Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di era pandemi Covid-19, layanan kredit menjadi salah satu kegiatan perbankan yang mengalami dampak besar. Debitur yang semula mendapatkan pemasukan secara rutin menjadi terganggu karena kegiatan perekonomian yang lumpuh. Hal inilah yang menyebabkan kolektibilitas kredit menjadi menurun, yang semula lancar bahkan sampai menjadi macet. Kasus gagal bayar meningkat drastis di masa pandemi. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid- 19. Dikeluarkannya peraturan ini ditujukan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai efektivitas restrukturisasi kredit akibat Covid-19 keberlakuan pasca restrukturisasi dan pelaksanaan stimulus Covid-19 terkait penerapan POJK Nomor 17/POJK.03/2021.Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum adalah yuridis-normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat. Hasil analisa adalah berlakunya POJK No.17/ POJK.03/2021 terbukti efektif untuk menurunkan restrukturisasi kredit berdasarkan analisa kredit yang dilakukan terhadap Bank Mandiri, BNI, BCA, dan Bank DBS Indonesia. Kemudian juga dianalisa dengan menggunakan Teori Economic Analysis of Law yang menggunakan tiga konsep yaitu nilai, efisiensi, dan utilitas.

---

In the era of the Covid-19 pandemic, credit services are one of the banking activities that is experiencing a major impact. Debtors who previously received regular income were disrupted because economic activities were paralyzed. This is what causes credit collectibility to decline, which was originally smooth and even becomes stuck. Cases of default have increased dramatically during the pandemic. The government, through the Financial Services Authority (OJK), issued an OJK Regulation concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Covid-19. The issuance of this regulation is aimed at encouraging the optimization of banking performance, especially the intermediation function, maintaining financial system stability and supporting economic growth. The problem raised in this research is regarding the effectiveness of credit restructuring due to Covid-19, its post-restructuring implementation and the implementation of the Covid-19 stimulus related to the implementation of POJK Number 17/POJK.03/2021. To answer these problems, legal research methods are used, namely juridical-normative, which refers to legal norms contained in laws and regulations as well as norms that apply and bind society. The results of the analysis are that the enactment of POJK No.17/ POJK.03/2021 has proven effective in reducing credit restructuring based on credit analysis carried out on Bank Mandiri, BNI, BCA and Bank DBS Indonesia. Then it is also analyzed using the Economic Analysis of Law Theory which uses three concepts, namely value, efficiency and utility."

"Dalam penelitian tesis ini menganalisis kebijakan perbankan dalam penerapan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 dan upaya yang dilakukan UMKM akibat wabah Covid-19 di Kota Tangerang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal guna memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan perbankan dalam penerapan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 adalah dengan memberikan penundaan pembayaran, pengurangan suku bunga, dan perpanjangan pinjaman. Meski membantu sejumlah debitur, kebijakan ini menemui hambatan dan profitabilitas bank dan risiko wanprestasi, sehingga Bank harus hati-hati dalam memberikan restrukturisasi terutama untuk UMKM. Dalam pemberiannya Bank harus mempertimbangkan kemampuan debitur membayar kembali kredit setelah pemulihan ekonomi. Adapun upaya yang dilakukan UMKM akibat wabah Covid-19 di Kota Tangerang yaitu UMKM harus beradaptasi dengan perubahan, beralih ke model online, dan memperkuat keberadaannya di platform digital. Pemerintah membantu UMKM dengan memberikan program restrukturisasi kredit untuk membantu mereka melewati dampak ekonomi pandemi. Program ini berhasil mempercepat pemulihan ekonomi, terutama di sektor UMKM di Kota Tangerang.

---

In this thesis research, we analyze banking policies in implementing credit restructuring for debtor affected by the Covid-19 pandemic and the efforts made by MSMEs as a result of the Covid-19 outbreak in Tangerang City. The research method used is doctrinal research, in order to provide a systematic explanation related to the rule of law.. This research is analytical descriptive in nature using secondary data sourced from legal literatur material, then analyzed qualitatively. The research results showed that banking policy in implementing credit restructuring for debtors affected by the Covid-19 pandemic was to provide payment delays, interest rate reductions, and loan extensions. Although it helps a number of debtors, this policy encounters obstacles to bank profitability and default risk, so banks must be careful ini providing restructuring, especially for MSMEs. In granting it, the Bank must consider the debtor’s ability to repay credit after economi cecovery. The efforts made by MSMEs due to the Covid-19 outbreak in Tangerang City, MSMEs must adapt to changes, switch to online business models, and strengthen their presence on digital platforms. The government is helping MSMEs by providing credit restructuring programs to help them get through the economic impact of the pandemic. This program has succeeded in accelerating economic recovery, specifically in the MSME sector in Tangerang City."

