Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sekretariat Pengadilan Pajak, yang menyediakan layanan penanganan administrasi sengketa pajak di bawah Kementerian Keuangan, menghadapi tantangan dalam mengelola jumlah sengketa yang tinggi dan kompleksitas struktur organisasi. Manajemen sumber daya manusia menghadapi masalah kesejahteraan pegawai, yang dapat ditangani dengan penerapan program Coaching, Mentoring, Counseling, dan Budaya Sadar Risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Coaching, Mentoring, Counseling dan Budaya Sadar Risiko serta menguji hubungan Coaching, Mentoring, Counseling dengan Budaya Sadar Risiko di Sekretariat Pengadilan Pajak melalui kuesioner dan wawancara yang melibatkan pejabat pengawas dan pelaksana yang merupakan lini pertahanan pertama dalam struktur three lines model. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang menggunakan metode kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif antara Coaching, Mentoring, dan Counseling dengan Budaya Sadar Risiko. Ditemukan pula ada perbedaan dalam penerapan Coaching, Mentoring, Counseling dan Budaya Sadar Risiko antara pejabat pengawas dan pelaksana di Sekretariat Pengadilan Pajak, dengan fokus utama pada Coaching dan Counseling. Kemudian terdapat perbedaan signifikan dalam persepsi antara pejabat pengawas dan pelaksana terkait aktivitas Coaching, Mentoring, Counseling dan Budaya Sadar Risiko.

---

The Tax Court Secretariat, which provides tax dispute administration services under the Ministry of Finance, faces challenges in managing a high number of tax disputes and the complexity of its organizational structure. Human resource management encounters employee well-being issues, which can be addressed through the implementation of Coaching, Mentoring, Counseling, and Risk Awareness Culture programs. This research aims to analyze the implementation of Coaching, Mentoring, Counseling, and Risk Awareness Culture and examine the relationship between Coaching, Mentoring, Counseling, and Risk Awareness Culture at the Tax Court Secretariat through questionnaires and interviews involving officials as direct superiors and staffs who represent the first line of defense in the three lines model structure. This study employs a quantitative case study research method. The results of the analysis indicate a positive relationship between Coaching, Mentoring, and Counseling with Risk Awareness Culture. Differences in the application of Coaching, Mentoring, Counseling, and Risk Awareness Culture between officials and staffs at the Tax Court Secretariat were identified, with a primary focus on Coaching and Counseling. Furthermore, there were significant differences in perceptions between officials and staffs regarding activities related to Coaching, Mentoring, Counseling, and Risk Awareness Culture."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan persediaan dan memberikan usulan perbaikan terhadap prosedur pengendalian persediaan di Sekretariat Pengadilan Pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini memaparkan fakta-fakta terkait pengelolaan persediaan yang berhubungan dengan perencanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pemeliharaan, pendistribusian, dan pencatatan. Hasil penelitian menunjukan masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan dan pengendalian persediaan. Oleh karena itu penelitian ini mengusulkan perbaikan pengendalian persediaan dengan menerapkan perhitungan buffer stock dan reorder point, dan melakukan perbaikan terhadap prosedur: penerimaan; penyimpanan dan pemeliharaan; pendistribusian; dan pencatatan.

---

This study aims to analyze the inventory management and propose improvements to inventory control procedures at the Secretariat of the Tax Court. This study use a qualitative method with case study approach. This study describes the facts relating to inventory management activities, associated with the procurement planning, receipt of inventory, storage and maintenance, distribution of inventory, and record keeping. The results show there are still weaknesses in the inventory management and control procedures. Therefore, this study proposes the improvement of inventory control by applying the calculation of buffer stock and reorder point, and make improvement to the procedures of supplies admission storing and maintenance distribution procedure and record keeping."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan pada persidangan secara elektronik di Pengadilan Pajak. Kerangka Evaluasi yang digunakan adalah asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam melakukan evaluasi, data primer yang digunakan berupa wawancara kepada 4 (empat) kelompok narasumber, yaitu Pelaksana Sekretariat Pengadilan Pajak, Pemohon Banding, Terbanding serta Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persidangan secara elektronik memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, karena memenuhi kriteria sederhana, efektif, efisien dan biaya ringan.

