Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 97276 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Mahdi Heaveny Noviansyah
"Penelitian ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya angka penyimpangan atau pelanggaran anggota Polri baik disiplin, kode etik maupun pidana pada tahun 2022. Jumlah anggota Polri yang melakukan pelanggaran pidana sebanyak 1.281 personel, pelanggaran kode etik sebanyak 1.903 personel dan pelanggaran disiplin sebanyak 3.090 personel. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa peran Biro Paminal dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota begitu dominan dalam penegakan hukumnya. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagai penguatan peran ideal dari Biro Paminal dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota di Mabes Polri. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori peran, teori pembinaan, konsep pembinaan pengamanan internal Polri dan konsep Polri Presisi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan dengan metode pendekatan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Biro Paminal memiliki peran yang besar dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota khususnya terkait dengan peran dalam artian kebijakan, strategi, dan terapi. Meskipun demikian, harus disadari, peran Biro Paminal tidak cukup kuat pada komunikasi dan penyelesaian sengketa. Penguatan peran ideal dari Biro Paminal dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota di Mabes Polri dapat ditempuh melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas personel, Peningkatan manajemen media, Pengajuan peningkatan struktur kepangkatan, Implementasi Transformasi Pengawasan Polri Presisi yang berbasis teknologi informasi, Peningkatan sinergitas antar fungsi untuk melakukan akselerasi yang berbasis perubahan mind set dan culture set pada pembinaan penyimpangan anggota serta Menjalin kerjasama dengan Univesitas, Lembaga Sertifikasi, Lembaga NAC serta Lembaga sosial untuk meningkatkan kompetensi personel, membangun integritas moral serta komitmen personel dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota.

This research is motivated by the increasing number of irregularities or violations of members of the National Police both discipline, code of ethics and criminal in 2022. The number of members of the National Police who committed criminal violations was 1,281 personnel, violations of the code of conduct were 1,903 personnel and disciplinary violations were 3,090 personnel. These results also indicate that the role of the Paminal Bureau in fostering member malfeasance is dominant in its law enforcement. Based on these problems, this study is intended to analyze how to strengthen the ideal role of the Paminal Bureau in coaching against member irregularities at the National Police Headquarters. The analysis knife in this study is role theory, coaching theory, the concept of fostering internal security of the National Police and the concept of Precision Police. This type of research is qualitative research with a field research approach method. The results of this study show that the Paminal Bureau has a large role in fostering member deviations, especially related to the role in the sense of policies, strategies, and therapies. However, it must be realized, the role of the Paminal Bureau is not strong enough in communication and dispute resolution. Strengthening the ideal role of the Paminal Bureau in coaching against member deviations at the National Police Headquarters can be achieved through increasing the quantity and quality of personnel, improving media management, proposing to improve the rank structure, implementing the transformation of precision police supervision based on information technology, increasing synergy between functions to accelerate based on changes in mind set and culture set in fostering member deviations and establishing cooperation with Universities, Certification Bodies, NAC Institutions and social institutions to improve personnel competence, build moral integrity and personnel commitment in coaching against member deviations."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kendadi Satria Utama
"Penelitian atau karya tulis ini mencoba menggambarkan bagaimana penerapan pemolisian demokratis poin akuntabilitas yang dilakukan oleh lembaga kepolisian yaitu Bidang Propam dalam menangani Penyimpangan polisi baik itu pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik maupun pelanggaran hukum personil kepolisian.
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dimana data diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan 4 (empat) informan. Lokasi penelitian penulis memilih Polda Metro Jaya sebagai tempat penelitian untuk mewawancarai informan. Polda Metro Jaya dipilih karena Kepolisian Tingkat Daerah dengan kompleksitas masalah yang paling banyak dibanding daerah lain-lainya.
Setelah didapatkan data primer dan maupun sekunder dari penelitian yang dilakukan sehingga dapat menjadi bahasan untuk melihat seberapa jauh Peran Propam Polda Metro Jaya dalam pengawasan terhadap penyimpangan polisi sebagai penerapan pemolisian demokratis poin akuntabilitas dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan implementasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemolisian demokratis poin akuntabilitas dalam Bidang Propam sudah cukup berjalan dengan baik tetapi masih ada beberapa poin-poin khusus dalam implementasi yang memerlukan perbaikan agar pelaksanaan implementasi pemolisian demokratis dalam tubuh Bidang Propam semakin lebih baik.

