Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 105548 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yohannes Baptista Irawan
"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak kebijakan pembangunan infrastruktur transportasi terhadap kinerja ekspor Indonesia. Studi kasus pada penelitian ini adalah Program Strategis Nasional (PSN) sektor transportasi, yang mulai beroperasi secara bertahap antar waktu dan antar lokasi berbeda sejak tahun 2017. Penelitian ini juga membandingkan dampak kebijakan antara wilayah di Pulau Jawa dengan wilayah di luar Pulau Jawa. Dengan menggunakan metode Callaway and Sant'Anna Difference-in-differences (CSDID), studi ini menganalisis dampak intervensi kebijakan terhadap Provinsi PSN (provinsi yang terdapat PSN sektor transportasi) dibandingkan dengan Provinsi Non PSN (provinsi yang tidak terdapat PSN sektor transportasi). Hasil penelitian ini menemukan bahwa setelah adanya intervensi kebijakan dan ketersediaan international port, maka Provinsi PSN memiliki kinerja ekspor lebih tinggi 33,9% dibandingkan Provinsi Non PSN. Hasil penelitian juga menemukan bahwa intervensi kebijakan secara parsial hanya berdampak signifikan di wilayah luar Pulau Jawa, di mana setelah adanya intervensi kebijakan dan ketersediaan international port, Provinsi PSN luar Pulau Jawa memiliki kinerja ekspor lebih tinggi 59,5% dibandingkan Provinsi Non PSN.

This study aims to identify the impact of transportation infrastructure development policies on Indonesia's export performance. The case study in this research is the National Strategic Program (NSP) on transportation sector, which began in multiple time periods and accross different locations since 2017. This research also compares the impact of policies between regions on the island of Java and regions outside Java island. Using the Callaway and Sant'Anna Difference-in-differences (CSDID) method, this study analyzes the impact of policy interventions on PSN Provinces (provinces that have PSN in the transportation sector) compared to Non-PSN Provinces (provinces that do not have PSN in the transportation sector). The results of this research found that after policy intervention and the availability of international ports, PSN provinces had 33,9% higher export performance than non-PSN provinces. The study results also found that policy intervention partially had a significant impact in areas outside Java island only, where after policy intervention and the availability of international ports, PSN provinces outside Java island had 59,5% higher export performance than non-PSN provinces."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2034
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sirait, Efron Franssius Halomoan
"Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui potensi perpindahan moda bagi pengguna transportasi umum akibat pengoperasian layanan LRT di Jakarta dengan tarif tertentu. Potensi perpindahan dapat dianalisis dengan menggunakan model pemilihan diskrit logit binominal. Model logit binominal digunakan dengan membangun fungsi utilitas dengan pendekatan regresi logistic. Model regresi dari fungsi utilitas dibangun dari data hasil survei Stated Preference (SP) dan Revealed Preference (RP). Pembangunan model regresi logistik diawali dengan uji korelasi spearman dan kemudian dilakukan uji kelayakan model dari nilai chi-square dengan uji Hosmer & Lemmeshow dan uji Omnibus, nilai -2 Log Likelihood (-2LL), Uji Wald, Nagelkerke R Square, dan Overall Percentage. Berbagai model regresi yang dihasilkan akan divalidasi dengan menggunakan metode Root Mean Square Error (RMSE). Pemilihan model regresi dipilih berdasarkan analisi pada hasil uji statistik kelayakan dan validasi model yang terbaik. Selanjutnya model terpilih akan dilakukan uji sensitifitas untuk mengetahui variabel mana yang paling sensitif pada perpindahan moda seseorang. Berdasarkan model regresi yang terpilih maka dapat dilakukan analisis potensi perpindahan moda untuk berpindah ke LRT. Hasil analisis pada penelitian ini dapat menunjukkan potensi perpindahan seseorang berdasarkan parameter yang berpengaruh pada pilihan dan preferensi responden. Penelitian ini juga menghasilkan model regresi terpilih untuk menghitung potensi perpindahan. Dari penelitian ini dapat diketahui tarif LRT yang bersedia dibayarkan oleh calon pengguna LRT sesuai dengan tawaran yang diberikan. Tarif LRT termahal yang mau dibayarkan pengguna Bus Transjakarta (TJ) untuk penghematan waktu 10 menit sebesar Rp 10.000 dan untuk penghematan waktu 20-40 menit sebesar Rp 15.000, sedangkan tarif LRT termahal yang mau dibayarkan pengguna KRL Commuter Line untuk semua penghematan waktu sebesar Rp 15.000. Potensi perpindahan pengguna Bus TJ berdasarkan tarif termahal untuk penghematan waktu 20 menit sebesar 26.61% dan 36.48% pada penghematan waktu 30 menit.

