Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini bertujuan untuk menarasikan hadirnya gajah dalam sejarah perkebunan Sumatra Timur dalam proses pembukaannya dan pembangunan infrastruktur. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan sumber primer berupa foto-foto pemanfaatan dan perburuan gajah di Sumatra Timur awal abad XX, arsip perkebunan Sumatra Timur sejak pembukaannya hingga perkembangannya awal abad XX, koran serta Staatsblad tahun 1924 dan 1931. Gajah memiliki peran penting dalam proses pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur di perkebunan Sumatra Timur, akan tetapi pada dekade kedua abad XX, perburuan terhadap gajah tetap dilakukan. Saat itu gajah diperlukan untuk pembangunan sekaligus untuk bersenang-senang dalam bentuk perburuan. Pemerintah Kolonial mengeluarkan undang-undang perburuan dan perlindungan hewan liar sebagai cara meminimalisirnya. Berdasarkan fakta tersebut terlihat bahwa dalam sejarah perkebunan Sumatra Timur bukan hanya ada narasi kapitalisme, kuli ataupun sejarah sosial yang membahas segregasi masyarakat, tetapi terdapat pula narasi tentang sejarah lingkungan yang mengekspos perubahan lanskap Sumatra Timur dan eksploitasi terhadap gajah."

"Pada rencana awal pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, rute yang dipilih belum mengacu pada PDRB dan jumlah penduduk yang merupakan faktor penting dalam pengembangan suatu wilayah. Selain itu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik sebagai hasil dari perencanaan rute JTTS, diperlukan pengembangan potensi yang dimiliki wilayah secara optimal. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memetakan sektor unggulan wilayah yang akan dilalui rute jalan tol tersebut menggunakan metode location quotient. Pada penelitian ini dilakukan penambahan integrasi jalur fiber optik, pengembangan kawasan pariwisata dan rest area sehingga total initial cost dari rute ini adalah Rp102.732.733.062.404. Untuk sektor unggulan yang terdapat pada rute ini adalah berupa pertambangan dan galian, industri pengolahan serta pertanian.

---

At the beginning of the Trans Sumatra Toll Road’s construction plans, the route chosen is not referring to the GDP and population that is an important factor in the development of a region. In addition to achieving good economic growth as a result of JTTS route planning, required the development potential of the region optimally. One approach that can be done is to map the leading sectors in the areas to be traversed highway route is using location quotient. In this study, is added the integration of the optical fiber lines, the development of a tourism area and rest area so that the total initial cost of this route is Rp102.732.733.062.404. For the leading sectors contained on this route are mining and quarrying, manufacturing industry and agriculture."

"Pertumbuhan populasi yang pesat di Indonesia telah meningkatkan permintaan akan infrastruktur yang aman dan efisien, termasuk gedung bertingkat. Tingginya angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi menjadi perhatian utama, dengan lebih dari 370.000 kasus tercatat pada tahun 2023. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini mengembangkan sistem informasi proses audit yang mengintegrasikan BIM (Building Information Modeling) dengan WBS (Work Breakdown Structure). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan standar WBS dan RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi) untuk proyek rancang bangun gedung bertingkat, serta mengembangkan sistem informasi audit keselamatan berbasis BIM yang terintegrasi dengan WBS. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan studi kasus, analisis arsip, dan validasi dari para ahli. Data dikumpulkan melalui survei dan wawancara dengan pakar keselamatan konstruksi, serta analisis dokumen-dokumen terkait seperti Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi proses audit yang mengintegrasikan BIM dengan WBS dapat secara signifikan meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi. Sistem ini memastikan setiap tahap proyek berjalan sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan, mengurangi risiko kecelakaan kerja, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas manajemen proyek.

---

The rapid population growth in Indonesia has increased the demand for safe and efficient infrastructure, including high-rise buildings. The high number of workplace accidents in the construction sector, with more than 370,000 cases recorded in 2023, is a major concern. To address these issues, this study develops an audit process information system that integrates BIM (Building Information Modeling) with WBS (Work Breakdown Structure). The study aims to identify and develop standards for WBS and RKK (Construction Safety Plan) for high-rise building design projects, and to develop a BIM-based safety audit information system integrated with WBS. The methodology used in this study includes a case study approach, archival analysis, and expert validation. Data were collected through surveys and interviews with construction safety experts, as well as analysis of relevant documents such as the Minister of PUPR Regulation No. 10 of 2021. The findings indicate that the development of an audit process information system integrating BIM with WBS can significantly improve construction safety performance. This system ensures that each project stage complies with established safety standards, reduces the risk of workplace accidents, and enhances the efficiency and effectiveness of project management."