Study or this paper tries to describe how the implementation of democratic policing Points Accountability conducted by police agencies in the Bidang Propam Deviations police handle both the breach of discipline, ethical violation or violations of the law the police personnel.
This research was conducted with qualitative methods where data obtained from in-depth interviews with four (4) informant. Location of the study authors chose Polda Metro Jaya as a place to interview informants research. Polda Metro Jaya routes have the most problems with the complexity of many areas than others-others.
Once the data obtained from primary and secondary research and conducted so as to be a discussion to see how far Role Bidang Propam Polda Metro Jaya in the supervision of police deviance as points applying democratic policing accountability and know the obstacles in the implementation of the implementation.
The study results showed that the implementation of democratic policing accountability points in the Bidang Propam going well enough but still there are some specific points in the implementation of which requires the implementation of improvements to the implementation of democratic policing in the body Bidang Propam getting better.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S46464
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Awang Parikesit
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui, bentuk tindakan yang diambil oleh aparatkepolisian dalam proses penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, sertapertimbangan aparat kepolisian mengambilan tindakan dalam proses penyelesaiankasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Penelitian ini dilakukan denganmetode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yangbersumber dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier, danuntuk mendukung data sekunder maka digunakan teknik wawancara kepadapenyidik Institusi Kepolisian Metro Jakarta Barat khusus bagian UnitPerlindungan Perempuan dan Anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalampenyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga saat ini tindakan yang diambiloleh penyidik dengan menggunakan jalur penal dan mediasi penal. Mediasi penaltidak dikenal dalam kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP namundalam praktek aparat sering menawarkan upaya damai yang dilandasi dalam suratedaran kapolri tentang penanganan kasus melalui alternative dispute resolution ADR , dimana pertimbangan atas pengambilan tindakan jalur penal diperolehuntuk mencapai keadilan dan kepastian hukum sedangkan mediasi penal diperolehuntuk terciptanya keadilan dan kemanfaatan terhadap kasus kekerasan dalamrumah tangga. Sehingga disimpulkan peranan aparat Kepolisian dalam PenyidikanKasus Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalamperwujudan proses pelaksanaan hukum guna meminimalisir kasus kekerasandalam rumah tangga yang telah banyak terjadi.

ABSTRACT
This study aims to find out, the form of action taken by the police in theinvestigation of cases of domestic violence, as well as consideration of the policeaction in the process of retrieval of cases of domestic violence is. This researchwas conducted with qualitative descriptive methods, using data collectiontechniques derived from secondary data is the primary legal materials, secondary,tertiary, and secondary data to support the use of interviewing techniques toinvestigators Institution Kepolisian Resort West Java special section Women andChildren Protection Unit. The results showed that in the settlement of domesticviolence cases in the current actions taken by the investigator using the path Penaland Penal mediation. Penal mediation is not recognized in the book of the law ofcriminal procedure Criminal Code , but in practice the authorities often offer apeace effort that is based in Jakarta Police chief circulars about the handling ofcases through alternative dispute resolution ADR , where consideration of takingpenal action path is obtained to achieve justice and legal certainty, whilemediation is obtained for the creation of penal justice and expediency in cases ofdomestic violence. Thus concluded the role of police officers in the investigationof domestic violence cases is a very important role in the realization of theimplementation process of law in order to minimize cases of domestic violencethat has occurred."
