Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai legalisasi dokumen publik asing yang berbentuk elektronik berdasarkan Konvensi Apostille. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang legalisasi dokumen publik elektronik berdasarkan berdasarkan Konvensi Apostille, mengetahui pengaturan legalisasi dokumen publik elektronik berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan mengetahui implementasi electronic-Apostilles terhadap dokumen publik elektronik di Indonesia. Undang-undang memberikan beberapa penjelasan mengenai legalisasi. Legalisasi dalam penelitian ini ditujukan kepada dokumen publik yang akan dilakukan proses legalisasi atau pengesahan berdasarkan Konvensi Apostille. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Dimana penelitian hukum doktrinal menggunakan penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen-dokumen yang ditujukan kepada peraturan yang bersifat tertulis atau bahan hukum lainnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini legalisasi Apostille terhadap dokumen publik berbentuk elektronik dapat merujuk kepada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik, serta ketentuan dalam e-APP. Adapun belum terlaksananya e-APP di Indonesia, dengan ini legalisasi berdasarkan Konvensi Apostille terhadap dokumen publik dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mengimplementasikannya secara elektronik.

---

This thesis discusses the legalization of foreign public documents in electronic form based on the Apostille Convention. This research aims to find out the arrangements for the legalization of electronic public documents based on the Apostille Convention, to find out the arrangements for the legalization of electronic public documents based on the Government Administration Law, and to find out the implementation of electronic-Apostilles on electronic public documents in Indonesia. The law provides several explanations regarding legalization. Legalization in this study is addressed to public documents that will be legalized or attested based on the Apostille Convention. In this research the author uses doctrinal legal research methods. Where doctrinal legal research uses library research or document studies aimed at written regulations or other legal materials. The conclusion that can be drawn in this study is that Apostille legalization of electronic public documents can refer to the Government Administration Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 6 of 2022 concerning Apostille Legalization Services on Public Documents, as well as provisions in e-APP. As for the non-implementation of e-APP in Indonesia, the legalization based on the Apostille Convention of public documents carried out by the Ministry of Law and Human Rights has not yet implemented it electronically."

"Bahwa notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dalam menjalankan jabatannya bersifat independen dan mandiri, sehingga tidak boleh mendapatkan intervensi ataupun tekanan dari pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun pada kenyataannya secara administratif seorang notaris diangkat dan diberhentikan oleh pejabat eksekutif, sedangkan notaris tidak mendapatkan gaji ataupun uang pensiun dari negara, sehingga terdapat persinggungan permasalahan jabatan notaris dalam sudut padang Hukum Administrasi Negara. Bahwasanya pemerintah saat ini menerapkan adanya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang diselenggarakan Ditjen AHU dengan melibatkan notaris, namun yang menjadi persoalan bahwa notaris yang seharusnya hanya berwenang untuk membuat akta autentik justru dilibatkan dan turut diminta bertanggungjawab atas segala tindakan administrasi dalam SABH tersebut. Adapun permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan perlindungan hukum bagi notaris selaku pengguna sistem elektronik administrasi pemerintahan serta kedudukan jabatan notaris dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen pada penelitian doktrinal ini adalah berupa bahan-bahan hukum yang diperkuat dengan wawancara kepada narasumber dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa aspek Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam jabatan notaris adalah adanya pengangkatan dan pemberhentian yang dilakukan oleh pemerintah. Bahwa ruang lingkup HAN erat kaitanya dengan sumber kewenangan. Sedangkan sumber kewenangan notaris sebagai pejabat umum berasal dari kekuasaan tertinggi yaitu atribusi undang-undang, sehingga walaupun secara administrasitif notaris diangkat oleh Kemenkumham, sehingga notaris bukan bagian atau bawahan dari Kemenkumham. Oleh sebab itu tindakan Ditjen AHU yang melimpahkan tanggungjawab administrasi kepada notaris tanpa melakukan verifikasi dokumen pemohon dan mengeluarkan Surat Keputusan dalam SABH merupakan tindakan maladministrasi yang termasuk pengabaian kewajiban selaku pejabat administrasi,bahwa Ombudsman perlu melakukan pengawasan terhadap pelayanan SABH yang dilakukan oleh Ditjen AHU,sehingga bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris adalah kepastian bebas tanggung jawab sebagai pengguna SABH karena tanggungjawab notaris hanya sebatas pada akta autentik yang dibuatnya.