"ABSTRAKPada prakteknya di Indonesia, kredit bermasalah pada perbankan dapat dibeli oleh berbagai pihak artinya terdapat macam-macam pembeli kredit bermasalah, misalnya perusahaan asing, Aset Manajemen Unit, Special Purpose Vehicle, dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, praktik jual beli dalam pasar sekunder bagi kredit bermasalah menemui permasalahan dalam hal menentukan kedudukan kreditur yang mendalilkan adanya utang yang berasal dari perjanjian jual beli kredit bermasalah. Skripsi ini hendak menjawab pertanyaan sederhana, bagaimanakah pengaturan terkait pihak-pihak yang dapat membeli kredit bermasalah? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menuai hasil dimana ternyata regulasi tidak mengatur secara tegas bagi pembeli kredit bermasalah untuk menjalankan usahanya di bidang-bidang usaha tertentu. Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan juncto Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank juncto Pasal 8 ayat (2) huruf I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, hanya mengatur bahwa kredit bermasalah dapat dijual kepada bank ataupun pihak lain. Selain itu, juga tidak terdapat pengaturan yang secara tegas mengizinkan ataupun melarang perusahaan asing untuk membeli kredit bermasalah.

---

ABSTRACTIn practice in Indonesia, non-performing loans in banks can be purchased by various parties, means there are various types of buyers for non-performing loan, such as foreign companies, Unit Management Assets, Special Purpose Vehicles, etc. In its relation to the suspension of debt payment obligation process, the sale and purchase practice on the secondary market for non-performing loan encountered problems in terms of determining the position of creditors who postulated the existence of debt originating from non-performing loan sale and purchase agreement. This undergraduate thesis wants to answer a simple question, how is the regulation regulates who are the parties that can buy non-performing loan? The research method used in this thesis is a normative juridicial research. This research reaps results that law do not explicitly regulate the buyers of non-performing loans to run their businesses in certain business fields. Article 37 paragraph (1) Banking Law juncto Article 6 Bank Indonesia Regulation Number: 13/3/PBI/2011 concerning Determination of Status and Follow-Up of Bank Supervision juncto Article 8 paragraph (2) point I Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number: 15/POJK.03/2017 concerning Determination of Status and Follow-Up of Commercial Bank Supervision, only regulates that non-performing loans can be sold to banks or other parties. In addition, there is also no regulation that explicitly permit or prohibit foreign companies to buy non-performing loans.

"

"Bank dalam melakukan penyaluran kredit diwajibkan untuk melakukan penyediaan modal minimum dan penyisihan penghapusan aktiva untuk meminimalisir dampak kerugian dari risiko kredit sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator. Kewajiban penyediaan modal tersebut dapat mengurangi kemampuan ekspansi dari bank karena terdapat modal yang harus dicadangkan oleh bank, sedangkan penyisihan penghapusan aktiva berdampak menggerus laba dari bank. Pada penelitian ini digunakan matriks transisi atas kualitas kredit debitur segmen usaha kecil sebagai metode untuk mendapatkan probability of default PD dari portfolio kredit usaha kecil. PD yang dihasilkan digunakan untuk menentukan expected losses EL yang dapat menjadi acuan besaran penyisihan yang wajib disediakan oleh bank. Sedangkan untuk menghitung modal yang harus disediakan oleh bank untuk risiko kredit, digunakan perhitungan dengan metode value at risk VaR . Untuk validasi metode tersebut dilakukan perbandingan hasil perhitungan EL dan VaR dengan actual losses yang dialami oleh bank. Perhitungan EL dan VaR menghasilkan nilai yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perhitungan PPA dan penyediaan modal minimum bank yang existing sehingga dengan metode penelitian ini dapat menghasilkan efisiensi pada kewajiban penyediaan modal minimum dan PPA yang harus dilakukan oleh bank.