2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yogie Sayaga Prawira
"ABSTRAK<>br>
Pada praktik pekerjaan kepolisian, khususnya pada saat menangani tindak kejahatan, seringkali terjadi tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik, dalam konteks ini pada saat menggunakan senjata api. Seorang polisi yang melakukan kekerasan termasuk didalamnya pada saat menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan aturan dapat tergolong sebagai penyimpangan. Tugas karya akhir ini melihat bagaimana bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh polisi dalam hal penggunaan senjata api ketika menangani tindak pencurian dengan kekerasan. Penulis menggunakan teori pilihan rasional untuk menjelaskan penyimpangan tersebut dengan analisis deskriptif, data kepolisian antara tahun 2014 hingga 2016, dan data laporan magang. Karya akhir ini menemukan hasil bahwa penyimpangan penggunaan senjata api masih terjadi dan diakui oleh salah satu anggota polisi yang melakukannya.Pada praktik pekerjaan kepolisian, khususnya pada saat menangani tindak kejahatan, seringkali terjadi tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik, dalam konteks ini pada saat menggunakan senjata api. Seorang polisi yang melakukan kekerasan termasuk didalamnya pada saat menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan aturan dapat tergolong sebagai penyimpangan. Tugas karya akhir ini melihat bagaimana bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh polisi dalam hal penggunaan senjata api ketika menangani tindak pencurian dengan kekerasan. Penulis menggunakan teori pilihan rasional untuk menjelaskan penyimpangan tersebut dengan analisis deskriptif, data kepolisian antara tahun 2014 hingga 2016, dan data laporan magang. Karya akhir ini menemukan hasil bahwa penyimpangan penggunaan senjata api masih terjadi dan diakui oleh salah satu anggota polisi yang melakukannya.

ABSTRACT<>br>
In police work practices, particularly when dealing with crimes, there are often violent acts such as physical violence, in this context when using firearms. A police officer who commits violence is included when using firearms that do not comply with the rules can be classified as a police deviance. This final paperwork looks at how a form of deviance committed by the police in the use of firearms when handling the act of theft by force. The author uses rational choice theory to explain the aberrations by descriptive analysis, police data between 2014 to 2016, and internship report data. This final work found the result that irregularities in the use of firearms are still occurring and are recognized by one of the police members doing so. "
2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Barker, Thomas
Jakarta: Cipta Manunggal, 1999
363.23 BAR pt
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Pangaribuan, Augustinus B.
"Penelitian mengenai Perlakuan Terhadap Tersangka Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan selama Proses Pemeriksaaan di Polsek Metropolitan Tambora Jakarta Barat, bertujuan menunjukkan perilaku para penyidik pembantu terhadap tersangka Kasus Pencurian Dengan Kekerasan.
Kekerasan yang dilakukan oleh penyidik pembantu saat melakukan pemeriksanaan merupakan bentuk perilaku menyimpang individu-individu yang dapat mencoreng nama baik organisasi Kepolisian/Polsek Metropolitan Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Bentuk pola-pola kekerasan yang biasa berlaku dalam pemeriksaan ada yang bersifat kekerasan yang biasanya berlaku dalam pemeriksaan ada yang berupa kekerasan fisik (penganiayaan) dan non-fisik/intimidasi. Pola kekerasan ini tidak berlaku umum namun biasanya diberlakukan khusus pada tersangka/pelaku kejahatan dengan kekerasan.
Proses pemeriksaan terhadap tersangka kasus pencurian dengan kekerasan seperti yang dilakukan oleh penyidik pembantu dianggap suatu yang wajar dilakukan karena setiap pelaku tindak kejahatan kasus curas seringkali melakukan aksinya berani atau bahkan dengan sengaja melukai korbannya. Sehingga setiap pelaku tindak kejahatan curas biasa tidak dapat diperlakukan dengan cara biasa melainkan harus melalui tindak kekerasan terlebih dahulu untuk mendapatkan pengakuan sebenarnya dari pelaku. Tanpa melakukan tindak kekerasan dalam pemeriksaan terhadap pelaku tindak kejahatan kasus curas hampir tidak mungkin didapat keterangan yang sebenarnya.
Permasalahan penelitian yang muncul adalah kekerasan yang dilakukan saat melakukan Pemeriksaan Tersangka di Polsek Metropolitan Tambora. Selanjutnya permasalahan tersebut dapat diidentifikasi dalam ruang lingkup sebagai berikut:
1) Tindakan kekerasan terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pembantu.
2) Hal - hal yang rnenyebabkan penyidik pembantu melakukan kekerasan terhadap tersangka.