---

This research aims to assess the implementation of simple, fast, and cost-effective litigation principles in the Tax Court. The evaluation framework used in this research is simple, fast, and cost-effective litigation principles. In conducting this evaluation, primary data will be collected through interviews with four respondent groups: personnel from the Tax Court Secretariat, Taxpayers, the Director General of Taxation, and the Judges of the Tax Court. The research results show that electronic litigation fulfills the simple, fast, and cost-effective litigation principles because it meets the criteria of simple, effective, efficient, and low cost."

"Skripsi ini membahas mengenai pembentukan tempat bersidang Pengadilan Pajak yang ditinjau dari asas Cepat, Murah dan Sederhana dimana faktor-faktor yang akan diteliti adalah pemenuhan tujuan, waktu dan biaya pelaksanaan persidangan baik dari Pengadilan Pajak maupun Wajib Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif karena data yang diperoleh berasal dari wawancara yang mendalam kepada pihak terkait. Tinjauan penelitian ini adalah sejauh mana pihak yang bersengketa merasakan efektifitas dan efisiensi pembentukan tempat bersidang di luar tempat kedudukan yaitu selain di Ibukota Negara khususnya Yogyakarta serta analisis dengan metode Ex Ante sebagai metode analisis dari kebijakan yang telah diambil.Skripsi ini membahas mengenai pembentukan tempat bersidang Pengadilan Pajak yang ditinjau dari asas Cepat, Murah dan Sederhana dimana faktor-faktor yang akan diteliti adalah pemenuhan tujuan, waktu dan biaya pelaksanaan persidangan baik dari Pengadilan Pajak maupun Wajib Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif karena data yang diperoleh berasal dari wawancara yang mendalam kepada pihak terkait. Tinjauan penelitian ini adalah sejauh mana pihak yang bersengketa merasakan efektifitas dan efisiensi pembentukan tempat bersidang di luar tempat kedudukan yaitu selain di Ibukota Negara khususnya Yogyakarta serta analisis dengan metode Ex Ante sebagai metode analisis dari kebijakan yang telah diambil.

---

This study discusses about the establishment where the Tax Court convened in terms of the principle of Fast, Cheap and Simple where the factors that will be examined is the fulfillment of the purpose, time and cost of both the trial implementation of the Tax Court and the taxpayer. This research is a descriptive qualitative research because the data obtained from in-depth interviews to the relevant parties. Review of this research is the extent to which the parties to the dispute to feel the effectiveness and efficiency of the formation of place convene outside the seat of which is in addition to the State Capital and in particular Yogyakarta Ex Ante analysis method as a method of analysis of policies that have been taken."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah mengetahui eksistensi Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia dan independensi hakim Pengadilan Pajak terkait dengan eksistensi Pengadilan Pajak tersebut. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimanakah eksistensi Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia dan bagaimanakah independensi hakim Pengadilan Pajak terkait dengan eksistensi tersebut. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Eksistensi Pengadilan Pajak tidak disebut tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak di Indonesia adalah pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pembinaan teknis oleh Mahkamah Agung sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan oleh Kementerian Keuangan menimbulkan keraguan atas independensi hakim pengadilan pajak. Putusan Pengadilan Pajak 2011-2015 sebagian besar mengabulkan permohonan Wajib Pajak dan putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Pajak, mengindikasikan independensi hakim Pengadilan Pajak tetap dijaga walaupun pembinaan masih dua atap. Disarankan dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak agar sesuai dengan integrated justice system yang dianut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