---

Bank has to provide capital reserves for its credit risk and provision for loan losses to minimize potential losses from the exposure of credit risk. The capital reserves could be a factor that make bank cannot expand its business effectively. While the provision for loan losses could reduce the profitability of the bank. The research purpose is to make calculation of capital reserves and provision for loan losses more efficient with the use of credit rating transition of bank rsquo s credit portfolio SME segment to retrieve its probability of default PD , After PD is retrieved, expected losses EL can be calculated and EL represents the amount of provision of loan losses bank should provide. Meanwhile value at risk method is used for calculating the amount of capital reserve bank should provide for its credit risk. The validation of research rsquo s method is done by comparing the result of EL and VaR calculation with bank rsquo s actual losses from its default credit portfolio. The result of EL and VaR calculation shows that the method used in this research offers better efficiency in determining the amount of minimum capital reserves and provision for loan losses bank should provide."

"Penerapan CreditRisk+ dilakukan untuk menghitung risiko kredit usaha kecil pada Bank X se1ama kurun waktu Januari 2006 - Desember 2008. CreditRisk"' merupakan default mode yang memandang kualitas kredit sebagai default dan no default, tidak mengasumsikan penyebab terjadinya default. Kredit dinyatakan default apabila tunggakan kewajibannya telah melebihi 90 hari, sesuai ketentuan Bank Indonesia. Pengukuran CreditRisk+ dilakukan dalam 2 tahapan. yaitu : pertama menghitung frequency of defaults dan severity of losses, kedua menghitung distribution of default losses. Frequency of defaults dihitung dengan menggunakan distribusi Poisson dengan tingkat keyakinan 95%. Sedangkan severity of losses diperoleh dengan menghitung loss given default. Sementara distribution of default losses diperoleh dengan menghitung besarnya potensi kerugian berupa expected loss, unexpected loss, dan economic capital, yaitu cadangan modal yang harus disiapkan uotuk menutup unexpected loss. Berdasarkan hasil backtesting dengan Loglikelihood Ratio (LR) Test diperoleh nilai LR sebesar 0 yang lebih kecil dibandingkan nilai kritis Chi-squared sebesar 3.8415 yang menunjukkan bahwa metode CreditRisk"' masih valid digunakan sebagai model internal untuk mengukur risiko kredit usaha kecil pada Bank X.

---

Implementation of CreditRisk+ is used for small enterprise credit measurement of Bank X during Januari 2006- Desember 2008. CreditRisk+ is a default mode model that credit quality as a default and no default, no assumptions are made about the causes of default. Credit is stated default if a pending of credJt payment is more than 90 days, based on Bank Indonesia regulation. CreditRisk• measurement has two steps, first measuring frequency of defaults and severity of losses, second measuring distribution of default losses. Frequency of defaults is measured by using Poisson distribution with 95% confidence level. Severity of losses is taken by measuring loss given default. Meanwhiles, distribution of default losses is taken by measuring potensial default such as expected loss, expected loss, and economic capital, capital reserved that has to be prepared to cover unexpected loss. Based on the results of the backtesting through Loglikelihood Ratio (LR) Test, a Likelihood Ratio of 0 is smaller than a Chi-squared of 3.8415 which represents that CreditRisk+ method is still valid to be used for internal model for measuring small enterprise credit of Bank X."

"Pandemi Covid-19 telah memengaruhi banyak dari khalayak umum, sehingga banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan perkreditan, yang menyebabkan arus uang dalam masyarakat menjadi surut. Surutnya ekonomi membuat nasabah bank menjadi tidak mampu untuk membayar kembali kredit mereka kepada bank. Restrukturisasi Kredit sebuah program kebijakan yang menjadi sebuah manifestasi dari upaya pemerintah dalam menolong masyarakat yang terdampak dari pandemi Covid-19 ini dengan cara menyelamatkan kredit masyarakat yang macet. Masalah yang akan dibahas pada Skripsi ini adalah: 1) Bagaimana restrukturisasi kredit diatur di Indonesia menurut peraturan yang berlaku? 2) Bagaimana restrukturisasi kredit dilakukan selama masa pandemi Covid-19?

---

The Covid-19 pandemic has affected the majority of the general public, in which it causes many of them to have experienced difficulties in fulfilling their credit obligations in the credit activities. The recessive economy has caused many bank customers to unable to pay back for their credit obligation. Credit Restructuring is a program that serves as a manifestation of the government's efforts to help people affected by Covid-19 by relaxing and rescuing the credit obligations of the general public. The problem that will be addressed in this would be: 1) How is credit restructurisation is regulated according to the relevant stipulations in Indonesia? 2) How is credit restructurisation implemented during the Covid-19 pandemic?"

