Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pedoman dan pelaksanaan proses penyelesaian TPTD hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan pedoman TPTD yang berlaku. Penelitian dilakukan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan metode analisis data yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Alat yang digunakan untuk analisis adalah Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Kementerian Keuangan dan Pedoman Penetapan Temuan Hasil Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti Kementerian Pertanian. Sumber data yang digunakan diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pedoman TPTD Kementerian Kesehatan secara umum telah sesuai dan pelaksanaan penyelesaian sudah mengikuti pedoman TPTD yang berlaku namun perlu dilakukan update pedoman tindak lanjut dan membuat petunjuk teknis tindak lanjut hasil pengawasan atau pedoman khusus TPTD yang menjelaskan definisi operasional kriteria TPTD mengenai tolak ukur dan batasan dokumen dari instansi berwenang yang harus terpenuhi sebagai syarat TPTD, langkah kerja mengenai mekanisme usulan TPTD dari satuan kerja, pembahasan dan penetapan TPTD oleh Inspektorat Jenderal, serta format pengajuan usulan TPTD beserta data dukung yang harus dilengkapi. Rekomendasi hasil audit yang menjadi TPTD karena pemberian rekomendasi yang belum tepat Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pengembangan kompetensi APIP Inspektorat Jenderal secara berkelanjutan. Temuan yang diputuskan TPTD namun dilihat dari tindak lanjut yang dilakukan tidak tepat waktu atau berlarut-larut maka perlu dilakukan monitoring tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Jenderal setiap bulan dan terlibat aktif menjaga komitmen waktu.

---

This study aims to evaluate the suitability of the guidelines and implementation of the TPTD settlement process from the Inspectorate General examination results compared to the applicable TPTD guidelines. The study was conducted at the Inspectorate General of the Ministry of Health. This research uses a case study research strategy with a qualitative descriptive data analysis method. The tools used for analysis are the Guidelines for Monitoring the Follow-up of Recommendations on the Supervision Results of the Inspectorate of the Ministry of Finance and the Guidelines for Determining the Findings of Non-Actionable Examination Results of the Ministry of Agriculture. The data sources used were obtained from interviews and documentation. The results showed that the TPTD guidelines of the Ministry of Health are generally appropriate and the implementation of the settlement has followed the applicable TPTD guidelines, but it is necessary to update the follow-up guidelines and make technical follow-up guidelines for the results of supervision or TPTD special guidelines that explain the operational definition of TPTD criteria regarding benchmarks and document limits from authorized agencies that must be met as TPTD requirements,  work steps regarding the mechanism for TPTD proposals from work units, discussion and determination of TPTD by the Inspectorate General, as well as the format of submitting TPTD proposals along with supporting data that must be completed. Recommendations of audit results that become TPTD due to improper provision of recommendations The Inspectorate General can carry out the development of APIP competence of the Inspectorate General on an ongoing basis. The findings decided by TPTD but seen from the follow-up carried out are not timely or protracted, it is necessary to monitor the follow-up carried out by the Inspectorate General every month and be actively involved in maintaining the time commitment."