---

ABSTRACTThe purpose of this research was to determine the existence of the Tax Court in the Indonesian judicial system and the independence of the Tax Court judge related to the existence of the Tax Court. This research question is how the existence of the Tax Court in the judicial system in Indonesia and how the independence of judges Tax Court of existence. This type of research conducted by the author is normative with descriptive qualitative research methods. The existence of the Tax Court is not mentioned expressly in the Act No. 14 of 2002 concerning the Tax Court. According to Law Number 48 Year 2009 regarding Judicial Power and Law Number 51 Year 2009 on State Administrative Court, the Tax Court in Indonesia is a special court in the administrative courts exercising judicial power to the taxpayer or tax insurer seek fairness to tax disputes. Technical assistance by the Supreme Court while organizational development, administration, and finance by the Ministry of Finance raised doubts over the independence of the tax court judge. Tax Court Decisions 2011-2015 largely granted the taxpayer and the decision of Supreme Court upheld the Tax Court's decision, indicating the independence of the Tax Court judge kept although assistancing is still two roofs. Suggested revision of Law No. 14 of 2002 concerning the Tax Court to match the integrated justice system adopted Act No. 48 of 2009"

"Lembaga peradilan ditujukan sebagai penegakan kekuasaan hukum guna memberikan akses keadilan untuk semua pihak. Kemajuan informasi dan teknologi khususnya di bidang ICT (Information Communication Technology) serta adanya Pandemi COVID-19 mendorong Pengadilan Pajak untuk segera menyelenggarakan peradilan secara elektronik seperti badan peradilan lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peradilan Pengadilan Pajak secara elektronik serta menganalisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat (SWOT) terkait pelaksanaan persidangan Peradilan Pajak secara elektronik dibandingkan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui study literature dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan peradilan secara elektronik di Pengadilan Pajak akan membuka akses menuju keadilan yang luas, serta memberikan pelayanan yang sederhana, cepat, berbiaya ringan, profesional, akuntabel, efisien, dan transparan yang secara tidak langsung akan meningkatkan trust wajib pajak. Diperlukan payung hukum yang mencakup keseluruhan aturan dan tata cara pelaksanaan peradilan secara elektronik serta pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia. Pada Pengadilan Tata Usaha Negara, pelaksanaan peradilan berbasis elektronik sudah memberikan pelayanan yang akuntabel, efektif, efisien, dan berbiaya ringan, serta diperlukan optimalisasi infrastruktur e-court.

---

The judiciary is intended as the enforcement of legal power to provide access to justice for all parties. The rapid progress of information and technology, especially in ICT (Information Communication Technology) field and the occurrence of the COVID-19 Pandemic have prompted the Tax Court to immediately conduct electronic court like other judicial bodies. This study aims to analyze the supporting factors and obstacles to the implementation of the electronic Tax Court as well as analyze the Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) related to the implementation of the electronic Tax Court compared to the Administrative Court. This research was conducted with a qualitative approach with a post-positivist method. The data collection technique used is through literature study and in-depth interviews. The results of this study are the implementation of electronic justice at the Tax Court will open access to broad justice, as well as provide simple, fast, low-cost, professional, accountable, efficient, and transparent services which will indirectly increase the trust of taxpayers. A comprehensive law is needed that covers all the rules and procedures for the implementation of electronic tax court as well as the development of infrastructure and human resources. At Administrative Court, the implementation of electronic-based justice has provided services that are accountable, effective, efficient, and low-cost, and it is necessary to optimize the e-court infrastructure."

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 menjadi jawaban atas dualisme pembinaan Pengadilan Pajak di bawah Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung yang telah berlangsung sejak awal pembentukannya. Diputus inkonstitusionalnya norma hukum dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mensyaratkan pembinaan atas aspek organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak untuk dialihkan secara bertahap dari Kementerian Keuangan ke bawah satu atap Mahkamah Agung paling lambat 31 Desember 2026. Skripsi ini membahas 3 (tiga) persoalan: i) perkembangan dan eksistensi lembaga peradilan pajak di Indonesia, ii) keberlakuan sistem pembinaan atas badan peradilan di Indonesia dan pengaruhnya terhadap independensi kekuasaan kehakiman, dan iii) analisis penyatuatapan pembinaan Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung. Penelitian terhadap ketiga permasalahan tersebut dilakukan secara doktrinal dengan menggunakan pendekatan yang terpadu untuk menjawab masing-masing persoalan. Hasil dari Penelitian ini dipaparkan pertama-tama secara deskriptif menyangkut uraian teoritis dan historis mengenai lembaga peradilan pajak dan sistem pembinaan badan peradilan di Indonesia, untuk selanjutnya bermuara pada analisis secara preskriptif untuk menjawab aspek-aspek penyatuatapan pembinaan Pengadilan Pajak yang harus ditindaklanjuti. Tindak lanjut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 berarti reformasi total Pengadilan Pajak, khususnya menyangkut aspek pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangannya.