"ABSTRAKBerdasarkan pengamatan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ melaksanakan outsourcing terhadap pengadaan komponen untuk menurunkan biaya komponen, sehingga harga jual kendaraan secara keseluruhan dapat diturunkan tanpa menurunkan kualitas produk. Pemilihan sumber pasokan dipengaruhi oleh faktor tarif impor, baik kebijakan pemerintah clalam menentukan pajak impor, maupun dari penerapan tarifikasi regional seperti AFTA. Untuk mencapai outsourcing yang berhasil, maka PT. XYZ harus melakukan koordinasi yang kuat antara PT. XYZ clengan pemasoknya. PT. XYZ juga harus mengkaji aspek finansial untuk mengetahui apakah outsourcing yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi bisnis perusahan. Terakhir, PT. XYZ harus memiliki tenaga kerja yang mengerti aspek teknis komponen dan proses yang akan dioutsource dan manajemen proyek.Perkreditan merupakan sumber utama penghasilan Bank. Perkreditan ini sempat terhenti selama krisis ekonomi karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang mengakibatkan suku bunga kredit melambung tinggi.Namun, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan moneter, yang ditandai dengan menguatnya nilai tukar rupiah dan cenderung stabil serta penurunan suku bunga perbankan, bank kembali memberikan pembiayaan, berupa fasilitas kredit, kepada para perusahaan.Sebelum memberikan fasilitas kredit kepada suatu perusahaan, seorang Analisis Kredit wajib melakukan suatu mekanisme kerja dalam pengelolaan dan pemberian fasilitas kredit. Salah satu tahapannya adalah melakukan analisis terhadap permohonan calon debitur. Analisis tersebut berperan sebagai saringan pertama agar bank tidak terjerumus dalam kasus kredit bermasalah dan/atau macet.PT. XYZ mengajukan permohonan fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerjauntuk membiayai kegiatan produksi berupa kotak karton gelombang (KKG). Untuk menilai apakah permohonan tersebut feasible bagi Bank, pcrlu dianalisis beberapa aspek, yaitu apek yuridis, aspek pemasaran, aspek manaJemen, aspek teknis, aspek keuangan, aspek jaminan, aspek sosial ekonomi serta aspek resiko dan titik kritis.Secara yuridis, PT. XYZ telah memenuhi persyaratan awal pengajuan fasilitas krerlit kepada Bank karena telah memiliki legalitas pendirian usaha dan legalitas usaha, surat permohonan kredit telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris perusahaan, serta barang jaminan yang diserahkan memiliki bukti kepemilikan yang sah.Ditinjau dari aspek pemasaran, produk yang dihasilkan PT. XYZ dipergunakan untukpengemasan hasil industri, terutama untuk memudahkan dalam transportasi dan mengurangi resiko kerusakan selama pengangkutan. Kondisi persaingan dengan usaha sejenis sangat ketat, namun dengan penekanan pada kualitas, harga dan pengiriman produk tepat waktu, persaingan tersebut relatif dapat diatasi. Dengan market share sebesar 1,00% dari kapasitas produksi nasional, potensi pasar dalam negeri masih ada.Key person PT. XYZ, Sdr. Mulyadi, telah memiliki pengalaman yang cukup lama, selama ± 14 tahun, dalam mengelola usahanya, dan memiliki latar belakang pendidikanSarjana Ekonomi, sehingga tidak diragukan lagi kemampuannya, serta memiliki itikad yang baik, karena menyerahkan asset pribadinya sebagai j aininan tambahan pada Bank A.Kemudian, berdasarkan pertimbangan aspek teknis dan produksi, lokasi pabrik barusangat mendukung perkembangan usahanya, karena terletak di tempat yang strategis dan telah dilengkapi dengan prasarana yang cukup memadai.Keberadaan pabrik baru di kawasan tersebut akan membuka lapangan pekerjaan,sehingga dapat meningkatkan taraf hid up masayarakat sekitarnya.Selanjutnya, kinerja keuangan PT. XYZ dalam dua setengah tahun terakhir menunjukkan kondisi usaha yang cukup baik dimana PT. XYZ dapat membukukankeuntungan. Pengoperasian pabrik baru sebesar 40% dari kapasitas terpasang dapatmeningkatkan omzet penjualan sebesar 35,09% dibandingkan tahun sebelumnya.Namun, PT. XYZ diwajibkan untuk menambah jaminan tambahan, karena sesuatperhitungan, rasio jaminan yang telah diserahkan terhadap fasilitas kredit yang akan diberjkan, belum memenuhi ketentuan Bank (jaminan utama KI berupa mesin-mesin dan peralatan, serta jaminan utama KMK berupa persediaan dan piutang dagang, diikat secara Fiducia masing-masig minimal sebesar 100% dan 150% dari limit kredit, sedangkan jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan diikat Hak Tanggungan minimal sebesar 100% dari limit kredit).Yang perlu diantisipasi dalam usaha ini adalah adanya peraturan pemerintah berupapenurunan tarif bea masuk kardus dan peti dari kertas, yang mengakibatkan potensipeningkatan impor lebih lanjut.Berdasarkan pertimbangan seluruh aspek tersebut dan perhitungan atas kebutuhan fasilitas kreditnya, proyek PT. XYZ feasible bagi Bank, dan kepada PT. XYZ diberikan fasilitas kredit investasi sesuai dengan permohonannya, sedangkan fasilitas modal keija lebih kecil dibandingkan dengan permohonannya, sesuai dengan porsi pembiayaan Bank.Untuk menghindari teijadinya kredit bermasalah pada PT. XYZ di kemudian hari, Bank harus selalu memonitor kineija perusahaan secara kontinyu dengan mewajibkanperusahaan menyampaikan laporan perkembangan penjualan dan produksi, laporan persediaan dan piutang, laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan audited setiap tahun serta melakukan peninjauan ke Jokasi usaha secara berkala."