"ABSTRAKTemuan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral merupakan temuan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan PeraturanInspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun2014 dan Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010.Namun dalam kondisi tertentu menyebabkan temuan pemeriksaan InspektoratJenderal tersebut menjadi tidak dapat ditindaklanjuti, di mana kriteria dankewenangan untuk menetapkan temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti adalah UnitPemeriksa yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral.Permasalahan yang dapat diungkap adalah Bagaimana suatu temuan pemeriksaanpada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diklasifikasikan sebagai temuanyang tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-830/K/IP/2004 dan bagaimana upaya reformasi yang dapat dilakukan agar internalcontrol mempunyai administrative efficacy dan penerapannya di Inspektorat JenderalKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yangmeninjau mengenai temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkanKeputusan Kepala BPKP Nomor KEP-830/K/IP/2004 tentang Prosedur BakuPengelolaan Database Hasil Pengawasan pada BPKP. Data dalam penelitian ini akandiolah dan dianalisa secara kualitatif dan menghasilkan data preskriptif-analisis yangmerumuskan saran bagi penyelesaian permasalahan dalam penelitian. Dalam hal inimerumuskan saran bagaimana upaya reformasi yang dapat dilakukan agar internalcontrol memiliki administrative efficacy.Lokasi penelitian di Jakarta berkedudukan di Inspektorat Jenderal KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral, sebagai salah satu aparat pengawasan internpemerintah yang berfungsi melaksanakan pengawasan intern di lingkunganKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pengumpulan data yang digunakanpada penelitian ini adalah studi dokumen dan melakukan wawancara dengannarasumber atau informan yaitu orang yang memberikan informasi karena jabatannyaatau keahliannya.Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam menentukan kualitas temuanpemeriksaan beserta tindak lanjutnya harus didasarkan pada suatu standar agarmenjadi temuan yang bermutu dan juga menghasilkan suatu tindak lanjut yang relevan agar menyelesaikan temuan pemeriksaan karena efektivitas suatu tindaklanjut ditentukan oleh mekanisme akuntabilitas. Penetapan temuan menjadi temuanyang tidak dapat ditindaklanjuti pun harus melalui mekanisme tertentu agar kualitastemuan dan rekomendasi tidak menyimpang dari standar kendali mutu internal audit.Penguatan institusi BPKP sebagai perangkat pengendalian internal akan memberikannilai tambah dan berguna bagi efektivitas aparat pengawasan intern pemerintah diIndonesia. Dalam hal ini restrukturisasi dan refungsionalisasi BPKP menjadiKementerian merupakan salah satu upaya melaksanakan fungsi manajemen yangakan mencapai administrative efficacy

---

ABSTRACTExamination findings of the Inspectorate General of Ministry of Energy and MineralResources are findings that should be actionable under the Regulation of theInspector General of Ministry of Energy and Mineral Resources No. 1 Year 2014 andArticle 3 of Regulation of State Audit Board (BPK) No. 2 Year 2010.However, under certain circumstances, examination findings of the InspectorateGeneral cannot be followed, because the authority and criteria to determine whether afinding can be followed or not are in the hand of concerned Investigations Unit, inthis case is the Inspectorate General of the Ministry of Energy and MineralResources.Problems that can be revealed is how examination findings of the Ministry of Energyand Mineral Resources are classified as non-actionable under the Decree of the Headof Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) No. KEP-830/K/IP/2004and what kinds of reform efforts can be done in order to obtain administrativeefficacy of internal control and to apply them in the Inspectorate General of theMinistry of Energy and Mineral Resources.The research method used is the normative juridical, which reviews examinationfindings that cannot be followed under the Decree of the Head of Financial andDevelopment Supervisory Agency (BPKP) No. KEP-830/K/IP/2004 on StandardProcedures of Database Management of Monitoring Results on BPKP. The data inthis research will be processed and analyzed qualitatively, and will generateprescriptive-analytic data to formulate solutions. In this case, the research willformulate suggestions on what reform efforts can be done in order to obtainadministrative efficacy of internal control.Research site in Jakarta located at the Inspectorate General of the Ministry of Energyand Mineral Resources, as one of the government's internal control instrumentswhose function is to implement internal control within the scope of Ministry ofEnergy and Mineral Resources. Data collection conducted in the research is thereview of documents and interviews with speakers or informants ? ones who canprovide information regarding their roles or skills. The research proves that the determination of the quality of examination findings andthe proceeding actions should be based upon certain standards in order to obtainqualified findings and to produce relevant solutions - which effectiveness is measuredby accountability mechanisms. The determination of a finding as non-actionableshould also go through certain mechanisms, so that the quality of the findings andrecommendations will not deviate from the standards of internal audits? qualitycontrol.The institutional strengthening of BPKP as an internal control instrument will providean added value and be useful to the effectiveness of the government?s internal controlinstruments in Indonesia. In this case, the restructuring and refunctionalization ofBPKP into Ministry is one way to carry out the management functions that willachieve administrative efficacy"

"Penelitian ini merupakan studi kasus bertujuan untuk menganalisis peran internal audit sektor publik dalam upaya pencegahan korupsi. Penelitian dilakukan dengan observasi kondisi dan analisis data. Analisis dilakukan dengan membandingkan upaya pencegahan dengan kejadian-kejadian dan/atau temuan-temuan audit yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan internal audit telah melakukan upaya-upaya pencegahan dan pendeteksian kejadian fraud, tetapi pengendalian internal yang ada masih belum mampu mencegah kejadian fraud. Sebagai salah satu tujuan pengawasan dari inspektorat jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko semua pelaksanaan fungsi dan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan, oleh karena itu perlu adanya dibentuk pengendalian tambahan yang memperkuat pengendalian yang sudah ada. Sistem pengendalian kecurangan adalah pengendalian yang dikembangkan dan dirancang untuk mencegah, menangkal dan mengungkap kejadian fraud. Sistem ini dihasilkan dari penguatan atau pendalaman sistem tata kelola yang ada serta dipengaruhi oleh kondisi masing-masing organisasi.

