Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau yang biasa disingkat SAKTI merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh satuan kerja (satker) sebagai alat untuk mendukung implementasi SPAN dalam pengelolaan keuangan. Aplikasi ini mencakup tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang telah ada sebelumnya terkait pengelolaan APBN dengan menerapkan konsep single database dan digunakan untuk seluruh transaksi baik pada tingkat entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Aplikasi SAKTI yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan ini mulai diterapkan ke seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga pada tahun 2022, termasuk Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SAKTI dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara berdasarkan teori dari Sirat (2013) yang membahas faktor-faktor penentu keberhasilan suatu e-government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 dari 11 faktor, yaitu dukungan pimpinan; visi, misi, dan tujuan; budaya organisasi; pelatihan; peraturan; kolaborasi; strategi; infrastruktur; keamanan; dan keuangan telah sesuai dengan indikator dalam teori tersebut.

---

The ‘Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi’ or commonly abbreviated as SAKTI is an application used by units as a tool to support the implementation of SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) in financial management. The SAKTI application integrates all existing applications related to APBN management by applying a single database concept and is used for all transactions at both the accounting entity and reporting entity levels. The SAKTI application developed by the Ministry of Finance will begin to be implemented in all Ministry/Agency units in 2022, including the National Civil Service Agency Head Office. Therefore, this research aims to evaluate the implementation of SAKTI in the implementation of financial management at the National Civil Service Agency Head Office based on a research instrument by Sirat (2013) which discusses the factors determining the success of an e-government. This research is qualitative research with a case study design. The approach taken was the method of literature study and interviews with parties directly related to the implementation of the SAKTI application in the implementation of financial management at the Head Office of the National Civil Service Agency. The research results showed that 10 of the 11 factors, namely leadership support; vision, mission and goals; organizational culture; training; regulation; collaboration; strategy; infrastructure; security; and finances are in accordance with the indicators in the research instrument."

"Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan aplikasi pengelolaan keuangan negara yang meliputi tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Pada tahun 2022, SAKTI digunakan secara penuh oleh seluruh kementerian atau lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SAKTI di tahun awal penerapannya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah tingkat instansi dengan menggunakan kerangka model evaluasi Human-Organization-Technology Fit (HOT-Fit Model). Objek penelitian ini difokuskan pada unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Metode penelitian kualitatif, yaitu wawancara, observasi, dan penelahaan dokumen, digunakan dalam rangka pengumpulan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SAKTI telah efektif mendukung pelaksanaan akuntansi pemerintahan dan memfasilitasi proses penyusunan laporan keuangan. Efektivitas ini dievaluasi dengan menggunakan kerangka model evaluasi Human-Organization-Technology Fit (HOT-Fit Model). Penilaian didasarkan pada aspek manusia, organisasi, dan teknologi dari implementasi sistem informasi. Studi ini menyoroti kontribusi faktor manusia dan organisasi dalam meningkatkan efektivitas SAKTI dalam menyiapkan laporan keuangan tingkat instansi. Untuk lebih meningkatkan efektivitas SAKTI, studi ini menyarankan untuk meningkatkan bandwidth hosting, mengoptimalkan kinerja, kapasitas, dan keandalan server, menyediakan forum formal bagi pengguna untuk bisa mengajukan permintaan atau saran/masukan bagi pengembangan sistem, serta memberikan pelatihan dan pendidikan yang intensif sesuai dengan tingkat kemampuan pengguna.

---

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) is a government financial management application that handles budgeting process from planning to reporting. In 2022, SAKTI is fully utilized by all ministries or government agencies. This study is aimed to evaluate the first year of SAKTI's implementation in the government financial reporting process at agency-level. The implementation effectiveness was evaluated using the Human-Organization-Technology Fit (HOT-Fit Model), which assesses the human, organizational, and technological aspects of information system implementation.  Object of this study is a work unit within the Ministry of Education, Culture, Research and Technology. This study employs qualitative research methods, including interviews, observations, and document reviews, to collect data. The study concludes that SAKTI has been effective in supporting government accounting process and streamlining the process of preparing financial statements. The study highlights the contribution of human and organizational factors in enhancing the effectiveness of SAKTI in preparing agency-level financial reports. To further improve the effectiveness of SAKTI, this study suggests the agency to increase the hosting bandwidth, optimize server performance, capacity, and reliability, provide a formal forum for users to submit requests or suggestions for system development, and provide intensive training and education according to the user's ability level."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) oleh para pengguna pada Satker yang melaksanakan piloting SAKTI lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). Data yang digunakan bersumber dari kuesioner yang diisi oleh para responden dan diperoleh 55 sampel yang berasal dari 11 Satker. Teknik analisis data yang digunakan Menggunakan analisis regresi linier berganda dan diolah melalui perangkat lunak IBM SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan SAKTI. Selain itu, persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan SAKTI oleh para pengguna."