---

The notary as a public official who is authorized to make authentic deeds in carrying out his/her position is independent and independent, so that he/she cannot get intervention or pressure from executive, legislative, or judicial officials. However, in reality, administratively a notary is appointed and dismissed by executive officials, while notaries do not get a salary or pension from the state, so there is an intersection of the problem of notary positions in the field of State Administrative Law. The government is currently implementing the Legal Entity Administration System (SABH) organized by the Directorate General of AHU by involving notaries, but the problem is that notaries who should only be authorized to make authentic deeds are involved and are also asked to be responsible for all administrative actions in the SABH. The main issues raised in this research are related to legal protection for notaries as users of the electronic system of government administration and the position of notaries in the perspective of State Administrative Law. Secondary data obtained through document studies in this doctrinal research is in the form of legal materials reinforced by interviews with sources and then analyzed qualitatively. From the results of the research, it can be explained that the aspect of State Administration Law (HAN) in the position of notary is the appointment and dismissal made by the government. The scope of HAN is closely related to the source of authority. While the source of authority of a notary as a public official comes from the highest power, namely the attribution of laws, so that even though administratively the notary is appointed by the Ministry of Law and Human Rights, so that the notary is not part or subordinate to the Ministry of Law and Human Rights. Therefore, the action of the Directorate General of AHU which delegates administrative responsibility to the notary without verifying the applicant's documents and issuing a Decree in SABH is an act of maladministration which includes neglect of obligations as an administrative official, that the Ombudsman needs to supervise SABH services carried out by the Directorate General of AHU, so that the form of legal protection that can be given to notaries is certainty free of responsibility as a SABH user because the responsibility of a notary is only limited to the authentic deed he makes."

"Indonesia telah melakukan aksesi terhadap Konvensi Apostille melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 dengan tujuan menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik untuk keperluan lintas negara. Penelitian ini berbentuk analisis yuridis empiris yang bertujuan untuk membahas dampak aksesi Konvensi Apostille terhadap proses hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum acara perdata internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dokumen publik asing sebagai alat bukti dalam persidangan sudah terjadi sebelum aksesi Konvensi Apostille. Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur penggunaan dokumen yang telah disematkan apostille sebagai alat bukti tulisan dalam persidangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun aksesi Konvensi Apostille bertujuan untuk mempermudah proses legalisasi dokumen, implementasinya di Indonesia masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut dalam regulasi nasional untuk memastikan efektivitas dan kepastian hukum.

---

Indonesia has acceded to the Apostille Convention through Presidential Regulation No. 2 of 2021 with the aim of simplifying the legalization process of public documents for cross-border purposes. This study employs an empirical juridical analysis to discuss the impact of Indonesia's accession to the Apostille Convention on the legal processes in Indonesia, particularly in the field of international civil procedure law. The findings indicate that the use of foreign public documents as evidence in court proceedings has been occurring even before the accession to the Apostille Convention. However, to date, there are no specific regulations governing the use of documents bearing an apostille as written evidence in court proceedings. The study concludes that although the accession to the Apostille Convention aims to facilitate the legalization process of documents, its implementation in Indonesia still requires further adjustments in national regulations to ensure effectiveness and legal certainty."

"

Pemerintah memiliki berbagai macam program yang bisa digunakan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Namun, program tersebut menjadi tidak efektif apabila tidak ada masyarakat yang tahu. Oleh sebab itu, diperlukanlah komunikasi pembangunan agar informasi terkait pembangunan ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana proses implementasi dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Mekarjaya dalam menyampaikan pesan pembangunan dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya, berikut dengan dampak yang diberikan dari proses tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, supaya bisa menjelaskan mengenai pandangan subjektif dari masyarakat itu sendiri terhadap kegiatan-kegiatan dilakukan oleh KIM. Hasil penelitian ini menemukan beberapa tahap yang dilakukan oleh KIM dalam meliput kegiatan pembangunan masyarakat. Hasil liputan ini pun memberikan dampak masyarakat menjadi termobilisasi, menjadi lebih kohesif, juga meningkatkan rasa aman di masyarakat

---

Government has many kinds of program that can be used to increase the welfare of its citizen. However, those programs can be rendered ineffective if there is nobody that know its existence. Thus, it is imperative to do communication for development so that the information regarding to development can be informed to the people. This research would like to explain how KIM implements their program to inform from the government to its people and vice versa, regarding development messages. This research is conducted by using qualitative method, to further understanding about the subjective opinion of the people about the activities that had been conducted by KIM. The findings of this research are that it found that there are several steps that KIM did during its activities to inform the people through coverage. This research finds that the impact for the people are they can be mobilized, becoming more cohesive, and increasing the security of the people.