---

This research is a case study aimed at analyzing the role of internal audit in preventing corruption in public sector. The study was conducted by observing the condition and data analysis. The analysis is done by comparing the efforts made with the occurrences and or audit findings that occurred. The results show that internal audit has made prevention and detection efforts related to fraud events, but there are weaknesses in internal controls that still have not been able to prevent fraud events. As one of the objectives of supervision from the inspectorate general of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia is to improve the effectiveness of internal control and risk management of all execution of functions and duties within the Ministry of Health, therefore it is necessary to design additional controls that strengthen existing controls. A fraud control system is a control developed and designed to prevent, deter and disclose fraud events. The system results from strengthening or deepening of existing governance systems and is influenced by the conditions of each organization."

"Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan telah membuat aplikasi DashboardDitjen Yankes yang dapat diunduh secara gratis pada play store aplikasi android dengan mengintegrasikan sistem informasi rumah sakit di seluruh rumah sakitvertikal dibawah Kementerian Kesehatan RI. Aplikasi Dashboard Ditjen Yankesmerupakan salah satu inovasi dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yangbertujuan memberikan kemudahan akses informasi pelayanan di Rumah sakit bagipasien serta merupakan salah satu tools dalam menilai kinerja pelayanan rumahsakit bagi Kementerian Kesehatan RI dan Rumah sakit itu sendiri. Berdasarkanhal tersebut, maka evaluasi sistem menurut persepsi pengguna sangat penting,karena merekalah yang seharusnya merasakan kebutuhan dan manfaat dari sistem.Untuk mengetahui keinginan dari pengguna mengenai sistem informasi makadiperlukan suatu alat evaluasi yang akan ditanyakan kepada pengguna. Hal-halyang akan ditanyakan kepada pengguna meliputi performa, informasi, aspekefisiensi dan aspek pelayanan. Acuan yang akan digunakan utuk evaluasi sisteminformasi adalah menggunakan metode PIECES yang terdiri dari Performance,Information/Data, Economic, Control/Security, Efficiency, and Service. Hasilpenelitian Informasi yang dihasilkan dalam aplikasi dashboard ditjen yankesmasih belum dapat memenuhi kebutuhan informasi. Usulan perbaikanPengembangan aplikasi tidak hanya pada content dan fitur-fitur yang ada didalamaplikasi tetapi juga dari segi infrastruktur dan sarana serta prasarana yang dapatmenunjang aplikasi dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini yang harus menjadifokus juga yaitu kapasitas server, jaringan internet yang memadai serta sarana danprasarana lainnya.The Directorate General of Health Services has made an Application DashboardDitjenYankes which can be downloaded for free in the play store androidapplication by integrating hospital information systems in all hospitals under theMinistry of Health Vertical. Application Dashboard Ditjen Yankes is one of theinnovations from the Directorate General of Health Services which aims toprovide easy access to information services in hospitals for patients and is one ofthe tools in assessing the performance of hospital services for the Ministry ofHealth and the Hospital itself. Based on this, then the evaluation of the systemaccording to user perception is very important, because they are the ones whoshould feel the needs and benefits of the system. To know the desire of the userregarding the information system then required an evaluation tool that will beasked to the user. Things to ask users include performance, information,efficiency aspects and service aspects. References to be used for evaluation ofinformation systems is using PIECES method consisting of Performance,Information Data, Economic, Control Security, Efficiency, and Service. Theresults of the information generated in the application dashboard Ditjen Yankesstill can not meet the information needs. Proposed improvements Applicationdevelopment not only on the content and features that exist in the application butalso in terms of infrastructure and facilities and infrastructure that can support theapplication can run well. In this case that should be the focus also of servercapacity, adequate internet network and other facilities and infrastructure."

"Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Badan Standardisasi Nasional mengadopsi ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) menjadi SNI ISO 37001:2016. Saat ini SMAP telah diterapkan oleh berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan di Indonesia. Salah satu instansi yang menerapkan SMAP adalah Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian A. Urgensi Itjen Kementerian A menerapkan SMAP adalah Itjen selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki risiko ketika melakukan audit yang berpotensi terjadinya negosiasi-negosiasi untuk menutupi suatu masalah, sehingga proses audit yang dilakukan menjadi rawan terhadap penyuapan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan SMAP yang telah dilakukan Itjen. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan skenario evaluasi menggunakan metode analisis gap pada 7 klausul persyaratan berdasarkan SNI ISO 37001:2016 yaitu klausul Konteks Organisasi, Kepemimpinan, Perencanaan, Operasi, Dukungan, Evaluasi Kinerja, dan Peningkatan. Analisis gap digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi penerapan saat ini dan seberapa penting kondisi tersebut harus dicapai. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil kuesioner dan wawancara serta data sekunder berupa dokumen pedoman SMAP pada Itjen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada klausul Dukungan, Evaluasi Kinerja, dan Peningkatan dalam hal penerapannya masih perlu dilakukan peningkatan. Implikasi penelitian ini sebagai evaluasi penerapan SMAP pada Itjen sehingga SMAP dapat berjalan efektif untuk meminimalisir adanya risiko penyuapan.

---

In order to implement Presidential Instruction No. 10 of 2016 concerning Actions to Prevent and Eradicate Corruption, the National Standardization Body adopted ISO 37001:2016 concerning Anti-Bribery Management System to become SNI ISO 37001:2016. Currently SMAP has been implemented by government institutions and companies in Indonesia. One of the agencies implementing SMAP is the Inspectorate General of Ministry A. The urgency implementing SMAP is that the Inspectorate General as the Government Internal Supervisory Apparatus has a risk when conducting an audit that has the potential for negotiations to cover up a problem, so that the audit process made to be vulnerable to bribery. The purpose of this research to evaluate the implementation of the SMAP that has been carried out by the Inspectorate General. This research is a case study research with evaluation scenarios using the gap analysis method on 7 requirements clauses based on SNI ISO 37001: 2016 namely Organizational Context, Leadership, Planning, Operations, Support, Performance Evaluation, and Improvement. Gap analysis is used to find out the weaknesses between the current application conditions and how important the conditions must be achieved. The results of the study show that the implementation of the Support, Performance Evaluation, and Improvement clauses in terms of implementation still needs to be improved. The implication of this research is to evaluate the implementation of the SMAP at the Inspectorate General so that the SMAP can run effectively for minimizing the risk of bribery."

"Audit internal dituntut untuk mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui kegiatan yang sifatnya memberikan keyakinan secara obyektif dan konsultatif. Dengan audit internal yang efektif, organisasi dapat meningkatkan kinerjanya dan memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Tesis ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas audit internal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, penilaian terhadap faktor Kompetensi, Ukuran Organisasi, Dukungan Manajemen, Independensi dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh 68 orang auditor sedangkan penilaian faktor Atribut Auditee dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh 68 auditee atau perwakilan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Data hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan Partial Least Square – Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dukungan Manajemen dan Atribut Auditee berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas audit internal. Sementara Kompetensi, Ukuran Organisasi dan Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas audit internal di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

---

Internal audit is required to be able to give added value to the organization through activities that provide objective and consultative assurance. With effective internal audit, organizations can improve their performance and mitigate risks that can hinder the achievement of organizational goals. This thesis aims to examine the factors that influence the effectiveness of internal audit at the Inspectorate General of the Ministry of Health. The study used a quantitative approach, the assessment of the factors of Competence, Organizational Size, Management Support, Independence was carried out by filling out a questionnaire by 68 auditors while the assessment of the Auditee Attributes factor was carried out by filling out a questionnaire by 68 auditees or representatives of work units within the Ministry of Health. The research data were then analyzed using Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results showed that Management Support and Auditee Attributes had a significant effect on internal audit effectiveness. While Competence, Organization Size and Independence have no significant effect on the effectiveness of internal audits at the Inspectorate General of the Ministry of Health."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh work-family conflict dan family-work conflict terhadap dua konsekuensi, yaitu konsekuensi pekerjaan kepuasan kerja dan komitmen afektif dan konsekuensi kesehatan kepuasan hidup dan emotional exhaustion pada pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Penelitian ini dilakukan terhadap 272 responden yang merupakan pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI yang berlokasi di Jakarta. Data yang didapatkan dari responden kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode structural equation modelling.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa work-family conflict dan family-work conflict berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja dan komitmen afektif dan mempunyai pengaruh positif terhadap emotional exhaustion.Namun work ndash;family conflict dan family-work conflict tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan hidup yang dirasakan oleh pegawai Itjen Kemenkes RI. Oleh karena itu untuk meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen afektif, organisasi dapat menerapkan kebijakan untuk meminimalisir konflik yang terjadi pada para pegawainya dan dapat menurunkan tingkat emotional exhaustion sekaligus meningkatkan kepuasan hidup pegawai seperti meningkatkan kualitas dan kuantitas daycare di lingkungan kantor, penentuan kebijakan yang tepat untuk diberlakukan kepada pegawai dan menyeimbangkan beban kerja yang diberikan kepada masing-masing pegawai.