"SAKTI adalah Aplikasi Keuangan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung implementasi SPAN dan diberlakukan diseluruh Kementerian/lembaga pada tahun 2022 menyatukan beberapa aplikasi satuan kerja sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SAKTI dengan pendekatan TAM (Technology acceptance model) pada UPT Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dan menganalisis kendala ataupun hambatan. Metode mixed methods adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini,  dengan menggabungkan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisa dilakukan menggunakan lima faktor TAM yaitu Persepsi kegunaan (Perceived Usefulness), Persepsi kemudahan pemakaian (perceived ease of use), Sikap (Attitude Toward Using), Niat perilaku (behavioral intention), Pemakaian aktual (actual system usage). Dengan menganalisis kelima faktor TAM ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang penerimaan dan penggunaan aplikasi SAKTI oleh pengguna. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi SAKTI dengan pendekatan TAM (Technology acceptance model) di UPT Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut secara umum mendapatkan penilaian yang baik dari pengguna, namun masih terdapat kendala dan hambatan diantaranya kualitas jaringan Internet, beban kerja yang meningkat pada beberapa bagian, pelatihan yang kurang memadai, dampak pembaruan dan maintenance.

---

SAKTI is a Financial Application created by the Ministry of Finance to support the implementation of SPAN and implemented in all Ministries/agencies in 2022 bringing together several previous work unit applications. This study aims to determine the implementation of SAKTI with the TAM (Technology acceptance model) approach at the UPT Sea Transportation HR Development Center and analyze the obstacles or obstacles. The mixed methods method is the method used in this study, by combining qualitative research and quantitative research with a case study approach. The analysis was carried out using five TAM factors, namely Perceived Usefulness, perceived ease of use, attitude toward using, behavioral intention, actual system usage. By analyzing these five TAM factors, researchers can gain more comprehensive insights about users' acceptance and use of the SAKTI application. The results of the analysis show that the implementation of SAKTI with the TAM (Technology acceptance model) approach at the UPT Sea Transportation HR Development Center generally gets good ratings from users, but there are still obstacles and obstacles including the quality of the Internet network, increased workload in some parts, training inadequate, the impact of renewal and maintenance."

"ABSTRAKSistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi SAKTI merupakan inisiatif Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. SAKTI digagas untuk dapat membantu proses pengelolaan keuangan negara. Proses pengelolaan keuangan negara yang termasuk dalam lingkup layanan SAKTI adalah proses penganggaran, pembayaran, sampai dengan pelaporan keuangan. Berdasarkan lingkup layanan SAKTI terhadap proses pengelolaan keuangan negara, maka ketersediaan layanan SAKTI menjadi penting. Tidak tersedianya layanan SAKTI dapat menyebabkan proses pengelolaan keuangan negara tidak berjalan. Melihat dampak dari tidak tersedianya layanan SAKTI, SAKTI harus memiliki perangkat untuk menjamin layanan yang ada selalu tersedia. Penerapan manajemen risiko keamanan informasi dapat menjadi salah satu perangkat untuk menjamin layanan SAKTI selalu tersedia.Berdasarkan fakta di lapangan, SAKTI belum menerapkan manajemen risiko keamanan informasi. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat manajemen risiko keamanan informasi pada SAKTI. Kerangka kerja yang digunakan sebagai panduan pada penelitian ini adalah ISO 27005 dan NIST SP 800-30.Hasil dari penelitian ini adalah manajemen risiko keamanan informasi SAKTI. Manajemen risiko keamanan informasi SAKTI berisi mengenai identifikasi kerentanan dan ancaman yang terdapat di SAKTI, sekaligus rencana pengendalian yang perlu diterapkan untuk mengurangi dampak risiko.