"ABSTRAKPada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi untuk Prasarana Drainase DKI Jakarta ditetapkan bahwa normalisasi dan drainase untuk mengatasi bencana banjir. Namun, drainase belum sepenuhnya terimplementasikan. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan prasarana drainase berdasarkan peraturan daerah tersebut. Penelitian menggunakan positivist dengan wawancara mendalam para narasumber dan hasil pengamatan realita/langsung di lapangan. Hasil dari penelitian adalah faktor-faktor implementasi kebijakan pembangunan prasarana drainase berhasil walaupun belum maksimal dan faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi.

---

ABSTRACT

At the Local Regulations Number 1 of 2014 About the Detail Spatial Plan and Zoning Regulations for Drainage Infrastructure Jakarta established that normalization and drainage for the flood disaster. However, drainage has not been fully implemented. This thesis discusses the implementation of the Regional Regulation No. 1 of 2014 and the factors that affect the implementation of the local regulation. Positivist research uses in-depth interviews with informants and observations reality on the ground. Results of the study is the implementation of the Regional Regulation No. 1 of 2014 successful despite not maximized and the factors that affect the implementation of the local regulation is communication, human resources, disposition or attitude and bureaucratic structures."

"Gereja Santo Yoseph Matraman merupakan salah satu gereja yang dibangun pada awal abad ke-20 oleh F.J.L. Ghijsel yang memiliki beberapa keunikan, terutama di bagian fasad dan menaranya. Sebagai salah satu fitur arkeologi, Gereja Santo Yoseph dapat memberikan informasi penting terutama terkait gaya bangunan yang berkembang di Jakarta pada awal abad ke-20. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gaya bangunan Gereja Santo Yoseph Matraman dengan mengkaji bentuk dan gaya bangunan gereja tersebut melalui tahap observasi, pengolahan data, dan interpretasi. Dalam menganalisis gaya bangunan digunakan metode analisis bentuk (formal analysis), analisis gaya (stylistic analysis), dan analisis komparatif (comparative analysis). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bangunan Gereja Santo Yoseph Matraman menerapkan empat gaya yang berkembang di awal abad ke-20, yaitu Art Nouveau, Art Deco, Indis, dan Arts and Crafts. Perpaduan gaya ini menjadikan Gereja Santo Yoseph memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan bangunan kolonial yang sejaman dengan gereja tersebut, karena pada umumnya bangunan-bangunan lain hanya menerapkan satu gaya bangunan yang sedang populer pada masanya, sementara Gereja Santo Yoseph memadukan empat gaya yang berbeda pada satu bangunan. Hal ini menjadikan Gereja Santo Yoseph memiliki nilai penting secara arkeologis, historis, dan arsitektural dalam perkembangan gaya bangunan awal abad ke-20 di Indonesia.

---

The Church of Saint Joseph is one of the churches that built in the early 20th century by F.J.L. Ghijsels which has some uniqueness, especially in its fa�§ade and tower. As one of the archaeological features, the Church of Saint Joseph could provide important informations, especially related to the building style that developed in Jakarta during the early 20th century. This study seeks to find out more about the building style of the Saint Joseph Church by examining the shape and style of the building through stages of observation, data processing, and interpretation. In analyzing the building style, the methods of form analysis (formal analysis), stylistic analysis, and comparative analysis are used. The result of the study shows that the Saint Joseph Church building applies four styles that were popular and developed in the early 20th century, namely Art Nouveau, Art Deco, Indische, and Art and Craft. This makes the Church of Saint Joseph Matraman unique and different from other churches in Jakarta and Indonesia that were built in the same era. This marks the building styles that were popular in the early 20th century and the combination of styles at that time. Therefore, the Church of Saint Joseph Matraman has a significant archaeological, historical, and architectural values in the development of early 20th century building styles in Indonesia."