---

This study aims to determine the effect of work family conflict and family work conflict against two consequences, namely job consequences job satisfaction and affective comitment and health consequences life satisfaction and emotional exhaustion to the employees of the Inspectorate General of the Ministry of Health of Republic of Indonesia. Data obtained from 272 respondents were then processed and analyzed using structural equation modeling.

The results of this study prove that the work family conflict and family work conflict have a negative effect on job satisfaction and affective commitment and have a positive effect on emotional exhaustion.However, work family conflict and family work conflict are not proven to significantly affect life satisfaction felt by employees of the Inspectorate General of the Ministry of Health of Republic of Indonesia. Therefore, to improve job satisfaction and affective commitment, organizations can implement policies to minimize the conflict on their employees and to reduce the level of emotional exhaustion and increase life satisfaction of employees such as improving the quality and quantity of daycare in the office environment, determination of appropriate policies to be applied to employees and balancing the workload given to each employee.emotional exhaustion, family work conflict, kepuasan hidup, kepuasan kerja, komitmen afektif, pegawai sektor publik, work family conflict."

"ABSTRAK<>br>Laporan magang ini membahas tentang proses tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait kerugian Negara. Proses ini mengacu kepada Peraturan Menteri 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Peraturan Inspektur Jenderal No. SK/79/KP.801/ITJEN-2014 tentang Petunjuk Pengolahan dan Pemantauan Tindak Lanjut LHA di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI , dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester IHPS I BPK RI Tahun 2016, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melakukan tindak lanjut 100 .

---

ABSTRACT<>br>This internship report explains the follow up process of Audit recommendation regarding public losses in Inspectorate of Ministry of Transportation. This processs referred to Peraturan Menteri 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Peraturan Inspektur Jenderal No. SK 79 KP.801 ITJEN 2014 tentang Petunjuk Pengolahan dan Pemantauan Tindak Lanjut LHA di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Undang Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI , dan Undang Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. According to Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester IHPS I BPK RI Tahun 2016, Inspectorate of Ministry of Transportation has been followed up all the recommandations 100 ."

"Dalam rangka memastikan bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai denganstandar audit dan kode etik, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Permen-PAN RBNomor 19 Tahun 2009 sebagai pedoman pengendalian mutu audit. Itjen Kemenkes RItelah membangun sistem pengendalian mutu audit, namun berdasarkan hasil penilaiantingkat kapablitas APIP melalui penilaian IACM menunjukkan hasil bahwa kegiatanaudit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Untuk itu penelitimerasa perlu untuk melakukan analisis implementasi pengendalian mutu audit untukmemperoleh gambaran dan informasi mendalam terkait bagaimana implementasipengendalian mutu audit di Itjen Kemenkes RI. Penelitian menggunakan metodekualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara mendalam , FGD dantelaah dokumen, sehingga triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yangdiperoleh dari beberapa informan yang berbeda dan membandingkan dengan hasil telaahdokumen.Hasil penelitian diperoleh bahwa Itjen Kemenkes telah membangun sistemkendali mutu audit namun prosedur pengendalian mutu audit belum sepenuhnyadilaksanakan sesuai langkah-langkah pengendalian mutu audit dalam Permen-PAN RBNomor 19 Tahun 2009 dan ouput yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai denganstandar audit. Selain itu belum memiliki rancangan dan belum menetapkan programpenjaminan dan peningkatan kualitas sehingga belum adanya mekanisme untukevaluasi/reviu dan penilaian atas kesesuaian kegiatan audit intern dengan standar auditserta evaluasi terhadap penerapan kode etik oleh auditor. Faktor penghambat belumoptimalnya pelaksanaan pengendalian mutu audit ini adalah dari aspek komunikasi masihbelum optimal sehingga perlu ditingkatkan terutama komunikasi pada tingkat pelaksanakebijakan. Pelaksanaan pengendalian mutu audit melekat pada bagian yangmelaksanakan tugas pokok fungsinya sehingga perlu adanya bagian/tim yangmengkoordinasikan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian secara berkaladan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu audit, disamping itu perlumelengkapi pedoman/SOP yang mengatur mekanisme pengendalian dan penjaminanmutu audit. Sumber daya baik SDM, fasilitas dan anggaran masih perlu mendapatperhatian guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan yang tidak kalah penting adalahperlunya meningkatkan komitmen dari seluruh pelaksana kebijakan.