3) Reaksi tersangka setelah mendapatkan tindak kekerasan dari penyidik pembantu saat pemeriksaan.
4) Kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki oleh pemeriksa atau penyidik pembantu dalam melakukan pemeriksaan.
5) Sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya proses pemeriksaan.
Dari identifikasi masalah di atas maka pembahasan permasalahan tersebut akan ditinjau dan teori manajemen dan psikologi sehingga dapat diperoleh gambaran dan kejelasan tentang penggunaan kekerasan dalam pemeriksaan pada proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pembantu.
Diharapkan penelitian yakni dapat mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik pembantu dalam proses pemeriksaan dengan cara memberikan masukan dalam rangka meningkatkan kemampuan penyidik pembantu sehingga mampu mendapatkan keterangan-keterangan yang benar dari tersangka tanpa menggunakan kekerasan sehingga tidak menimbulkan ekses negatif.
Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan tindakan kekerasan oleh penyidik pembantu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka serta diharapkan penulisan ini akan memberikan masukan kepada Polri agar dalam pelaksanaan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku, professional tanpa kekerasan."
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T17469
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Westley, William A.
Cambridge, UK: The Massachusetts Institute of Technology, 1970
363.2 WES v
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Engkesman R. Hillep
"Tesis ini merupakan hasil penelitian menggunakan metoda kualitatif dalam bentuk studi kasus, dengan pendekatan manajemen, yuridis dan psikologis dalam membahas proses pengambilan keputusan para agen yaitu Pimpinan dan para Penyidik Bareskrim Polri, yang memiliki kapasitas bertindak kreatif, sebagai respon terhadap aturan dan sumber daya organisasi (struktur) dalam penyidikan terhadap para Tersangka Perwira Tinggi Polri.
Permasalahan pokok dan tesis ini adalah mempertanyakan apakah para agen mampu menerapkan kapasitas bertindak kreatif yang mereka miliki sehingga dapat mempertahankan jati diri sebagai penegak hukum yang jujur, adil dan tidak diskriminatif, sertal tidak menyalah gunakan wewenangnya ketika menyidik sesama anggota Polri.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami proses, bentuk, pola, kemungkinan penyebab dan pengaruh dari keputusan para agen khususnya para Penyidik dalam mengunakan kapasitas bertindak kreatif ketika menyidik sesama anggota Polri, dalam hal ini para Perwira Tinggi Polri.
Secara umum penelitian menunjukan bahwa, kapasitas bertindak kreatif yang mendasari keputusan penyidik untuk memberiakukan atau tidak memberiakukan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan undangundang atau ketentuan lainnya yang berlaku dalam organisasi kepolisian, terhadap tersangka yang adalah atasan atau senior mereka, dipengaruhi oleh persepsi Penyidik yang lahir dari budaya kepolisian yang mereka anut. Kadar rasa hormat dan loyalitas kepada atasan maupun senior memegang peranan dominan terhadap penilaian subyektif penyidik dalam bertindak sehingga aspek etika dalam bentuk sikap yang penuh sopan santun, manusiawi, dan empati sangat ditonjolkan, Iebih-lebih kepada para Tersangka yang dinilai sebagai senior yang memiliki kepribadian yang balk oleh para penyidik.
Meskipun demikian, prinsip-prinsip dan kebijaksanaan yang telah digariskan pimpinan untuk menuntaskan kasusnya, sebagai wujud tanggung jawab terhadap tugas dan byalitas kepada institusi tetap dipertahankan, sehingga seluruh prosedur dan tahapan penyidikan sesuai ketentuan dapat dipenuhi dan kasusnya dapat diteruskan sampai pada tingkat peradilan dan penjatuhan hukuman.