---

ABSTRAKInstitutions Level Financial Application System SAKTI is an initiative of the Government in this case the Ministry of Finance in particular the Directorate General of Treasury. SAKTI initiated to help the process of management of state finances. The process of management of state finances that include in the scope of SAKTI services is start from budgeting, payment, up to financial reporting. Based on the scope of SAKTI services on the process of management of state finances, then the availability of SAKTI services become important. The unavailability of SAKTI services may cause the process of management of state finances not running. Looking at the impact of the unavailability of SAKTI services, SAKTI must have a tool to ensure the services are always available. Implementation of information security risk management can be one of the tools in order to ensure SAKTI services always available.Based on facts, SAKTI has not implemented information security risk management. Therefore, this study was conducted with the objective of making information security risk management at SAKTI. The framework that used as a guide in this study is ISO 27005 and NIST SP 800 30.The results from this study is the information security risk management of SAKTI. Information security risk management of SAKTI contain about the identification of vulnerabilities and threats that exist in SAKTI, as well as control that need to be implemented to reduce the impact of the risks."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan evaluasi kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada Universitas Terbuka (UT). Selain itu, penelitian ini mendeskripsikan hambatan dalam PPK-BLU di UT. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka, dan telaah dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan analisis evaluasi kinerja menunjukan bahwa UT telah menerapkan konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan konsep Value For Money (VFM). Berdasarkan analisis implementasi BLU menunjukan bahwa UT telah memiliki dokumen penganggaran sampai dengan pelaporan yang disyaratkan dalam Manual BLU Bidang Pendidikan Kementerian Keuangan. Hambatan yang dihadapi oleh UT pada tahap perencanaan adalah belum digunakannya aplikasi IT yang memerlukan banyak waktu dan SDM, hambatan pada tahap pelaksanaan adalah daya serap anggaran rendah dan kompetensi SDM atas pengelolaan keuangan negara yang belum merata di semua unit, pada tahap pelaporan anggaran belum menggunakan satu standar pelaporan keuangan serta pada pelaporan kinerja belum adanya alat bantu dalam pengukuran kinerja di UT, untuk dapat menghubungkan antara anggaran yang telah digunakan dengan kinerja yang dihasilkan.

---

The purpose of this research is to determine the implementation and performance evaluation of Financial Management Pattern Public Service Agency (PPK-BLU) at Indonesia Open University (UT). It also describes obstacles found in the PPK-BLU at UT. This research uses a qualitative analysis where data are collected through observation, interviews, and related documents that support the topic of this research. Based on the analysis of performance evaluation, this research finds that UT has implemented both of Performance-Based Budgeting (PBB) and Value For Money (VFM) concepts. Based on the analysis on the implementation of Public Service Agency, UT already has documents from budgeting to reporting which required from Manual of Public Service Agency of Education Sector by Ministry of Finance. However, UT also has been facing some barrier in every stage. At the planning stage, UT has been facing the barrier of readiness to use the IT applications which be able to utilize more time-spent and human resources. Meanwhile at the implementation phase, UT has been facing the barrier low realization of budget and unequal competences of human resources across the units in managing the government finances. In the last phase of budget reporting, UT has been facing the barrier where standard of financial reporting has not available yet to be used. In addition to that, UT also does not have a performance-reporting tool in measuring the relations between used budget and the performance outputs."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Otorita Ibu Kota Nusantara. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Ibu Kota Baru Republik Indonesia yang telah disahkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara menjadi pusat perbincangan oleh Masyarakat dan Akademisi. Pembangunan Ibu Kota Baru tidak terlepas dari bagaimana cara pemerintah melakukan pendanaan dalam pembangunan Ibu Kota tersebut. Pendanaan Ibu Kota baru mendapatkan sumber pendanaan dari Keuangan Negara, Keuangan Negara dalam Ibu Kota Nusantara dikelola langsung oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk langsung oleh Presiden dan Kepala Otorita berkedudukan setingkat dengan Menteri. Kepala Otorita yang mendapatkan kewenangan dalam mengelola Keuangan Negara dalam Ibu Kota Nusantara dan berkedudukan setingkat dengan Menteri menjadikan terdapat indikasi adanya dualisme kelembagaan dalam pengelolaan Keuangan Negara. Pada praktiknya Pengelolaan Keuangan Negara ditujukan hanya kepada Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) namun pada Undang-Undang tentang IKN, Kepala Otorita juga dapat mengelola Keuangan Negara dalam rangka persiapan, Pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) digunakan dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara, sehingga terjadi kekhawatiran adannya pembengkakan APBN dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