---

The Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 serves as an answer to the dualism of the Tax Court guidance under the Ministry of Finance and the Supreme Court that has been going on since its establishment. The inconstitutionality of the legal norms in the provisions of Article 5 paragraph (2) of Law Number 14 Year 2002 on the Tax Court requires the guidance of the organizational, administrative, and financial aspects of the Tax Court to be transferred gradually from the Ministry of Finance to the Supreme Court no later than 31 December 2026. This thesis discusses 3 (three) issues: i) the development and existence of tax judicial institutions in Indonesia, ii) the applicability of the guidance system for judicial bodies in Indonesia and its influence on the independence of judicial power, and iii) analysis of the unification of the Tax Court's guidance under the Supreme Court. This research was conducted in a doctrinal manner by using an integrated approach to answer each issues. The results of this research are presented first descriptively concerning the theoretical and historical description of the tax court institution and the system of guidance of judicial bodies in Indonesia, to then lead towards a prescriptive analysis to answer the various aspects of the unification of the Tax Court guidance that must be followed up. The follow-up after the Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 means a total reform of the Tax Court, especially in regards of its organization, administration, and financial aspects."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi penyelesaian sengketa pajak dalam mewujudkan asas cepat, murah, dan sederhana pada pengadilan pajak di Indonesia dengan Jepang dan juga upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Pajak dalam mewujudkan pelayanan administrasi sengketa pajak yang berasas cepat, murah dan sederhana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi penyelesaian sengketa pajak dalam mewujudkan asas cepat, murah, dan sederhana pada pengadilan pajak di Indonesia saat ini belum terwujud. Beberapa saran yang direkomendasikan antara lain: meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, perlu memperbanyak kantor Pengadilan Pajak diberbagai daerah di Indonesia disertai dengan penambahan penambahan sumber daya manusia yang berkompeten.

---

The study aims to analyze the implementation of a tax dispute settlement in order to actualize the principles of fast, cheap, and simple in tax court in Indonesia and Japan and also the efforts that being conducted by the Tax Court to implement tax dispute administration services in a fast, cheap and simple. This study used a qualitative approach to gain an understanding of the issues. These results indicate that the implementation of the settlement of a tax dispute in realizing the principle of fast, cheap, and simple in tax court in Indonesia has yet to materialize. Some suggestions are recommended include: improving the quality of examination results, it is necessary to multiply the Tax Court offices in various regions in Indonesia is accompanied by the addition of the addition of competent human resources."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebab terjadinya sengketa pajak atas pinjaman dari pemegang saham. Penelitian ini juga guna memberikan rekomendasi untuk meminimalisasi terjadinya sengketa pajak atas pinjaman dari pemegang saham. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan dilakukan dengan analisa konten atas putusan pengadilan pajak dan analisis wawancara kepada Fiskus dan Wajib Pajak. Sengketa pinjaman dari pemegang saham terdiri dari sengketa formal dan sengketa materiil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa formal pinjaman dari pemegang saham terjadi karena pelaksanaan dan penerapan peraturan perpajakan, sedangkan sengketa materiil berkaitan dengan loan terms, debt ratio, dan interest rate. Maka dari itu, penelitian ini memberikan solusi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Wajib Pajak (WP) untuk mengurangi sengketa pinjaman dari pemegang saham terjadi kembali. DJP dapat membuat kebijakan dan peraturan terkait cash pooling dan tarif bunga pinjaman. Solusi yang dapat diberikan kepada WP yaitu mengadakan pelatihan dan Focus Group Discussion (FGD) terkait perpajakan, membuat pertemuan atau berkonsultasi aktif dengan Account Representative (AR), memperhatikan ketentuan formal atas transaksi meskipun dilakukan antar perusahaan satu grup. Keterbatasan penelitian ini adalah masih terdapat data putusan yang tidak masuk didalam penelitian ini dan terdapat data putusan yang tidak terbaca dikarenakan hasil putusan merupakan hasil scan manual yang diunduh dari website Pengadilan Pajak.