Kesimpulan dan hasil penelitian memperlihatkan, pertama, para agen sesuai dengan tingkat kekuasaan dan wewenang mereka di dalam organisasi dengan kreasi dan kapasitas bertindak atas penilaian sendiri itu memberi kontribusi pencapaian tujuan penyidikan tanpa menimbulkan konflik yang berarti. Kedua, pada level pengambil keputusan, melalui tindakan kreatifnya mampu mengeliminir tekanan struktur yang lebih tinggi dan berskala strategis, bahkan berhasil mereproduksi struktur Baru dalam bentuk Keputusan Menkumham RI yang menetapkan rumah tahanan Polri sebagai Lapas bagi Terpidana Polri. Dan ketiga, hasii dari tindakan-tindakan kreatif pada level pelaksana, temyata memperlihatkan diskriminasi perlakuan yang dapat dikiasifrkasikan sebagai penyimpangan ringan namun dapat memberi implikasi yuridis bila terekspos ke depan publik hukum.
Wujud dari tindakan kreatif para agen yang diskriminatif menunjukan pola sebagai berikut :Terdapat perlakuan yang berbeda yang ditampilkan Penyidik (agen) dalam penyidikan terhadap Tersangka sipil dan tersangka anggota Polri. Perlakuan terhadap Tersangka Pain umumnya lebih longgar dan semakin tinggi tingkat kepangkatan Tersangka Polri yang disidik, semakin tinggi pula tingkat kelonggaran yang diberikan. Perlakuan yang sangat khusus diberikan pada Tersangka berpangkat Perwira Tinggi Polri.
Sesuai dengan tujuan tesis, rekomendasi yang diajukan adalah perlunya menetapkan dan merumuskan secara lebih jelas dan tepat konsep diskresi untuk Polri agar keragaman pemahaman dapat dicegah; penyusunan petunjuk yang jelas tentang prosedur pemenksaan pelanggaran disiplin, kode etik Polri dan pelanggaran pidana oleh anggota Polri berikut sistem pengawasannya; Berta penyusunan prosedur tetap penyidikan terhadap anggota Polri yang diproses karena pelanggaran pidana.

The thesis is a result of a research employing qualitative method in a form of a case study. The thesis also employs management, juridical and physiological approach in discussing the process of making decision made by some agents; that is, the administrators and investigators of Criminal Investigation Department (CID) of Indonesian National Police (INP) who have the capability to act creatively as a response to regulations and the organization's human resources in investigating high-rank police officers.
The capability to act creatively as the base of the investigators' decision as the agents of enforcing or not enforcing regulations stated in laws or other rules that prevail in police organization to the suspects who are actually the investigators' superiors or seniors, is influenced by the investigators' perception which comes from the police culture. The degree of respect and loyalty of the investigators to their superiors or seniors plays dominant roles in their subjective assessment so that ethical aspects in the forms of respect, humanity, and empathy strongly dominate such assessment. This is especially true in investigating suspects who are their senior that are regarded by the investigators to have good personality. Nevertheless, principles and policies that are underscored by their chief as a form of responsibility to the duties and loyalty to the institution are still maintained so that all procedures and steps of investigation can be fulfilled. In addition, the case can be forwarded to the level of trial and punishment.
The result of the research reveal some points: First, the agents, in accordance with their level of authority in their organizations and with their capability and creativity have given contribution in order to achieve the goals of investigation without causing significant conflict; Second, at the level of decision maker the investigators, using their creative action, are able to eliminate higher structural pressure as well as strategic pressure and they even succeeded to struggle for a new structure in a form of a decree of the Minister of Law and Human Rights which determines the prison of INP members as the penitentiary for convicted from INP members; and Third, the results of creative action at the level of implementation, in fact, show that discriminative treatment that can be classified as minor deviances but such deviances can give juridical implication if they are exposed to the public.
The shape of creative action of the discriminative agents shows the following patterns: there are different treatments done by the agents (investigators) in investigating civilian suspects and suspects belong to INP. Treatments to suspects belong to INP are generally laxer and the higher of the rank of the suspect the laxer of the treatment given. There are even extremely specific treatments given to suspects who are high-rank police officers.
In accordance with the aim of the thesis, the author recommends that it is necessary to determine and to formula a clearer and more precise concept of police discretion so that various and ambiguous understanding can be avoided. In addition, the author suggests formulating a clearer direction on the procedure of investigating discipline violation, Polri code of ethic and criminal act as well as the supervision of the implementation. Finally, the author also suggests formulating a fixed procedure about the investigation of Polri members who are processed because of criminal violation."