 

"

"Salam naskah UUD 1945 para pendiri bangsa telah meletakkan dasar-dasar yang kuat tentang hak asasi manusia (HAM) apalagi dalam perubahan UUD 1945 tahap kedua tahun 2000 ditambah lagi dasar hukum tentang HAM tersebut dalam satu lab lengkap dengan sepuluh pasal, akan tetapi sejak pemerintahan orde lama, orde baru hingga orde reformasi ordec informasi sekarang ini tetap saja yang terjadi pelanggaran HAM di Indonesia. Dan pelanggaran HAM terbanyak terjadi pada era orde baru. Kasus-kasus pelanggaran HAM masa orde baru tersebut hingga dapat diselesaikan secara tuntas dan adil. Terdapat kendala dan problem hukum sehingga kasus-kasus tersebut tidak dapat dituntaskan. Kendala dan problema apa dibahas dalam artiikel ini."

"ABSTRAKTahun 2008 ini adalah tahun ke-11 sejak Indonesia dilandakrisis multi dimensi yang begitu hebat, yang telah memporakporandakanhampir seluruh sendi kehidupan bangsa. Sepuluh tahunadalah sebuah kurun yang cukup lama untuk berbenah dan memperbaikidiri. Namun demikian, upaya untuk kembali pulih masih memperolehbeberapa kendala. Trauma krisis dan juga peningkatan kredit seret(non performing loan) telah menyebabkan credit rationtng yaituperbankan menjadi sangat selektif dalam melakukan pemberian kredit.Kondisi tersebut di atas pada akhirnya mempengaruhi pula pemberiankredit terhadap kepemilikan rumah, yang sebetulnya masih memilikipermintaan yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagaiupaya untuk mendorong akselerasi pembiayaan terhadap kepemilikanrumah. Sungguhpun dari sisi perbankan, yang memiliki. magnitudo yangsignifikan dalam mempengaruhi perekonomian nasional, telah banyakdilakukan berbagai inovasi untuk mengintegrasikan berbagai produkkeuangan dalam satu kemasan yang ditawarkan, antara lain dengan carasekuritisasi aset, namun khususnya pada Kredit Pemilikan Rumah(KPR),upaya tersebut tampaknya belum memberikan prospek yang cerah untukmencapai tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat secaramaksimal. Tampak disini adanya kebutuhan untuk melakukan terobosansebagai bagian dari masa depan sektor keuangan dan sektor perumahannasional. Terobosan mana perlu diimplementasikan dengan baik salahsatunya dengan mendirikan suatu lembaga keuangan yang dapatmenggegaskan langkah yang baik tersebut. Manfaatnya tidak hanya akandirasakan oleh masyarakat namun juga bagi industri perbankan untukdapat terus berkembang meningkatkan asset dan pendapatannya, sertamendorong pasar keuangan di Indonesia yang semakin likuid.Sebagaimana telah penulis ilustrasikan pada bagian pendahuluan diatas, dalam penyusunan tesis ini, penulis akan mengangkat beberapapermasalahan yang lebih spesifik terkait sekuritisasi KreditPemilikan Rumah yaitu :1) Kerangka hukum apa yang dibutuhkan dalampelaksanaan sekuritisasi KPR yang efektif dan aman? 2) Bagaimanarisiko dapat dimitigasi dengan baik sehingga transaksi sekuritisasiKPR dan peranan PT Sarana Multigriya Finansial bisa optimal?Penulisan tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifatyuridis-normatif yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadapazas-azas hukum, sistematika hukum dan terhadap taraf sinkronisasihukum. Penelitian normatif mempergunakan data sekunder. Daripembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:1) Kerangka hukum yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sekuritisasi KPRyang efektif dan aman adalah Undang-Undang Sekuritisasi dansinkronisasi peraturan perundang-undangan dibidang dan yangberhubungan dengan sekuritisasi aset; 2)Risiko harus dimitigasidengan baik agar transaksi sekuritisasi KPR dan peranan PT SaranaMultigriya Finansial bisa optimal dengan cara: implementasi riskmanajemen dan tata kelola yang baik (good govern&nce) sertadiperlukan adanya lembaga pengawasan terhadap aktivitas PT SMF."