---

This paper analyzes the Principle of State Financial Management in the Archipelago Capital Authority. This article was prepared using doctrinal research methods. The New Capital City of the Republic of Indonesia, which has been ratified by the Government based on Law Number 3 of 2022 as most recently amended by Law Number 21 of 2023 concerning the National Capital, has become the center of discussion among the public and academics. The development of the new capital city cannot be separated from how the government funds the development of the capital city. Funding for the new capital city receives funding sources from the State Finance. State Finances in the Archipelago Capital City are managed directly by the Head of the Archipelago Capital Authority who is appointed directly by the President and the Head of the Authority is at the same level as the Minister. The Head of the Authority who has the authority to manage State Finances in the Archipelago Capital and has a position at the same level as the Minister means that there is an indication of institutional dualism in the management of State Finances. In practice, State Financial Management is directed only to the Minister of Finance as the Chief Financial Officer (CFO), but in the Law on IKN, the Head of the Authority can also manage State Finances in the context of preparation, development and relocation of the National Capital. The State Revenue and Expenditure Budget (APBN) is used in the Development of the Archipelago Capital City, so there are concerns about the APBN swelling in the Development of the Archipelago Capital City."

"Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan maka BKN (Badan Kepegawaian Negara) semakin dituntut untuk dapat memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat dalam memberikan pelayanan prima kepada publik khususnya bidang manajemen kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana keseluruhan proses manajemen kepegawaian tersebut berkesinambungan antara instansi selaku pengusul proses kepegawaian dengan BKN, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut maka BKN membangun suatu sistem informasi yang terintegrasi yaitu SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) berbasis web. Sistem ini bersifat mandatory use (wajib digunakan) dimana dalam lingkungan yang bersifat mandatory use, kepuasan pengguna menjadi ukuran penerimaan penggunaan sistem informasi. Untuk melihat keberhasilan implementasi sistem informasi tersebut diperlukan suatu evaluasi atas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan total pengguna akhir sistem tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan diukur dari lima dimensi, kualitas sistem diukur dari delapan dimensi, kualitas informasi diukur dari enam dimensi, kepuasan pengguna sistem SAPK diukur dari delapan dimensi dan dampak kepuasan pengguna sistem terhadap manfaat-manfaat bersih diukur dari enam dimensi. Hipotesis kesatu dalam penelitian ini adalah kualitas informasi mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, hipotesis kedua adalah kualitas sistem mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, hipotesis ketiga adalah kualitas layanan mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna dan hipotesis keempat adalah kepuasan pengguna mempunyai pengaruh positif terhadap manfaat bersih. Objek penelitian adalah para pengguna SAPK baik instansi pusat maupun daerah. Dari 160 kuestioner yang dikirim diperoleh responden sebanyak 158. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Updated D&M IS Success model dengan analisis data menggunakan metode Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis kesatu ditolak dan ketiga hipotesis lainnya mendukung terhadap model tersebut sehingga didapatkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pengguna SAPK di BKN tersebut dan dampaknya terhadap net benefits.

---

To improve the efficiency and effectiveness of the services of NCSA (National Civil Service Agency) is increasingly required to provide rapid, precise and accurate in providing excellent services to the public, especially in the field of personnel management of Civil Servants (PNS) in which the general personnel management process is continuously done between all government institutions as the proposer and BKN, therefore BKN has developed an integrated web-based information system called SAPK (National Civil Service Information System (NCSIS)). This system is mandatory use (must be used) as mandatory use environment, user satisfaction become a key factor to measure the acceptance use of information systems. Therefore to see the successful implementation of information systems required an evaluation of the factors influenced to end user satisfaction.