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T20683
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nuri Andrian
"ABSTRAK
Fenomena yang dijadikan obyek penelitian ini mencoba menggambarkan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian yaitu Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam menangani Penyimpangan polisi baik itu pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik bagaimana mekanisme penghukuman dan pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya terhadap anggota polisi yang melakukan penyimpangan berupa pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi polri. Seberapa jauh dalam pola dan mekanisme penghukuman dan pembinaan yang sudah dijalankan oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya serta penghukuman yang diterapkan terhadap pelaku penyimpangan berupa pelanggaran disiplin maupun kode etik, serta melakukan pengawasan dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaannya. agar dalam proses rehabilitasi berupa pelaksanaan penghukuman dan pembinaan yang dilakukan Bidang Propam Polda Metro Jaya semakin lebih baik. Dampak implementasi program kerja Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam mewujudkan profesionalitas personil antara lain berkurangnya pelanggaran kode etik profesi dan disiplin kepolisian serta penerapan Penghukuman dan Pembinaan berupa rehabilitasi lebih mengedepankan pola penghukuman dan pembinaan etika moral pendidikan agar menimbulkan efek jera.

ABSTRACT
The phenomenon used as the object of this study tries to illustrate what is done by the police institution, namely the Metro Jaya Regional Police Propam Field in dealing with police irregularities, both disciplinary violations, violations of the code of ethics, how to punish and guide the police of the police who commit irregularities. in the form of disciplinary violations and the code of ethics of the police profession. How far in the pattern and mechanism of punishment and coaching that has been carried out by the Metro Jaya Regional Police Propam Field as well as the punishment applied to the perpetrators of irregularities in the form of violations of discipline and code of ethics, as well as supervising and knowing the obstacles in its implementation. so that in the rehabilitation process in the form of execution of punishments and coaching carried out by the Metro Jaya Regional Police Propam Field the better. The impact of the implementation of the work program of the Metro Jaya Regional Police Propam in realizing personnel professionalism, among others, the reduction of violations of the professional code and discipline of the police as well as the application of Punishment and Guidance in the form of rehabilitation prioritizes the pattern of punishment and fostering moral education ethics in order to create a deterrent effect. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Azis Saputra
"Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah penting diketahui karena keterlibatan segenap masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, termasuk kinerja berbagai lembaganya. Tulisan ini membahas tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri tahun 2020. Tujuannya ialah 1) mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri, baik terhadap keseluruhan lima fungsi layanan kepolisian maupun terhadap tiap fungsi layanan kepolisian; 2)mengetahui inovasi yang dilakukan berbagai Polres untuk memberikan layanan prima kepada masyarakatdan kendala yang dihadapi kepolisian untuk mewujudkan layanan prima kepolisian kepada masyarakat. Penelitian dilakukan pada seratus sebelas Polres terpilih di jajaran 24 Polda dengan menggunakan metode campuran. Secara keseluruhan, kinerja Polri berkategori baik dengan persentase tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 80,98%. Urutan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lima fungsi layanan kepolisian dari yang tertinggi sampai yang terendah ialah fungsi Intelkam 82,66%, fungsi Lantas 82,05%, fungsi Binmas81,85%, fungsi Sabhara 81,35%, dan danfungsi Reskrim 77%. Inovasi yang dilakukan oleh masing-masing Polres terpilih di jajaran 24Polda untuk memberikan layanan prima kepolisian kepada masyarakat ialah dengan 1)memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi; 2) memberikan pelayanan dengan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat; 3) menyediakan fasilitas pelayanan; 4) membangun kemitraan dengan masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan inovasi layanan prima kepada masyarakat ialah ketidaksesuaian kebutuhan dan ketersediaan personel, anggaran, sarana,dan prasarana yang berdampak terhadap beban kerja berlebih, ketidak optimalan pencapaian target kerja, dan penilaian masyarakat. Rekomendasi yang ditawarkan adalah penerapan manajemen pengetahuan dan pendekatan kesisteman dalam pelaksanaan tugas Polri sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis."
Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021
320 LIT 24:1 (2021)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>