,56%, atau dengan kata lain bila penghematan dilakukan sebesar 10% maka akan terjadi kenaikan pendapatan sebesar 5.5% dipihak Pemerintah, mengingat pengukuran sensitivitas biaya operasi ini menyangkut nilai dollar US yang cukup besar maka penghematan sebesar 1% saja akan memberikan nilai rupiah yang sangat berarti bagi Pemerintah Indonesia.
3. Pada pengujian pemberian fasilitas invesment credit terlihat bahwa pemberian invesment credit mempunyai pengaruh terhadap pendapatan Pemerintah Indonesia, hasil perhitungan menunjukkan bahwa pemberian fasilitas invesment credit maksimum sebesar 17%, akan mengorbankan pendapatan Pemerintah sebesar 4%, dimana dalam perhitungan ini harga dan produksi diasumsikan tetap, karena dipasar ekspor menurun akan semakin membesar nilali pengorbanan dipihak pemerintah.
Pada anlisa sensitivitas produksi ditunjukkan bahwa bila terjadi peningkatan produksi sebesar dua kali lipat maka akan terjadi peningkatan pendapaan sebesar 1.38 kali, artinya Pemerintah hanya akan meninkmati tambahan sebesar 38% dari tingkat pendapatan yang diperoleh pada saat ini, apabila produksi ditingkatkan sebesar 1005
5. Sementara itu dari hasil analisa sensitivitas bagi hasil menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% dari bagi hasil yang diberlakukan Pemerintah dalam suatu perjanjian, akan meningkatkan pendapatan Pemerintah sebesar 0.39%, dilain pihak pendapatan kontraktor akan mengalami penurunan pendapatan sebesar 0.6%. Dengan demikian bila Pemerintah berhasil merundingkan kenaikan angka bagi hasil sebesar 3% saja misalnyam maka hal ini berarti akan meningkatkan pendapatan Pemerintah sebesar 1.173%
6. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa beberapa variabel yang sangat sensitif terhadap tingkat pendapatan Pemerintah adalah variabel harga minyak dipasaran ekspor, variabel tingkat produksi migas pada suatu lapangan dan variabel investasi pada kegiatan produksi (dengan asumsi penggunaan modal untuk investasi sangat effisien). Sedangkan variabel-variabel yang kurang sensitif terhadap peningkatan pendapatan Pemerintah adalah variabel angka bagi hasil dan variabel biaya operasi.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1991