---

This research aims to analyze the causes of tax disputes over loans from shareholders. This research is also intended to provide recommendations for minimizing the occurrence of tax disputes over loans from shareholders. This research is qualitative research with a case study approach and was carried out using content analysis of tax court decisions and analysis of interviews with the Fiscus and Taxpayers. Loan disputes from shareholders consist of formal disputes and material disputes. The results of this research show that formal loan disputes from shareholders occur due to the implementation and application of tax regulations, while material disputes relate to loan terms, debt ratios and interest rates. Therefore, this research provides a solution for the Directorate General of Taxes (DGT) and Taxpayers to reduce loan disputes from shareholders occurring again. DGT can make policies and regulations related to cash pooling and loan interest rates. Solutions that can be given to taxpayers are holding training and Focus Group Discussions (FGD) related to taxation, holding meeting or actively consulting with Account Representatives (AR), paying attention to formal provisions for transactions even though they are carried out between companies of the same group. The limitation of this research is that there is still decision data that is not included in this research and there is decision data that cannot be read because the decision results are the results of manual scans downloaded from the Tax Court website."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi atas persepsi tingkat kematangan manajemen risiko fraud pada fungsi pengawasan kepatuhan wajib pajak pada Instansi ABC sebuah instansi administrasi perpajakan di Indonesia. Fungsi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang diteliti berada pada tingkat kantor pusat yang dijalankan oleh unit VW dan unit XYZ. Penelitian ini menggunakan Enterprise Anti-Fraud Maturity Assessment Model© untuk menghasilkan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan tingkat kematangan manajemen risiko fraud, serta kesenjangan yang ada antara implementasi dengan kondisi ideal berdasarkan prinsip-prinsip COSO Fraud Risk Management (FRM). Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko dan penanganan risiko fraud, dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan literatur, peraturan, kebijakan, dan dokumen-dokumen terkait. Hasil penilaian tingkat kematangan manajemen risiko fraud pada fungsi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak tersebut masih berada pada level 2 (Initial). Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih banyak ruang perbaikan yang dapat dilakukan untuk mencapai target tingkat kematangan yang ideal. Instansi ABC, khususnya Unit VW dan Unit XYZ harus segera mengintegrasikan fraud risk management dengan program anti-fraud yang sudah ada dan memperkuat peran unit-unit yang terlibat sesuai dengan prinsip-prinsip COSO FRM. Penelitian ini melakukan penilaian tingkat kematangan menggunakan subjektifitas peneliti berdasarkan COSO FRM, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dengan instrumen penelitian dan pendekatan lain yang lebih objektif.

---

This study aims to evaluate the maturity level perception of fraud risk management in the taxpayer compliance supervision function at ABC Agency, a tax administration agency in Indonesia. The taxpayer compliance supervision function studied is at the head office level, which is carried out by the VW and XYZ units. This research uses the Enterprise Anti-Fraud Maturity Assessment Model© to produce a clear picture of the condition and maturity level of fraud risk management and the gaps between implementation and ideal conditions based on COSO Fraud Risk Management (FRM) principles. This descriptive qualitative research uses a case study approach by collecting data through interviews with parties involved in risk management and fraud risk handling, and analyzing documents related to literature, regulations, policies, and related documents. The results of the assessment of the maturity level of fraud risk management in the taxpayer compliance supervision function at the head office level are still at level 2 (Initial). These results indicate that there is still a lot of room for improvement that can be done to achieve the ideal maturity level target. This agency, especially the VW and the XYZ units, must immediately integrate fraud risk management with the existing anti-fraud program and strengthen the role of the units involved in accordance with the principles of COSO FRM. This study assesses the level of maturity using the subjectivity of researchers based on the COSO FRM, so further research is expected to develop with other research instruments and approaches that are more objective."