This research aimed to determine the effect of services quality which is measured on five dimensions, the quality system is measured on eight dimensions, quality information is measured on six dimensions, user satisfaction of SAPK system is measured on eight dimensions and user satisfaction and benefit simpact of the system is measured on six dimensions. Meanwhile this study has several hypothesis, the first hypothesis related to the service quality has a positive influence to the user satisfaction, the second hypothesis related to the quality of the system has a positive influence to the user satisfaction, the third hypothes is related to the quality of information has a positive influence to the user satisfaction and the fourth hypothesis related to the user satisfaction has a positive influence to the net benefits.

The observation objects of this research were the users of SAPK both central and local agencies. The number of questionnaire is about 160 questionnaires and only 158 are responded. This research use the methodology of the "Updated D&M IS Success Model with data analysis using Structural Equation Model (SEM)". The results of the model shown the first hypothesis is rejected and the three hypothesis supported the model, to obtain the factors which are influence to the user satisfaction of SAPK and also its impact to the net benefits."

"Penelitian ini membahas mengenai pemberian bantuan keuangan kepada daerah penyangga oleh Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan studi pada Kota Tangerang dan Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan efektivitas, pengelolaan, dan evaluasi bantuan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan keuangan belum efektif, karena hasil yang didapatkan hanya berupa output, sedangkan outcome yaitu untuk mengatasi kemacetan dan banjir belum tercapai. Pengelolaan bantuan keuangan telah dilakukan dengan baik oleh Kota Tangerang dan Kota Bekasi, dan evaluasi juga sudah dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta dalam pemberian bantuan keuangan. Beberapa saran yang diberikan adalah perlunya peningkatan besaran dana untuk bantuan keuangan, perencanaan dalam pengelolaan keuangan harus lebih diperhatikan sehingga hasil yang didapatkan lebih terlihat, dan dibutuhkan adanya evaluasi yang lebih ketat dalam pemberian bantuan keuangan.

---

This research discusses with the granting of financial aid to the region a buffer by DKI Jakarta Province performed a study on the city of Tangerang and Bekasi. This research aims to describe the effectiveness, management and evaluation of financial aid. This research uses the post positivist approach with the types of descriptive research. The results of this study demonstrate that the granting of financial aid has not been effective, because the results obtained only in the form of the output, while the outcomes to address the traffic congestion and flooding has not been achieved. Management of financial aid has been done well by the city of Tangerang and Bekasi, and evaluation have also been conducted by DKI Jakarta Province in the granting of financial aid. Some of the advice given was the necessity of an increase in the amount of funds for financial aid, planning in financial management should be observed so that the results obtained are more visible, and required the existence of a more rigorous evaluation in awarding financial aid."

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan kegiatan Business Coaching di Bengkel Kusuma Auto. Bengkel ini merupakan yang dimiliki oleh Bapak Lukman dimana berlokasi di Jalan Pulo Gebang Kota Jakarta Timur. Operasi bengkel sudah berjalan selama 20 tahun dengan dua jenis pelayanan utama, yaitu servis mobil dan cuci mobil. Bengkel belum memiliki sistem kerja yang tertata dengan baik dan tidak memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan kaidah akuntansi. Tidak ada laporan laba rugi setiap bulan yang dapat menjadi acuan kinerja bengkel. Bengkel tidak memiliki uang kas dan rencana pengeluaran selama satu bulan, sehingga harus melakukan hutang pada saat pembelian suku cadang. Bengkel membutuhkan peralatan terbaru untuk menunjang perbaikan terhadap mobil yang sudah memiliki teknologi terbaru. Proses pelatihan yang dilakukan pada penelitian ini adalah membuat laporan laba rugi, melakukan rancangan pengeluaran bengkel selama satu bulan dan melakukan studi kelayakan investasi.

---

ABSTRACTThis research describes the activities of Business Coaching in Bengkel Kusuma Auto. This workshop is owned by Mr. Lukman where located on Jalan Pulo Gebang Kota Jakarta Timur. It has been running for 20 years with two main types of service, namely car service, and car wash. The workshop does not have a well structured working system and does not have financial statements in accordance with the accounting rules. There is no monthly income statement that can be a benchmark for the workshop performance. Workshops do not have cash and spending plans for one month, so have to make debt at the time of spare parts purchase. The workshop needs the latest equipment to support improvements to cars that already have the latest technology. The training process undertaken in this research is to make the income statement, do the workshop expenditure design for one month and conduct investment feasibility study."