This study aimed to determine the potential for modal shift for users of public transportation due to the operation of LRT services in Jakarta with a certain price. Potential displacement can be analyzed using the discrete binominal logit model selection. The binominal logit model is used by constructing utility functions with a logistic regression approach. Regression models of utility functions are built from data of Stated Preference (SP) and Revealed Preference (RP) survey method. The development of logistic regression models begins with the Spearman correlation test and then the feasibility test of the model from the chi-square value with the Hosmer & Lemmeshow test and the Omnibus test, the Log Likelihood (-2LL) value, Wald Test, Nagelkerke R Square, and Overall Percentage. The various regression models produced will be validated using the Root Mean Square Error (RMSE) method. The selection of the regression model was chosen based on analysis on the results of the best feasibility and validation statistical test results. Furthermore, the selected model will be tested sensitivity to find out which variable is the most sensitive to someone's modal shift. Based on the selected regression model, it can be analyzed the potential for modal shift to move to LRT. The results of the analysis in this study can show the potential for someone displacement based on parameters that affect the choices and preferences of respondents. This study also produced a selected regression model to calculate potential displacement. From this study, it can be seen that LRT rates are willing to be paid by potential LRT users according to the offer given. The most expensive LRT price that Transjakarta Bus (TJ) users want to pay for a 10-minute time savings of Rp 10,000 and for a 20-40 minute time savings of Rp 15,000, while the most expensive LRT price that KRL Commuter Line users want to pay for all time savings of Rp 15,000 . Potential movement of TJ Bus users is based on the most expensive price for a 20-minute time savings of 26.61% and 36.48% for a 30-minute time savings.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adiyana Purwati Purwosunu
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1984
S17039
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Mochammad Fauzi Hidayat
"Tesis ini membahas dasar ditetapkannya kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional, implikasi kedudukan kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional terhadap penataan ruang daerah di kawasan perbatasan negara, serta kedudukan dan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan negara yang ideal dikaitkan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kawasan perbatasan negara ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional karena memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi negara, khususnya dari aspek pertahanan dan keamanan, dan di dalamnya terdapat kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang wilayah di sekitarnya dan kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya. Implikasi kedudukan kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional terhadap penataan ruang daerah di kawasan perbatasan negara, yaitu: terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dalam RTRW-nya, terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam RTRW-nya, serta terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan arahan pengendalian pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam RTRW-nya. Sementara itu, dikaitkan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan kawasan perbatasan negara yang ideal adalah sebagai Kawasan Otorita Perbatasan Negara yang pengelolaannya termasuk pelaksanaan penataan ruangnya menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

This research discusses about the basis for the establishment of the state border area as a National Strategic Area, the implication of the status of the state border area as a National Strategic Area on the regional spatial planning in the state border area, and the ideal status of the state border area and the ideal implementation of the state border area rsquo s spatial planning associated with the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia NKRI . The research method used is normative juridical by reviewing the legislation and related literatures. The result of the research concludes that the state border area is designated as a National Strategic Areas because it has a very important and strategic role for the state, especially from the aspects of defense and security, and there are activities that have great influence on the surrounding spatial planning and other activities in the field the like and activities in other fields. The implication of the status of the state border area as a National Strategic Area on the regional spatial planning in the state border area, namely the limited independence of provincial and district municipal governments in compiling and stipulating spatial structure plan and spatial pattern plan in its local regulation of spatial planning, the limited independence of provincial and district municipal governments in compiling and stipulating indication of the main program of spatial use in its local regulation of spatial planning, as well as the limited independence of provincial and district municipal governments in compiling and stipulating the direction of control of spatial utilization and the provision of spatial control in its local regulation of spatial planning. Meanwhile, in relation to the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia NKRI , the ideal status of the state border area is as the State Border Authority Area whose management including the implementation of spatial planning becomes the full authority of the central government."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T49566