---

In order to ensure that audit activities have been carried out in accordance with auditingstandards and codes of conduct, the government sets the policy through Permen PANRB Number 19 of 2009 as a guideline for audit quality control. Itjen Kemenkes RI hasestablished an audit quality control system, but based on the assessment of APIPcapability level through IACM assessment shows that audit activities have not been fullyimplemented in accordance with audit standards. For that researchers feel the need toperform analysis of audit quality control implementation to obtain an overview and indepthinformation related to how the implementation of quality control audit in ItjenKemenkes RI. The study used qualitative methods with data collection techniquesthrough in depth interviews, FGD and document review, so triangulation was done bycomparing the information obtained from several different informants and comparing theresults of the document review.

The result of the research shows that Itjen Kemenkes hasbuilt an audit quality control system but audit quality control procedure has not been fullyimplemented according to audit quality control measures in PER PAN RB Number 19 of2009 and the resultant output is not fully in accordance with audit standard. Besides, ithas not yet designed and has not established the quality assurance and improvementprogramme so that there is no mechanism for evaluation review and assessment on theconformity of internal audit activities with audit standards and evaluation on theapplication of code of ethics by the auditor. The inhibiting factor is not optimal theimplementation of audit quality control is from the aspect of communication is still notoptimal so it needs to be improved especially communication at the level of implementingthe policy. Implementation of audit quality control attached to the part that performs themain task of its function so that the need for a section team that coordinate to conductmonitoring, evaluation and assessment periodically and continuously to theimplementation of quality control of audit, besides need to complete guidance SOPwhich arrange mechanism of quality control and quality assurance of audit. Resources of human resources, facilities and budgets still need attention to support the implementation of the policy and no less important is the need to increase the commitmentof all policy implementers.Key words Audit quality control Inspectorate General Regulation of Minister of Empowerment of State Apparatus number 19 of 2009 PKMA."

"[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap tingkat korupsi serta pengaruh tingkat korupsi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap jumlah temuan audit pada Kementerian/Lembaga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel dengan sampel 24 Kementerian/Lembaga yang terindikasi terdapat korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama periode tahun 2010-2013. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa jumlah temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi dan tingkat keparahan korupsi juga berpengaruh positif terhadap jumlah temuan audit.Tindak lanjut hasil pemeriksaan terbukti berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Hal ini menunjukan bahwa hasil audit dapat digunakan sebagai deteksi awal terjadinya tindakan korupsi di Kementerian/Lembaga dan juga keparahan tingkat korupsi dapat mengindikasikan banyaknya temuan audit di instansi tersebut. Selain itu, upaya dalam melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi auditor secara signifikan dapat menurunkan tingkat korupsi.

---

, The purpose of this research is to analyze the influence of findings and follow-up audit results to level of corruption and the influence of level of corruption and follow-up audit result to the number of audit findings in the ministry / Agency in Indonesia. This research uses panel data with a sample of 24 Ministries / Agency in Indonesia indicates that there is corruption handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) over the period 2010-2013. Results of this research showed that the number of audit findings has a positive influence on the level of corruption and the degree of severity of corruption is also positively related to the audit findings. And follow-up audit results has negative influence on the level of corruption. Results of this research showed that audit result can be used as an early detection of the occurrence of acts of corruption in the Ministry / Agency and also the severity of corruption levels can indicate the number of audit findings in the institution. In addition, efforts to make improvements in accordance with the auditor's recommendations can significantly lower the level of corruption]"