"Indonesia, sebagai negara berkembang, berupaya untuk mencapai status negara maju dengan meningkatkan pendapatan per kapita. Salah satu strategi yang diadopsi untuk mencapai tujuan ini adalah pembangunan infrastruktur, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 64% atau sepanjang 1.600 km jalan tol baru didominasi oleh Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Namun JTTS tidak berjalan dengan baik karena terdapat dua ruas tol yang dijual oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) karena mengalami kerugian akibat pendapatan yang tidak mencukupi dari operasional dan pemeliharaan jalan tol di Sumatera. Dari latar belakang inilah penelitian dilakukan, dengan tujuan mengidentifikasi risiko dominan yang mempengaruhi kinerja biaya pada tahap operasional dan pemeliharaan JTTS, menganalisis keterkaitan antar risiko, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan berdasarkan risiko tersebut. Menggunakan metode Grey Delphi, ditemukan 13 faktor risiko dominan termasuk perubahan kebijakan, inflasi, dan fluktuasi mata uang. Metode Rough DEMATEL kemudian digunakan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antar risiko. Rekomendasi yang diberikan mencakup penggunaan teknologi digital untuk efisiensi biaya pemeliharaan, pembangunan jembatan timbang untuk mengatasi kelebihan muatan kendaraan, dan peningkatan studi kelayakan rute untuk mengurangi risiko rute kompetitif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan risiko yang lebih efektif dan peningkatan kinerja biaya dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia.

---

Indonesia, as a developing country, seeks to achieve developed country status by increasing per capita income. One of the strategies adopted to achieve this goal is infrastructure development, as outlined in the National Long Term Development Plan (RPJPN) 2005-2025. In the 2020-2024 National Medium Term Development Plan (RPJMN), 64% or 1,600 km of new toll roads are dominated by the construction of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). However, JTTS did not run well because there were two toll roads that were sold by the Toll Road Business Entity (BUJT) because they experienced losses due to insufficient income from toll road operations and maintenance in Sumatra. It is from this background that research was conducted, with the aim of identifying the dominant risks that influence cost performance at the operational and maintenance stages of JTTS, analyzing the relationship between risks, and providing recommendations for improvements based on these risks. Using the Gray Delphi method, 13 dominant risk factors were found including policy changes, inflation and currency fluctuations. The Rough DEMATEL method is then used to identify cause-and-effect relationships between risks. Recommendations provided include the use of digital technology for maintenance cost efficiency, construction of weighbridges to overcome vehicle overloads, and improvement of route feasibility studies to reduce the risk of competitive routes. It is hoped that the results of this research can support more effective risk management and increase cost performance in toll road infrastructure development projects in Indonesia.

"

"Sejalan denga pertumbuhan penduduk yang cukup pesat tersebut, maka jumlah keanggotaan wakil rakyat yang duduk di kursi lembaga Legislatifnya (DPRD Tk I) cenderung mengalami peningkatan, ini terlihat dari data jumlah gabungan keanggotaanDPRD Tk I Sumatera Selatan dengan keanggotaan seluruh DPRD Tk II diseluruhKabupaten di propinsi Sumatera selatan dari tahun 1983-1993, yang bersumber dariSekretariat DPRD Tk I Sumatera Selatan beserta prediksi yang dibuat sampai tahun 2037(liat tabel dan grafik di hal. sebelah).Berdasarkan dari data tersebut, maka gedung DPRD Tk I Sumatera Selatan diperkirakan akan cenderung memerlukan peningkatan kapasitas dan penambahanfasilitasnya. Sejauh ini pula banyak gedung DPRD Tk I di beberapa propinsi(berdasarkan studi kasus) terdapat beberapa kekurangan, baik itu dari segi letak, kapasitas, fasilitas, jumlah, volume, kenyamanan dan penampilan. Atas dasar tersebutperlu dibutuhkan suatu Gedung DPRD propinsi yang dapat mengantisipasi berbagaikekurangan-kekurangan diatas."

"The privatization policy of the Philippines is embodied in the 1987 constitution which declares the state's recognitionof the indispensable role of the private sector in persuing development objectives...."