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Galih Putri Yunistria
"Indonesia launched National Health Insurance System (NHIS) in 2014 which the participants are compulsory for all residents and targeted to be Universal Health Coverage in 2019. On this scheme, there is government subsidy to support the low-income population to pay the insurance premium monthly. This study examined the distribution of NHIS-subsidized beneficiaries which associated with the household income distribution, and also studied about the utilization rate of health care facilities among the residents. Using the 2016 Susenas data, this study employed the benefit incidence analysis method to measure the distribution of NHIS-subsidized group, and logistic regression analysis to determine the health care seeking behavior. The result shows that households in higher income (quantile III-V) get benefit from government subsidy on NHIS program. It indicated there was a leakage on government budget that not belong to the target (quantile I and II). Then, logistic regression analysis found that people with higher income and having health insurance tend to visit health care facilities more frequently than lower income group and uninsured people. This can be concluded that health insurance ownership is important factor to influence people visiting health care facilities.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi distribusi penerima manfaat subsidi jaminan kesehatan nasional (JKN) berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga, serta menganalisa tingkat utilisasi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) pada masyarakat. Dengan menggunakan data Susenas tahun 2016, penelitian ini menggunakan metode benefit incidence analysis (BIA) untuk mengukur tingkat distribusi program subsidi JKN, dan metode analisis regresi logistik untuk mengidentifikasi perilaku penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok rumah tangga dengan pendapatan lebih tinggi (quantil 3-4) mendapatkan manfaat dari program subsidi JKN. Hal ini menunjukkan adanya kebocoran anggaran pemerintah yang diberikan kepada kelompok masyarakat di luar target program (quantil 1 & 2). Kemudian, berdasarkan hasil regresi logistik, masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi dan memiliki asuransi kesehatan cenderung untuk mengunjungi fasyankes lebih besar daripada masyarakat dengan pendapatan lebih rendah dan tanpa asuransi kesehatan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asuransi merupakan salah satu faktor penting terhadap tingkat penggunaan fasyankes di Indonesia.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T55295
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nainggolan, Poltak Partogi, 1963-
"Sebagai poros maritim dan negara kepulauan yang strategis dari perspektif geopolitik, Indonesia telah menetapkan tiga jalur ALKI untuk lintas damai pelajaran International, yang dijamin keberadaannya oleh hukum International. Hasil penelitian mengungkap beberapa tipe ancaman keamanan terkini yang cukup kompleks yang dihadapi Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dan juga maritim, yang datang dari meningkatnya ketegangan dan ekkalasi konflik di laut China Selatan, serta terorisme global, intervensi asing, dan beragam kejahatan transnasional"
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI, {s.a.}
324 KAJ 20:3 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Adinda Putri Safira
"ABSTRAK
Hingga tahun 2019, lebih dari dua pertiga perdagangan dunia terjadi melalui Global Value Chain (GVC). Proses produksi yang tersebar di berbagai negara menyebabkan semakin pentingnya peran sistem transportasi nasional dalam memfasilitasi perpindahan barang input maupun output. Namun, performa sistem transportasi negara anggota ASEAN yang diukur menggunakan indeks kualitas infrastruktur transportasi WEF masih menunjukkan tingkat yang cukup bervariasi. Sebagai akibatnya, terjadi kesenjangan performa perdagangan internasional dan FDI antar negara anggota yang berujung pada rapuhnya kerja sama ekonomi ASEAN. Berdasarkan regresi GLS menggunakan data panel tahun 2009-2018, penelitian ini menemukan bahwa secara umum perbaikan sistem transportasi nasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap performa ekspor, impor, serta FDI ASEAN. Selanjutnya, penelitian ini menemukan adanya pergeseran orientasi pada sistem transportasi negara anggota ASEAN dalam memfasilitasi aktivitas impor dan FDI ASEAN, yakni dari intra-regional menuju inter-regional. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya aktivitas perdagangan dan FDI inter-regional dalam proses konvergensi ekonomi ASEAN.