"Penelitian ini membahas pertimbangan keabsahan pembuatan Akta Perjanjian Kredit antara PT PMU dengan Bank BRI serta tanggung jawab Notaris atas Akta Perjanjian Kredit tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 590/Pdt.G/2019/PN.JktTim. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, sekaligus bertanggung jawab dengan penuh integritas atas akta yang dibuatnya tersebut. Dalam kasus ini M menggugat EL, BP dan PT PMU serta Notaris ME sebagai Turut Tergugat, karena penggunaan harta bersama milik bersama milik M almarhum ST berupa tanah yang digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit PT PMU dengan Bank BRI. Sementara itu, PT PMU yang diwakili oleh EL dan BP selaku Komisaris dan Direktur PT PMU tidak mau bertanggungjawab atas kredit PT PMU karena adanya dugaan bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan almarhum ST pribadi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan dalil-dalil di dalam perkara serta menggunakan pustaka berkaitan pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Kredit. Hasil dari penelitian adalah bahwa pembuatan Akta Perjanjian Kredit oleh Notaris ME dapat menjadi tidak sah apabila dalam proses peradilan selanjutnya tidak ditemukan kuasa dari M terhadap almarhum ST baik dalam bentuk tanda tangan M di dalam Akta Perjanjian Kredit maupun surat kuasa khusus. Oleh karena itu, Notaris ME dapat dituntut untuk ikut bertanggungjawab secara administratif dan juga secara perdata dalam kerugian para pihak dalam kasus tersebut.

---

.This study discusses the consideration of the validity of the Deed of Credit Agreement between PT PMU and Bank BRI and the responsibility of the Notary for the Deed of Credit Agreement based on the Decision of the East Jakarta District Court Number 590/Pdt.G/2019/PN.JktTim. A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, as well as being responsible with full integrity for the deed he made. In this case, M sued EL, BP and PT PMU as well as Notary ME as co-defendants, because of the use of joint property belonging to the deceased M in the form of land used as collateral in the credit agreement between PT PMU and Bank BRI. Meanwhile, PT PMU, which was represented by EL and BP as Commissioner and Director of PT PMU, did not want to be responsible for PT PMU's credit because of the suspicion that the loan was used for the personal benefit of the late ST. To answer these problems, a normative juridical research method is used, by examining secondary data related to the arguments in the case and using literature related to the Notary's responsibility in making the Credit Agreement Deed. The result of the research is that the making of the Credit Agreement Deed by Notary ME can be invalid if in the subsequent judicial process there is no power of attorney from M against the deceased ST either in the form of M's signature in the Credit Agreement Deed or a special power of attorney. Therefore, ME Notary can be sued to be responsible administratively as well as civilly in the loss of the parties in the case."