"ABSTRAKSistem pengadaan publik secara elektronik (SPSE) memliki peran penting untuk menunjang ketersediaan barang/jasa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Penggunaan SPSE pada belanja negara masih berada di bawah target prioritas nasional dengan efisiensi di bawah 10%. Praktik korupsi di sektor pengadaan menjadi tantangan tersendiri di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi saat ini, merancang perbaikan proses bisnis, dan perbaikan sistem informasi SPSE yang dapat meminimalkan korupsi dan meningkatkan efisiensi pada proses pengadaan. Metode Business Process Re-engineering (BPR) dan Structured System Development (SSD) digunakan dalam penelitian ini. BPR dilakukan melalui pemodelan dan simulasi proses saat ini (As-Is) dan proses perbaikan (To-Be) menggunakan perangkat lunak iGrafx. SSD dilakukan dalam empat tahap, yaitu pembuatan entity relationship diagram (ERD), tabel relasional, use case diagram, dan data flow diagram (DFD). Penelitian ini menghasilkan tiga pilihan skenario perbaikan SPSE yang mampu memenuhi variabel voice of customer (VOC) yang berbeda, karena perbedaan solusi untuk meminimalkan korupsi. Simulasi model ketiga skenario juga menghasilkan waktu layanan yang berbeda untuk setiap skenario. Kombinasi skenario BPR best practice dan sistem informasi merupakan skenario terbaik dengan tingkat penurunan waktu sebesar 40% dari 17 hari menjadi 10 hari dan memenuhi keseluruhan variabel VOC, yaitu efisiensi dan efektivitas proses, kelengkapan, akurasi, dan timeliness data, integrasi, transparansi dan akuntabillitas dalam proses pengadaan publik. Model sistem informasi dengan metode SSD dirancang untuk mendukung proses bisnis perbaikan dengan mengadopsi model To-Be skenario ketiga yang merupakan skenario terbaik dari hasil penelitian.

---

ABSTRACT

Electronic government procurement system (E-GP) has an important role to support the availability of goods and services in government activities. The use of E-GP is still below the national target with efficiency less than 10%. Corruption practices in procurement sector has become a challenge in the midst of government efforts to improve the procurement process efficiency. This study aims to analyze the E-GP current conditions, design business process improvements, and E-GP information systems improvements that is able to minimize corruption and improve efficiency in the procurement process. Business Process Re-engineering (BPR) and Structured System Development (SSD) methods are used in this study. BPR is performed by modeling and simulating current and proposed processes using iGrafx software. SSD in this study consists of four stages; the creation of entity relationship diagram (ERD), relational tables, use case diagram, and data flow diagram (DFD). This study provides three choices of E-GP improvement scenarios that are able to fulfill different VOC variables, due to different solutions to minimize corruption. The simulation of the three scenario models also produce different cycle times for each scenario. The combination of BPR best practice and information system is the best scenario with cycle time reduction of 40% from 17 days to 10 days and fulfills the VOC variables of process efficiency, effectiveness, data completeness, accuracy, and data timeliness, integration, transparency and accountability in the public procurement process. The information system model using SSD method is designed to support business process improvement by adopting the third scenario model which is the best scenario from the research results."

"Peranan perpustakaan dalam rangka pembinaan bangsa dan pembentukan watak khususnya dalam bidang pendidikan sudah semakin disadari orang. Sebagai salah satu lembaga pendidikan non formal yang dapat digunakan oleh setiap orang untuk menambah pengetahuan, perpustakaan yang sangat bermanfaat itu sudah barang tentu perlu ditangani dengan penuh perhatian. Untuk mewujudkan peran perpustakaan diperlukan berbagai faktor penunjang. Sa1ah satu faktor tersebut adalah penyediaan koleksi yang tepat pada waktu_nya dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Keadaan yang demikian merupakan suatu hal yang mendasar bagi perpustakaan jenis apa pun. Bisakah hal itu terlaksana di negara berkembang seperti Indonesia yang sebagaimana kita ketahui masih banyak kekurangannya, antara lain dalam hal biaya dan tenaga ahli perpustakaan ?. Dalam hubungannya dengan penyediaan koleksi yang te_pat pada waktunya dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai, pengkatalogan merupakan salah satu proses yang ikut me-nentukan. Dan proses ini sesungguhnya mempunyai pengaruh yang besar serta memerlukan biaya yang tidak sedikit_"