ABSTRACT
Up to 2019, more than two-thirds of world trade occurs through Global Value Chains (GVCs). The production processes that are fragmented across countries induce an increasing importance of national transportation system in facilitating the movement of input and output goods. However, the performance of ASEAN Member States (AMS) transportation system that measured by the WEF Transportation Infrastructure Quality Index still shows varying performance. As a result, there is a gap in the international trade and FDI performance between AMS which leads to the vulnerability of ASEAN economic cooperation. Based on the GLS regression using 2009-2018 panel data, this study found that in general, the improvement of national transportation system has a positive and significant impact on ASEAN export, import, and FDI performance. Furthermore, this study found the shifting of AMS transportation system orientation in facilitating ASEAN import and FDI activities, which is from intra-regional to inter- regional. This finding implies the importance of inter-regional trade and FDI activities in ASEAN economic convergence process.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Febriansyah Budi Pratama
"Kenaikan jumlah penderita penyakit Diabetes Mellitus (DM) termasuk beban biaya pelayanannya mendorong penerapan kebijakan untuk melakukan pecegahan sekunder di pelayanan Tingkat pertama termasuk melalui penerapan kebijakan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK). Studi ini melakukan evaluasi terhadap kebijakan KBK terhadap pola pelayanan Kesehatan pasien DM baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, menggunakan metode Regression Discontinuity in Time (RDIT) terhadap Data Sampel BPJS Kesehatan 2015-2020. Ditemukan adanya kenaikan pada pemanfaatan pelayanan Kesehatan di FKTP dengan tingkat kepercayaan 99% dan 95%, namun tidak diikuti dengan tren penurunan rujukan pelayanan Kesehatan dari FKTP ke FKRTL serta penurunan tingkat pelayanan Kesehatan di FKRTL yang diharapkan terjadi paska penerapan KBK. Temuan ini mendukung literatur terkait penerapan konsep pay for performance dalam pelayanan Kesehatan Tingkat pertama dan dampaknya pada perbaikan pelayanan Kesehatan Tingkat pertama terkait pelayanan DM. Perbaikan kebijakan KBK perlu dilakukan dalam penetapan indikator, target serta kebijakan pendukung lainnya dalam pencapaian kinerja FKTP yang didasarkan pada temuan pada pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam.

The increase in number of people suffering from Diabetes Mellitus, including the burden of service costs, has encouraged the implementation of policies to carry out secondary prevention in primary healthcare level, including to implement Performance Based Capitation (KBK) policy. This study aim to evaluate the KBK policy implemented by BPJS Health on health services for Diabetes Mellitus patients both in Primary Health Care Facilities and Referral Health Facilities, using the Regression Discontinuity in Time (RDIT) method on BPJS Health Sample Data 2015-2020. It was found that there was a slight increase in the level of utilization of Health services at FKTP with confidence levels of 99% and 95%, but this was not followed by a trend of decreasing referrals for Health services. This increase is not accompanied by a decrease in the level of health services at FKRTL which was expected to occur after the implementation of the KBK. These findings support the literature related to the application of the pay for performance concept in first level health services and its impact on improving first level health services related to Diabetes Mellitus services. Apart from that, the findings also encourage the need to improve the KBK policy both in determining indicators, targets and other supporting policies in achieving FKTP performance, based on qualitative data findings through in depth interview."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsepsi strategi penanggulangan dampak konflik Laut Cina Selatan terhadap kedaulatan NKRI. Era globalisasi saat ini dengan ketidakmampuan negara-negara kawasan menata sengketa di Laut China Selatan akan memunculkan gelombang kejut terhadap ekonomi dan sosial budaya Indonesia. Selain mendorong naiknya harga minyak mentah dunia hal tersebut akan berpengaruh terhadap APBN Indonesia, dan ini merupakan ancaram serius keberlangsungan perdagangan Indonesia dengan raksasa-raksasa ekonomi di Asia Timur dimana negara-negara ini merupakan salah satu mitra penting ekonomi Indonesia. Kondisi demikian dipastikan akan berpengaruh langsung terhadap ekonomi domestik Indonesia nantinya.
Dengan menggunakan analisis SWOT maka bisa diketahui posisi RI terhadap dampak konflik laut china selatan pada aspek ekonomi dan sosbud. Dengan demikian didapat alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam rangka penanggulangan dampak konflik Laut China Selatan untuk kepentingan ekonomi dan sosbud. Strategi tersebut yaitu memberdayakan kekayaan alam dan modal ketahanan sosbud yang dimiliki untuk menghasilkan produk yang bisa bersaing dengan produk negara konflik sehingga diharapkan Indonesia bisa menghadapi konflik Laut China Selatan dari ancaman dampak ekonomi dan sosbud.
"
321 LPI 17:33 (2014)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>